Perda Kabupaten Kuansing Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Bahwa untuk menjaga kelestarian hutan serta melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat maka diperlukan izin untuk pengambilan hasil hutan ikutan

Dasar Hukum :

Undang-undang No.5 Tahun 1990, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.23 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang-undang No.25 Tahun 1999, Undang-undang No.41 Tahun 1999, Undang-undang No.53 Tahun 1999, Undang-undang No.13 Tahun 2000, Undang-undang No.34 Tahun 2000, PP No.28 Tahun 1985, PP No.62 Tahun 1998, PP No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Kepmendagri No.174 Tahun 1997, Kepmendagri No.175 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Perizinan
6. Kewajiban dan Larangan
7. Jangka Waktu Berlakunya Izin
8. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
10. Pendaftaran Wajib Retribusi
11. Saat Retribusi Terhutang
12. Wilayah Pemungutan
13. Tata Cara Pemungutan
14. Sanksi Administrasi
15. Tata Cara Pembayaran Retribusi
16. Tata Cara Penagihan
17. Keberatan
18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
19. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
20. Petugas Pemungut
21. Uang Perangsang
22. Pengawasan dan Pengendalian
23. Daluarsa
24. Ketentuan Pidana
25. Penyidikan
26. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 9 Juli 2001

a