PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
RUMAH POTONG HEWAN- RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 17, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemotongan hewan baik untuk kepentingan komersial maupun perseorangan perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
TEMPAT KHUSUS PARKIR- RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 16 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 16, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran keamanan dan ketertiban lalu lintas, maka perlu adanya penertiban perparkiran kendaraan bermotor ditempat khusus parkir dan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
TERMINAL - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 15 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 15, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK: - Bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan orang dan/ atau barang, untuk itu perlu dilakukan penertiban dan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 14, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK: - Bahwa pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 13, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK: - Bahwa barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak bergerak perlu diatur penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatannya dan penggunaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 12, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terselenggaranya pengendalian pembangunan menara sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi maka diperlukan upaya pengendalian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 11, BUPATI, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dalam hal adanya jaminan kebenaran pengukuran, dan adanya ketertiban dalam pemakaian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 10, BUPATI, 20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terciptanya lingkungan yang sehat nyaman dan bersih dari risiko terjadinya pencemaran, perlu dilakukan penanganan kebersihan lingkungan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 9, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 8, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK: - Bahwa dengan semakin bertambahnya kepadatan arus lalu lintas dan dalam rangka kelancaran lalu lintas maka pelayanan pengujian terhadap kelayakan kendaraan bermotor perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 7, BUPATI, 20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayanan fasilitas pasar, maka perlu adanya penertiban fasilitas pasar dan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PELAYANAN PARKIR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 6, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas, maka perlu adanya penertiban perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PENGGANTIAN BIAYA CETAK - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 5, BUPATI, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan tertib administrasi masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diupayakan pelayanan dan penyediaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 4, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih secara berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, dan dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, perlu diupayakan pelayanan kesehatan berkualitas Berdasarkan...
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp13,25 T
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp13,25 T (Haluan Riau, Rabu/4 April 2012)
Jika Peroleh WTP, Bupati Janji Berikan Insentif
Jika Peroleh WTP, Bupati Janji Berikan Insentif (Riau Pos, Senin/2 April 2012)
(Gubri Rusli Zainal) Optimis Peroleh WTP Lagi
(Gubri Rusli Zainal) Optimis Peroleh WTP Lagi (Haluan Riau, Kamis/29 Maret 2012)
Baru 3 Daerah di Riau Laporkan Keuangan ke BPK
Baru 3 Daerah di Riau Laporkan Keuangan ke BPK (www.eksposnews.com, 28 Maret 2012)
Serahkan LKPD, Gubri Optimis Pertahankan WTP
Serahkan LKPD, Gubri Optimis Pertahankan WTP (www.riauplus.com, 28 Maret 2012)
Target WTP, Gubri Serahkan LAK 2011 pada BPK
Target WTP, Gubri Serahkan LAK 2011 pada BPK (www.riauterkini.com, 28 Maret 2012)
Pengarahan Pimpinan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 19 Maret 2012 bertempat di Ruang Auditorium Gedung Baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kepala Sub Auditorat Riau I Damciwar Ade, SE., MM., Ak., dan Kepala Sub Auditorat Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak.
Dalam...
Audit Century tak Libatkan Pakar Cyber Crime
Audit Century tak Libatkan Pakar Cyber Crime (Riau Pos - Selasa, 28 Februari 2012)
Anggota VI BPK RI Sidak Dana BOS ke beberapa Sekolah
Pekanbaru - Jumat, 17 Februari 2012, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke beberapa sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sekolah yang dikunjungi adalah SMPN 21 Kecamatan marpoyan Damai dan SDN 016 Kecamatan Tampan yang berada di Pekanbaru, sedangkan di Kabupaten Kampar, sekolah yang dikunjungi adalah...
(Timwas Batal Kirim Tenaga Ahli) Minta KPK Tindaklanjuti Investigasi BPK
(Timwas Batal Kirim Tenaga Ahli) Minta KPK Tindaklanjuti Investigasi BPK - Tribun Pekanbaru, 23 Februari 2012
Pemkab Akan Kejar Prestasi WTP BPK
Pemkab Akan Kejar Prestasi WTP BPK (Haluan Riau, 22 Februari 2012)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012,
22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI JASA USAHA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012,
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI JASA UMUM – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012,
44 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
JAMINAN KESEHATAN – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012,
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya...
Temuan BPK, Tunjangan Sertifikasi Disunat
Temuan BPK, Tunjangan Sertifikasi Disunat - Riau Pos, 20 Februari 2012
BPK RI Turun Tinjau Pelaksanaan Dana Bos
BPK RI Turun Tinjau Pelaksanaan Dana Bos - Riau Pos, 18 Februari 2012
Riau Usulkan Penambahan Kuota Sertifikasi Guru
Riau Usulkan Penambahan Kuota Sertifikasi Guru - Riau Pos, 18 Februari 2012
Rizal Tegur Rektor Ashaluddin
Rizal Tegur Rektor Ashaluddin - Tribun Pekanbaru, 18 Februari 2012
Bagian Perlengkapan Fasilitasi BPK Periksa Asset
Bagian Perlengkapan Fasilitasi BPK Periksa Asset - Riau Pos, 13 Februari 2012
(Kuansing Menuju WTP) Fasilitasi BPK Periksa Aset
(Kuansing Menuju WTP) Fasilitasi BPK Periksa Aset - Haluan Riau, 13 Februari 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali ...
Firdaus Ambisi Kejar Opini WTP
Firdaus Ambisi Kejar Opini WTP (Tribun Pekanbaru, 8 Februari 2012)
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Kamis (2/2) BPK RI perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). LHP diserahkan Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati yang diwakili oleh Inspektur, Drs. H. Erlianto, M.M di ruang rapat kantor...
Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Riau ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 1 Februari 2012 rombongan Komisi A DPRD Provinsi Riau mengunjungi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir dalam rombongan tersebut adalah Ketua Komisi, Bagus Santoso, S.Ag, Anggota Komisi, Jabarullah, S.Sos dan Elly Suryani, SH beserta staf. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kasubaud Riau I, Damciwar Ade, S.E, M.M, Ak, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs....
Sekwan Diberi Waktu Dua Tahun
Sekwan Diberi Waktu Dua Tahun (Tribun Pekanbaru, 2 Februari 2012)
Kepala Perwakilan Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua DPRD dan Wakil Walikota
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto bersama dengan Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengunjungi Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kunjungan kedua pimpinan legislatif dan eksekutif Kota Pekanbaru ini adalah dalam rangka menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan TA 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kota Pekanbaru.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro pada...
Inspektorat Temukan Indikasi Kelebihan Pembayaran
Inspektorat Temukan Indikasi Kelebihan Pembayaran (Riau Pos, 28 Januari 2012)
Inspektorat Laporkan Indikasi ke BPK dan KPK
Inspektorat Laporkan Indikasi ke BPK dan KPK (Tribun Pekanbaru, 27 Januari 2012)
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.19 Tahun 2000, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rstribusi Daerah, Dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Perda Kampar No 2 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dan Perda No....
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BUMI DAN BANGUNAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
SARANG BURUNG WALET - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak sarang burung wallet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956; UU No.8...
Kepala Perwakilan Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas PT SPR dan RSUD Arifin Achmad
Pada hari Senin (30/1) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Kepala Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Tahun Buku 2010 dan Tahun 2011 (Semester I) kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si.; Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Riau, H. Abdul Latif, S.H., M.H., dan Direktur...
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TA 2012
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
Nomor: 07/PPBJ-BPK Prov Riau/2012
Sehubungan dengan pelaksanaan Pelelangan Sederhana atas Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan untuk Gedung dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2012, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenang pelelangan sederhana adalah perusahaan di bawah ini:
Nama Perusahaan
:
CV. Yana Jaya
Nama Direktur
:
Tigor Manurung, SE
NPWP
:
02.965.911.7-216.000
Alamat
:
Jl....
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemkab Rokan Hulu
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu, 25 Januari 2012. Bertempat di ruang rapat perwakilan, penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Ir. H. Hafith Syukri,...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemkab Pelalawan
Pekanbaru - Rabu, 18 Januari 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD, Kasyadi, S.H dan Wakil Bupati Pelalawan, H. Marwan Ibrahim di ruang rapat kantor Perwakilan.
Hadir dalam penyerahan tersebut, beberapa pejabat struktural di kalangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PEROLEHAN HTB - BEA
PERDA DUMAI NO. 05 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi yang merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang penting guna membiayai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012,
7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012,
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTIASA, DESA GOGOK DARUSSALAM, DESA MAINI DARUL AMAN, DESA MENGKIKIP, DESA ALAI SELATAN DAN DESA TANJUNG DARUL...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTIASA, DESA GOGOK DARUSSALAM, DESA MAINI DARUL AMAN, DESA MENGKIKIP, DESA ALAI SELATAN DAN DESA TANJUNG DARUL TAKZIM DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMAI DAN DESA MEKAR BARU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012,
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMAI DAN DESA MEKAR BARU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka dipandang perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CITRA DAMAI, DESA TELESUNG, DESA DWI TUNGGAL, DESA WONOSARI, DESA TEBUN, DESA TENGGAYUN RAYA DAN DESA TANJUNG...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CITRA DAMAI, DESA TELESUNG, DESA DWI TUNGGAL, DESA WONOSARI, DESA TEBUN, DESA TENGGAYUN RAYA DAN DESA TANJUNG GEMUK DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG MERANTI, DESA PANGKALAN BALAI, DESA PADANG KAMAL DAN DESA KETAPANG PERMAI DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG MERANTI, DESA PANGKALAN BALAI, DESA PADANG KAMAL DAN DESA KETAPANG PERMAI DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
2011
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan dalam rangka menjamin terlaksanannya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah serta pengamanan Barang Daerah, serta sesuai dengan amanat dari...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
2011
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - BEA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
2011
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota,...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
2011
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
AIR TANAH - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011
2011
PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011
2011
PAJAK PARKIR
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011
2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
2011
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2001 tentang...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011
2011
PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
2011
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011
2011
PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
2011
PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2011 - ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011
2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU No....
