Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

ABSTRAK

:

–

Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 66 Tahun 2001 termasuk jenis jasa umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten , maka peru ditetapkan dalam peraturan daerah.

–

Dasar Hukum :

UU No. 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Perda Kab. Rokan Hilir No.14 Tahun 2002;

–

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi

3. Golongan Retribusi

4. Cara Mengukur Tingkat PEnggunaan Jasa

5. Prinsip dalam Penerapan Struktur dan Besarnya Tarif

6. Struktur Besarnya Tarif

7. Wilayah Pemungutan

8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

9. Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Retribusi

10. Tata Cara Pembayaran

11. Tata Cara Penagihan

12. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

13. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan KEtetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

14. Tata Cara Penyelesaian Keberatan

15. Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

16. Kadaluarsa

17. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

18. Pengelolaan

19. Instansi Pemungutan

20. Pembinaan dan Pengawasan

21. Ketentuan Pidana

22. Penyidikan

23. Penutup

STATUS

A:

aaaa

–

aMulai Berlaku pada Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Rokan Hilir pada tanggal 21 Juni 2007

CATATAN a

:a

aaaa

–a