Anggaran Dishub Berkurang dari APBD Murni_Riau Pos_Rabu/13 Agustus 2014
2014_RI_RIAU1308_01
Eksekusi Temuan BPK Tidak Optimal_Media Indonesia_Selasa/12 Agustus 2014
2014_RI_MEDI1208_01
Ruas Jalan Kari-Sungai Jering Memprihatinkan_Riau Pos_Sabtu/9 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0908_01
Kerusakan Jalan Lintas Sinaboi Semakin Parah_Riau Pos_Jumat/8 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0808_01
Perbaikan Jalan Rusak Diusulkan dalam Musrenbang_Riau Pos_Rabu/23 Juli 2014
2014_RI_HALU2307_032014_RI_RIAU2307_01
Nilai APBD-P Diusulkan Rp 2,9 Triliun_Tribun Pekanbaru_Kamis/17 Juli 2014
2014_RI_TRIB1707_01
Dana UED-SP Masih Ada Tunggakan
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada Kabupaten Siak, Program UED-SP merupakan sharing budget APBD Siak dengan APBD Provinsi Riau. Sebesar Rp37 miliar berasal dari APBD Siak dan sebesar Rp17,5 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau. Sehingga total dana untuk UED-SP di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp54,5 miliar. Pengelolaan UED-SP...
Penyerahan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013
Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.Ip., dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT.
Atas LKPD Kota Pekanbaru...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Senin, 30 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.IP dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT. di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP...
DPRD : Kapan Perbaikan Siak III Selesai ?_Riau Pos_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_RIAU0107_03
Pemprov tak Serius Bangun Jalan Putus di Cerenti_Haluan Riau_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_HALU0107_012014_RI_HALU0107_01
Sekda Minta SKPD Lengkapi Temuan BPK_Tribun Pekanbaru_Kamis/26 Juni 2014
2014_RI_TRIB2606_01
Jalan Putus di Koto Peraku Mulai Dikerjakan_Haluan Riau_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_HALU2506_04
Highway Pekanbaru-Kampar Disiapkan Rp40 Miliar_Riau Pos_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_RIAU2506_01
Dana Desa Perlu Didampingi Fasilitator_Media Indonesia_Selasa/24 Juni 2014
2014_RI_MEDI2406_01
Dana BOS di Daerah Diduga Diselewengkan_Haluan Riau_Senin/23 Juni 2014
2014_RI_HALU2306_04
Tujuh Kementerian Sesuai Standar Keuangan_Haluan Riau_Sabtu/21 Juni 2014
2014_RI_HALU2106_04
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 18 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST. dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya....
Opini WTP-DPP untuk LKPD Rokan Hulu TA 2013
Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara diadakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST., dan Bupati Rokan...
KPK Ajak Masyarakat Sipil Kawal Dana Desa_Tempo_Senin/16 Juni 2014
2014_RI_RIAU1606_012014_RI_TEMP1606_01
Hanya 2 Persen Dana UED-SP Tepat Sasaran_Haluan Riau_Kamis/12 Juni 2014
2014_RI_HALU1206_01
Dirut RSUD Siap Kembalikan Anggaran_Tribun Pekanbaru_Kamis/12 Juni 2014
2014_RI_TRIB1206_01
BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Riau TA 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa
Pada hari Senin, 9 Juni 2014, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI (Tortama V), Bambang Pamungkas, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. M. Johar Firdaus, dan kepada Wakil...
Kemenkeu Siapkan Regulasi Pacu Akuntabilitas_Kompas_Selasa/10 Juni 2014
2014_RI_KOMP1006_01
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Senin, 9 Juni 2014, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, AK, M.B.A didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si dan Wakil...
