Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasat 124 ayat (21, Pasal 178 ayat (21, dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah;