Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupate Pelalawan

Bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai Wilayah Perairan yang cukup luas serta terdapatnya sarana dan prasarana Pelabuhan termasuk diantaranya dermaga sebagai penunjang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang jasa perairan

Dasar Hukum :

UU Nomor 12 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.21 Tahun 1992, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.53 Tahun 1999, PP No.82 Tahun 1999, PP No.66 Tahun 2001, PP No.69 Tahun 2001, Keppres No.44 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhanan Milik Pemerintah Kabupate Pelalawan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan Kelautan
3. Kawasan Kepelabuhan
4. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
5. Golongan Retribusi
6. Izin Kepelabuhan
7. Ketentuan Perizinan
8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
9. Prinsip Penetapan Struktur Besarnya dan Tarif Retribusi
10. Struktur Besarnya dan Tarif Retribusi
11. Wilayah Pemungutan Retribusi
12. Tata Cara Pemungutan
13. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
14. Tata Cara Pembayaran
15. Tata Cara Penagihan
16. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
17. Kadaluarsa
18. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
19. Sanksi Administrasi
20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
21. Instansi Pemungut
22. Pengawasan
23. Penyidikan
24. Ketentuan Pidana
25. Ketentuan Penutup

STATUS

:

–

Mulai Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada Tanggal  1 Oktober 2003

a