Pekanbaru-Pada hari Senin s.d. Selasa tanggal 1 s.d. 2 Desember 2014, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, diadakan Sosialisasi Pemeriksaan Keuangan Negara/ Daerah dan Mekanisme Hubungan Kerja antara BPK RI dan DPRD.
Hari Senin (1/12), Sosialisasi dihadiri 6 (enam) entitas dari wilayah pemeriksaan Sub Auditorat Riau I yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak. Selanjutnya, hari Selasa (2/12), Sosialisasi dihadiri 6 (enam) entitas dari wilayah pemeriksaan Sub Auditorat Riau II yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro. Narasumber hari Senin (1/12) yaitu Mikael P. H. Togatorop, S.H, M.Hum dan Hasan Bakri Sinaga, S.E, Ak dengan moderator yaitu Anggie Naditha Oktanesya, S.H. Selanjutnya, narasumber hari Selasa (2/12) yaitu Ikawani Girsang, S.E, MAB, Ak dan Mikael P. H. Togatorop, S.H, M.Hum dengan moderator yaitu Hasan Bakri Sinaga, S.E, Ak. Acara ini dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota Komisi, Sekretaris DPRD, serta pejabat struktural BPK RI Perwakilan Riau.
Adapun tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan tentang selayang pandang BPK terkait dasar hukum, kedudukan BPK, visi dan misi BPK, struktur organisasi, pemeriksaan BPK, BPK RI Provinsi Riau, MoU BPK RI Provinsi Riau, manfaat LHP BPK bagi DPRD, dan Perbedaan BPK dengan KPK. Selanjutnya, tentang definisi dan dasar hukum pemeriksaan keuangan negara, jenis pemeriksaan, maksud pemeriksaan, opini atas laporan keuangan, penyerahan LHP, kewajiban DPRD terhadap LHP BPK, sehingga diharapkan akan dapat membantu DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kerangka good governance, kepatuhan terhadap peraturan, keterbukaan dan akuntabilitas, merupakan pilar-pilarnya. Dengan demikian, pemeriksaan merupakan kebutuhan manajemen.
