PEKANBARU, TRIBUN – Puluhan mahasiswa lintas organisasi mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kamis (17/6). Mereka menuntut BPK mengaudit tuntas proyek tahun jamak atau multiyears di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Demonstran menuding proyek senilai Rp 1,7 triliun itu syarat dengan berbagai penyimpangan. Namun hingga kini tidak terjamah oleh hokum secara tuntas dan transparan. Bahkan proyek-proyek tersebut ada yang dikerjakan asal-asalan.
Kedatangan demonstran mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian. Di gedung DPRD Riau, tak jauh dari kantor BPK, Jl Sudirman, Pekanbaru, juga mendapat pengawalan aparat kepolisian, yang jumlahnya lebih besar dari massa demonstran.
Coordinator lapangan Haryono mengatakan, dalam aksi tersebut pihaknya mempertanyakan tugas BPK yang dinilai tertutup dalam melakukan audit dana multiyears. Selama ini, BPK dinilai tak bersuara untuk menyampaikan temuan yang diduga sebagai perbuatan korupsi.
“Kami mempertanyakan pekerjaan BPK. Selama ini, proyek multiyears tak pernah kita dengar hasil auditnya. Kami minta mereka serius dalam menyelamatkan duit Negara,” kata Haryono.
Namun tudingan tertutup yang dilayangkan ke BPK dibantah keras juru bicara lembaga tersebut. Kepala Sekretariat BPK Riau, Pujo Sumekto didampingi pejabat lainnya kepada pendemo menyatakan sudah melakukan audit terhadap proyek-proyek yang dimaksud.
Bahkan sebagian audit sudah selesai dilakukan dan BPK sudah menyerahkannya kepada DPRD dan Pemprov Riau. Namun beberapa proyek lain hingga kini masih terus dilakukan roses audit. “Kita sudah melalkukan audit dan menyerahkan hasilnya. Sampai sekarang masih terus kami lanjutkan,” kata Pujo.
Dikatakan BPK bukan lembaga hokum seperti kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini hanya mitra aparat hokum apabila menemukan indikasi tindakan yang berpotensi melanggar hokum dan merugikan keuangan Negara.
Hasil audit akan dijadikan bahan dasar penyidik untuk meneruskan ke proses hukum. “Kami bukan lembaga eksekusi. Namun hasil audit digunakan lembaga hokum untuk didalami. Bila memang ada potensi korupsi, bukan kami yang mengusutnya,” tegas Pujo.
Namun Pujo enggan merinci hasil-hasil audit proyek bermasalah temuan BPK. Menurutnya, ada mekanisme internal untuk penyampaian audit ke public.
Puas mendengan penjelasan itu, para aktivis melakukan longmarch ke gedung DPRD Riau yang hanya berjarak sekitar 250 meter. Namun di gedung megah tersebut para mahasiswa tak disambut oleh wakil rakyat. Seorang staf secretariat DPRD menyatakan kalau para anggota dewan sedang rapat. (ran)
