Pekanbaru – Selasa, 29 April 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengelolaan Pemeriksaan V (DPP V) bertanggung jawab dalam melakukan kajian atas isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, sektor publik, serta melakukan penjaminan mutu atas pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan kebijakan pemeriksaan. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan atas program ketahanan pangan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan, program, kegiatan ketahanan pangan dan implementasinya oleh seluruh pemangku kepentingan dari level pusat sampai daerah dalam konteks whole of goverment, serta potensi penyimpangan atau inefisiensi dalam implementasi tersebut.
Atas latar belakang ini, BPK Riau berkolaborasi dengan DPP V menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Maisisco, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, Muhammad sebagai narasumber. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau (BPK Riau), Binsar Karyanto. Dalam sambutan nya, Kepala BPK Riau menyampaikan bahwa FGD ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pemeriksaan tematik nasional BPK tahun 2025. “Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan teknis sebelum pelaksanaan pemeriksaan, serta mengidentifikasi fokus area yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut”, imbuhnya.
Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I.1, Ayub Amali pada kesempatan ini juga menyampaikan harapannya atas pelaksanaan FGD ini, yaitu adanya peningkatan kapasitas internal DPP V dalam memahami isu-isu strategis terkait kebijakan, program, kegiatan ketahanan pangan dan implementasinya serta menghasilkan usulan atau masukan berupa kajian yang konstruktif untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK secara lebih efektif, antisipatif, dan responsif terhadap dinamika kebijakan publik.
Pada kegiatan ini, turut dibahas isu-isu terkait kebijakan dan program ketahanan pangan serta upaya mempertahankan indeks ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keberlanjutan pangan) di wilayah Provinsi Riau.
Hasil keluaran (output) yang diharapkan atas pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman konseptual dan teknis mengenai kebijakan, program, kegiatan terkait ketahanan pangan dan implementasinya beserta permasalahan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Riau.