KPU Riau Takut Jadi Temuan BPK
KPU Riau Takut Jadi Temuan BPK (Tribun Pekanbaru, 19 Januari 2012)
Perda Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten Kampar dengan Kegiatan Tahun Jamak
MULTIYEARS - JALAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN
JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa ruas jalan Tangkubai Ujung merupakan ruas Jalan yang dilaksanakan dengan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten...
Gubri Optimis Riau Pertahankan Opini WTP
Gubri Optimis Riau Pertahankan Opini WTP (Riau Pos, 18 Januari 2012)
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-65
Pekanbaru - Seluruh pelaksana tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-65. Upacara tersebut diadakan serentak di seluruh kantor BPK RI, baik di pusat maupun di perwakilan. Upacara dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan berlansung di lapangan kantor perwakilan.
Dalam kesempatan tersebut petugas upacara membacakan "Selintas Sejarah Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan...
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bersama Entitas
Pekanbaru - Untuk menyusun Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan pembahasan TLHP bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Kegiatan digelar marathon, mulai tanggal 9 s.d. 16 Januari 2012 di Kantor Perwakilan Provinsi Riau.
Pada hari Senin, para pemeriksa melakukan pembahasan TLHP dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan...
Diklat Pemeriksaan Aset Tetap
Pekanbaru - Sebanyak 40 pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti Diklat Pemeriksaan Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK RI. Diklat dilaksanakan di Meeting Room, Hotel Labersa, Pekanbaru mulai tanggal 16 s.d. 18 Januari 2012. Diklat dibuka oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai instruktur dalam acara tersebut adalah Indria Syzinia, S.E., Ak.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan...
Dharma Wanita Persatuan Selenggarakan Seminar Kesehatan
Pekanbaru - Masih dalam rangka memeriahkan Hari Jadi BPK RI ke - 65, Sabtu (14/1) Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan seminar kesehatan terdahsyat di tahun 2012. Dengan Tema "Problema Seks, Perselingkuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga", Panitia penyelenggara menghadirkan dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG, MARS sebagai pembicara utama. Seminar dihelat di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru...
Family Gathering BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Berlangsung Meriah
Pekanbaru - Memeriahkan HUT BPK RI ke-65 yang diperingati serentak di seluruh kantor Perwakilan mulai tanggal 6 s.d.8 Januari, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menggelar acara family gathering pada hari Minggu, 8 Januari 2012. Acara ini diselenggarakan di Taman Alam Mayang Pekanbaru dan diikuti hampir seluruh pegawai beserta keluarga.
Acara diawali dengan sambutan dan pemotongan tumpeng oleh Kepala Perwakilan. Kemudian...
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/I/2012
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1.
Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan
:
Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung dan halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Nilai...
Rapat Persiapan Rekonsiliasi dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru, Jumat, 6 Januari 2012, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilaksanakan rapat persiapan Rekonsiliasi dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Acara dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kepala Sub Auditorat Riau...
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season http://www.flashlivescore.org/soccer/georgia, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young...
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young lineup...
Ekspose Materi Diklat di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru, Selasa, 27 Desember 2011, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilakukan expose dari beberapa rangkaian diklat yang diikuti oleh para pemeriksa. Expose tersebut dilakukan oleh Erfin Effendhi, S.E., Ak., dan Dani Indra S.E., dengan judul expose diklat Pemeriksaan Aset Tetap dalam Rangka Pemeriksaan LKPD. Selanjutnya Fahriyani, S.E., Ak., menyampaikan expose diklat mengenai Pemahaman Unsur-unsur Tindak Korupsi.
Penyampaian...
Penyerahan LHP Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis
Pekanbaru - Jumat (16/12) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (semester 1). LHP diserahkan oleh Kasubaud Riau II, Hesty Sunaryono, S.E.,M.M.,Ak kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Plt. Kabag Keuangan Setda Bengkalis yang dalam hal ini mewakili Bupati...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Inbound
Pekanbaru - Memperingati hari jadi Perwakilan, segenap pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti Inbound yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Desember 2011. Mengusung tema "Peningkatan Kebugaran dan Kebersamaan Pegawai Dalam Rangka Melaksanakan Reformasi Birokrasi", Inbound dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan.
Dalam kegiatan ini, para pegawai diajak sejenak untuk melupakan penat melalui aneka games, lomba karaoke dan makan...
Sejumlah Pelajar dan Mahasiswa Demo BPK Riau
Pekanbaru - Belasan pelajar dan mahasiswa mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu, 14 Desember 2011. Demonstran yang menamakan dirinya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tersebut menyampaikan aspirasinya terkait kondisi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kota Dumai. Demonstran ditemui oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto di kantor perwakilan.
Dalam tuntutannya, demonstran meminta...
Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-40
Pekanbaru - Selasa, 29 November 2011, Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) yang ke-40. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Sekretaris Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dengan komandan upacara, Dhani Adrian, SE., MM., Ak. Upacara dilaksanakan di ruang Auditorium kantor Perwakilan dan disertai dengan pembacaan Panca Prasetya Korpri.
Dalam upacara tersebut,...
Penyerahan LHP PAD Provinsi Riau
Pekanbaru – Jumat, 25 November 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (semester 1) kepada Lembaga Perwakilan. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Johar Firdaus dan Asisten II Sekdaprov Riau yang mewakili Gubernur Riau...
Penyerahan LHP Atas Operasional PT Permodalan Siak
Pekanbaru - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Permodalan Siak (PT Persi) Tahun Buku 2009, 2010, 2011 (Semester I) pada hari Jumat, 11 November 2011. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP tersebut kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Siak, Drs. Rudinal, M.Si; Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar....
Upacara Peringatan Hari Pahlawan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis, 10 November 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dengan komandan upacara, Sunarsana, S.Hut. Upacara dilaksanakan di lapangan kantor Perwakilan dan disertai dengan pembacaan Pesan-Pesan Pahlawan.
Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Menteri Sosial dengan mengusung tema "Dengan...
Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
PENGPEM-MRJ/BPK/2011
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.01/BAHP-MRJ/BPK/2011, dengan ini disampaikan kepada Rekanan peserta pelelangan sederhana untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2011 dengan nilai HPS sebesar Rp145.750.000,00, bahwa sebagai pemenang dalam pelelangan sederhana ini adalah perusahaan yang tersebut di bawah ini:
Nama Perusahaan
:
CV....
Pengumuman Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
KEGIATAN
Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (BAPP)
PEKERJAAN
Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
NOMOR
HARI
TANGGAL
: 01/BAPP-MRJ/BPK/2011
: Kamis
: 03 November 2011
LOKASI
KOTA PEKANBARU
HPS
: Rp 145.750.000,00
Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Sebelas pukul 10.00 WIB, dengan mengambil tempat di Ruang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
DAERAH-PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011
2011
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Derah.
-
Dasar Hukum :
UU ...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
DESA DAN KELURAHAN- LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
2011
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, untuk pelaksanaan otonomi daerah secara nyata yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu diupayakan peningkatan kualitas, perlu peningkatan kemampuan dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi...
Kepala Perwakilan Hadiri Pertemuan dengan Tim Komisi XI DPR RI
Pekanbaru - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menghadiri acara Kunjungan Kerja Tim Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Riau yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Bertempat di Ruang Auditorium Kantor Gubernur Riau Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, Kepala Perwakilan didampingi beberapa pejabat terkait, yaitu Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE.,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH -PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011
2011
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No....
Pemaparan Materi Diklat oleh Para Auditor
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan para auditor, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengirimkan para auditor untuk mengikuti berbagai jenis diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPK RI. Kemudian sebagai wadah untuk transfer of knowledge dari para auditor yang mengikuti diklat kepada seluruh pegawai, diadakan pemaparan materi (ekspose) diklat.
Jumat, 28 Oktober 2011, bertempat di Auditorium Perwakilan, Zulaedah, S.E., Ak....
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan
KEUANGAN DAERAH-PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
2011
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005, perlu membentuk Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No....
Inspektorat Ingatkan SKPD untuk Menindaklanjuti Temuan BPK
Inspektorat Ingatkan SKPD untuk Menindaklanjuti Temuan BPK
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83
Pekanbaru - Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke - 83 pada hari Jumat, 28 Oktober 2011. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dengan komandan upacara, Deden Masruri, SE., Ak, CFE. Upacara dilaksanakan di lapangan kantor Perwakilan dan diselingi dengan pembacaan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928.
Pada saat...
Penyerahan LHP PDTT pada Dua BUMD
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu pada dua BUMD di Kabupaten Siak dan Kota Dumai pada hari Rabu, 26 Oktober 2011. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada masing - masing entitas.
Pada pagi hari, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP Atas Operasional PT...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Hasil Pemantauan TLHP 20 entitas
Pekanbaru – Rabu, 26 Oktober 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (HP TLHP) kepada 20 entitas, yaitu 12 Pemerintah Daerah, tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta satu Badan Layanan...
Pengumuman Pelelangan Meubelair Rumah Jabatan Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 01/PPBJ-BPK Prov Riau/X/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Meubelair Rumah Jabatan
Lingkup pekerjaan : Pengadaan barang meubelair rumah jabatan
Nilai total HPS : Rp145.750.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima
Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi...
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2011, Senin (3/10), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera. Upacara dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan, dengan dihadiri oleh para pejabat struktural dan para pegawai. Bertindak sebagai Inspektur upacara, dalam upacara yang berlangsung khidmat ini, adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro.
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan
BPR-PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011
2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 37 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010
Pekanbaru - Jumat, 26 Agustus 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, Kepala Perwakilan, Muktini, SH menyerahkan LHP tersebut kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pendi S.H. serta Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si.
Laporan Hasil...