Jalan Pasar Lubuk Jambi Bahayakan Pengendara_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_04
Pembangunan Jembatan Pematang Benteng Dimulai_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_02
Ruas Jalan Cipang Kanan-Tibawan Rusak Berat_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_01
Jalan Lintas Inhu-Kuansing Rusak Parah_Tribun Pekanbaru_Jumat/ 6 Juni 2014
2014_RI_TRIB0606_02
Jalan Lintas Tumang-Sungai Mandau Hancur_Haluan Riau_Kamis/ 5 Juni 2014
2014_RI_HALU0506_03
BPK Berikan Opini WTP-DPP Atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2013
Untuk memenuhi kewajiban konstitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP yang diserahkan berisi tiga buku, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan hasil...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 4 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kasyadi, SH dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...
Warga Keluhkan Kerusakan Jalan Gajah Mada_Riau Pos_Selasa/ 3 Juni 2014
2014_RI_RIAU0306_02
Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013
Pekanbaru - Jum’at (30/5) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2013 di Auditorium Kantor Perwakilan.
Dalam LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag, MM, dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti,...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag.MM dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin,M.Si...
Tiga Kali berturut, Siak Raih Opini WTP_Haluan Riau_Jumat/ 30 Mei 2014
2014_RI_HALU3005_02
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 Kepada Dua Kabupaten dan Satu Kota
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013, yaitu : 1. Kabupaten Siak, 2. Kabupaten Kampar, 3. dan Kota Dumai. Penyerahan LHP tersebut untuk Kabupaten Siak diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI...
Tol Pekanbaru-Dumai Terganjal Hutan Produksi_Haluan Riau_Rabu/ 28 Mei 2014
2014_RI_HALU2805_01
LKPD KOTA DUMAI KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP
Pekanbaru – Rabu, 28 Mei 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Semester I Tahun 2014 lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada...
LKPD KABUPATEN KAMPAR KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Zulfan Hamid pada...
OPINI LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2013 MENINGKAT
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Siak TA 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 28 Mei 2014. Penyerahan dilaksanakan...
Kabupaten Kuantan Singingi Kembali Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran (TA) 2013. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2013. Penyerahan dilakukan langsung...
LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TA 2013 MENDAPATKAN OPINI WTP
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal 23...
UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-106 TAHUN 2014
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai Komandan Upacara adalah Muhammad...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal
Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si., dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si.
Turut hadir dalam acara yang dilangsungkan...
Bupati Serahkan LKPD ke BPK Perwakilan Riau_Haluan Riau_Jum’at/16 Mei 2014
2014_RI_HALU1605_01
Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Simandolak_Riau Pos_Jum’at/ 2 Mei 2014
2014_RI_RIAU0205_02
Pimpin BPK, Rizal Djalil Audit Penyaluran Raskin_Tempo_Selasa/29 April 2014
2014_RI_TEMP2904_02
Jalan Pulau Lawas-Mura Jalai Rusak Berat_Haluan Riau_Selasa/29 April 2014
2014_RI_HALU2904_03
Kunjungan Universitas Pasir Pangaraian ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Visit BPK RI 2014
Pekanbaru – Selasa (22/4) bertempat di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan acara sosialisasi bertajuk Visit BPK. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa dari Universitas Pasir Pangaraian sebagai peserta sosialisasi.
Kegiatan yang dilaksanakan ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Acara diawali...
Desa Bungur Butuh Pembangunan Jalan Poros_Haluan Riau_Rabu/23 April 2014
2014_RI_HALU2304_01
Mei, 17 Paket Multiyears Dilelang_Tribun Pekanbaru_Selasa/22 April 2014
2014_RI_TRIB2204_01
Saat Panas Berdebu, Ketika Hujan Berlumpur_Haluan Riau_Senin/21 April 2014
2014_RI_HALU2104_01
Jalan Menuju Tembilahan Rusak Parah_Tribun Pekanbaru_Sabtu/19 April 2014
2014_RI_TRIB1904_01
Pemeriksaan Keuangan Bisa Secara Online_Tribun Pekanbaru_Rabu/16 April 2014
2014_RI_TRIB1604_01
Bupati-BPK Tanda Tangani Nota Kesepahaman_Haluan Riau_Rabu/16 April 2014
2014_RI_HALU1604_03
BPK RI Akses Secara Online Transaksi Kas Pemda Riau, dan Kepulauan Riau
Selasa, 15 April 2014, Sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota...
