Tahun ini menjadi tahun tersulit bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hitungan sementara terjadi defisit anggaran sebesar Rp1 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan kondisi tersebut memaksa harus dilakukannya penyesuaian pada APBD Perubahan 2018. Faktor terjadinya defisit diantaranya masih belum diterimanya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp700 miliar untuk triwulan keempat tahun 2017 dari Pusat. Krisis keuangan daerah juga parah tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan estimasi sekitar Rp300 miliar.
