Perda Kabupaten Kuansing Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Bahwa dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi maka penyelenggaraan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang selaras dengan pembangunan daerah, sehingga pelayanan sebagaimana tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk izin tempat usaha dan dapat dipungut retribusi daerah sebagai sumber PAD.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 1984.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perizinan
3. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Saat Retribusi terutang
9. Wilayah Pemungutan
10. Tata Cara Pemungutan
11. Sanksi Administrasi
12. Tata Cara Pembayaran Retribusi
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
17. Petugas Pemungut
18. Uang Perangsang
19. Pengawasan dan Pengendalian
20. Daluarsa
21. Ketentuan Pidana
22. Penyidikan
23. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a