Perda Kabupaten Kuansing Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, urusan pengelolaan hutan rakyat/hutan milik diserahkan kepada Daerah Kabupaten

Dasar Hukum :

Undang-undang No.5 Tahun 1960, Undang-undang No.5 Tahun 1990, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.23 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang-undang No.25 Tahun 1999, Undang-undang No.41 Tahun 1999, Undang-undang No.53 Tahun 1999, Undang-undang No.13 Tahun 2000, Undang-undang No.34 Tahun 2000, PP No.28 Tahun 1985, PP No.24 Tahun 1997, PP No.62 Tahun 1998, PP No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Permen Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Perizinan
6. Kewajiban dan Larangan
7. Tata Usaha Kayu Rakyat
8. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
10. Saat Retribusi Terhutang
11. Wilayah Pemungutan
12. Tata Cara Pemungutan
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran Retribusi
15. Tata Cara Penagihan
16. Keberatan
17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
18. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
19. Petugas Pemungut
20. Uang Perangsang
21. Pengawasan dan Pengendalian
22. Daluarsa
23. Ketentuan Pidana
24. Penyidikan
25. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 9 Juli 2001

aaaaa