Perda Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi

Bahwa pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dan energi dalam rangka otonomi daerah diperlukan agar terwujud kepastian berusaha serta terpeliharanya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan selain dari pada itu sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah maka diperlukan aturan hukum yang mengatur berupa Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang No.19 Tahun 1960, Undang-Undang No.44 Tahun 1960, Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.24 Tahun 1992, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.13 Tahun 2000, Undang-Undang No.34 Tahun 2000, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001, Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur pungutan retribusi atas pemberian izin usaha pertambangan dan energi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Usaha Pertambangan dan Energi
3. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
4. Golongan Retribusi
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Pungutan
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Wilayah Pemungutan
9. Tata Cara Pemungutan
10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
11. Surat Pendaftaran
12. Penetapan Retribusi
13. Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pembayaran Retribusi
15. Tata Cara Penagihan
16. Keberatan
17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
18. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
19. Petugas Pemungut
20. Uang Perangsang
21. Pengawasan dan Pengendalian
22. Daluarsa
23. Ketentuan Pidana
24. Penyidikan
25. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

Mulai Berlaku pada Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan Tanggal 12 Maret 2003

a