Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

:

–

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000, Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berstandarisasi dengan mempedomani Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

–

Dasar Hukum :

UU No.22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; PP No.104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 11 Tahun 2001; Perda Kab. Rokan Hilir No. 29 Tahun 2002.

–

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum

2. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

5. Perubahan APBD

6. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

7. Kedudukan dan Keuangan DPRD

8. Pelaksanaan DPRD

9. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

10. Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah

11. Kerugian Keuangan Daerah

12. Ketentuan Peralihan

13. Ketentuan Penutup

aAa

STATUS

A

:

aaaa

–

aaaaA

Mulai Berlaku pada Tanggal Diundangkan

Diundangkan di Rokan Hilir pada tanggal 21 Mei 2004

CATATAN a

:a

aaaa

–a