Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri

Bahwa pembinaan dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan, maka pemberian izin usaha industri sebagai salah satu upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan melalui instrumen hukum dalam bentuk peraturan daerah

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.53 Tahun 1999, Undang-undang No.34 Tahun 2000, PP No.17 Tahun 1986, PP No.13 Tahun 1995, PP No.66 Tahun 2001, Keppres No.16 Tahun 1987, Kepmenperindag No.590/Kep/MPP/10/1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pungutan pembayaran retribusi atas pemberian izin usaha industri, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Izin Usaha Industri
3. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
4. Golongan Retribusi
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Pungutan
6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Wilayah Pemungutan dan
9. Tata Cara Pemungutan
10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
11. Surat Pendaftaran
12. Penetapan Retribusi
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran Retribusi
15. Tata Cara Penagihan
16. Keberatan
17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
18. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
19. Petugas Pemungut
20. Uang Perangsang
21. Pengawasan dan Pengendalian
22. Daluarsa
23. Ketentuan Pidana
24. Penyidikan
25. Ketentuan Peralihan
26. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 12 Maret 2003

a