PEKANBARU (RP) – Delapan Satuan kerja (Satker) di Provinsi Riau hingga kini belum memberikan jawaban terkait adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengerjaan sejumlah kegiatan pada 2009. Padahal BPK sendiri sudah memberikan kelonggaran untuk memberikan pertanggungjawaban terkait temuan tersebut.
Karena dinilai lalai dan tidak mengindahkan apa yang diinstruksikanpimpinan, Gubernur Riau HM Rusli Zainal telah mengingatkan delapan Satker yang terindikasi belum menjawab temuan BPK tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Asisten III Setdaprov Riau Bidang Administrasi Umum Joni Irwan mewakili Gubernur Riau yang saat ini masih berada di Oslo Norwegia mendampingi Presiden RI. Meski mengungkapkan ada delapan Satker yang belum memberikan jawabannya, Joni belum bias memberikan jawaban yang pasti delapan Satker tersebut. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat jika tetap tidak ada perubahan, Gubernur Riau akan memanggil seluruh dinas untuk membahas dan memusyawarahkan kepada seluruh Satker tanpa terkecuali.
“Ada delapan Satker yang belum memberikan jawaban terkait temuan BPK 2009 lalu. Namun saya belum bias memastikan apa saja Satker tersebut. Yang jelas Pak Gubri marah,” jelasnya.
Meski tidak menyebutkan nama dan jabatan, setidaknya terlihat pada pertemuan sebelumnya yang juga membahas terkait temuan tersebut di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Riau Irwan Effendi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau Said Mukri dan Sekretaris DPRD Riau Akmal JS. Namun tetap tidak bias disebutkan Joni bahwa mereka adalah Satker yang dimaksud.
Menurut Joni, meski temuan BPK tersebut belum juga dipertanggung jawabkan, namun temuan tersebut masih bersifat masalah Administrasi. Artinya belum memberikan kerugian kepada Negara. Namun bias saja status tersebut berubah menjadi kerugian Negara jika tidak segera ditanggapi dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihak-pihak terkait harus secepatnya melengkapi pertanggungjawaban administrasinya.
“Kita beri waktu secepatnya untuk memberikan klarifikasi kepada BPK. Makanya kita panggil dan setiap Satker dapat memberikan penjelasan permasalahannya. Dengan begitu kita juga bias memberikan solusi agar permasalahan ini tuntas dengan cepat,” imbaunya. (eko)
Sumber : Riau pos
