Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK

:

–

–

–

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah Kabupaten Bengkalis.

Dasar hukum : UU No 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 16 Tahun 1986; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 25 Tahun 2008; Perda Kab. Bengkalis No. 07 Tahun 2008; Perda Kab. Bengkalis No. 02 Tahun 2009.

Peraturan Daerah mengatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;

2. Jenis dan Golongan Retribusi;

3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

6. Retribusi Pelayanan Pasar;

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

11. Peninjauan Tarif Retribusi;

12. Wilayah Pemungutan;

13.Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,  dan Penundaan Pembayaran;

14. Penagihan;

15. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;

16. Insentif Pemungutan;

17. Ketentuan Pidana;

18. Penyidikan;

19. Ketentuan Penutup.

STATUS

:

–

–

–

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011