TEMBILAHAN – Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, kepada pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kusunya Dinas Pendidikan dinilai kurang efektif.
Hal ini diketahui ketika Kantor Inspektorat Inhil membacakan sambutan pada acara Kunker Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pusat, H Abdil Gafar Usman dalam kunjungan kerjanya ke Inhil, Rabu (27/4) di aula Kantor Bupati Inhil.
“Efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan tenaga pendidik, pengolahan data pendidik serta data yang digunakan untuk menghitung angka partisipasi kasar (ATK) dan angka partisipasi murni (ATM) yang dilakukan Disdik Inhil dalam menunjang pendidikan dasar sembilan tahun. Dari hasil laporan BPK, penggunaan anggaran dilakukan kurang efektif,” kata Sekretaris Kantor Inspektorat Inhil, Hj Rosliana.
Audit BPK yang dilakukan atas dasar Surat Tugas No. 157/SP/P/11/2009, tanggal 3 November 2009 dimaksudkan untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar. Tahun 2008 dan semester 1 tahun 2009.
Dari hasil audit ditemukan program strategis daerah bidang pendidikan belum disusun secara memadai dan belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional. Dinas Pendidikan Inhil belum memiliki database sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.
“Masih banyak terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban serta pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pada beberapa kegiatan. Pelaksanaan penyedia tenaga pendidik untuk pendidikan dasar masih ditemukan bahwa kualitas akademik dan kompetensi pendidik pada pendidikan dasar belum memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementrian Pendidikan Nasional,” ungkapnya.
Jumlah tenaga pendidik belum memenuhi standar pelayanan minimal dan penempatan tenaga pendidik belum merata sesuai kebutuhan. Monitoring dan evaluasi tenaga pendidik untuk pendidikan dasar belum memiliki pedoman pelaksanaan kerja tim monitoring dan evaluasi dan penghitungan ATK dan ATM bahwa data yang ditemui BPK ternyata belum memadai.
Sumber : Riau Mandiri
