PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Home Blog Page 5

BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Riau TA 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa

Pada hari Senin, 9 Juni 2014, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI (Tortama V), Bambang Pamungkas, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. M. Johar Firdaus, dan kepada Wakil...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Senin, 9 Juni 2014, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, AK, M.B.A didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si dan Wakil...

BPK Berikan Opini WTP-DPP Atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2013

Untuk memenuhi kewajiban konstitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP yang diserahkan berisi tiga buku, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan hasil...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Rabu, 4 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kasyadi, SH dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...

Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013

Pekanbaru - Jum’at (30/5) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2013 di Auditorium Kantor Perwakilan. Dalam LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag, MM, dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti,...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag.MM dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin,M.Si...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 Kepada Dua Kabupaten dan Satu Kota

Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013, yaitu : 1. Kabupaten Siak, 2. Kabupaten Kampar, 3. dan Kota Dumai. Penyerahan LHP tersebut untuk Kabupaten Siak diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI...

LKPD KOTA DUMAI KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP

Pekanbaru – Rabu, 28 Mei 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Semester I Tahun 2014 lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada...

LKPD KABUPATEN KAMPAR KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Zulfan Hamid pada...

OPINI LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2013 MENINGKAT

Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Siak TA 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 28 Mei 2014. Penyerahan dilaksanakan...

Kabupaten Kuantan Singingi Kembali Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran (TA) 2013. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2013. Penyerahan dilakukan langsung...

LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TA 2013 MENDAPATKAN OPINI WTP

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal 23...

UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-106 TAHUN 2014

Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai Komandan Upacara adalah Muhammad...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal

Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si., dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si. Turut hadir dalam acara yang dilangsungkan...

Kunjungan Universitas Pasir Pangaraian ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Visit BPK RI 2014

Pekanbaru – Selasa (22/4) bertempat di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan acara sosialisasi bertajuk Visit BPK. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa dari Universitas Pasir Pangaraian sebagai peserta sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Acara diawali...

BPK RI Akses Secara Online Transaksi Kas Pemda Riau, dan Kepulauan Riau

Selasa, 15 April 2014, Sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota...

BPK Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Riau dan Kepulauan Riau Pada PT Bank Riau Kepri

Jakarta, Selasa (15 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau secara on-line pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (15/4) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK...

Pemda Rohul Serahkan LKPD TA 2013

Pekanbaru – Jumat, 11 April 2014, Pemeritah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Riau. Dengan diserahkannya LKPD TA 2013 ini, Pemda Rohul menyusul sembilan Pemerintah Daerah lainnya yang telah terlebih dahulu menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Setelah...

Sembilan Pemerintah Daerah Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 Tepat Waktu

Pekanbaru – Menjelang akhir Maret 2014, beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan...

Finalisasi Draft MoU Akses Rekening Online

Pekanbaru - Sebagai kelanjutan proses pembahasan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPK RI denga Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Riau serta dengan PT. Bank Riau Kepri (MoU Akses Rekening Online), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan finalisasi pembahasan mengenai hal tersebut. Finalisasi dilaksanakan di auditorium kantor Perwakilan pada hari Kamis (27/3) dan dipimpin langsung oleh Kepala Pewakilan, Drs....

Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan melalui e-filling

Pekanbaru – Kamis, 20 Maret 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kedatangan tim sosialisasi dari KPP Pratama Pekanbaru Cabang Tampan. Tim yang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama, Hariyanto Tarigan bermaksud untuk melakukan Sosialisasi pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filling. Acara sosialisasi dilaksanakan di Auditorium kantor Perwakilan dan diikuti oleh seluruh pegawai. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro dilanjutkan dengan...

Hasil Pemeriksaan BPK

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 16 disebutkan bahwa: (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. (3) Laporan hasil pemeriksaan dengantujuan tertentu memuat kesimpulan.

Ekspose Kejari Rengat di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Pekanbaru – Jumat, 28 Februari 2014 Sejumlah Penyidik dari Kejari Rengat melakukan ekspose di hadapan tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Indragiri Hulu TA 2012. Penyidik diterima oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro di Ruang Rapat Kantor Perwakilan didampingi oleh Kasubaud Riau II,Hesti Sunaryono,SE, M.M, Ak, Kasubag Hukum Humas, Mikael Togatorop, SH,...

Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara BPK RI-13 Pemda-PT. Bank Riau Kepri

Pekanbaru – Kamis, 27 Februari 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang seluruh Pemerintah Daerah dan PT.Bank Riau Kepri untuk hadir dalam pembahasan draft kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah Secara Online pada PT. Bank Riau-Kepri dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah. Pembahasan ini merupakan langkah awal menuju Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK...

EKSPOSE ANTARA BPK RI PROVINSI RIAU DENGAN DITRESKRIMSUS POLDA RIAU

Pekanbaru – Selasa, 18 Februari 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bersama tim dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan ekspose Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada pemda Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Ekspose yang dihadiri oleh 4 (empat) orang tim dari Polda Riau yaitu Kasubdit Tipidkor,...

Hello World

Hello, World! This is my first WordPress publication...

Hello World

Hello, World! This is my first WordPress publication...

Sosialisasi Implementasi BPJS Kesehatan

Pekanbaru – Selasa, 4 Februari 2014 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari BPJS Kesehatan Divre II kepada seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serta pegawai tidak tetap dan outsourcing yang bertempat di Auditorium kantor perwakilan. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Divisi...

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA JASA CLEANING SERVICE

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA Nomor: 05/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2014 Sehubungan dengan pelaksanaan Pelelangan Sederhana atas Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan untuk Gedung, Auditorium, dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenang pelelangan sederhana adalah perusahaan di bawah ini: Nama Perusahaan : CV. Dheios Putra Mandiri Nama Direktur : Drs. Joni Erwandi NPWP : 03.294.274.0-211.000 Alamat : Jl. Bukit Barisan Ko. Bukit Barisan Permai Blok A 3-24 Harga Penawaran : Rp357.792.160,00...

Badan Pemeriksa Keuangan dalam UUD 1945

UUD 1945 pasal 23E merupakan dasar terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan. ayat (1) menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada ayat ke (2) disampaikan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara pasal...

Teleconference, Syukuran dan Upacara Bendera Peringatan HUT BPK RI ke-67

Pekanbaru – Sebagai puncak acara peringatan HUT BPK RI ke-67, jajaran pelaksana tugas BPK RI di seluruh Indonesia termasuk Perwakilan Provinsi Riau secara serentak melaksanakan upacara bendera dan syukuran pada hari Selasa, 28 Januari 2014 di masing – masing kantor. Di Pekanbaru, seluruh pelaksana tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara yang diadakan di halaman kantor Perwakilan. Kepala...

Permohonan Potongan Retribusi IMB Riau Town Square and Convention Center

Pembangunan Riau Town Square and Convention Center (Ritos) masih terkendala masalah seputar administrasi dan keuangan. Salah satu masalah yang terjadi adalah penolakan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengenai permohonan potongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selanjutnya...

BPK Harapkan Seluruh Dana BSM Disalurkan

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) segera dikebut. Sampai tanggal 18 September 2013, realisasi BSM baru 22 persen. Sedangkan sampai dengan awal November 2013, BSM baru terealisasi sebesar 40-45 persen. Menyingkapi hal tersebut. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, berharap agar penyerapan BSM dapat digesa sehingga seluruh dana BSM...

Edisi IV Tahun 2013/ Okt-Des

Download: Buletin IV Tahun 2013

Edisi III Tahun 2013/ Jul-Sep

Download: Edisi III Buletin 2013

Bimbingan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

Pekanbaru – Selasa, 21 Januari 2014, Sub bagian SDM BPK RI Perwakilan memberikan bimbingan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bimbingan penyusunan dipandu oleh Kasubag SDM, Widia Woluningrum, SE, M.Si, Ak dan Ketua Tim Senior, Ikawani Girsang, SE, Ak di auditorium kantor Perwakilan. Penyusunan SKP ini merupakan implementasi dari...

BPK Serahkan 2 LHP Kepada DPRD dan Pemprov Riau

Pada hari Jumat, 17 Januari 2014, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan 2 buah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si. dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si. LHP yang diserahkan adalah LHP atas Pengelolaan Pendapatan Biaya dan Investasi Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT. Permodalan Investasi Riau...

Hello World

Hello, World! This is my first WordPress publication...

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Selenggarakan Diklat Audit Berbasis Lingkungan

Pekanbaru – Tanggal 13 s.d. 17 Januari 2014, BPK RI perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan Diklat Audit Berbasis Lingkungan bagi para pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Diklat diselenggarakan di Auditorium kantor Perwakilan dan dibuka langsung oleh Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak. Diklat tersebut menghadirkan widyaiswara dari Pusdiklat BPK RI. Pada hari pertama, Muhammad Hairil...

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/I/2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung, auditorium dan halaman kantor BPK RI ...

BPK Serahkan Laporan Hasil Pertanggungjawaban atas Pemeriksaan Pajak Kota Pekanbaru

BPK RI secara serentak melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Hotel, Reklame, dan Restoran (PHRR) di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Riau, salah satu yang dijadikan sample pemeriksaan adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan PHRR pada Pemerintah Kota Pekanbaru. LHP diserahkan kepada...

Penyerahan LHP atas Pengelolaan Pajak, Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Dumai

Pekanbaru - Kamis, 16 Januari 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pajak, Hotel, Restoran dan Reklame (PHRR) pada Pemerintah Kota Dumai TA 2012 dan semester I TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, SH dan Walikota Dumai H. Khairul Anwar bertempat di ruang...

PENYERAHAN LHP KINERJA PADA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Pekanbaru – Kamis, 16 Januari 2014, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I). Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan wilayah kabupaten yang serasi dan seimbang serta terwujudnya kabupaten yang indha, tertib, nyaman dan berkelanjutan, maka dalam tahap pemanfaatan ruang kabupaten perlu dilakukan secara efektif, seimbang, dan serasi melalui proses dan mekanisme perizinan bangunan yang tertib, jelas, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA...

ABSTRAK : - Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri yang harus dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau telah/pernah kawin, sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak perlu lagi dikenakan biaya retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak antara lain melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan di tingkat desa, serta memaksimalkan fungsi pembinaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah desa, perlu dibuat standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam era Globalisasi dan Keterbukaan Informasi Publik, standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu indicator...

