Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK

:

–

–

–

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis No. 14 Tahun 1998; Perda Kab. 07 Tahun 2008; Perda Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009.

Peraturan Daerah mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;

2. Jenis dan Golongan Retribusi;

3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

4. –

5. Retribusi Izin Trayek;

6. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

7. Peninjauan Tarif Retribusi;

8. Wilayah Pemungutan;

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Penundaan Pembayaran;

10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;

12. Insentif Pemungutan;

13. Ketentuan Pidana;

14. Penyidikan;

15. Ketentuan Penutup.

STATUS

:

–

–

–

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan pada tanggal 26 Januari 2011