Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik

Bahwa dalam rangka pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pada tanah milik perlu dilakukan pembinaan agar kondisi lingkungan di Kabupaten Pelalawan tetap lestari, serta untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pada tanah milik.

Dasar Hukum :

UU No.12 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.53 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001, Keppres No.44 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan pada Tanah Milik, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perizinan
3. Kewajiban Pemegang Izin
4. Peredaran Hasil Hutan Kayu Rakyat dan pada Tanah Milik
5. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
6. Golongan Retribusi
7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
8. Prinsip Penetapan Struktur Besarnya dan Tarif Retribusi
9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
10. Wilayah Pemungutan Retribusi
11. Tata Cara Pemungutan
12. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran
15. Tata Cara Penagihan
16. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
17. Kadaluarsa
18. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
19. Instansi Pemungut
20. Pengawasan
21. Penyidikan
22. Ketentuan Pidana
23. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada Tanggal 1 Oktober 2003

aaaaaaaaaAaaaAaaaaaa