Hingga saat ini DPRD Kampar belum menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau. Hal itu disampaikan juru bicara Panggar DPRD Kampar Emil Budiono dalam sidang paripurna DPRD Kampar, Senin (22/6) dalam agenda laporan hasil pembahasan panitia anggaran terhadap LPP APBD 2008.
“Panitia anggaran belum dapat memastikan realisasi APBD 2008 karena hasil audit BPK belum selesai. Untuk itu panitia anggaran mengharapkan fraksi-fraksi mengevaluasi, membahas dan menelahaan realisasi APBD Kampar 2008 seraya menunggu hasil audit BPK untuk diambil keputusan,” katanya.
Dikatakannya, jika hasil audit BPK yang diterima nanti berbeda dengan penghitungan pemerintah daerah, maka hasil audit BPK yang menjadi angka definitif.
Dalam kesempatan tersebut, Emil juga menyampaikan SKPD yang mampu mencapai target pendapatan asli daerah hanya 8 SKPD yakni Dinas Kesehatan 121.17%, RSUD 103.73%, Dinas Tenaga Kerja (530,46), Sekretariat Daerah (116,46), Dispenda (152,10), Dinas Pertanian 110.11%, Dinas Peternakan 101.46% dan Dinas Kehutanan (102.86%).
Sedangkan SKPD yang realisasi pencapaian target PAD-nya di bawah 100% Dinas PU Kimpraswil 77.17 %, Dishubpar 93.61%, Bappedalda 19.04%, Kantor kebersihan 88.85%, Dinas Perkebunan 65.79%, Dinas Perikanan 99.99% dan Dinas Perindag 61.05%.
Emil Budiono menjelaskan, realisasi penerimaan di sektor dana perimbangan terjadi kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan realisasi pendapatan dana transfer tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.062.293.635.474.30 dan pada 2008 terealisasi Rp1.306.570.069.293.27 atau terjadi kenaikan Rp187.832.114.125.27 atau 81.30%. “Pada 2008 terjadi kenaikan harga minyak bumi yang cukup signifikan sehingga perolehan dana bagi hasil minyak bumi Kampar mencapai Rp836.171.432.037.00 dari target Rp630.992.000.000.00 atau terealisasi 135.52 persen,” katanya.
Sumber: Riau Mandiri
