Perda Kabupaten Kuansing Nomor 125 Tahun 2002 Tentang Pungutan Terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sarana strategis dalam mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi

Dasar Hukum :

Undang-undang No.1 Tahun 1967, Undang-undang No.6 Tahun 1968, Undang-undang No.12 Tahun 1970, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Tahun 1982, Undang-undang No.5 Tahun 1984, Undang-undang No.24 Tahun 1992, Undang-undang No.23 Tahun 1997, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.18 Tahun 1999, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang-undang No.25 Tahun 1999, Undang-undang No.53 Tahun 1999, Undang-undang No.13 Tahun 2000, Undang-undang No.34 Tahun 2000, PP No.27 Tahun 1983, PP No.29 Tahun 1986, PP No.6 Tahun 1988, PP No.20 Tahun 1997, PP No.25 Tahun 2000, PP No.28 Tahun 2000, PP No.29 Tahun 2000, PP No.30 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang PPungutan Terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
4. Golongan Pungutan
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Pungutan
6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
7. Struktur dan Besarnya Pungutan
8. Wilayah Pemungutan
9. Tata Cara Pemungutan
10. Petugas Pemungut
11. Uang Perangsang
12. Pengawasan dan Pengendalian
13. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 28 April 2002

a