Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

:

–

Bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transaparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sitem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

–

Dasar hukum : UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

–

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daereah yang berkaitan dengan APBD dengan sistimatika:

1. Ketentuan umum

2. Ruang lingkup dan azas umum pengelolaan keuangan daerah

3. Kewenangan, hak, dan kewajiban Gubernur dan DPRD

4. Kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur

5. Kedudukan Keuangan DPRD

6. Perencanaan APBD

7. Pergeseran APBD

8. Perubahan APBD

9. Penyusunan Perhitungan APBD

10. Penatausahaan keuangan daerah

11. Penyertaan modal daerah

12. Pinjaman daerah

13. Kerjasama daerah

14. Kerugian keuangan daerah

15. Barang daerah

16. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah

17. Pengawasan dan pembinaan

18. Pertanggungjawaban Gubernur

19. Ketentuan lain-lain

20. Ketentuan peralihan

21. Ketentuan penutup

:

–

–

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2003

:

–

Peraturan Daerah ini mengacu Pasal 69 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Darah dan Pasal 14 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah