Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TA 2008 dan 2009 pada semester II Tahun 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhil, HM Raus Walid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H. Alimuddin, RM, SE, MP pada hari Selasa, 23 Februari 2010 bertempat di ruang rapat perwakilan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 11 penyimpangan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di antara penyimpangan – penyimpangan tersebut, terdapat 7 penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran belanja yang merugikan keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran pekerjaan yang kurang dilaksanakan oleh rekanan dengan nilai sebesar Rp586.155.756,93.
