BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS – ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001
2001
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PEMBERDAYAAN DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HULU
| ABSTRAK | : | – | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 Tahun 1999 dan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan Dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. |
| – | Dasar hukum :
UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.84 Tahun 2000; Keppres No.44 Tahun 1999; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No.50 Tahun 2000. |
||
| – | Peraturan Daerah ini mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan Dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu dengan sistematika:
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Pengangkatan dan Pemberhentian; 6.Tata Kerja; 7.Pembiayaan; 8.Ketentuan Penutup. |
||
| STATUS | : | – | Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada Desember 2001. |
| CATATAN | : | – |
|