Perda Kabupaten Kuansing Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Bahwa untuk menunjang PAD Kab. Kuantan Singingi yang bersumber  dari retribusi daerah dengan adanya UU No.34 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi, maka pungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu ditetapkan.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999, Kep. Bupati Kuansing No.66 Tahun 2000, Kep. Bupati Kuansing No.14 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
3. Golongan Retribusi
4. Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Saat Retribusi terutang
8. Wilayah Pemungutan
9. Tata Cara Pemungutan
10. Sanksi Administrasi
11. Tata Cara Pembayaran Retribusi
12. Tata Cara Penagihan
13. Keberatan
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
15. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
16. Petugas Pemungut
17. Uang Perangsang
18. Pengawasan dan Pengendalian
19. Daluarsa
20. Ketentuan Pidana
21. Penyidikan
22. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a