RENGAT, TRIBUN – Wakil Bupati Inhu, H Harman Harmaini SH MM meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai mimpi bersama.
Penegasan itu disampaikan Harman saat menggelar pertemuan dengan tim auditor BPK Perwakilan Riau bersama seluruh pimpinan SKPD se Inhu di ruang rapat Bappeda Inhu, Kamis (12/8)
Pertemuan itu dilakukan terkait akan dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Inhu tahun 2009. “Kalau kita berhasil mendapatkan opini WTP akan memperoleh bonus senilai Rp 20 miliar,” ungkap Harman.
Dalam kesempatan itu, Harman meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar memenuhi seluruh dokumen yang diminta BPK. Sebab dalam system pemeriksaan, semakin seseorang lari, pasti akan semakin dikejar. Apalagi menghindar dari pemeriksaan bias dikenakan sanksi.
“Kalau memang tidak datang karena sakit katakana terus terang jangan pura-pura sakit agar terhindar dari pemeriksaan. Kalau ada masalah, katakana saja terus terang, karena tim pemeriksa pasti ada pertimbangan,” jelas Harman.
Mantan Kepala Inspektorat Inhu ini juga meminta BPK Perwakilan Riau untuk memilah tanggungjawab ketika memerikasa LKPD tahun 2010 mendatang. Sebab pada tanggal 3 Agustus 2010 terjadi pergantian kepemimpinan. Sehingga harus jelas mana yang menjadi tanggung jawab Bupati lama dan Bupati baru.
Sementara Ketua tim auditor BPK Perwakilan Riau yang akan melakukan pemeriksaan LKPD Inhu tahun 2009, Nurul Huda Rusdi SE Ak mengungkapkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan selama 35 hari di mulai dari hari Selasa (11/8) kemarin.
“Kami berharap, selama melakukan pemeriksaan, para pimpinan SKPD dapat meluangkan waktunya, meskipun saat ini sedang dalam pelaksanaan bulan Ramadhan,” ucap Nurul Huda.
Dia juga mengungkapkan alas an BPK Perwakilan Riau kembali menunjuk dirinya sebagai ketua tim auditor untuk Kabupaten Inhu. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan-persoalan tahun sebelumnya yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap tahun berikutnya.
Nurul Huda menambahkan, agar LKPD memperoleh penilaian bagus, dibutuhkan perencanaan yang bagus dan pengelolaan kas yang bagus pula. Bahkan pengelolaan kas menjadi kunci utama. (rgt)
Sumber : Tribun Pekanbaru
