Perda Kabupaten Kuansing Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bahwa kekayaan daerah adalah merupakan aset Pemerintah Daerah yang dapat menunjang kepentingan orang atau pribadi, badan usaha dari pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu penggunaan kekayaan daerah merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan atas penggunaannya perlu dipungut Retribusi sebagai balas jasa atas fasilitas yang digunakan oleh orang atau pribadi, badan usaha dan pemerintah melalui instrument hukum Peraturan  Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000 Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola daerah dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
3. Golongan Retribusi
4. Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi
5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. Saat Retribusi terutang
7. Wilayah Pemungutan
8. Tata Cara Pemungutan
9. Sanksi Administrasi
10. Tata Cara Pembayaran Retribusi
11. Tata Cara Penagihan
12. Keberatan
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
14. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
15. Petugas Pemungut
16. Uang Perangsang
17. Pengawasan dan Pengendalian
18. Daluarsa
19. Ketentuan Pidana
20. Penyidikan
21. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Diundangkan di Teluk Kuantan 10 Juli 2001

a