PERAYAAN HUT BPK RI KE-67 BERLANGSUNG MERIAH

Pekanbaru - Perayaan HUT BPK RI Ke-67, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menggelar berbagai acara untuk memeriahkan HUT tersebut. Rangkaian acara di helat selama dua hari, yaitu pada tanggal 8 s.d. 9 Januari 2014. Pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 acara dimulai dengan pemeriksaan darah gratis, meliputi cek kolesterol, asam urat, dan diabetes yang diikuti oleh seluruh pegawai...

Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches

Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young lineup...

Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches

Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in livescore.org the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young...

Penyerahan LHP Kinerja RSUD Kab Siak

Pekanbaru – Jumat, 27 desember 2013, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Rawat Inap dan Perbekalan farmasi TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada RUSD Kabupaten Siak. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan kepada Wakil Ketua DPRD Siak, H. Azwar, Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, M.Si, dan Direktur RSUD Kabupaten...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan Unggul Terpadu Kabupaten Kampar

PEREKONOMIAN – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 14, BUPATI 2012 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENDIDIKAN UNGGUL TERPADU KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah...

PEREKONOMIAN – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 13, BUPATI 2012 12 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU AIRLINES, PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR, PD KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU ABSTRAK : - Bahwa dalam...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Layanan Internet

JASA – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 11, BUPATI 2012 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG USAHA JASA LAYANAN INTERNET ABSTRAK : - Bahwa jasa penyediaan layanan akses internet sangat membantu perkembangan system informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar

SOSIAL – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 10, BUPATI 2012 11 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK : - Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Kemiskinan harus...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

RETRIBUSI – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 9, BUPATI 2012 20 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

RETRIBUSI – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 8, BUPATI 2012 29 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha....

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 7, BUPATI 2012 34 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan

RETRIBUSI – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 4, BUPATI 2012 2 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Pemerintah) untuk segera...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Persahaan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 3, BUPATI 2012 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kampar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Upaya tersebut terlaksana dengan baik bila...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi

BUMD – KAMPAR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 2, BUPATI 2012 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI KAMPAR SARANA ENERGI ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Kampar Propinsi Riau memiliki potensi Gas dan minyak bumi yang cukup besar baik yang sudah dieksploitasi...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Kecamatan Bangkinang Kota

RETRIBUSI – KAMPAR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 8, BUPATI 2013 4 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang Perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

RETRIBUSI – KAMPAR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013 2 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengaturan Layanan Air Minum PDAM Tirta Kampar

PERUSAHAAN DAERAH – KAMPAR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013 4 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN LAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR ABSTRAK : - Bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu

RETRIBUSI – KAMPAR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 5, BUPATI 2013 2 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Kampar

HAJI – KAMPAR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK : - Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibdaha Haji serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah...

12122013_DPD RI: Pemko Sulit Peroleh WTP_Riau Pos

12122013_DPD RI: Pemko Sulit Peroleh WTP_Riau Pos

Pelantikan CPNS BPK RI

Pekanbaru – Rabu, 11 Desember 2013, sebanyak empat orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI yang ditempatkan di Perwakilan Provinsi Riau dilantik menjadi PNS BPK RI. Keempat pegawai tersebut adalah Anindyarsa Dwiangga, Lambok Maranatal, Arya Aditya Pradana dan Adria Setya Pradana. Para CPNS mengucap sumpah PNS dengan dipandu langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Acara dilangsungkan di Auditorium...

Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Ikuti Bimbingan Teknis

Pekanbaru – Sejumlah pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pemeriksaan atas arsitektur bangunan pada hari Senin, 9 Desember 2013. Bimtek dilaksanakan di meeting room SwissBell-in Hotel Pekanbaru dan menghadirkan pembicara dari Inkindo Riau (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Cabang Riau). Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan), Triyantoro, SE, MM dan membahas diantaranya mengenai hukum...

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terima Kunjungan DPD RI

Pekanbaru – Senin, 9 Desember 2013, sebanyak kurang lebih tigapuluh anggota DPD RI beserta staf mengunjungi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk mengadakan audiensi. Bertempat di ruang rapat Perwakilan, pertemuan tersebut membahas mengenai Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rombongan DPD RI yang hadir berasal dari Komite IV yang salah satu lingkup tugasnya meliputi...

10122013_Wabup : Temuan Harus Ditindaklanjuti

10122013_Wabup Temuan Harus Ditindaklanjuti_Riau Pos

09122013_Raih Opini WTP Hasil Audit BPK RI_Riau Pos

09122013_Raih Opini WTP Hasil Audit BPK RI_Riau Pos

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD TA 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32...

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD TA 2012 - PERUBAHAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebutkan bertambahnya belanja, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025

RPJPD – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat...

121113_BPK : Indikasi Pidana Rp3,67 Triliun_Kompas

121113_BPK : Indikasi Pidana Rp3,67 Triliun_Kompas

BPK RI Helat Forum Komunikasi TLRHP

Pekanbaru – Setelah dilaksanakan di Jakarta dan Lampung, BPK RI kembali menghelat Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK–APH-APIP di Riau. Helatan ketiga ini merupakan rangkaian acara FK TLRHP yang dilaksanakan oleh Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) BPK RI yang membawahi pemeriksaan di wilayah Jawa dan Sumatera. Acara dihelat di Hotel Labersa, Kecamatan Siak Hulu...

Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Pekanbaru-Untuk memperingati Hari Pahlawan tahun 2013, para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara di halaman gedung kantor. Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2013 ini. Hari Pahlawan tahun 2013 mengambil tema “Pahlawanku Idolaku. Menteri Sosial RI, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan bahwa kita harus memaknai...

Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP

Pekanbaru - Rabu, 6 November 2013, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan TLHP per 30 Juni 2013 dan LHP Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2012 kepada para entitas terperiksa di Auditorium Kantor Perwakilan. Entitas yang menerima meliputi Pemerintah Daerah se- Riau serta BUMD yang pernah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau....

011113_BPK Desak Bank BUMN Tingkatkan Daya Saing_Haluan Riau

011113_BPK Desak Bank BUMN Tingkatkan Daya Saing_Haluan Riau

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Pekanbaru – Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatna Hari SUmpah Pemuda ke – 85 [ada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013. Upacara yang dilaksanakan di lapangan kantor perwakilan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro dan berlangsung khidmat. Dalam amanat yang dibacakannya, inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Peringatan kali ini mengangkat...

PEPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA...

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 11, BUPATI 2013 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1)...

PEPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 10, BUPATI 2013 8 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Pasal 3 Permendagri Nomor 2 Tahun 2011...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 9, BUPATI 2013 8 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan melalui Perda Nomor...

PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2013

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 8, BUPATI 2013 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan...

PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2013

BARANG MILIK DAERAH – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 7, BUPATI 2013 3 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK : - Bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga beerdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

AIR TANAH – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH ABSTRAK : - Bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN

PERIZINAN – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013 13 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG IZIN GANGGUAN ABSTRAK : - Bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup dan izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

PERIZINAN – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013 16 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN ABSTRAK : - Bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pem,anfaatan sumber daya alam komoditi hasil perikanan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan untuk membina usaha dibidang perikanan serta untuk menjaga kelestarian...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 16 HLM. ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota; sesuai...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – BENGKALIS 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013 8 HLM. ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 6 HLM. ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis

PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL PEMKAB BENGKALIS 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS 6 HLM. ABSTRAK : - Bahwa Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah dan Mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan bagi masyarakat dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri

PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI – PENYERTAAN MODAL PEMKAB BENGKALIS 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI 4 HLM. ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyatakan dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis; Perseroan Terbatas Bank...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – OTK 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 10 HLM. ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – OTK 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8 HLM. ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis

DINAS DAERAH – OTK 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKLAIS 30 HLM. ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang dinas daerah yang merupakan pelaksana otonomi daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja...

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH – OTK 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH 31 HLM. ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan...

131013_KPK Bidik Dana Bansos Atut_Tempo

131013_KPK Bidik Dana Bansos Atut_Tempo

131013_Soal Bansos BPK Salahkan DPRD Banten_Tempo

131013_Soal Bansos BPK Salahkan DPRD Banten_Tempo

121013_BPK akan Investigasi Proyek Keluarga Atut_Tempo

121013_BPK akan Investigasi Proyek Keluarga Atut_Tempo

101013_Jangan Ada Sandiwara Korupsi UN_Media Indonesia

101013_Jangan Ada Sandiwara Korupsi UN_Media Indonesia

101013_Pemerintah Akan Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota BPK_Tempo

101013_Pemerintah Akan Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota BPK_Tempo

101013_Wawan Disebut Pintu Masik Proyek di Banten_Tempo

101013_Wawan Disebut Pintu Masik Proyek di Banten_Tempo

101013_Proyek Suami Airin Bermasalah_Tempo

101013_Proyek Suami Airin Bermasalah_Tempo

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

PERTANGGUNGJAWABAN – APBD 2012 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nmor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

TA 2013 – APBD PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang...

081013_Atut Diduga Selewengkan Rp380 Miliar_Tempo

081013_Atut Diduga Selewengkan Rp380 Miliar_Tempo

081013_BPK Telisik Penyimpangan APBD Banten_Tempo

081013_BPK Telisik Penyimpangan APBD Banten_Tempo

081013_Inspektorat Audit Seluruh SKPD_Riau Pos

081013_Inspektorat Audit Seluruh SKPD_Riau Pos

061013_DPRD Riau Didesak Umumkan Hasil Audit PON_Haluan Riau

061013_DPRD Riau Didesak Umumkan Hasil Audit PON_Haluan Riau

031013_Birokrat dan Teknokrat Suka Boros_Media Indonesia

031013_Birokrat dan Teknokrat Suka Boros_Media Indonesia

031013_BPK Nyatakan Tak Ada Data Hilang (Proyek Hambalang)_Kompas

031013_BPK Nyatakan Tak Ada Data Hilang (Proyek Hambalang)_Kompas

031013_BPK Temukan Penyimpangan Tender di TVRI_Tempo

031013_BPK Temukan Penyimpangan Tender di TVRI_Tempo

031013_Menang Tender Perusahaan Mandra Dipersoalkan_Tempo

031013_Menang Tender Perusahaan Mandra Dipersoalkan_Tempo

031013_Transaksi Enam Pegawai Kementerian Pendidikan Capai Rp6 M_Tempo

031013_Transaksi Enam Pegawai Kementerian Pendidikan Capai Rp6 M_Tempo

021013_BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp46,24 Triliun

021013_BPK Temukan Pemborosan Anggaran Rp46,24 Triliun

021013_Keuangan negaraBPK Temukan Kasus Ketidakpatuhan_Kompas

021013_Keuangan negaraBPK Temukan Kasus Ketidakpatuhan_Kompas

021013_Melilit Negara Dengan Hutang_Media Indonesia

021013_Melilit Negara Dengan Hutang_Media Indonesia

021013_Negara Potensial Merugi Rp56,89 T_Riau Pos

021013_Negara Potensial Merugi Rp56,89 T_Riau Pos

021013_Subsidi Listrik Rp44 Triliun Salah Sasaran_Tempo

021013_Subsidi Listrik Rp44 Triliun Salah Sasaran_Tempo

021013_BPK Temukan 14 Kasus Rp37,55 M (Penyelenggaraan UN)

021013_BPK Temukan 14 Kasus Rp37,55 M (Penyelenggaraan UN)

VISIT BPK RI 2013: MENGENAL LEBIH DEKAT BPK RI

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi bertajuk VISIT BPK. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu (2/10) ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” dan bertempat di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa LP3I Bussiness Collage sebagai peserta sosialisasi. Kepala...

011013_DPR Mengkorupsi Anggaran_Tempo

011013_DPR Mengkorupsi Anggaran_Tempo

011013_Predikat WTP Tak Jamin Bebas Korupsi

011013_Predikat WTP Tak Jamin Bebas Korupsi

011013_DPR Mengkorupsi Anggaran_Tempo

011013_DPR Mengkorupsi Anggaran_Tempo

Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila Tahun 2013

Pekanbaru – Tepat tanggal 1 Oktober 2013, Seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan hari kesaktian pancasila. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor perwakilan ini berjalan khidmat. Dalam kesempatan tersebut, selain Pancasila dan UUD 1945 juga dibacakan ikrar sebagai bangsa Indonesia dalam memperingati hari kesaktian Pancasila...

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI

Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 4 disebutkan bahwa Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan...

BPK Klaim Selamatkan Rp33 Triliun

BPK Klaim Selamatkan Rp33 Triliun (Tempo, 23 September 2013)

Edisi II Tahun 2013/ Apr-Jun

Download : Edisi II Tahun 2013/ Apr-Jun

BPK Tuntut 12 PNS Kemendikbud Disanksi

BPK Tuntut 12 PNS Kemendikbud Disanksi (Haluan Riau, 21 September 2013)

Negara Rugi dalam Tender Soal UN

Negara Rugi dalam Tender Soal UN (Tempo, 20 September 2013)

BPK Temukan Kerugian Negara Rp17,1 Miliar

BPK Temukan Kerugian Negara Rp17,1 Miliar (Riau Pos, 20 September 2013)

BPK Goes to School ke SMAN Plus

BPK Goes to School ke SMAN Plus (Riau Pos, 19 September 2013)

BPK Beri Pengetahuan Anti Korupsi Bagi Guru dan Siswa

BPK Beri Pengetahuan Anti Korupsi Bagi Guru dan Siswa (Haluan Riau, 18 September 2013)

Audit BPK Terkait Hambalang Tidak Independen

Audit BPK Terkait Hambalang Tidak Independen (Media Indonesia, 18 September 2013)

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Helat Goes to School ke SMAN Plus Provinsi Riau

Pekanbaru – Menyadari pentingnya untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, pada hari Selasa, 17 September 2013, BPK RI Perwakilan Provisi Riau menghelat acara BPK Goes To School. Acara yang diadakan di SMA Negeri Plus Provinsi Riau ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkenalkan mengenai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Sebanyak seratus lima puluh orang...

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Helat Goes to School ke SMAN Plus Provinsi Riau

Pekanbaru – Hari Selasa, 17 September 2013, BPK RI Perwakilan Provisi Riau menghelat acara BPK Goes To School ke SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Acara ini ini merupakan upaya untuk memberi pemahaman mengenai BPK RI khususnya Perwakilan Provinsi Riau. Disamping itu, acara ini terselenggara karena BPK RI menyadari pentingnya hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, Acara dibuka...

Pembahasan Penerapan Aplikasi E-Audit

Pekanbaru – Kamis, 12 September 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Bagian TI dan Keuangan pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten dan Kota di Riau untuk Pembahasan Lanjutan Penerapan Aplikasi E- Audit. Acara berlangsung di Auditorium Kantor Perwakilan dan dihadiri juga oleh beberapa vendor IT di Pemerintah Daerah. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Widiyatmantoro dilanjutkan dengan sambutan...

Daerah Kembali Targetkan WTP

Daerah Kembali Targetkan WTP (Riau Pos, 13 September 2013)

Rakernas Akuntansi 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Wujud Transparansi Fiskal

Rakernas Akuntansi 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Wujud Transparansi Fiskal(Media Indonesia, 12 September 2013)

Fasilitas Pendanaan, KPK Akui Pengusutan Kasus Century Lama

Fasilitas Pendanaan, KPK Akui Pengusutan Kasus Century Lama, (Kompas, 11 September 2013)

Partai Golkar Terima Rp134 Juta

Partai Golkar Terima Rp134 Juta (Tribun Pekanbaru,09 September 2013)

Kunjungan Kerja Tim BAKN DPR RI ke Provinsi Riau

Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 5-6 September 2013, Tim BAKN DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Riau. Sejumlah 6 (enam) orang anggota BAKN DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., M.M., mengunjungi sejumlah tempat di Kota Pekanbaru. Kunjungan Kerja dilakukan ke Pemerintah Kota Pekanbaru, PT. Bank Riau Kepri, Dinas...

Bupati Terima LKPD 2012 dari BPK Riau

Bupati Terima LKPD 2012 dari BPK Riau (Riau Pos, 27 Agustus 2013)

Sosialisasi Peraturan dan Aplikasi Mengenai Kepegawaian

Untuk memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Biro SDM BPK RI bekerja sama dengan Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, mengadakan sosialisasi di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Acara yang diadakan pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 ini, diikuti seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Selain PP Nomor 46...

Knowledge Transfer Forum: Forensic Auditing

Pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013, diadakan acara Knowledge Transfer Forum di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Acara yang menghadirkan Randy Rizki sebagai pembicara ini, diikuti oleh Pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, pembicara memberikan pemahaman kepada para Pemeriksa mengenai Forensic Auditing atau Audit Forensik. Audit Forensik adalah salah satu jenis pemeriksaan,...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Setelah melaksanakan pemeriksaan pada semester I lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melalui Kepala Perwakilannya, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir TA 2012 kepada pemerintah daerah. Senin, 26 Agustus 2013 bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP diserahterimakan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan...

Penyerahan LHP atas LKPD Kab. Indragiri Hilir TA 2012

Pekanbaru – Senin, 26 Agustus 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Indragiri Hilir, HM Raus Walid dan Bupati Indragiri Hilir, Dr. H. Indra Mukhlis Adnan, SH. MH. MM. Sejumlah pejabat struktural pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Setelah melaksanakan pemeriksaan pada semester I lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melalui Kepala Perwakilannya, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012 kepada pemerintah daerah. Senin, 26 Agustus 2013 bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP diserahterimakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir,...

BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kab. Rokan Hilir TA 2012

Pekanbaru – Senin, 26 Agustus 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2012. LHP diserahkan di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Rokan Hilir, Jamiluddin dan Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Wan Amir Firdaus. Turut hadir pula pada kesempatan ini, sejumlah...

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke – 68

Pekanbaru – Bersamaan dengan rakyat Indonesia lainnya, seluruh pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke – 68 pada hari Sabtu, 17 Agustus 2013 di kantor Perwakilan. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Peringatan upacara yang berlangsung khidmat ini merupakan wujud semangat kebangsaan yang dimiliki oleh...

BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksan atas LKPD Kab. Kepulauan Meranti TA 2012

Pekanbaru – Jumat, 2 Agustus 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kab. Kepulauan Meranti TA 2012. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Hafizogh, S.Ag dan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP yang diserahkan terdiri dai 3 buah...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag. dan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan pada hari Jumat,...

Catatan Dibalik WTP (Haluan Riau, 25 Juli 2013)

Catatan Dibalik WTP (Haluan Riau, 25 Juli 2013)

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Siak

Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menerima rombongan Pansus LPJ DPRD Kabupaten Siak, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Mester H. Hamzah, S.Ag. Pada kesempatan ini, didiskusikan mengenai pertanggungjawaban APBD Kabupaten Siak Tahun 2012 yang meraih Opini WTP. Ketua Pansus, beserta Wakil Ketua Pansus, Syamsurizal, S.Ag., M.Si, Sekretaris Pansus, Marsudi Pakpahan, dan...

Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Peroleh Opini Wajar Dengan Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2012. Opini ini yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas ini, sama dengan opini yang diberikan pada tahun sebelumnya. Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Widiyatmantoro, menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu,...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli dan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, S.E.,...

Pemimpin Bertekat Benahi WTP (Metro Riau, 15 Juli 2013)

Pemimpin Bertekat Benahi WTP (Metro Riau, 15 Juli 2013)

Media Workshop BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Pekanbaru - Kamis, 11 Juli 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Media Workshop dengan pesan utama “Mengenal BPK Lebih Dekat dan mengusung tema “Terciptanya Good Governance Melalui Sinergi dengan Media”. Acara dihelat di Hotel Premiere, Pekanbaru dan menghadirkan Kepala Sekretariat Perwakilan, Triyantoro, SE, MM dan Indria Syzinia, SE, M.Si, Ak sebagai pembicara. Acara dihadiri oleh wartawan, dan koordinator...

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Media Workshop

Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terus berusaha menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan), salahsatunya adalah pihak media. Oleh karena itu, Kamis, 11 Juli 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Media Workshop dengan pesan utama “Mengenal BPK Lebih Dekat dan mengusung tema “Terciptanya Good Governance Melalui Sinergi dengan Media”. Acara dihelat di Hotel Premiere,...