Syamsurizal: Batas 60 Hari Bukan Final
Syamsurizal: Batas 60 Hari Bukan Final (Tribun Pekanbaru, 26 Agustus 2011)
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terinci di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Inhu Tahun 2010 kepada DPRD dan Bupati. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH pada hari Kamis, 25 Agustus 2011, kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu. H. Zaharman Kaz dan...
Upacara Peringatan HUT RI ke 66
Pekanbaru - Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke - 66, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Perwakilan pada tanggal 17 Agustus 2011. Dalam upacara yang diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Sekretariat Perwakilan tersebut, Drs. Pujo Sumekto, bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Mengusung tema "Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 09 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 dikemas...
Penyerahan LHP LPKD Kabupaten Inhil
Selasa (9/8), bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Muktini, SH., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2010. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H. Raus Walid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H. Alimudin, RM.
Pada kesempatan tersebut, selain LHP atas LKPD, diserahkan juga LHP...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis dan Bupati Bengkalis pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Kabupaten Bengkalis
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana terrcantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH. kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, Eng., Ph., D.C. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Drs. Asmaran Hasan. Penyerahan dilakukan...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Rohil Tahun 2010
Pekanbaru - Kamis (4/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 kepada DPRD dan Bupati.Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Drs. H. Jamiludin dan Bupati Rokan Hilir, H. Annas Maamun di kantor Perwakilan.
BPK RI menyerahkan tiga buah dokumen LHP yang memuat...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Bupati Rokan Hilir pada tanggal 04 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 dikemas...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Bupati Pelalawan pada tanggal 01 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA DUMAI TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kota Dumai dan Walikota Dumai pada tanggal 01 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Dumai Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai
Senin (1/8), bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 kepada dua entitas, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini. LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan diserahkan kepada Bupati Pelalawan, H.M. Harris dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawa, Kasyadi....
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010. Oleh karena itu, pada hari Selasa (19/7), dilakukan penyerahan LHP tersebut oleh Kepala Perwakilan, Muktini kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Drs. Syafrizal, MSi.
Pada acara yang diadakan di Ruang Rapat Perwakilan ini, Kepala Perwakilan juga menyerahkan LHP tersebut kepada...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar pada tanggal 19 Juli 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
Sosialisasi Peraturan BPK RI
Pekanbaru - Mengingat pentingnya pemahaman mengenai peraturan BPK bagi para pelaksana tugas Badan, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi Peraturan BPK RI, pada hari Kamis 14 Juli 2011 di Hotel Premiere. Acara diikuti oleh seluruh pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH.
Sosialisasi terdiri dari dua sesi, sesi pertama adalah sosialisasi...
Workshop UJDIH BPK RI dengan Pemerintah Daerah se-Riau
Pekanbaru - Setelah sehari sebelumnya menggelar acara kehumasan, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan kegiatan eksternal dengan Pemerintah Daerah se- Riau. Rabu 13 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, para Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Riau terkait dengan tugas - tugas Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Acara yang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Koordinasi Kehumasan
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terus berupaya menjalin silaturahmi dengan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya dengan para pihak di kalangan kehumasan pemerintah daerah. Selasa, 12 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Daerah se-Riau di ruang Mulia, Hotel Premiere.
Acara dibuka langsung oleh...
BPK Temukan Kerugian Negara 11 Miliar
BPK Temukan Kerugian Negara 11 Miliar (Haluan Riau, Sabtu 9 Juli 2011)
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kepada Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Jumat (8/7), bertempat di Ruang Rapat Perwakilan, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Muktini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Siak Tahun 2010. Penyerahan dilakukan kepada Ketua DPRD, Zulfi Mursal, SH. dan Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, MSi.
Selanjutnya, diserahkan juga LHP kepada Kabupaten Kuansing, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2010 dan LHP atas Pengelolaan dan...
Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil BPK RI
Pekanbaru - Sepuluh orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI yang ditempatkan di Perwakilan Provinsi Riau mengikuti acara pengambilan sumpah jabatan, pada hari Kamis 7 Juli 2011 di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Para CPNS tersebut merupakan pegawai yang diterima oleh BPK RI pada masa penerimaan tahun 2010. Dengan acara ini, kesepuluh CPNS tersebut bergabung secara...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Pewakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010 dikemas...
BPK Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Selasa (5/7) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010 kepada DPRD dan Kepala Daerah. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH kepada Wakil Ketua DPRD, Dian Sukheri, SPd serta Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor Perwakilan.
Hadir dalam acara penyerahan tersebut, Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono,...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau pada tanggal 17 Juni 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku....
Sosialisasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Inspektur Utama, Dr. Drs. Mahendro Sumardjo, MM bersama tim melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi, Rencana Strategis, Rencana Implementasi Renstra 2011 - 2015, e-Audit, dan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dihadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada hari Kamis, 23 Juni 2011. Bertempat di auditorium Perwakilan, acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH dan terbagi dalam tiga sesi....
BPK RI Berikan Opini WTP-DPP untuk LKPD Provinsi Riau
Pekanbaru - Jumat, 17 Juni 2011, Anggota VI BPK RI, DR. H. Rizal Djalil menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2010 kepada para pemangku kepentingan. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si dan Gubernur Riau, H. M. Rusli Zainal, SE. MP pada sidang paripurna...
Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, S.H., kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, S.H., dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. Acara dilaksanakan pada hari Rabu (15/6), bertempat di Ruang...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada semester I Tahun 2011 BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Bupati Rokan Hulu pada tanggal 15 Juni 2011 di Kantor Perwakilan BPK Rl Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
OTK RSUD - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit...
Recent Results of Liverpool
Recent Results of Liverpool This season, Liverpool has once again become a real contender for victory in the English Premier League. The team of Jurgen Klopp is the main competitor of Manchester City; a busy second half of the season is ahead of it, and the players will have to prove their ambitions. This summer,...
Recent Results of Liverpool
Recent Results of Liverpool This season, Liverpool has once again become a real contender for victory in the English Premier League. The team of Jurgen Klopp is the main competitor of Manchester City; a busy second half of the season is ahead of it, and the players will have to prove their ambitions. This summer,...
Perda Kab. Inhu No. 11 Tahun 2011 Tentang APBD Kab. Inhu TA 2012
TA 2012 - APBD
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang...
Perda Kab. Inhu No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Inhu TA 2010
TA 2010 - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -...
Perda Kab. Inhu No. 9 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Inhu Kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta
PD BPR INDRA ARTA - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 09 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTHA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perudahaan daerah merupakan milik pemerintah daerah sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan ekonomi...
Perda Kab. Inhu No. 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Inhu Tahun 2005 – 2025
2005 - 2025 - RPJP
PERDA NO. 08 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf a Undang - UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan...
Perda Kab. Inhu No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADM. PENDUDUK - PENYELENGGARAAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa
-
Dasar hukum : UU No. 6...
Perda Kab. Inhu No. 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa
BUMDes
PERDA NO. 05 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
Perda Kab. Inhu No. 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Inhu TA 2011
TA 2011 - PERUBAHAN APBD
PERDA NO. 03 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang belum sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis ...
Perda Kab. Inhu No. 1 Tahun 2011 Tentang APBD Inhu TA 2011
TA 2011 - APBD
PERDA NO. 01 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 186 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang...
BPK Temukan Penyimpangan Rp1,9 Miliar
BPK Temukan Penyimpangan Rp1,9 Miliar (Tribun Pekanbaru)
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti
BPP - OTK
PERDA NO. 26 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2011 tentang pedoman pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah, maka perlu...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti
PT BUMI MERANTI - BUMD
PERDA NO. 25 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perikanan
USAHA PERIKANAN - PERIZINAN
PERDA NO. 24 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
- Bahwa sumberdaya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan kehidupan untuk pembangunan bangsa Indonesia umumnya, Kab. Kep. Meranti khusunya, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Daerah
DAERAH - PERTAMBANGAN
PERDA NO. 20 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kab. Kep. Meranti Tahun 2011 – 2015
2011 - 2015 - RPJMD
PERDA NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. KEP. MERANTI TAHUN 2011 - 2015
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kab. Kep. Meranti tahun 2005 – 2025
2005 - 2025 - RPJPD
PERDA NO. 18 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB. KEP. MERANTI TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kep. Meranti Tahun 2005 -...
Biro SDM BPK RI Sosialisasikan Upgrading Asuransi
Pekanbaru - Selasa (10/5), puluhan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Biro SDM BPK RI dan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Materi yang disosialisasikan adalah tawaran proses upgrading asuransi dari Askes Sosial PNS menjadi Asuransi Inhealth. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Sekretariat Perwakilan Drs. Pujo Sumekto di Ruang rapat Perwakilan.
Pemaparan dari Biro SDM disampaikan oleh...
BPK RI Perwakilan Provinsi Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu kepada entitas dan lembaga perwakilan. Adapun dua LHP yang diserahkan yaitu, LHP atas kegiatan operasional PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) Tahun Buku 2009 dan 2010, serta LHP atas Belanja Modal Kabupaten Rohil TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Selasa, 3...
Kontraktor Proyek Interiol Rumdis Gubri tak Di-black List
Kontraktor Proyek Interiol Rumdis Gubri tak Di-black List
Penyerahan LHP atas Belanja Modal Kabupaten Kampar
Selasa (26/4) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada Ketua DPRD Kab. Kampar, Drs. H. Syafrizal, M.Si...
Pengadaan Kapal Penyebrangan Dumai-Rupat BPK Harus Periksa Anggaran
Pengadaan Kapal Penyebrangan Dumai-Rupat BPK Harus Periksa Anggaran
Terkait SPPD Fiktif Rp 504 Juta Pejabat Bermasalah Tak di Dumai Lagi
Terkait SPPD Fiktif Rp 504 Juta Pejabat Bermasalah Tak di Dumai Lagi
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
OTK - PENYUSUNAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK
:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kab. Kep. Meranti Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
APBD TA 2011 - PERUBAHAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
DAERAH - PAJAK
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah.
