Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan

UUD 1945 pasal 33 ayat 3,  Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999,  Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000,  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956,  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992,Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997,Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001.

1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan di wilayah perairan sungai
3. Kawasan pelabuhan
4. Tatanan kepelabuhan
5. Penetapan lokasi pelabuhan, log pond, instalasi bawah air, saluran pengambilan/pembuangan air sungai, rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan keperntingan pelabuhan
6. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan instalasi bawah air serta saluran pemasukan/ pembuangan air sungai
7. Fungsi pemerintah dan pemerintah daerah di pelabuhan
8. Pelaksana kegiatan di pelabuhan
9. Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan
10. Kegiatan usaha penunjang pelabuhan
11. Kerja sama
12. Izin kepelabuhanan
13. Ketentuan perizinan
14. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
15. Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan
16. Fasilitas penampungan limbah di pelabuhan
17. Sumbangan pihak ketiga di pelabuhan
18. Pengawasan dan penegakan hukum
19. Dewan maritim kota
20. Sanksi
21. Ketentuan peralihan
22. Ketentuan penutup

Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2003