Plt Bupati Rokan Hilir, Sulaiman Azhar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan pembayaran rutin dari dana yang sudah dianggarkan didalam APBD Perubahan. Dia mengingatkan hal itu agar tahun 2025 nanti tidak ada terjadi lagi tunda bayar. “Dinas yang banyak tenaga honorernya seperti dinas Kesehatan, dinas Pendidikan tolong datanya disiapkan supaya mudah untuk penganggarannya. Nanti kita cek bersama mana yang seharusnya dibayar mana yang tidak,” kata Plt Bupati Rohil, Sulaiman saat memimpin rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 dan persiapan APBD 2025, Rabu (16/10) pagi.
Menurutnya, data yang lengkap dari Januari sampai dengan September yang dialokasikan untuk gaji tenaga honorer sebesar Rp 96 Miliar sangat penting untuk sinkronisasi anggaran. Dia juga menyinggung ketersediaan dana untuk pembayaran tunjangan kinerja serta pembayaran rutin lainnya. Sejalan dengan pembahasan APBD Perubahan 2024, Sulaiman dalam rapat juga menggesa seluruh stake holder untuk menyiapkan seluruh dokumen yang akan dibawa dalam rapat DPRD guna pembahasan APBD tahun 2025. Karena, sisa waktu tinggal beberapa minggu lagi APBD tahun 2025 harus disyahkan oleh Provinsi. “Kita minta kepada BPKAD untuk menyampaikan poin utama terkait kegiatan. Jika ada OPD yang tidak sanggup menjalani kegiatannya bisa disampaikan guna penyesuaian anggaran nanti,” cetusnya.
Sementara itu, tempat yang sama, kepala BPKAD Darwan menyinggung pentingnya ketersediaan kas daerah untuk pengalokasian pembayaran agar tidak terjadi permasalahan dibelakang hari. Karena kenaikan pendapatan sebesar Rp 700 Miliar harus menutup Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 195 Miliar yang baru dibayarkan sampai Agustus. “Jadi masih ada tunggakan empat bulan lagi. Jika dihitung masih ada Rp 65 Miliar yang harus kita bayarkan,” kata Darwan.
Begitu halnya pembayaran untuk gaji tenaga honorer. Darwan menyebutkan, satu bulan gaji tenaga honorer menghabiskan anggaran sebesar Rp 17,5 Miliar. Jika ditotalkan seluruhnya untuk pembayaran sampai bulan Desember menelan dana Rp 200 Miliar. “Jumlah itu khusus untuk tenaga honorer yang sudah mendapat SK,” terangnya.
