Perda Kabupaten Kuansing Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Bahwa air merupakan SDA sebagai rahmat Tuhan YME yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta guna melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan PAD maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.11 Tahun 1974, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 Tahun 1981, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1999, Kepmendagri No.43 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas pemberian izin pengendalian dan atas kegiatan pembuangan limbah cair dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
3. Golongan Retribusi
4. Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Perizinan
6. Kewajiban dan Larangan
7. Pencabutan Izin
8. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
10. Saat Retribusi terutang
11. Wilayah Pemungutan
12. Tata Cara Pemungutan
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran Retribusi
15. Tata Cara Penagihan
16. Keberatan
17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
18. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
19. Keringanan dan Pembebasan
20. Petugas Pemungut
21. Uang Perangsang
22. Pengawasan dan Pengendalian
23. Daluarsa
24. Ketentuan Pidana
25. Penyidikan
26. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a