Dasar hukum : UU No 8 Tahun 1981; UU No....
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
TA 2011 - APBD
PERDA NO. 9 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
TEBING TINGGI - PEMBENTUKAN KECAMATAN
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kab. Kep. meranti.
- ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Merbau Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
PULAU MERBAU - PEMBENTUKAN KECAMATAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU MERBAU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kab. Kep. meranti.
- ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan
KECAMATAN & KELURAHAN - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 6 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti
SATPOL PP - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 5 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Satuan Polisi...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
RSUD - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 4 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Rumah Sakit...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
DINAS DAERAH - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH & DPRD - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 1 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan...
Sosialisasi Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Tim Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) mengadakan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Kodering Temuan Pemeriksaan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Sosialisasi dilaksanakan hari Jumat (15/4) di auditorium Kantor Perwakilan dan diikuti oleh para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. acara dibuka oleh Kepala Perawkilan, Muktini, SH dan berjalan selama kurang lebih 3 jam.
Tim yang terdiri dari...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Hutan Mangrove dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Pertambangan Batubara
Selasa (12/4) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakiln (Kalan), Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Hutan Mangrove dan LHP atas Pengelolaan Pertambangan Batubara. Pemeriksaan atas Pengelolaan Hutan Mangrove di...
6 Orang CPNS Lakukan Pemberkasan
Rangkaian proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI memasuki tahap akhir. Dari seluruh peserta yang lokasi ujiannya di Pekanbaru, sejumlah enam orang berhasil menjadi CPNS BPK RI. Senin (11/4), keenam orang CPNS tersebut mengikuti pemberkasan di Ruang Konferensi Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam pemberkasan ini, para CPNS tersebut dipandu oleh pegawai Biro SDM BPK RI, mengisi...
Laporan Pansus LKPJ APBD Pansus Temukan 12 Persoalan
Laporan Pansus LKPJ APBD Pansus Temukan 12 Persoalan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
AIR TANAH - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan sesuai dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
PARKIR - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
PENERANGAN JALAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
REKLAME - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
HIBURAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
RESTORAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
HOTEL - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP atas Belanja Modal Provinsi Riau kepada Gubernur
Rabu (30/3) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH, kepada Gubernur Riau (Gubri), Dr. (HC) H. M. Rusli Zainal, SE, MP. Kalan juga menyerahkan LHP tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi...
Penyerahan LHP Operasional PT. Bank Riau Kepri
Salah satu tugas BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMD). Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Riau Kepri, salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan...
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Meranti
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d. September) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat Perwakilan pada hari Selasa (29/3). LHP tersebut juga diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Zubiarsyah, MS, SH.
Dari...
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam Rangka Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2010 di Provinsi Riau
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (3) dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224 ayat (1) huruf g dan Pasal 260, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pembahasan atas pengawasan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I BPK RI TA 2010.
Sebagai bagian dari...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serahkan LHP Belanja Modal Kota Dumai
Selasa (15/3) bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi. LHP tersebut juga diserahkan oleh Kalan kepada Inspektur Inspektorat Kota Dumai, Drs. Said...
Pengumuman Pemenang Pelelangan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
PENGPEM-CS/BPK/2011
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.02/BAHP-CS/BPK/2011, dengan ini disampaikan kepada Rekanan peserta pelelangan sederhana untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2011 dengan nilai HPS sebesar Rp179.748.470,00, bahwa sebagai pemenang dalam pelelangan sederhana ini adalah perusahaan yang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal
RETRIBUSI – DUMAI
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 10, WALIKOTA 2011
31 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu subtansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran...
Lakukan Pemeriksaan Awal BPK Turun ke Bengkalis
Lakukaun Pemeriksaan Awal BPK Turun ke Bengkalis
Pimpinan SKPD Diminta Kooperatif saat Diperiksa
Pimpinan SKPD Diminta Kooperatif saat Diperiksa
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Indragiri Hulu
Senin (28/2), Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Riau BPK RI, Muktini, SH. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) TA 2009 dan 2010, kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, H. Marpoli. Selanjutnya LHP tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (2). Penyerahan...
BPK Minta Pimpinan SKPD Kooperatif saat Diperiksa
BPK Minta Pimpinan SKPD Kooperatif saat Diperiksa
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal pada Kabupaten Bengkalis
Rabu (23/2) dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Pengadaan Daya Listrik Dinas Pertambangan dan Energi serta Instansi Terkait TA 2009-2010 Kabupaten Bengkalis di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH. kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis...
Pengumuman Pelelangan Ulang Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 04/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung dan halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Nilai total HPS : Rp179.748.470,00 (Seratus...
Pemkab Inhil Gelar Rekonsiliasi Pendataan Aset
Pemkab Inhil Gelar Rekonsiliasi Pendataan Aset
Kas Daerah Bobol Ratusan Miliar Jadi Penyebab
Kas Daerah Bobol Ratusan Miliar Jadi Penyebab
Pengumuman Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
KEGIATAN
PENGADAAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PEKERJAAN
PENGADAAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
NOMOR
HARI
TANGGAL
: 01/BAP/Aanwijzing-CS/BPK/2011
: Jumat
: 18 Februari 2011
LOKASI
KOTA PEKANBARU
PAGU/HPS
: Rp 196.916.967,50
Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas...
Tim BPK Audit Awal Pengelolaan Keuangan Inhil
Tim BPK Audit Awal Pengelolaan Keuangan Inhil
Pengumuman Pelelangan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk
gedung dan halaman kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Riau
Nilai total HPS : Rp196.916.967,50 (Seratus sembilan puluh...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
PAJAK – DUMAI
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 2, WALIKOTA 2011
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK : - Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber Peningkatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, LHP atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya, LHP atas Kinerja RSUD Teluk Kuantan
Sebagai pelaksanaan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1), Rabu (9/2), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru TA 2009 DPRD Kota Pekanbaru kepada DPRD Kota...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
MINERAL - PAJAK
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
WALET - PAJAK
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
2011
PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
DESA & KOTA - PBB
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
2011
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No....
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERDA NO. 7 TAHUN 2011
2011
PAJAK HOTEL
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Hotel.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERDA NO. 6 TAHUN 2011
2011
PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERDA NO. 5 TAHUN 2011
2011
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Hiburan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
2011
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, uu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
PAJAK PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Parkir.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
TERA ULANG - RETRIBUSI
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
ABSTRAK : - Bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus, maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera/...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
KESEHATAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 01 TAHUN 2011
2011
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi NAPZA, Pendidikan dan Riset yang Profesional dan berbasis masyarakat tahun 2013, memberika pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan meningkatnya status Rumah Sakit Jiwa Tampan...
Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Ikuti Diklat Uji Petik Pemeriksaan
Rabu (26/1) diadakan Diklat Uji Petik Pemeriksaan bertempat di Auditorium. Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto membuka acara yang diikuti oleh para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini.
Diklat yang berlangsung selama tiga hari, sampai Jumat (28/1) ini, menghadirkan dua orang instruktur, yaitu Adi Kurniadi, SE., M.Ak, Ak, auditor Seksi Riau IIA dan Paula Henry Simatupang, SE., M.Si, Kepala...
Perda Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
TA 2009 - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
PERDA DUMAI NO. 27 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara ...
Perda Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
TA 2011 - APBD
PERDA DUMAI NO. 26 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang ...
Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal
TERMINAL - PENYELENGGARAAN & RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 24 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu - lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan...
Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PEMAKAIAN KEKAYAAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 23 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya sarana dan prasaran milik Pemerintah Kota DUmai yang dapat dimanfaatkan penggunaannya serta dapat menambah penerimaan daerah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menutupi biaya...
Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol
IZIN PENJUALAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 22 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKHOHOL
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk, baik itu pengadaan, pengedaran serta konsumsi minuman beralkhohol perlu...
Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 21 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa kebijakan daerah mengenai tariff retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip- prinsip penggunaan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam pasal 110 huruf f Undang...
Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 20 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sebagai upaya pemerintahdaerah dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang mudah merata dan terjangkau.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
PELAYANAN KEPELABUHANAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi daerah di bidang pelayanan...
Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil
BIAYA CETAK KTP & AKTA - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 18 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani penduduk dalam kerangka pelayanan publik untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran ...
Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
PEMERIKSAAN ALAT DAMKAR - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 17 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif dan regresif
...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAM - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 16 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani penduduk untuk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara RI Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum Dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN KEDUA
PERDA DUMAI NO. 15 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa pekerjaan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas infrastruktur air minum...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Retribusi Daerah Kota Dumai
RETRIBUSI - PENCABUTAN
PERDA DUMAI NO. 13 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum,...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 12 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 11 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan
PAJAK - PENERANGAN JALAN
PERDA DUMAI NO. 10 TAHUN 2011
2011
PERDA KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2011 PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum : Undang-undang...
Perda Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 9 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan...
Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 8 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum : Undang-undang Nomor...
Perda Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 7 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat...
OTK SEKRETARIAT DAERAH & DPRD - PERUBAHAN
PERDA DUMAI NO. 02 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatn kinerja penyusunan kebijakan daerah yang...
Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
AIR TANAH - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 6 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK
:
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak daerah;
-
Dasar hukum...
Sosialisasi dan Workshop Manajemen Kerja Individu (MAKIN) untuk Pemeriksa
Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Biro SDM BPK RI mengadakan Sosialisasi dan Workshop Manajemen Kerja Individu (MAKIN) untuk Pemeriksa, bertempat di auditorium perwakilan. Acara yang diadakan pada hari Selasa (25/1) ini dibuka langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dan dihadiri oleh para pegawai BPK RI...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Pengembangan Investasi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu
Kamis (20/1), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi PT. Pengembangan Investasi Riau (PT. PIR) Tahun Buku 2008, 2009 dan Semester I Tahun 2010, bertempat di Ruang Rapat Perwakilan. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH kepada Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau, H. Tengku Azuwir, Asisten I Setdaprov...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011
2011 - APBD
PERDA NO. 11 TAHUN 2010
2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Perda tentang APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perda tentang APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran...
