Balikpapan – Dalam melaksanakan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mampu menghasilkan opini dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan yang berkualitas. Oleh karena itu, auditor harus benar-benar melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan profesional. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD, Dana Desa dan Bantuan Partai Politik TA 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (25/1/2018).
“Peningkatan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ungkap Ketua BPK. Oleh karena itu, Pemeriksa harus mampu bekerja sebaik dan seprofesional mungkin, serta selalu waspada terhadap praktek-praktek yang dapat mengganggu integritas dan independensi.
Ketua BPK meyakini, bahwa pemeriksaan yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI, Dori Santosa dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan tepat waktu. Diharapkan, dengan terselenggaranya Rakor ini, maka komunikasi dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI baik formal maupun informal, dapat berdampak pada semakin seragamnya perlakuan pemeriksaan dan meningkatkan Profesionalisme, Integritas, serta Independensi pemeriksa BPK.
Selain Ketua BPK, hadir dalam Rakor tersebut sebagai narasumber diantaranya Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Anggota V BPK, Isma Yatun, Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, dan Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi.
Rakor ini dilaksanakan selama 2 hari dengan dihadiri oleh Tortama KN V dan Tortama KN VI, Kepala Auditorat, Kepala Perwakilan BPK, dan sebanyak 320 auditor BPK. Kami juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan.