BPK Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Riau dan Kepulauan Riau Pada PT Bank Riau Kepri
Jakarta, Selasa (15 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau secara on-line pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (15/4) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK...
Seharusnya Realisasi Anggaran 30 Persen_Tribun Pekanbaru_Rabu/16 April 2014
2014_RI_TRIB1604_03
Bupati-BPK RI Tanda Tangani Mou di Jakarta_Haluan Riau_Senin/14 April 2014
2014_RI_HALU1404_03
Sertifikat Prona Diperjualbelikan di Okura_Haluan Riau_Senin/14 April 2014
2014_RI_HALU1404_02
Pemda Rohul Serahkan LKPD TA 2013
Pekanbaru – Jumat, 11 April 2014, Pemeritah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Riau.
Dengan diserahkannya LKPD TA 2013 ini, Pemda Rohul menyusul sembilan Pemerintah Daerah lainnya yang telah terlebih dahulu menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Setelah...
Bebani Keuangan Negara, Coremap Dipertanyakan_Kompas_Selasa/8 April 2014
2014_RI_RIAU0804_02
Sembilan Pemerintah Daerah Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 Tepat Waktu
Pekanbaru – Menjelang akhir Maret 2014, beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan...
Finalisasi Draft MoU Akses Rekening Online
Pekanbaru - Sebagai kelanjutan proses pembahasan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPK RI denga Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Riau serta dengan PT. Bank Riau Kepri (MoU Akses Rekening Online), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan finalisasi pembahasan mengenai hal tersebut. Finalisasi dilaksanakan di auditorium kantor Perwakilan pada hari Kamis (27/3) dan dipimpin langsung oleh Kepala Pewakilan, Drs....
Pemkab Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2013_Riau Pos_Jumat/28 Maret 2014
2014_RI_RIAU2803_01
Tahun Ini, Pengaspalan Jalan Utama Tuntas_Riau Pos_Kamis/27 Maret 2014
2014_RI_RIAU2703_07
SKPD Diminta Efektifkan Pengawasan_Tribun Pekanbaru_Kamis/27 Maret 2014
2014_RI_TRIB2703_02
Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan melalui e-filling
Pekanbaru – Kamis, 20 Maret 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kedatangan tim sosialisasi dari KPP Pratama Pekanbaru Cabang Tampan. Tim yang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama, Hariyanto Tarigan bermaksud untuk melakukan Sosialisasi pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filling. Acara sosialisasi dilaksanakan di Auditorium kantor Perwakilan dan diikuti oleh seluruh pegawai.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro dilanjutkan dengan...
Berharap Pencairan tak Terhambat_Tribun Pekanbaru_Selasa/18 Maret 2014
2014_RI_TRIB1803_05
Belanja Langsung Capai 54 Persen_Tribun Pekanbaru_Selasa/18 Maret 2014
2014_RI_TRIB1803_03
87 Ribu Guru Tak Layak Dapat Tunjangan Profesi_Riau Pos_Kamis/13 Maret 2014
2014_RI_RIAU1303_02
Hasil Pemeriksaan BPK
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 16 disebutkan bahwa:
(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
(3) Laporan hasil pemeriksaan dengantujuan tertentu memuat kesimpulan.
Baru Tiga Provinsi Buka Akses Data Transaksi_Tempo_Selasa/11 Maret 2014
2014_RI_TEMP1103_01
Kejati Periksa Empat Pejabat Bengkalis_Haluan Riau_Kamis/ 6 Maret 2014
2014_RI_HALU0603_01
KPK : Sidang Budi Mulya Akan Perjelas Kasus Century_Tempo_Rabu/5 Maret 2014
2014_RI_TEMP0503_01
KPK Dalami Anggaran Stadion Utama Riau_Tribun Pekanbaru_Rabu/5 Maret 2014
2014_RI_RIAU0503_01
(Dua Kecamatan) Dapat Kucuran Dana APBN_Haluan Riau_Selasa/ 4 Maret 2014
2014_RI_HALU0403_02
Jembatan Pulau Kijang-Metro Memprihatinkan_Riau Pos_Senin/3 Maret 2014
2014_RI_RIAU0303_02
Masyarakat Kecewa Progres Multiyears_Haluan Riau_Jum’at/28 Februari 2014
2014_RI_HALU2802_01
Ekspose Kejari Rengat di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Jumat, 28 Februari 2014 Sejumlah Penyidik dari Kejari Rengat melakukan ekspose di hadapan tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Indragiri Hulu TA 2012. Penyidik diterima oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro di Ruang Rapat Kantor Perwakilan didampingi oleh Kasubaud Riau II,Hesti Sunaryono,SE, M.M, Ak, Kasubag Hukum Humas, Mikael Togatorop, SH,...
Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara BPK RI-13 Pemda-PT. Bank Riau Kepri
Pekanbaru – Kamis, 27 Februari 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang seluruh Pemerintah Daerah dan PT.Bank Riau Kepri untuk hadir dalam pembahasan draft kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah Secara Online pada PT. Bank Riau-Kepri dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah. Pembahasan ini merupakan langkah awal menuju Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK...
20 Bus Terparkir di Terminal BPRS_Tribun Pekanbaru_Kamis/27 Februari 2014
2014_RI_TRIB2702_01
Dewan Minta RSUD Selasih Jujur_Tribun Pekanbaru_Kamis/27 Februari 2014
2014_RI_TRIB2702_03
Warga Jalan Kamboja Mengadu ke DPRD_Haluan Riau_Selasa/25 Februari 2014
2014_RI_RIAU2502_01
Dewan Minta Klarifikasi Walikota_Tribun Pekanbaru_Kamis/20 Februari 2014
2014_RI_TRIB2002_01
EKSPOSE ANTARA BPK RI PROVINSI RIAU DENGAN DITRESKRIMSUS POLDA RIAU
Pekanbaru – Selasa, 18 Februari 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bersama tim dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan ekspose Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada pemda Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Ekspose yang dihadiri oleh 4 (empat) orang tim dari Polda Riau yaitu Kasubdit Tipidkor,...
Kian Rusak, warga Khawatir Jembatan Roboh_Riau Pos_Senin/ 17 Februari 2014
2014_RI_RIAU1702_01
Dasar Hukum Proyek Multiyears Lemah_Haluan Riau_Jumat/ 14 Februari 2014
2014_RI_HALU1402_1
SKPD Diminta Berkoordinasi dengan BPK RI_Riau Pos_Jumat/ 14 Februari 2014
2014_RI_RIAU1402_01
Pemko Anggarkan Rp50 Miliar Atasi Banjir_Haluan Riau_Kamis/13 Februari 2014
2014_RI_HALU1302_03
Orang Dalam Keruk Miliaran Rupiah_Media Indonesia_Jum’at/7 Februari 2014
2014_RI_MEDI0702_01
Jangan Main-main Perbaiki Jembatan_Tribun Pekanbaru_Rabu/5 Februari 2014
2014_RI_TRIB0502_01
Sosialisasi Implementasi BPJS Kesehatan
Pekanbaru – Selasa, 4 Februari 2014 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari BPJS Kesehatan Divre II kepada seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serta pegawai tidak tetap dan outsourcing yang bertempat di Auditorium kantor perwakilan. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Divisi...
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA JASA CLEANING SERVICE
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
Nomor: 05/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2014
Sehubungan dengan pelaksanaan Pelelangan Sederhana atas Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan untuk Gedung, Auditorium, dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenang pelelangan sederhana adalah perusahaan di bawah ini:
Nama Perusahaan : CV. Dheios Putra Mandiri
Nama Direktur : Drs. Joni Erwandi
NPWP : 03.294.274.0-211.000
Alamat : Jl. Bukit Barisan Ko. Bukit Barisan Permai Blok A 3-24
Harga Penawaran : Rp357.792.160,00...
