Pekanbaru, – Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, bertempat di Balairoom Hotel Grand Central Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau melalui Inspektorat Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan tema “Mengawal Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Moto Inspektorat Daerah Kuat, Riau Lebih Baik”. Acara tersebut menghadirkan Narasumber yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Jariyatna, dan Koordinator Pengawas P3A mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Bertindak sebagai moderator adalah Inspektur Daerah Provinsi Riau Sigit Juli Hendrawan.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, S.F.Hariyanto, dan dilanjutkan oleh Inspektur Daerah Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan selaku Moderator yang menyampaikan maksud dari penyelenggaraan Rakorwasda itu adalah merumuskan kebijakan strategis terkait dengan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Riau. Adapun tujuannya untuk merumuskan kebijakan tentang penyelengaraan pengawasan pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Jariyatna, menyampaikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak sekedar tentang kewajaran penyajian angka-angka laporan keuangan, tetapi juga berkenaan dengan keberhasilan pemerintah mengentaskan kemiskinan, peningkatan pembangunan kualitas manusia (IPM), tingkat pengangguran dan penurunan kesenjangan pendapatan (gini ratio). WTP ingin dimaknai juga bahwa pemerintah berhasil di berbagai bidang layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.
Jariyatna mengatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau berperan aktif dan berupaya meningkatkan peran dalam mengawal Pemda Se-Provinsi Riau mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat guna Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dalam pelaksanaannya, Jariyatna juga menekankan pada permasalahan temuan pemeriksaan yang selalu berulang terutama pada akun belanja dan penyajian aset. Untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, dibutuhkan peran serta aktif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Setelah sesi pemaparan oleh para Pemateri selesai disampaikan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kemudian, ditutup oleh Sigit Juli Hendrawan selaku moderator.
