Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha khususnya dibidang peternakan diperlukan adanya langkah-langkah untuk menciptakan ikilm usaha yang kondusif

Dasar Hukum :

UU No.12 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1995, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.53 Tahun 1999, PP No.15 Tahun 1977, PP No.22 Tahun 1983, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perizinan dan Pendafataran Usaha Peternakan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Jenis dan Penyelenggaraan Kegiatan
3. Jenis Kewenangan
4. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
5. Perizinan Perusahaan dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat
6. Persyaratan Perizinan
7. Berakhirnya  IUP dan TDPR
8. Pencabutan Izin Usaha Peternakan
9. Pendaftaran Peternakan Rakyat
10. Golongan Retribusi
11. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
12. Prinsip Penetapan Struktur Besarnya dan Tarif Retribusi
13. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
14. Wilayah Pemungutan Retribusi
15. Tata Cara Pemungutan
16. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
17. Sanksi Administrasi
18. Tata Cara Pembayaran
19. Tata Cara Penagihan
20. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
21. Kadaluarsa
22. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
23. Instansi Pemungut
24. Pengawasan
25. Penyidikan
26. Ketentuan Pidana
27. Ketentuan Lain-lain
28. Ketentuan Peralihan
29. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada Tanggal

aa