Badan Pemeriksa Keuangan dalam UUD 1945
UUD 1945 pasal 23E merupakan dasar terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan. ayat (1) menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada ayat ke (2) disampaikan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara pasal...
Teleconference, Syukuran dan Upacara Bendera Peringatan HUT BPK RI ke-67
Pekanbaru – Sebagai puncak acara peringatan HUT BPK RI ke-67, jajaran pelaksana tugas BPK RI di seluruh Indonesia termasuk Perwakilan Provinsi Riau secara serentak melaksanakan upacara bendera dan syukuran pada hari Selasa, 28 Januari 2014 di masing – masing kantor. Di Pekanbaru, seluruh pelaksana tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara yang diadakan di halaman kantor Perwakilan.
Kepala...
Permohonan Potongan Retribusi IMB Riau Town Square and Convention Center
Pembangunan Riau Town Square and Convention Center (Ritos) masih terkendala masalah seputar administrasi dan keuangan. Salah satu masalah yang terjadi adalah penolakan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengenai permohonan potongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Selanjutnya...
BPK Harapkan Seluruh Dana BSM Disalurkan
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) segera dikebut. Sampai tanggal 18 September 2013, realisasi BSM baru 22 persen. Sedangkan sampai dengan awal November 2013, BSM baru terealisasi sebesar 40-45 persen. Menyingkapi hal tersebut. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, berharap agar penyerapan BSM dapat digesa sehingga seluruh dana BSM...
Bimbingan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
Pekanbaru – Selasa, 21 Januari 2014, Sub bagian SDM BPK RI Perwakilan memberikan bimbingan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bimbingan penyusunan dipandu oleh Kasubag SDM, Widia Woluningrum, SE, M.Si, Ak dan Ketua Tim Senior, Ikawani Girsang, SE, Ak di auditorium kantor Perwakilan.
Penyusunan SKP ini merupakan implementasi dari...
BPK Serahkan 2 LHP Kepada DPRD dan Pemprov Riau
Pada hari Jumat, 17 Januari 2014, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan 2 buah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si. dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si. LHP yang diserahkan adalah LHP atas Pengelolaan Pendapatan Biaya dan Investasi Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT. Permodalan Investasi Riau...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Selenggarakan Diklat Audit Berbasis Lingkungan
Pekanbaru – Tanggal 13 s.d. 17 Januari 2014, BPK RI perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan Diklat Audit Berbasis Lingkungan bagi para pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Diklat diselenggarakan di Auditorium kantor Perwakilan dan dibuka langsung oleh Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak.
Diklat tersebut menghadirkan widyaiswara dari Pusdiklat BPK RI. Pada hari pertama, Muhammad Hairil...
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/I/2014
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung, auditorium dan halaman kantor BPK RI ...
BPK Serahkan Laporan Hasil Pertanggungjawaban atas Pemeriksaan Pajak Kota Pekanbaru
BPK RI secara serentak melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Hotel, Reklame, dan Restoran (PHRR) di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Riau, salah satu yang dijadikan sample pemeriksaan adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan PHRR pada Pemerintah Kota Pekanbaru. LHP diserahkan kepada...
Penyerahan LHP atas Pengelolaan Pajak, Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Dumai
Pekanbaru - Kamis, 16 Januari 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pajak, Hotel, Restoran dan Reklame (PHRR) pada Pemerintah Kota Dumai TA 2012 dan semester I TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, SH dan Walikota Dumai H. Khairul Anwar bertempat di ruang...
PENYERAHAN LHP KINERJA PADA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
Pekanbaru – Kamis, 16 Januari 2014, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I).
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan wilayah kabupaten yang serasi dan seimbang serta terwujudnya kabupaten yang indha, tertib, nyaman dan berkelanjutan, maka dalam tahap pemanfaatan ruang kabupaten perlu dilakukan secara efektif, seimbang, dan serasi melalui proses dan mekanisme perizinan bangunan yang tertib, jelas, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA...