DPRD: Temuan BPK Harus Prioritas (Sidang Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap LPJ 2009)
DPRD: Temuan BPK Harus Prioritas (Sidang Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap LPJ 2009)
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Merayakan HUT BPK RI ke-64
Senin (17/1), untuk merayakan HUT BPK RI ke-64, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Pekanbaru mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan kegiatan syukuran bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pada acara yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan pegawai...
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-64 di Perwakilan Provinsi Riau
Senin (17/1), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-64. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bertempat di Auditorium Perwakilan.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH. Pada kesempatan ini, Kalan membacakan Pidato Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak, yang menguraikan mengenai pencapaian-pencapaian...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas PD. Sarana Pembangunan Siak
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi PD. Sarana Pembangunan Siak (PD. SPS) Tahun 2008, 2009 dan Semester I Tahun 2010, Rabu (12/1), di Ruang Rapat Perwakilan.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini SH. kepada Ketua DPRD Kab. Siak yang diwakili oleh Sekretaris DPRD, H. T. M. Nizar, SH., M.Hum, Bupati...
Diklat Pemeriksaan LKPD pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Senin (10/1), bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diklat yang ditujukan untuk tingkat anggota tim, diikuti oleh seluruh Auditor dan rencananya Diklat akan dilaksanakan selama lima hari (10 s.d 14 Januari 2011)
Acara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH. Dalam sambutannya, Kalan mengharapkan agar Diklat ini dapat memberikan...
Miliaran Dana Perjalanan Dinas Pejabat Harus Dikembalikan
Miliaran Dana Perjalanan Dinas Pejabat Harus Dikembalikan (Haluan Riau)
Dana Perjalanan Dinas Rp1 M Jadi Temuan BPK
Dana Perjalanan Dinas Rp1 M Jadi Temuan BPK (Riau Pos)
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
2010 - PERUBAHAN APBD
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memuat Perubahan n Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.12 tahun 1985, Undang-undang No.21 Tahun 1997, ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
IMB - RETRIBUSI
PERDA NO. 1 TAHUN 2010
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif melalui retribusi izin mendirikan bangunan
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.61 tahun 1958, Undang-undang No.5 Tahun 1960,...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010
APBD – PERUBAHAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK : - Bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus dilakukan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,...
Puluhan Anggota HMI Se-Pekanbaru Melakukan Demonstrasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Puluhan elemen mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Hijau Hitam (Himpunan Mahasiswa Islam se-Pekanbaru) melakukan demonstrasi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (15/12). Elemen mahasiswa yang dikoordinir oleh Ary Nugraha tersebut mempertanyakan apakah BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Bantuan Sosial di Provinsi Riau TA 2009 kepada DPRD Provinsi...
Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-39
Pekanbaru - Senin, 29 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera memperingati hari Ulang Tahun KORPRI ke-39 di halaman kantor Perwakilan. Upacara diikuti oleh pegawai dan bertindak selaku inspektur upacara adalah, Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam kesempatan...
1.180 Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti
Inspektorat Surati Bupati/Wako se-Riau
PEKANBARU - Ribuan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata hingga masih belum ditindaklanjuti oleh berbagai Satuan Kerja (Satker), baik di lingkungan Pemprov Riau, maupun Pemkab dan Pemko se-Riau.
Temuan BPK RI Perwakilan Riau yang belum ditindaklanjuti itu adalah pemantauan untuk pemerintah daerah di Riau pada semester I TA 2010.
Jumlah rekomendasi sebanyak 4.609, di antaranya sebanyak 2.445 atau...
Sosialisasi Peraturan BPK RI dan Workshop Kerugian Negara/ Daerah
Pekanbaru - Selama dua hari (24 s.d 25 November 2010), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Sosialisasi Peraturan BPK RI dan workshop Kerugian Negara/ Daerah. Pada hari pertama disosialisasikan mengenai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 mengenai "Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara", dengan pembicara dari Tim Ditama Binbangkum, Eko Setyo Nugroho, SH dan Kristina Pramu,...
Dewan Minta Dilakukan Audit BPK – Aset Bengkalis di Meranti (Haluan Riau)
Dewan Minta Dilakukan Audit BPK - Aset Bengkalis di Meranti (Haluan Riau)
(Fokus Pada Belanja Modal) BPK Perikas Seluruh Satker Pemprov
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menurunkan petugasnya untuk melakukan pemeriksaan rutin di seluruh satuan kerja (satker) di Pemprov Riau. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (24/11) ini difokuskan terhadap belanja modal tahun 2009 dan 2010.
"Ya tim dari BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap belanja modal di satker seperti, Dinas Pekerjaan Umum Riau, Dinas Pemuda dan Olahraga dan satker lainnya,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Sertijab Kepala Perwakilan
Pekanbaru - Senin, 22 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan serangkaian acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan. Jabatan Kepala Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Dr. H. Eko Sembodo, MM diserahterimakan kepada Muktini, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan.Muktini, SH diangkat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal...
Penyelenggaraan Tes CPNS BPK RI Tahap II
Pekanbaru - Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terus bertambah, BPK RI kembali mengadakan seleksi CPNS, Sabtu (20/11) bertempat di Aula Gedung Pustaka Soeman H.S Pekanbaru, diadakan tes tahap II bagi para calon peserta tes CPNS BPK RI yang telah lulus seleksi tahap I (seleksi administrasi). Sebanyak 259 orang yang terdiri dari lulusan S1, D3 dan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Sertijab Kepala Perwakilan
Pekanbaru - Senin, 22 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan. Jabatan Kepala Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Dr. H. Eko Sembodo, MM diserahterimakan kepada Muktini, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan. Muktini, SH diangkat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal...
Pemkab Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
Teluk Kuantan - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) berjanji menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sesuai saran dari fraksi-fraksi di DPRD Kuansing terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tahun 2009.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing H. Zulkifli kepada wartawan, Selasa (16/11). "Kalau itu pasti, dan Undang-undang sudah jelas menyatakan hal ini," ujarnya.
Disebutkannya, jangan dianggap...
Sekda: Temuan BPK RI Pasti Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN (RP) - Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati 2009 yang menjadi sorotan tajam oleh DPRD Kuansing terhadap hasil temuan BPK RI tersebut yang mengemuka selama sidang paripurna Laporan pelaksanaan APBD 2010 sksn ditindaklanjuti oleh Pemkab kuansing.
Ini disampaikan Sekretaris Daerah Kuansing Drs. H Zulkifli, M Si, Selasa (16/11) yang lalu saat ditemui...
Perda Kab. Inhu No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Inhu TA 2010
APBD - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-65 di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-65 dengan tema "Dengan Semangat Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial Nasional", para pegawai dan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan (10/11). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak.
Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Menteri Sosial yang berisi...
(Paripurna LKPj Tahun 2009) Temuan BPK Harus Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN-Semua fraksi di DPRD Kuantan Singingi menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus ditindaklanjuti
Saran semua fraksi tersebut disampaikan pada siding paripurna Dewan, Senin (8/11) kemarin, dengan agenda penyampaian umum fraksi-fraksi...
Empat Fraksi DPRD Kuansing Minta Temuan BPK Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN (RP)- Empat fraksi di DPRD Kuansing menyoroti soal 12 poin temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas penggunaan APBD Kuansing 2009. Keempat fraksi ini meminta agar hasil temuan BPK yang telah merugikan keuangan negara ditindaklanjuti sesuai...
Forum LSM Riau Demo BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Kamis (4/11), sebanyak kurang lebih 43 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Forum LSM Riau melakukan demo di depan kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam orasinya, mereka menyampaikan belasan kasus yang diduga terindikasi...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Atas Pemeriksaan LKPD TA 2009 Pada Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir
Pekanbaru – Kamis, 04 November 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009 Pada Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82
Pekanbaru - Mengusung tema "Bangun Karakter Pemuda demi Bangsa Indonesia yang Maju dan Bermartabat", BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-82, Kamis (28/10) di halaman Kantor Perwakilan. Upacara dipimpin oleh Plh. Kepala Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dan berlangsung khidmat.
Dalam upacara tersebut, Plh. Kepala Perwakilan membacakan pidato dari Kementrian Pemuda dan Olahraga tentang ajakan kepada...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Workshop Pengukuran dan Pemetaan Topografi
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Workshop
Pengukuran dan Pemetaan Topografi di Hotel Labersa, Pekanbaru. Acara yang diadakan pada tanggal 21 s.d 22 Oktober 2010 ini, dibuka langsung oleh Plh. Kepala Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dengan peserta seluruh auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir sebagai pembicara Anwari, ST dan Ahmad Fikri, ST., dari Ikatan Surveyor Indonesia.
Hari...
Sidang Pengadaan dan Pemasangan Mesin Genset TA 2005-2006 Kabupaten Rokan Hulu
Pasir Pengaraian - Kamis, 21 Oktober 2010, Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit LIstrik (Genset) TA 2005-2006 pada PD. Rohul Jaya digelar di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan menghadirkan Ahli dari BPK RI Sdr. Alwiyen Edison Situmorang, SE., Ak., CFE.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Listrik (Genset)...
Pertemuan Konsultasi DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Kamis (21/10), sebanyak kurang lebih sembilan anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pertemuan konsultasi ini dilaksanakan di kantor perwakilan dan merupakan kelanjutan dari permintaan DPRD Rokan Hulu yang disampaikan sebelumnya.
Rombongan pansus dari DPRD Rohul yang diketuai oleh Drs. Sudirman AS ini...
12.41 Persen Dana Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
12.41 Persen Dana Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
Pekanbaru – Menanggapi pemberitaan...