Launching Sensus Barang Milik Pemkab, Pemkab Akan Pertahankan WTP (Haluan Riau, 09 Juli 2013)

Launching Sensus Barang Milik Pemkab, Pemkab Akan Pertahankan WTP (Haluan Riau, 09 Juli 2013)

Pemprov Riau Raih Opini WTP DPP (Riau Pos 06 Juli 2013)

Pemprov Riau Raih Opini WTP DPP (Riau Pos 06 Juli 2013)

Pekanbaru Hanya Raih Opini WDP (Riau Pos 05 Juli 2013)

Pekanbaru Hanya Raih Opini WDP (Riau Pos 05 Juli 2013)

BPK Berikan Opini WTP dengan Paragraf Penjelasan untuk LKPD Provinsi Riau TA 2012

Pekanbaru – Jumat, tanggal 5 Juli 2013 Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) BPK RI, DR. Heru Kreshna Reza mewakili Anggota V BPK RI menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Riau TA 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si dan Wakil Gubernur Riau, HR.Mambang Mit pada pada sidang paripurna istimewa DPRD Riau. LHP atas...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Riau TA 2012. LHP tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) BPK RI, Dr. Heru Kreshna Reza...

Opini WDP untuk Kota Pekanbaru

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru TA 2012 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya. Penyerahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Pekanbaru TA 2012 dilangsungkan di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2012. Kepala Perwakilan,...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus pada tanggal 4 Juli 2013. Penyerahan...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pekanbaru – Rabu, 3 Juli 2013 BPK RI Provinsi Riau menyerahkan dua Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) kepada lembaga legislatif Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Almainis, S.Pd dan Asisten I Setda Provinsi Riau, H. Abdul Latif, S.H, MH di ruang rapat kantor Perwakilan dan disaksikan oleh para pejabat lainnya. LHP...

BPK Selenggarakan Seminar Tentang Alat-Alat Bukti di Persidangan

Untuk menambah pengetahuan para pegawai mengenai alat-alat bukti yang sah menurut hukum, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Seminar Tentang Alat-Alat Bukti di Persidangan. Seminar ini diadakan di Auditorium pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013. Hadir sebagai pemateri dalam Seminar ini adalah Herry Riyadi, S.H., M.Si., Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Ditama Binbangkum BPK RI dan John P.L....

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Siak TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 27 Juni...

Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi : Paripurna Pembahasan LPP APBD 2012 (Riau Pos, 03 Juli 2013)

Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi : Paripurna Pembahasan LPP APBD 2012 (Riau Pos, 03 Juli 2013)

Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 mengadakan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan. Sosialisasi yang diadakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diikuti oleh seluruh pegawai baik teknis, penujang pendukung, maupun tenaga kontrak. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi...

Kabupaten Siak Kembali Peroleh Opini WTP

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Ikmal M dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris pada tanggal 25...

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Pekanbaru – Rabu, 26 Juni 2013 Sub bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi aturan kepegawaian di hadapan para pegawai penunjang/ pendukung dan tenaga tidak tetap. Sosialisasi dilaksanakan di auditorium kantor Perwakilan dan dibuka oleh kepala Sekretariat perwakilan Triyantoro, SE, MM. Pembicara dalam acara ini adalah Kasubag SDM, Widia Woluningrum, SE, M.Si, Ak dan Mery Mei Lestari,...

LKPD Pelalawan TA 2012 Raih Opini WTP

Pekanbaru – Selasa, 25 Juni 2013 BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2012. Penyerahan diserahkan langsung di auditorium Kantor Perwakilan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Ikmal M dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris dan disaksikan oleh Wakil Bupati Pelalawan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan...

Penyerahan LHP Jamkesmas dan Jamkesda pada RSUD Puri Husada dan Dinas Kesehatan Inhil

Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda pada RSUD Puri HUsada dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir serta Instansi Terkait Lainnya TA 2010 s.d. Semester I TA 2012. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ZAKAT – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013 11 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ABSTRAK : - Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang berpotensi sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH...

PPNS – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 5, BUPATI 2013 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK ABSTRAK : - Bahwa keberadan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH...

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI – PERUBAHAN - KUANSING 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 NOMOR : 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA...

Edisi I Tahun 2013/ Jan-Mar

Download : Edisi I Tahun 2013/ Jan-Mar

Hello world

Hello World

OPINI WDP UNTUK LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru - Rabu, 19 Juni 2013 Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2012 kepada pemerintah daerah. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP diserahterimakan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Ir. Damri. LHP ini...

LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012 KEMBALI MENDAPAT OPINI WDP

Pekanbaru – Rabu, 19 Juni 2013 Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2012 kepada pemerintah daerah. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP diserahterimakan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Ir. Damri. LHP ini...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H....

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada Semester I Tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2012, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut diserahkan Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc pada tanggal 10 Juni 2013. Penyerahan dilaksanakan di...

Dana Hibah Berpeluang Jadi Temuan BPK (Riau Pos, 13 Juni 2013)

Dana Hibah Berpeluang Jadi Temuan BPK (Riau Pos, 13 Juni 2013)

Penyerahan LHP atas LKPD Bengkalis TA 2012

Pekanbaru – Senin, 10 Juni 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten bengkalis TA 2012. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc. Bertempat di kantor Perwakilan, LHP yang diserahkan berisi tiga buku, yaitu hasil pemeriksaan...

Penyerahan LHP atas LKPD Kota Dumai TA 2012, Dapatkan Opini “Wajar Dengan Pengecualian”

Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Drs. Widiyatmantoro, Senin (10/6), di ruang rapat Kantor Perwakilan BPK...

