Perda Kabupaten Kuansing Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek

Bahwa kemajuan dan perkembangan fasilitas perhubungan pada umumnya dan peningkatan arus angkutan penumpang umum, maka dipandang perlu adanya kebijakan pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan penumpang umum yang tertib dan lancar serta dalam era otonomi daerah hal tersebut dapat dijadikan sumber PAD maka perlu ditetapkan instrumen hukum yang mengatur retribusi izin trayek dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Undang-Undang No.14 Tahun 1992, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur pemberian izin untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang umum dan trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Kuantan Singingi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perizinan
3. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Saat Retribusi terutang
9. Wilayah Pemungutan
10. Tata Cara Pemungutan
11. Sanksi Administrasi
12. Tata Cara Pembayaran Retribusi
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
17. Petugas Pemungut
18. Uang Perangsang
19. Pengawasan dan Pengendalian
20. Daluarsa
21. Ketentuan Pidana
22. Penyidikan
23. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a