Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK

:

–

–

–

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 05 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; Perda Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis No. 14 Tahun 1998; Perda Kab. Bengkalis No. 07 Tahun 2008; Perda Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009.

Peraturan Daerah mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;

2. Jenis dan Golongan Retribusi;

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

5. Retribusi Terminal;

6. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

7. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

8. Retribusi Rumah Potong Hewan;

9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

11. Retribusi Penyeberangan di Air;

12. Peninjauan Tarif Retribusi;

13. Wilayah Pemungutan;

14. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;

15. Penagihan;

16. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;

17. Insentif Pemungutan;

18. Ketentuan Pidana;

19. Penyidikan;

20. Ketentuan Penutup.

STATUS

:

–

–

–

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011