Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemprov Riau untuk meningkatkan kinerja serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan ini disampaikan Abdullah terkait dengan adanya defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar pada APBD 2024.
“Kondisi keuangan daerah yang kurang baik saat ini perlu disadari oleh manajemen BUMD. Mereka harus memperkuat penetrasi bisnis agar kontribusinya terhadap PAD semakin besar,” ujar Abdullah, Jumat (24/1/2023).
Abdullah menegaskan pentingnya Pemprov Riau untuk tidak hanya bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Keuangan daerah yang sehat harus didorong oleh pendapatan non-TKD yang signifikan, khususnya dari sektor-sektor yang dikelola oleh BUMD.
“Riau memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan melakukan ekspansi bisnis yang maksimal untuk mencapai kemandirian tanpa terus mengandalkan bantuan pusat,” katanya.