BPK Sampaikan Klarifikasi
Pekanbaru- Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2010, Terhadap APBD Bengkalis Periode 2004-2009 diketahui persentase uang yang belum diselamatkan sebesar 76,52 persen, dan total nilai temuan sebesar Rp422.741 (dalam jutaan rupiah) dengan persentase yang belum ditindaklanjuti sebesar 12,41 persen.
Hal ini dijelaskan Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Riau, Drs. Pujo Sumekto, menyangkut pemberitaan dugaan penyimpanganAPBD Bengkalis sepanjang tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
APBD TA 2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah mengajukan Ranperda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dipandang perlu menetapakan APBD TA 2010 yang...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
2010
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah mengajukan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006 –...
PERUBAHAN - PERDA NO. 8 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2006-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.8 Tahun 2006.
...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
APBD TA 2010 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD TA 2010 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1985; UU...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan...
SOTK – SETDA DAN SEKRETARIAT DPRD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan
SOTK – DINAS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
APBD 2009 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005. Disini, Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang pertanggungjawabn...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan
SOTK - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah dengan membentuk peraturan daerah tentang...
Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Susun Laporan PDI BUMD
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi (PDI) pada sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar, para auditor mengadakan diskusi yang membahas seputar pelaksanaan PDI, termasuk mengenai bentuk laporannya. Diskusi ini diadakan agar tercipta keseragaman dalam pembuatan kerangka program dan laporan hasil PDI. Acara dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Oktober 2010 di...
DPRD Se-Riau MoU dengan BPK
13 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Riau, Selasa (5/10), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesiadi Pekanbaru. MoU yang dilaksanakan, terkait tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan UU Nomor 15/2004 dan UU Nomor 15/2006.
Dalam MoU yang ditandatangani oleh seluruh Ketua DPRD se-Riau dan didampingi kepala daerahnya,...
Aset, Persoalan Besar di Riau
BPK-DPRD se-Riau Sepakati Cara Penyerahan LHP
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (5/10), melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD se-Provinsi Riau tentang tata cara penyerahan Laporan Hail Pemeriksaan (LHP). Penandatanganan dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Rizal Djalil dengan Ketua DPRD Riau dan Kabupaten/Kota se- Riau
Penandatanganan ini dilakukan di aula Kantor BPK RI Perwakilan Riau, disaksikan oleh kepala...
Anggota Dewan Dituntut Pahami LHP BKP
Pekanbaru - Kalangan anggota DPRD se Riau dituntut untuk memahami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun hasil pemeriksaan BPK akan lebih bermanfaat ketika mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemakai laporan.
"Setelah hasil pemeriksaan diperoleh BPK, DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK Perwakilan Riau dalam pertemuan konsultasi. Dan BPK RI membuka diri untuk...
BPK RI – DPRD Se- Provinsi Riau Sepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Selasa, 5 Oktober 2010, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dan para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi...
BPK RI dan DPRD Riau Sepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru, Selasa (5 Oktober 2010) - Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dan para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Pekanbaru, pada...
BPK Kunjungi Riau Pos
Temuan Banyak Dimanfaatkan ICW
Hari ini, Selasa (5/10) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau serta DPRD 12 kabupaten/kota di Riau, akan menandatangani Memorandum of Understanding(MoU). MoU tersebut terkait mekanisme pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh laporan BPK terkait evaluasi anggaran dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh DPRD...
Anggota VI BPK RI Kunjungi Riau Pos
Pekanbaru - Disela - sela kesibukannya mempersiapkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD se- Provinsi Riau, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, menyempatkan diri mengunjungi Riau Pos yang merupakan salah satu media besar di Provinsi Riau. Kunjungan dilaksanakan Senin, 4 Oktober 2010 di kantor Riau Pos, Jl. HR. Soebrantas.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota VI BPK...
Penyerahan Tahap Dua Hasil Pemantauan TLHP per 30 Juni 2010
Pekanbaru - Melengkapi tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan Undang - Undang, Jumat, 1 Oktober 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 30 Juni 2010 dan Hasil Pemantauan TLHP per 31 Desember 2009. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto kepada sejumlah Ketua DPRD, Kepala Daerah, Inspektorat...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2010, seluruh pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara di halaman Kantor Perwakilan. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto.
Dalam upacara ini, seluruh peserta upacara membacakan ikrar yang menyatakan bahwa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, seluruh individu membulatkan tekad...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan TA 2009
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2010
2010
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, bahwa Kepala Daerah mengajukan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Sampaikan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru - Selasa, 7 September 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) kepada delapan entitas di Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM di Auditorium Kantor Perwakilan dan disaksikan oleh Kasubaud Riau I, Kasie Riau IA, Kasie Riau IB dan Kasie Riau IIA. Hasil Pemantauan TLHP...
LKPD TA 2009 Kuansing Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Sama dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2009 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kuansing, Muslim, S.Sos serta Bupati Kuansing, H. Sukarnis. Penyerahan dilakukan di Kantor Perwakilan, Senin, 6 September...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2009
Pekanbaru - Senin (6/8), Kepala Perwakilan Provinsi Riau, BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos di Kantor Perwakilan. Selain kepada Ketua DPRD, Kepala Perwakilan juga menyerahkan LHP kepada Bupati Kuansing, H. Sukarnis. Turut hadir dalam...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur,...
22/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG, SALO, KAMPAR UTARA, RUMBIO JAYA, KAMPAR TIMUR, KAMPAR KIRI TENGAH, GUNUNG SAHILAN, PERHENTIAN RAJA DAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 01 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21...
Pemko Anggarkan Rp 800 Juta
PEKANBARU, TRIBUN - Pemko Pekanbaru menganggarkan sebanyak Rp800 juta lebih untuk kegiatan inventarisasi asset yang belum terdata dalam laporan keuangan APBD tahun lalu. Kegiatan inventarisasi ini akan dilakukan oleh pihak ketiga.
"Ada sebanyak Rp800 juta lebih yang masuk dalam anggaran tahun untuk inventarisasi asset Pemko. Termasuk yang menjadi temuan BPK kemarin. Kepala badan perlengkapan yang sebelumnya yang menganggarkan untuk tahun...
BPK Minta Dishub Kominfo Tagih Tunggakan Parkir Rp823 Juta
PEKANBARU - Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran Pemko Pekanbaru 2009, terdapat sebesar Rp823 juta tunggakan retribusi parker dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) BPK meminta Dishub untuk menagih tunggakan tersebut.
Dana sebesar Rp823 juta itu, semestinya masuk dari penerimaan retribusi parker di tepi jalan umum yang merupakan penerimaan...
Tindak Lanjuti Temuan BPK Gubri-Wagub Kembalikan Tunjangan Rp561 Juta
PEKANBARU - Gubernur Riau Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit telah mengembalikan kenaikan tunjangan jabatan sebesar Rp561 juta sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Hardy Jamaludin, ketika dikonfirmasi menyatakan, kenaikan tunjangan jabatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur tersebut dikembalikan sebelum batas waktu selama 60 hari,sesuai...
Rusli Kembalikan Duit
PEKANBARU, TRIBUN - Gubernur Riau Rusli Zainal dan wakil gubernur Mambang Mit akhirnya mengembalikan duit tambahan penghasilan yang diterimanya sebesar Rp561 juta selama 2009 lalu. Pengembalian duit tersebut merupakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau dalam penggunaan APBD 2009.
BPK menegaskan, pemberian tambahan penghasilan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain mengharuskan pemulangan duit yang...
BPK: Diperlukan Verifikasi Lebih Lanjut
Terkait pemberitaan pada Harian Riau Pos, Kamis (26/8) di halaman Kembalikan Tunjangan Gubri, melalui rilis yang dikirimkan BPK Perwakilan Riau ke redaksi Riau Pos, Kamis (26/8), Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Riau Drs Pujo Sumekto menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjutinya atas pengembalian tunjangan jabatan yang mencapai Rp561 juta.
Akan tetapi, untuk memberikan keyakinan bahwa tindak lanjut tersebut telah...
Aset Pemprov di PT SPR Berpotensi Disalahgunakan
BPK: Dari Temuan LHP Rp7,4 M, Dikembalikan Rp3,8 M
PEKANBARU - Aset Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) berpotensi kehilangan dan penyalahgunaan hal ini karena belum baiknya administrasi pemprov.
Demikian diungkapkan Kasubaudit Riau I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau Rudi Nurpeianto, kepada wartawan baru-baru ini. "Sesuai hasil audit BPK atas LKPD Pemprov Riau tahun anggaran...
BPK: Tak Segampang yang Dikira Me-Multiyears-kan 7 Venue PON
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau hingga saat ini belum menerima pemberitahuan atau permintaan dari DPRD Provinsi Riau untuk pembahasan multiyears 7 venues PON.
Demikian dikatakan Kepala BPK RI perwakilan Riau Eko Sembodo, ketika ditemui di sela-sela buka puasa bersama wartawan, Selasa (24/8) kemarin.
"Kita belum ada menerima surat dari DPRD untuk venues PON tersebut. Mungkin baru sekedar...
BPK RI Perwakilan Riau Gelar Workshop Pers
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (24/8) kemarin, menggelar workshop sekaligus acara berbuka puasa bersama dengan kalangan pers di Riau. Acara ini guna mendukung terlaksananya transparansi informasi public.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Riau Dr H Eko Sembodo, MM dan perwakilan media dan organisasi media.acara ini dibuka oleh Eko Sembodo dan dilanjutkan...
Bengkalis dan Rohil Terbanyak
PEKANBARU-Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir merupakan yang terbanyak tidak menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK sejak tahun 2004 hingga 2009.
Hal ini diungkapkan Kasi Riau IA Krisdianto, Kasub Audit Riau IA Rudi Nurprianto, dan Kasi Riau IB Indra Syahputra pada acara workshop dan buka puasa bersama BPK RI Perwakilan Riau dengan...
