Perda Kabupaten Kuansing Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi masyarakat di bidang kependudukan dan akte catatan sipil di Kab.Kuantan Singingi sangat erat hubungannya dengan tersedianya pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan KTP dan Catatan Sipil, sehingga perlu dipungut retribusi untuk dijadikan pemasukan PAD.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000 Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983, Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.117 Tahun 1992.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas penggantian biaya cetak, meliputi penertiban KTP dan Akta Catatan Sipil dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
3. Golongan Retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Struktur dan besarnya tarif
7. Biaya salinan akta
8. Biaya penertiban surat keterangan dan tanda bukti pelaporan
9. Saat retribusi terutang
10. Wilayah pemungutan
11. Tata cara pemungutan
12. Sanksi administrasi
13. Tata cara pembayaran retribusi
14. Tata cara penagihan
15. Keberatan
16. Pengembalian kelebihan pembayaran
17. Cara penghapusan piutang retribusi
18. Petugas pemungut
19. Uang perangsang
20. Pengawasan dan pengendalian
21. Daluarsa
22. Ketentuan pidana
23. Penyidikan
24. Ketentuan penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001