Pekanbaru (Cakaplah.com) – Realisasi anggaran dan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau menjadi sorotan Komisi IV DPRD Riau. Sebab, realisasi anggaran dan fisik di instansi itu dinilai masih rendah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto menyebut, serapan anggaran masih sekitar 40 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 70 persen jelang akhir tahun ini.
“Untuk infrastruktur serapan anggaran masih kecil sebesar 40 persen sedangkan pengerjaan fisik sudah 70 persen,” kata Sugeng, Senin (19/9/2022).
Lanjut dia, realisasi anggaran masih kecil lantaran kontraktor belum sepenuhnya mengambil dana itu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Politisi PDI Perjuangan Riau itu juga menyoroti masih ada kontraktor yang lamban menyelesaikan pekerjaan. Sehingga Dinas PUPR Riau diminta untuk mengevaluasi pihak ketiga yang progres pekerjaannya tidak mencapai target yang ditetapkan.
“Terutama bermasalah dengan kontraktor lamban tidak sesuai dengan target kerja yang diberikan PUPR,” kata dia.
Ia mendorong PUPR untuk memberikan catatan bagi kontraktor yang lamban dalam progres pekerjaan agar dievaluasi, untuk tidak diikutkan tender berikutnya.
Sementara perihal pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh PUPR, ia mengatakan ada peningkatan anggaran untuk 2023.
“Karena secara keseluruhan PUPR mengalami peningkatan. Tahun 2022 ini penganggaran di PUPR itu hampir Rp 1 triliun dan tahun depan mereka minta anggaran Rp 1,3 triliun tentu akan ada peningkatan kegiatan di dinas PUPR,” jelasnya.
Penulis: Delvi Adri | Editor: Jef Syahrul