BPK: Kembalikan Tunjangan Gubri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau mendesak Gubernur Riau Dr. HM Rusli Zainal untuk mengembalikan Kenaikan Tunjangan Jabatan yang menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu. Tenggat waktu 60 hari yang diberikan BPK Perwakilan Riau tersebut sudah habis, namun BPK belum menerima laporan pengembalian tunjangan jabatan yang mencapai Rp561 juta.
Hali tersebut diungkapkan Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Riau I, Badan Pemeriksa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Media Workshop dan Buka Puasa Bersama Insan Pers
Pekanbaru - Untuk pertama kalinya, Selasa (24/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Media Workshop dengan para insan pers di Provinsi Riau. Puluhan perwakilan media baik skala lokal maupun nasional, berkumpul di auditorium Kantor Perwakilan. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari PWI Riau dan AJI Indonesia Cabang Riau.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM...
Media Workshop dan Buka Puasa Bersama Insan Pers
Pekanbaru - Demi mendukung terlaksananya transparansi informasi publik, Selasa (24/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk pertama kalinya menggelar Media Workshop sekaligus Buka Puasa Bersama Insan Pers. Acara dihelat di auditorium Kantor Perwakilan dan dihadiri berbagai media di Provinsi Riau, baik cetak, elektronik maupun online. Selain itu dalam acara tersebut turut hadir perwakilan organisasi pers di Provinsi Riau...
BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian
BANGKINANG, TRIBUN - Hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) memberikan penilaian wajar dengan pengecualian terhadap APBD Kampar tahun anggaran 2009. Penilaian serupa juga diberikan BPK terhadap APBD Kampar pada dua tahun sebelumnya. Dengan kelengkapan hasil audit ini pula Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kampar periode 2009 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kampar pada rapat paripurna, Selasa (24/8).
Meski RPP tersebut...
Pemko Evaluasi Hasil Temuan BPK
PENYAMPAIAN hasil pandangan pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Penggunaan APBD 2009 berlangsung hangat. Dimana dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat 16 catatan penting yang merupakan hasil temuan BPK dan Pansus DPRD Pekanbaru.
"Kita menyadari ada beberapa poin yang harus kita benahi. Untuk itu catatan dari pandangan Pansus akan...
Jelang Paripurna Ranperda Multiyears
Dewan Diselimuti Rasa Khawatir
PEKANBARU - Jelang paripurna penyerahan Ranperda Multiyears penyelesaian 7 venue PON 2012, sejumlah anggota dewan terlihat mulai diselimuti rasa khawatir. Beberapa diantaranya bahkan menolak menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus).
Sementara Anggota Fraksi PDIP AB Purba, Senin (23/8) menegaskan, dalam pembahasannya nanti Dewan terlebih dahulu akan mengkonsultasikan Ranperda ke KPK, BPK dan BPKP, serta juga akan dilakukan konsultasi...
8 Bulan Finalisasi, Audit SPR tak Usai
PEKANBARU - Sudah delapan bulan lebih (Januari hingga Agustus) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau melakukan finalisasi terhadap hasil audit PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Namun hingga saat ini finalisasi tersebut tak kunjung selesai.
Kasi Riau 1A BPK RI Perwakilan Riau Badri SE Msi Ak didampingi Kasubag Hukum Humas Eva Siregar SH Rabu (6/1) lalu mengatakan hasil audit tersebut sudah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kabupaten Kampar
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal, dan Bupati Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan pada hari Kamis, 19 Agustus 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr....
LKPD Kabupaten Kampar TA 2009 Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Setelah sebelumnya menyerahkan LHP atas LKPD atas empat pemerintah daerah, Kamis (19/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal dan Bupati Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan , Dr. H. Eko Sembodo, MM di kantor Perwakilan.
Dalam LHP tersebut, BPK...
Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan ke – 65 Khidmat
Pekanbaru - Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-65, segenap Pimpinan dan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera pada hari Selasa, 17 Agustus 2010. Bertempat di di halaman Kantor Perwakilan, upacara yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM ini berlangsung khidmat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan membacakan pidato dari Ketua BPK RI, Drs....
Opini Wajar Impian Pemkab Inhu
RENGAT, TRIBUN - Wakil Bupati Inhu, H Harman Harmaini SH MM meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai mimpi bersama.
Penegasan itu disampaikan Harman saat menggelar pertemuan dengan tim auditor BPK Perwakilan Riau bersama seluruh pimpinan SKPD se Inhu di ruang rapat Bappeda Inhu, Kamis (12/8)
Pertemuan itu dilakukan terkait...
Pengelolaan Keuangan Pemkab Lebih Baik
RENGAT - Berdasarkan hasil penilaian tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau, pengelolaan keuangan dank as Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2009 sudah lebih baik dari sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK RI perwakilan Riau Nurul Huda, Kamis (12/8), di depan bupati Inhu Yopi arianto dan Wakil Bupati Inhu H Harman Harmaini beserta seluruh pimpinan...
Sambut Ramadhan, Seluruh Pegawai Saling Bermaaf-maafan
Pekanbaru - Menyambut Ramadhan yang jatuh pada tanggal 11 Agustus nanti, Senin (9/8) seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti acara doa bersama. Acara yang diadakan di auditorium kantor perwakilan ini, dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya, kepala perwakilan berharap seluruh pegawai dapat mengambil hikmah ramadhan dan tetap semangat bekerja.
Dalam acara tersebut, para...
Eko Tunggu Keseriusan Pemprov
PEKANBARUN,TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah provinsi Riau untuk serius menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan APBD 2009 yang sudah diserahkan Juni lalu. Lembaga audit eksternal pemerintah tersebut meminta agar temuan bernilai miliaran rupiah, baik merupakan penyimpangan administrasi maupun kerugian negara diselesaikan sebelum batas akhir pelaporan.
Kepala BPK perwakilan Riau, Eko Sembodo kepada Tribun, Jumat...
Sosialisasi Penyakit Diabetes dan HIV – AIDS oleh Tim Dokter AURI Pekanbaru
Pekanbaru - Kamis (5/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mendapatkan penyuluhan dari pihak luar. Kali ini sosialisasi dilakukan oleh tim dokter AURI Pekanbaru, dan mengusung tema "Sosialisasi mengenal dan mencegah penyakit hepatitis dan HIV - AIDS". Sosialisasi pertama mengenai HIV - AIDS dipaparkan oleh dr. Eva Martiana, sedangkan yang kedua mengenai Hepatitis dan disampaikan oleh dr. Duma Sinambela....
Aset Pemko Rp230 M tak Terdata Baik
PEKANBARU - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2009, DPRD Pekanbaru dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Rabu (4/8), ditemukan beberapa item audit BPK yang bermasalah.
Salah satunya dari audit BPK yang dianggap paling besar berupa aset, seperti, tanah milik Pemko Pekanbaru yang tidak terdata dengan baik.
Aset senilai Rp230 miliar, termasuk tanah dan bangunan dinilai BPK merupakan...
Aset Pemko Rp 230 T Tidak Jelas
PEKANBARU, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru APBD tahun 2009, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pihak DPRD Pekanbaru selanjutnya Rabu (4/8) mengundang BPK untuk memberikan penjelasan terkait penilaian yang diberikannya. Sebab masih ada beberapa poin yang harus dilengkapi oleh Pemko.
Di hadapan panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko atas...
Sosialisasi PT. ASKES dan PT Bank BNI di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 4 Agustus 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama pihak luar, yaitu PT. Askes dan PT. Bank BNI. Acara dibuka oleh Kasubag SDM, E. Arie N, SE., MM dan dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan dalam dua sesi terpisah. Pada sesi pertama, drg. Nora D. Manurung dari PT. Askes dan dr..Aji dari Laboratorium...
Tindak Lanjut Dalam Kerangka Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan
Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 21 :
(1) Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
(2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
(3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud...
DPRD Belum Terima Hasil Audit BPK
BENGKALIS- Sejauh ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Riau masih belum menyerahkan hasil audit realisasi serta penggunaan APBD Bengkalis 2009, kepada DPRD.
Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Bupati Syamsurizal tentang pengelolaan APBD serta realisasi pembangunan pada 2009 lalu, juga bakal tidak dibahas lagi di DPRD Bengkalis.
"Selaku anggota Dewan, sampai sekarang kami belum menerima hasil audit itu. Padahal itu...
Pemaparan Materi Diklat Legal Review dan Legal Opinion
Pekanbaru - Setelah mengikuti diklat Legal Review dan Legal Opinion di Jakarta pada tanggal 14 s.d. 15 Juli kemarin, peserta dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Dwi Ari Susanty, SH memaparkan materi diklat di hadapan seluruh pegawai di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Senin (2/8) dan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya,...
Disdik Konsultasi Dana Sertifikasi Guru ke BPK
TEMBILAHAN (RP) - Tidak ingin salah langkah dalam membayarkan dana sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendidikan Inhil akan melakukan konsultasi dengan BPK RI soal prosedur pencairan dana tersebut.
Menurut Kadisdik Inhil, Drs H Pahrolozy, pihaknya tidak ingin salah langkah dan sembarangan membayarkan dana sertifikasi guru, karena sesuai dengan ketentuannya, dana tersebut baru bisa disalurkan setelah APBD Perubahan...
Alamat Ormas Ternyata Bengkel
PEKANBARU,TRIBUN - Hasil uji petik (sampel) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau terhadap organisasi masyarakat penerima bantuan sosial membuat buluh kuduk berdiri. Pasalnya dari sembilan ormas tersebut, tim BPK hanya menemukan satu alamat organisasi penerima yang sesuai dengan alamat surat permohonan bantuan. Sementara, delapan alamat organisasi lainnya tak bisa dilacak. Bahkan uniknya, tim BPK menemukan satu...
