Perda Kabupaten Kuansing Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Bahwa izin peruntukan penggunaan tanah perlu dilaksanakan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Tata Ruang Daerah dan Tata Guna Peruntukan Tanah serta dapat meningkatkan PAD. Maka dari itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah demi kepastian hukum.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang No.24 Tahun 1992, Undang-Undang No.24 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Kepmendagri No.43 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pungutan retribusi atas setiap izin untuk peruntukan penggunaan tanah dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
3. Perizinan
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Saat Retribusi terutang
9. Wilayah Pemungutan
10. Tata Cara Pemungutan
11. Sanksi Administrasi
12. Tata Cara Pembayaran Retribusi
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
17. Petugas Pemungut
18. Uang Perangsang
19. Pengawasan dan Pengendalian
20. Daluarsa
21. Ketentuan Pidana
22. Penyidikan
23. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a