MERANTI (RIAUPOS.CO) — Di balik prestasi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut, Pemda Kepulauan Meranti tidak menyangkal masih adanya kelemahan dalam menyusun laporan keuangan. Dampaknya masih ada temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 hingga 2019.
Demikian disampaikan oleh Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti Rudi Alhasan kepada Riau Pos, Rabu (23/9) siang. Namun, menurutnya, temuan dari LKPD itu menurun dengan konsisten dari tahun ke tahun. Terhadap temuan-temuan tersebut tetap akan ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait baik melalui Inspektorat Daerah maupun langsung ke BPK.
“Menindaklanjuti temuan-temuan itu, Pemda melalui Inspektorat telah memiliki rencana aksi (action plan). Tentunya dengan tetap berkoordinasi dengan BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Seperti yang diketahuinya, LKP 2018 kurang lebih sekitar Rp300 juta. Sementara untuk 2019 menurun drastis menjadi kurang lebih sekitar Rp45 juta saja.
“Untuk kabupaten dan kota di Riau, 2019 lalu mungkin Kabupaten Meranti yang paling kecil. Dan dapat kami pastikan itu karena konsistensi kita untuk terus melakukan trobosan perbaikan terutama dalam pelaporan keuangan,” ungkapnya.
Adapun terobosan perbaikan yang rutin dilakukan oleh Pemkab Meranti dengan mengadakan bimbingan teknis terkait penyusunan LKPD. Bahkan mereka juga melibatkan pihak berkompeten lainnya seperti dari Kementerian Keuangan dan BPKP.
“Bimbingan itu dinilai sangat penting dan strategis untuk memberikan penyegaran kepada para PPK, bendahara, tenaga akuntansi, untuk bisa melakukan inovasi, upgrading dan updating semua informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar,” ujarnya.
Hal itu juga sejalan dengan inovasi penerapan e-planing dan e-budgedting yang akan melahirkan e-goverment di tubuh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti. Dicontohkannya dalam pembuatan SPJ perlu dilakukan inovasi karena menurutnya selama ini pemerintah masih agak tertinggal dibandingkan swasta.
Untuk itu Pemkab Meranti juga kerap mengadakan pelatihan e-goverment, e-budgeting di mana memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung tugas-tugas penyusunan laporan.
“Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak ketinggalan dengan perubahan zaman yang cepat seperti saat ini terutama dalam penggunaan IT, dan ini menjadi tantangan bagi kamu untuk melakukan perbaikan kedepan,” pungkasnya.
Menindaklanjuti temuan sebelumnya, Rudi mengaku seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kepulauan Meranti.
“Semuanya telah ditindaklanjuti oleh inspektorat dengan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menyelesaikannya,” tutup dia.(wir)