ABSTRAK : - Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri yang harus dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau telah/pernah kawin, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak perlu lagi dikenakan biaya retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak antara lain melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan di tingkat desa, serta memaksimalkan fungsi pembinaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah desa, perlu dibuat standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam era Globalisasi dan Keterbukaan Informasi Publik, standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu indicator...
PERAYAAN HUT BPK RI KE-67 BERLANGSUNG MERIAH
Pekanbaru - Perayaan HUT BPK RI Ke-67, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menggelar berbagai acara untuk memeriahkan HUT tersebut. Rangkaian acara di helat selama dua hari, yaitu pada tanggal 8 s.d. 9 Januari 2014. Pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 acara dimulai dengan pemeriksaan darah gratis, meliputi cek kolesterol, asam urat, dan diabetes yang diikuti oleh seluruh pegawai...
Kejati Periksa Sekko Pekanbaru (Usut Dugaan Bansos Fiktif)_Haluan Riau_080114
2014_RI_HALU0801_01_
Hotmix Asal Jadi : PU Blacklist PT Prima Riau Invensido_Haluan Riau_020114
2014_RI_HALU0201_03
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young lineup...
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in livescore.org the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young...
Penyerahan LHP Kinerja RSUD Kab Siak
Pekanbaru – Jumat, 27 desember 2013, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap dan Perbekalan farmasi TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada RUSD Kabupaten Siak. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan kepada Wakil Ketua DPRD Siak, H. Azwar, Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, M.Si, dan Direktur RSUD Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan Unggul Terpadu Kabupaten Kampar
PEREKONOMIAN – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 14, BUPATI 2012
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENDIDIKAN UNGGUL TERPADU KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah...
PEREKONOMIAN – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 13, BUPATI 2012
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU AIRLINES, PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR, PD KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU
ABSTRAK : - Bahwa dalam...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Layanan Internet
JASA – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 11, BUPATI 2012
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG USAHA JASA LAYANAN INTERNET
ABSTRAK : - Bahwa jasa penyediaan layanan akses internet sangat membantu perkembangan system informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar
SOSIAL – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 10, BUPATI 2012
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Kemiskinan harus...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
RETRIBUSI – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 9, BUPATI 2012
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 8, BUPATI 2012
29 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha....
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
RETRIBUSI – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 7, BUPATI 2012
34 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
RETRIBUSI – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 4, BUPATI 2012
2 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Pemerintah) untuk segera...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Persahaan
TANGGUNG JAWAB SOSIAL – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 3, BUPATI 2012
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kampar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Upaya tersebut terlaksana dengan baik bila...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi
BUMD – KAMPAR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 2, BUPATI 2012
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI KAMPAR SARANA ENERGI
ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Kampar Propinsi Riau memiliki potensi Gas dan minyak bumi yang cukup besar baik yang sudah dieksploitasi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Kecamatan Bangkinang Kota
RETRIBUSI – KAMPAR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 8, BUPATI 2013
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang Perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan
RETRIBUSI – KAMPAR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013
2 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengaturan Layanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
PERUSAHAAN DAERAH – KAMPAR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN LAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu
RETRIBUSI – KAMPAR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 5, BUPATI 2013
2 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kampar
HAJI – KAMPAR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibdaha Haji serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah...
12122013_DPD RI: Pemko Sulit Peroleh WTP_Riau Pos
12122013_DPD RI: Pemko Sulit Peroleh WTP_Riau Pos
Pelantikan CPNS BPK RI
Pekanbaru – Rabu, 11 Desember 2013, sebanyak empat orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI yang ditempatkan di Perwakilan Provinsi Riau dilantik menjadi PNS BPK RI. Keempat pegawai tersebut adalah Anindyarsa Dwiangga, Lambok Maranatal, Arya Aditya Pradana dan Adria Setya Pradana. Para CPNS mengucap sumpah PNS dengan dipandu langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Acara dilangsungkan di Auditorium...
Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Ikuti Bimbingan Teknis
Pekanbaru – Sejumlah pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pemeriksaan atas arsitektur bangunan pada hari Senin, 9 Desember 2013. Bimtek dilaksanakan di meeting room SwissBell-in Hotel Pekanbaru dan menghadirkan pembicara dari Inkindo Riau (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Cabang Riau).
Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan), Triyantoro, SE, MM dan membahas diantaranya mengenai hukum...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terima Kunjungan DPD RI
Pekanbaru – Senin, 9 Desember 2013, sebanyak kurang lebih tigapuluh anggota DPD RI beserta staf mengunjungi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk mengadakan audiensi. Bertempat di ruang rapat Perwakilan, pertemuan tersebut membahas mengenai Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Rombongan DPD RI yang hadir berasal dari Komite IV yang salah satu lingkup tugasnya meliputi...
10122013_Wabup : Temuan Harus Ditindaklanjuti
10122013_Wabup Temuan Harus Ditindaklanjuti_Riau Pos
09122013_Raih Opini WTP Hasil Audit BPK RI_Riau Pos
09122013_Raih Opini WTP Hasil Audit BPK RI_Riau Pos
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
APBD TA 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
APBD TA 2012 - PERUBAHAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebutkan bertambahnya belanja, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025
RPJPD – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat...
121113_BPK : Indikasi Pidana Rp3,67 Triliun_Kompas
121113_BPK : Indikasi Pidana Rp3,67 Triliun_Kompas
BPK RI Helat Forum Komunikasi TLRHP
Pekanbaru – Setelah dilaksanakan di Jakarta dan Lampung, BPK RI kembali menghelat Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK–APH-APIP di Riau. Helatan ketiga ini merupakan rangkaian acara FK TLRHP yang dilaksanakan oleh Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) BPK RI yang membawahi pemeriksaan di wilayah Jawa dan Sumatera.
Acara dihelat di Hotel Labersa, Kecamatan Siak Hulu...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan
Pekanbaru-Untuk memperingati Hari Pahlawan tahun 2013, para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara di halaman gedung kantor. Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2013 ini.
Hari Pahlawan tahun 2013 mengambil tema “Pahlawanku Idolaku. Menteri Sosial RI, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan bahwa kita harus memaknai...
Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru - Rabu, 6 November 2013, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan TLHP per 30 Juni 2013 dan LHP Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2012 kepada para entitas terperiksa di Auditorium Kantor Perwakilan. Entitas yang menerima meliputi Pemerintah Daerah se- Riau serta BUMD yang pernah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau....
011113_BPK Desak Bank BUMN Tingkatkan Daya Saing_Haluan Riau
011113_BPK Desak Bank BUMN Tingkatkan Daya Saing_Haluan Riau
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Pekanbaru – Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatna Hari SUmpah Pemuda ke – 85 [ada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013. Upacara yang dilaksanakan di lapangan kantor perwakilan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro dan berlangsung khidmat.
Dalam amanat yang dibacakannya, inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Peringatan kali ini mengangkat...
PEPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA...
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 11, BUPATI 2013
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1)...
PEPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 10, BUPATI 2013
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Pasal 3 Permendagri Nomor 2 Tahun 2011...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 9, BUPATI 2013
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan melalui Perda Nomor...
PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2013
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 8, BUPATI 2013
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan...
PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2013
BARANG MILIK DAERAH – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga beerdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
AIR TANAH – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
ABSTRAK : - Bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN
PERIZINAN – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK : - Bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup dan izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
PERIZINAN – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013
16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK : - Bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pem,anfaatan sumber daya alam komoditi hasil perikanan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan untuk membina usaha dibidang perikanan serta untuk menjaga kelestarian...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
16 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota; sesuai...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – BENGKALIS
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013
8 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
6 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL PEMKAB BENGKALIS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS
6 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah dan Mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan bagi masyarakat dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri
PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI – PENYERTAAN MODAL PEMKAB BENGKALIS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI
4 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyatakan dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis; Perseroan Terbatas Bank...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – OTK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – OTK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis
DINAS DAERAH – OTK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKLAIS
30 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang dinas daerah yang merupakan pelaksana otonomi daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH – OTK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
31 HLM.
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan...
