Nota Kesepahaman

Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  1. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Provinsi Riau
  2. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Pekanbaru
  3. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kota Dumai
  4. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Kampar
  5. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Siak
  6. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Bengkalis
  7. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
  8. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
  9. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Pelalawan
  10. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu
  11. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir
  12. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
  13. Kesepakatan Penyerahan LHP kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir


Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

  • Kesepakatan Tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia


    • Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana

  • Kesepakatan Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana


    • Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Berindikasi Tindak Pidana

  • Kesepakatan Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Berindikasi Tindak Pidana


    • Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Kesepakatan Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


    • Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Kesepakatan Tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang