Perda Kabupaten Kuansing Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan

Bahwa Izin Usaha Angkutan merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan sebagai
sumber penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dasar Hukum :

Undang-undang No.14 Tahun 1992, Undang-undang No.18 Tahun 1997, Undang-undang No.22 Tahun 1999, Undang–undang No.25 Tahun 1999, Undang-undang No.53 Tahun 1999, Undang-undang No.13 Tahun 2000, Undang-undang No.34 Tahun 2000, PP No.41 Tahun 1993, PP No.25 Tahun 2000 Keppres No.44 Tahun 1999, Kepmenhub No.68 Tahun 1993.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. Saat Retribusi Terhutang
9. Wilayah Pemungutan
10. Tata Cara Pemungutan
11. Sanksi Administrasi
12. Tata Cara Pembayaran Retribusi
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
16. Cara Penghapusan Piutang Retribusi
17. Petugas Pemungut
18. Uang Perangsang
19. Pengawasan dan Pengendalian
20. Daluarsa
21. Ketentuan Pidana
22. Penyidikan
23. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada Tanggal 9 Juli 2001

a