131013_Soal Bansos BPK Salahkan DPRD Banten_Tempo
131013_Soal Bansos BPK Salahkan DPRD Banten_Tempo
121013_BPK akan Investigasi Proyek Keluarga Atut_Tempo
121013_BPK akan Investigasi Proyek Keluarga Atut_Tempo
101013_Jangan Ada Sandiwara Korupsi UN_Media Indonesia
101013_Jangan Ada Sandiwara Korupsi UN_Media Indonesia
101013_Pemerintah Akan Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota BPK_Tempo
101013_Pemerintah Akan Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota BPK_Tempo
101013_Wawan Disebut Pintu Masik Proyek di Banten_Tempo
101013_Wawan Disebut Pintu Masik Proyek di Banten_Tempo
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD 2012
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
2013
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nmor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
TA 2013 – APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang...
081013_Atut Diduga Selewengkan Rp380 Miliar_Tempo
081013_Atut Diduga Selewengkan Rp380 Miliar_Tempo
081013_BPK Telisik Penyimpangan APBD Banten_Tempo
081013_BPK Telisik Penyimpangan APBD Banten_Tempo
081013_Inspektorat Audit Seluruh SKPD_Riau Pos
081013_Inspektorat Audit Seluruh SKPD_Riau Pos
061013_DPRD Riau Didesak Umumkan Hasil Audit PON_Haluan Riau
061013_DPRD Riau Didesak Umumkan Hasil Audit PON_Haluan Riau
031013_Birokrat dan Teknokrat Suka Boros_Media Indonesia
031013_Birokrat dan Teknokrat Suka Boros_Media Indonesia
031013_BPK Nyatakan Tak Ada Data Hilang (Proyek Hambalang)_Kompas
031013_BPK Nyatakan Tak Ada Data Hilang (Proyek Hambalang)_Kompas
031013_BPK Temukan Penyimpangan Tender di TVRI_Tempo
031013_BPK Temukan Penyimpangan Tender di TVRI_Tempo
031013_Menang Tender Perusahaan Mandra Dipersoalkan_Tempo
031013_Menang Tender Perusahaan Mandra Dipersoalkan_Tempo
031013_Transaksi Enam Pegawai Kementerian Pendidikan Capai Rp6 M_Tempo
031013_Transaksi Enam Pegawai Kementerian Pendidikan Capai Rp6 M_Tempo
021013_BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp46,24 Triliun
021013_BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp46,24 Triliun
021013_Keuangan negaraBPK Temukan Kasus Ketidakpatuhan_Kompas
021013_Keuangan negaraBPK Temukan Kasus Ketidakpatuhan_Kompas
021013_Melilit Negara Dengan Hutang_Media Indonesia
021013_Melilit Negara Dengan Hutang_Media Indonesia
021013_Negara Potensial Merugi Rp56,89 T_Riau Pos
021013_Negara Potensial Merugi Rp56,89 T_Riau Pos
021013_Subsidi Listrik Rp44 Triliun Salah Sasaran_Tempo
021013_Subsidi Listrik Rp44 Triliun Salah Sasaran_Tempo
021013_BPK Temukan 14 Kasus Rp37,55 M (Penyelenggaraan UN)
021013_BPK Temukan 14 Kasus Rp37,55 M (Penyelenggaraan UN)
VISIT BPK RI 2013: MENGENAL LEBIH DEKAT BPK RI
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi bertajuk VISIT BPK. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu (2/10) ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” dan bertempat di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa LP3I Bussiness Collage sebagai peserta sosialisasi.
Kepala...