PEKANBARU (CAKAPLAH) – Sekretaris Daerah Provinsi Riau meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Herman Mahmud untuk segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sebanyak – banyaknya nelayan di Riau.
Untuk diketahui, sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan.
Pemerintah Provinsi Riau sendiri sudah menganggarkan lebih kurang Rp 15 miliar untuk bantuan kepada Ojek Online, Nelayan, dan lainnya.
Sejauh ini, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mendata sekitar 3.000 nelayan untuk mendapatkan BLT. Dan saat ini, dara yang lengkap untuk dicairkan baru 1.806 orang.
“Anggaran kita besar, saya minta bisa tidak 10 ribu orang diberikan. Dana nya ada. Kalau ini diberikan akan membantu para nelayan, Rp 300 ribu perbulan, dikalikan 3 bulan, kali 10 ribu orang, akan sangat terbantu sekali,” kata Sekda.
Maka, ia meminta kepada Kadis Kelautan untuk duduk semeja dengan Inspektorat dan Asdatun Kejati, untuk mencari solusi terkait pendataan.
“Kalau masalah data – data orang tak kita salurkan kan alangkah naif sekali. Sementara masyarakat sangat membutuhkan. Dan kalau bisa jangan 3 ribu tapi 10 ribu. Ini duit ada tapi tak bisa disalurkan, kan sedih. Maka salurkan segera,” tukasnya.
Ia meminta, pada pekan depan BLT kepada nelayan harus sudah disalurkan.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 3.000 nelayan. Bantuan tersebut dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Untuk bantuan tunai kita ada 3.000 orang nelayan yang akan diberikan bantuan. Kami sudah surati kabupaten/kota untuk mengusulkan nelayan sebagai calon penerima bantuan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Herman Mahmud, Senin (24/10/2022).
Namun hingga saat ini, kata Herman, baru empat daerah yang mengusulkan bantuan nelayan tersebut, diantaranya Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kota Dumai.
Sedangkan kabupaten lain, seperti Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir (Inhil) dan lainnya belum ada.
“Untuk penyalur bantuan nelayan empat daerah itu kita targetkan dalam minggu ini sudah ditransfer ke nelayan. Sampai saat ini ada 1.806 orang nelayan yang datanya masuk dari empat daerah itu,” terangnya.
Untuk melakukan transfer bantuan tersebut, pihaknya menyiapkan dua mekanisme. Pertama melalui BPKAD Riau dan pihak BRI.
“Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak BRI untuk mentransfer bantuan. Kendala kita banyak nelayan tidak memiliki rekening. Namun itu sudah ada solusi dari pihak BRI, mereka ingin membuatkan rekening nelayan asalkan ada foto cofy KTP dan nama ibu kandung nelayan calon penerima bantuan,” tutupnya
Terkait itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta kepada dinas terkait untuk mengundang seluruh kabupaten/kota untuk segera menyiapkan data nelayan calon penerima bantuan.
Hal itu disampaikan SF Hariyanto usia rapat koordinasi pengendalian Inflasi bersama 7 Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, membahas tentang langkah kongkret pengendalian inflasi, Senin (24/10/2022) secara virtual, di Gedung Daerah Riau.
“Kalau masalah data, lalu bantuan ini tidak disalurkan, alangkah naifnya kita. Sementara masyarakat nelayan sangat membutuhkan bantuan ini. Yang jadi masalah itu, kalau uangnya tak ada. Tapi ini uangnya ada tidak kita salurkan, kan sedih kita,” ungkapnya.
“Kalau yang datanya sudah lengkap di empat kabupaten itu, segera disalurkan. Jangan Minggu depan realisasinya masih nol. Silahkan koordinasikan dengan BPKAD untuk penyalurannya,” tegasnya.
Untuk diketahui, BLT Pemprov Riau sebesar Rp300 per bulan. Bantuan akan disalurkan untuk tiga bulan. Bantuan juga disalurkan non tunai.
Penulis: Satria Yonela | Editor: Yusni
