DESA & KOTA – PBB
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
2011
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
– Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, Kepmendagri No. 170 Tahun 1997, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda No. 15 Tahun 2000, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008.
– Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak hiburan dengan sistimatika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif Pajak, serta Cara Perhitungan Tarif;
4. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
5. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terutang;
6. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Tata Cara Penagihan Pajak;
9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasif;
10. Keberatan dan Banding;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pengawasan;
13. Ketentuan Pemeriksaan;
14. Insentif Pemungutan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Penutup.
STATUS : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 11 April 2011.
CATATAN : –
[Download Perda]