Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Pelalawan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah

Dasar Hukum :

UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 1992, UU No.24 Tahun 1992, UU No.18 Tahun 1999, UU No.22 Tahun 1999, UU No.53 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2002, PP No.20 Tahun 1990, PP No.27 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, Keppres No.44 Tahun 1999, Kepmen ESDM No.1455 K/40/MEM/2000, Kepmenneg Lingkungan No.17 Tahun 2001, Kepmendagri  No.21 Tahun 2001, Kepmendagri No.22 Tahun 2001, Kepmendagri No.23 Tahun 2001, Kepmendagri No.24 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Wewenang dan Tanggung Jawab
3. Pengelolaan
4. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
5. Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri,  Usaha Penyediaan untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
6. Tata Cara Memperoleh Izin
7. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
8. Hak dan Kewajiban
9. Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat
10. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
11. Golongan Retribusi
12. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
13. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
14. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
15. Wilayah Pemungutan Retribusi
16. Tata Cara Pemungutan
17. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
18. Sanksi Administrasi
19. Tata Cara Pembayaran
20. Tata Cara Penagihan
21. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
22. Kadaluarsa
23. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
24. Instansi Pemungut
25. Pengawasan
26. Penyidikan
27. Ketentuan Pidana
28. Ketentuan Hukum
29. Ketentuan Peralihan
30. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada Tanggal

a