Perda Kabupaten Kuansing Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Bahwa pemberian izin gangguan terhadap usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, dipandang perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha sehingga terciptanya suatu lingkungan yang dinamis.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Permendagri No.4 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas izin gangguan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perizinan
3. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Jenis-jenis Usaha yang Dikenakan Retribusi Izin Gangguan
9. Saat Retribusi terutang
10. Wilayah Pemungutan
11. Tata Cara Pemungutan
12. Sanksi Administrasi
13. Tata Cara Pembayaran Retribusi
14. Tata Cara Penagihan
15. Keberatan
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
17. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
18. Petugas Pemungut
19. Uang Perangsang
20. Pengawasan dan Pengendalian
21. Daluarsa
22. Ketentuan Pidana
23. Penyidikan
24. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

aaa