Sosialisasi Ditama Revbang

Pekanbaru – Selama dua hari, mulai hari Senin s.d. Selasa tanggal 10 s.d. 11 Juni 2013, Tim dari Ditama Revbang diklat melakukan Sosialisasi dan Sharing mengenai petunjuk teknis sistem pengendalian intern (SPI), buletin teknis (Bultek) PSP 01, petunjuk pelaksanaan kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan panduan reviu silang (cross review). Acara diselenggarakan di Auditorium Kantor Perwakilan dan dibuka langsung oleh...

Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (Riau Pos,03 Juni 2013)

Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (Riau Pos,03 Juni 2013)

Jefri Minta Diajari BPK, Kampar Kembali Raih WDP (Haluan Riau, 03 Juni 13)

Jefri Minta Diajari BPK, Kampar Kembali Raih WDP (Haluan Riau, 03 Juni 13)

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Yurjani Moga, S.H. dan Bupati Kampar, H. Jefry Noer pada...

LKPD KABUPATEN KAMPAR TA 2012 KEMBALI MENDAPAT WDP

Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2012, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Yurjani Moga, S.H. dan Bupati Kampar, H. Jefry Noer pada tanggal 31 Mei 2013. Penyerahan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Perwakilan...

Kabupaten Kuansing Pertahankan Opini WTP (Riau Pos, 27 Mei 2013)

Kabupaten Kuansing Pertahankan Opini WTP (Riau Pos, 27 Mei 2013)

(Tak Mampu Pertahankan WTP) Bupati Minta Kepala SKDP Segera Mundur (Haluan Riau, 27 Mei 2013)

(Tak Mampu Pertahankan WTP) Bupati Minta Kepala SKDP Segera Mundur (Haluan Riau, 27 Mei 2013)

Potongan Retribusi IMB Ritos Di Tolak Pemko.Pemprov Konsultasikan Dengan BPK RI (Haluan Riau, 25 Mei 2013)

Potongan Retribusi IMB Ritos Di Tolak Pemko.Pemprov Konsultasikan Dengan BPK RI (Haluan Riau, 25 Mei 2013)

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2013 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2012. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Sardiono, A.Md dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal...

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2012 Kabupaten Kuantan Singingi

Pekanbaru, Jumat, 24 Mei 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi TA 2012. Laporan diserahkan oleh kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Sardiono, A.Md dan Bupati Kuantan Singingi, H. Sukarmis. Penyerahan dilaksanakan di di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh Wakil Bupati dan...

Soal Ritos Pemprov mengadu ke BPK (Riau Pos, 23 Mei 2013)

Soal Ritos Pemprov mengadu ke BPK (Riau Pos, 23 Mei 2013)

Audit Selesai.Tunggu Opini BPK (Riau Pos, 20 Mei 2013)

Audit Selesai.Tunggu Opini BPK (Riau Pos, 20 Mei 2013)

Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 105

Pekanbaru – Senin, 20 Mei 2013 pelaksana tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 105 tahun 2013. Bertempat di lapangan kantor Perwakilan, upacara dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Dalam upacara tersebut, Kepala perwakilan membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Telematika, Tifatul Sembiring. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan ini penting dilaksanakan untuk...

Pemkab Serahkan Laporan Keuangan (Riau Pos, 17 Mei 2013 )

Pemkab Serahkan Laporan Keuangan (Riau Pos, 17 Mei 2013 )

Pemkab Inhil Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2012

Pekanbaru – Kamis (16/5) bertempat di Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H. Alimuddin RM kepada Kepala Sub Auditorat Riau I, Damciwar Ade, SE, MM, Ak didampingi oleh Kepala...

Ada Temuan BPK Belum Tuntas (Riau Pos, 16 Mei 2013)

Pemkab Serahkan Laporan Keuangan (Riau Pos, 17 Mei 2013 )

(Pemprov Riau Janji Segera Tuntaskan) 30 Persen Temuan BPK Belum Bersih (Tribun Pekanbaru, 15 Mei 2013 )

(Pemprov Riau Janji Segera Tuntaskan) 30 Persen Temuan BPK Belum Bersih (Tribun Pekanbaru, 15 Mei 2013 )

Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP per 31 Desember 2012

Pekanbaru – Rabu, 8 Mei 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI per 31 Desember 2012 dan LHP Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2012 kepada seluruh DPRD dan pemerintah daerah se-Provinsi Riau. Hasil Pemantauan TLHP dan LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro di...

Sertifikat Lahan Penting Untuk Dapatkan WTP (Riau Pos, 06 Mei 2013)

Sertifikat Lahan Penting Untuk Dapatkan WTP (Riau Pos, 06 Mei 2013)

Aset Pemko Masih Jadi Perhatian BPK (Riau Pos, 04 Mei 2013)

Aset Pemko Masih Jadi Perhatian BPK (Riau Pos, 04 Mei 2013)

Pemprov Klarifikasi Aset Bermasalah Ke BPK (Riau Pos, 03 Mei 2013)

Pemprov Klarifikasi Aset Bermasalah Ke BPK (Riau Pos, 03 Mei 2013)
Free WordPress Themes, Free Android Games