OPD Diminta Koorperatif saat Entry Meeting Bersama BPK RI

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab  Bengkalis diharapkan dapat memberikan masukan, serta bersikap kooperatif dalam memberikan data dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan terhadap apa saja yang diminta oleh tim pemeriksa dari BPK-RI.

‘’Saya tegaskan kepada seluruh Kepala OPD yang berhubungan dalam pemeriksaan BPK-RI, untuk tidak meninggalkan tempat selama jalannya pemeriksaan. Kecuali untuk hal yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari kami selaku pimpinan daerah,’’ tegas Bupati Bengkalis, Kasmarni.

Pernyataan Bupati Bengkalis Kasmarni ini disampaikan,  saat membuka acara Entry Meeting bersama BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (2/2/2022). Dalam acara itu, dihadiri pengendali teknis dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, Edi Darman, Ketua Tim Pemeriksa dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, Dewi Sagitaningrum, Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY, seluruh kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Camat se-Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memiliki komitmen tinggi, dengan terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. “Kami bersyukur, atas kerja keras dari seluruh OPD  tahun 2020 yang lalu, kami kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Karena itu kami tetap bertekad, berupaya dan berharap agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan,” ujar Kasmarni.

Melalui pemeriksaan tersebut, Ia menaruh harapan kepada tim pemeriksa agar dapat memberikan masukan, saran serta pendapat. Melalui fungsi pembinaan, pelaksanaan yang teratur dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap LKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Mengingat, laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran, pasti akan berdampak kepada tingkat efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan: Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: Erwan Sani

Link berita terkait