Hasil Audit BPK Kecewakan Wako
Pekanbaru- Walikota Pekanbaru H Herman Abdullah kecewa dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap penggunaan APBD Pekanbaru tahun 2009. BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
" BPK memberikan penilaian WDP, karena keterlambatan kita menyampaikan laporan keuangan, sehingga masih banyak yang tidak tertata dengan baik. Apalagi harus kita akui jika tenaga di Pemko belum bisa dikatakan professional,...
Gara-gara Terlambat Inventarisasi
RAIHAN Pemko Pekanbaru terkait pemeriksaan laporan keuangan tersebut disampaikan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah di hadapan anggota DPRD Pekanbaru, Rabu (21/7). Herman yang berpidato dalam rangka penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 tersebut menyatakan penurunan prestasi ini akibat keterlambatan dalam membuat laporan. Pemko Pekanbaru terlambat membuat laporan barang milik daerah dan buku inventaris barang terhadap pengadaan aset tetap tahun anggaran...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Senin, 19 Juli 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto, dan Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H....
Pengangkatan CPNS di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 19 Juli 2010 salah seorang pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pipit Siti Jenar Puspitasari, Amd diangkat menjadi PNS. Pengangkatan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Acara pengangkatan pegawai dan pembacaan sumpah jabatan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan.
Bertindak selaku saksi dalam acara tersebut adalah Kasie Riau IIA, Deden Masruri, SE., Ak,...
LHP Kota Pekanbaru Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Kepala Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto, dan Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor Perwakilan. Penyerahan diserahkan pada hari Senin, 19 Juli 2010 dan disaksikan...
SK Gubri Jadi Temuan BPK
Soal Penambahan Penghasilan Pejabat Daerah
PEKANBARU,TRIBUN - Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor Kpts.197/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, tentang penetapan pemberian tunjangan kepada pejabat atau pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2009, kini menjadi boomerang.
Sebab dampak dari SK itu diindikasikan terjadi kerugian Negara. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau sudah memerintahkan untuk segera mencabut SK tersebut. Sebab duit yang dikeluarkan atas...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terima Kunjungan SATMA PP
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menerima kunjungan dari beberapa pengurus Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SATMA PP), Jumat (16/7) di kantor Perwakilan. Rombongan SATMA PP diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE., Ak, MM serta Kasubag Hukum dan Humas, Eva Siregar,...
“ Workshop Penyusunan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Satker “
Pekanbaru- Sehubungan dengan adanya system forecasting dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, mengadakan Workshop dengan tema "Penyusunan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker (Satuan Kerja) dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Satker". Acara berlangsung selama dua hari, mulai kamis (15/7) hingga Jumat (16/7) dan dihelat di ruang rapat, Hotel Labersa kemudian dilanjutkan...
Dewan Akan Undang BPK
Bahas Temuan 25 Penyimpangan Keuangan Pemprov
PEKANBARU, TRIBUN - Hasil audit 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Riau, menemukan adanya dugaan perjalanan dinas fiktif di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar RP2,4 miliar, di lingkungan Pemprov Riau.
BPK juga mengendus adanya pemberian tambahan penghasilan kepada gubernur dan wakil gubernur yang merugikan keuangan daerah sebesar RP561 juta. Pemberian tersebut berdasarkan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama
Pekanbaru - Sebagai implementasi Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 17 ayat (7) dan respon atas perkembangan peraturan perundang-undangan maupun pemekaran wilayah Kabupaten/ Kota, Pada tanggal 1 dan 12 Juli 2010 dilakukan pembahasan atas draft Kesepakatan Bersama (KB) BPK RI - DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se - Provinsi RIau di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
...
Evaluasi BPK, SKPD Diingatkan Sikapi Hasil Audit BPK
PANGKALAN KERINCI - Segenap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan, diingatkan agar menanggapi hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan keuangan Pemkab Pelalawan. Setiap kepala SKPD dituntut bisa memberikan perhatian atas catatan-catatan evaluasi, sehingga ke depan hasilnya bisa lebih baik.
Hasil itu diungkapkan Sekdakab Pelalawan Drs. H. Marwan Ibrahim saat memimpin apel Senin di Kantor...
Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pada 3 Entitas
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan di semester I Tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 kepada tiga entitas yang diperiksa pada hari Selasa, 29 Juni 2010 pada sidang paripurna DPRD Provinsi Riau di gedung DPRD Provinsi Riau. LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan...
Sambutan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sambutan Kepala Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau
BPK-RI Beri Penilaian WDP, LKPD Riau Tidak Ada Kemajuan
Perbedaan Nilai Aset Capai Rp 5 Triliun
Pekanbaru- Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2009 kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil Penilaian ini sama dengan hasil penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau pada tahun lalu.
Penilaian WDP tersebut disampaikan BPK Perwakilan Riau pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov...
Paripurna Istimewa Tegang
Laporan Keuangan Pemprov Hujan Interupsi
BPK beri opini WDP
PEKANBARU, TRIBUN – Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dengan agenda penyerahan audit laporan keuangan Provinsi, Selasa(29/6) malam berlangsung tegang. Sebelum sidang dibuka oleh Ketua DPRD Johar Firdaus, interupsi langsung digencarkan oleh anggota dewan AB Purba.
Gubernur Rusli Zainal dan Ketua BPK Perwakilan Riau Eko Sembodo yang duduk dipodium langsung...
APBD 2009 Wajar dengan Pengecualian
Pekanbaru (RP)-Hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Riau untuk tahun anggaran 2009 akhirnya diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Eko Sembodo pada sidang Paripurna yang berlangsung Selasa(29/6) malam digedung DPRD Riau. Hasilnya,BPK memberikan penilaian Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Drs H Johar Firdaus tadi malam...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pada 3 Entitas
Pekanbaru - Selasa, 29 Juni 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang...
PERDA - PERUBAHAN 2 17/2006
PERDA NO. 08 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jalan Bandara Tempuling-Mandah dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN BANDARA- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 7 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN BANDARA TEMPULING - MANDAH DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Pembangunan Jalan Bandara Tempuling - Mandah melalui pengikatan dana anggaran pembangunan dengan sistem tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Islamic Center dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN SMAN- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 6 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) UNGGULAN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Gedung Islamic Centre Dan Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) Unggulan Tembilahan melalui pengikatan dana anggaran pembangunan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Universitas Islam indragiri (UNISI) Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN UNISI- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 05 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI (UNISI) TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Gedung Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan melalui pengikatan dana anggaran pembangunan dengan sistem tahun jamak.
-
Dasar hukum : Kitab UU Hukum...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggilingan Padi
PENGGILINGAN PADI - RETRIBUSI
PERDA NO. 03 TAHUN 2010
RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk merevisi Perda Nomor 58 Tahun 2000 tentang retribusi penggilingan padi/ hueller dan penyosohan beras yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No....
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 4 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TA 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini memuat menganai APBD TA 2010 dan dibuat sebagai perwujudan dari rencana kerja pemda tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemda...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
YANKES - RETRIBUSI
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk merevisi Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat
-
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
LIMBAH - RETRIBUSI
PERDA NO. 01 TAHUN 2010
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk melestarikan fungsi air melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dan pengendalian beban limbah yang masuk keperairan/ badan air melalui pemberian perizinan membuang limbah cair.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 18 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005. Disini, Kepala daerah mengajukan rancangan...
Keanggotaan BPK
BPK mempunyai 9 (Sembilan) orang Anggota, yang susunannya terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota. Masa jabatan Anggota BPK adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Usut Proyek Multiyears Riau
PEKANBARU, TRIBUN - Puluhan mahasiswa lintas organisasi mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kamis (17/6). Mereka menuntut BPK mengaudit tuntas proyek tahun jamak atau multiyears di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Demonstran menuding proyek senilai Rp 1,7 triliun itu syarat dengan berbagai penyimpangan. Namun hingga kini tidak terjamah oleh hokum secara tuntas dan transparan. Bahkan proyek-proyek tersebut ada...
20 Mahasiswa Demo BPK
PEKANBARU – Sebanyak 20mahasiswa yang terdiri dari BEM Fakultas Hukum Unilak, Pro Patria LSM Keluarga Mahasiswa Independen Riau yang tergabung dalam Forum Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau melakukan aksi demo di halaman kantor BPK wilayah Riau, Kamis (17/6). Mereka menuntut pengusutan proyek multiyears dan proyek jalan Poros Rohil yang dinilai bermasalah.
Pantauan Riau Mandiri di BPK, massa diterima Kepala Sekretariat...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985;...
Diklat “Developing Profesional Personality”
Pekanbaru - Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, BPK RI Perwakilan Provensi Riau mengadakan diklat peningkatan kompetensi diri dengan tema developing professional personality, 7 habit of highly effective people plus. Acara yang diadakan di auditorium kantor perwakilan ini berlangsung mulai tanggal 14 hingga 16 Juni 2010 dan menghadirkan trainer dari PRILESTA Business System yang memberikan materi, games dan pencerahan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004...
Watching Football Confrontations Live
Watching Football Confrontations Live Football matches are the most top rated sports broadcasts that attract attention of millions of fans all over the world. Now you can watch the development of events in real time, which greatly simplifies the process. The next season of the leading European championships has started, which means that we can expect an...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Pekanbaru - Kamis, 20 Mei 2010, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara bendera memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke-102 di halaman Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak selaku Inspektur upacara dalam upacara tersebut Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang mengusung...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
BARANG DAERAH - PENGELOLAAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK
Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal ...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten kepulauan meranti pada PT. Bank riau
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan pedanapatn asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan.
Dasar...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Penyuluhan Kanker
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Lembaga Peduli Kanker Indonesia (LPKI) Cabang Riau mengadakan penyuluhan mengenai penyakit kanker. Penyuluhan diadakan di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Jumat (14/5) dan dihadiri oleh ibu - ibu Dharma Wanita serta puluhan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Pihak LPKI menghadirkan Bapak Ediawarman dan Ibu Yelfira selaku pembicara untuk memberikan penyuluhan...
BPK Finalisasi Hasil Audit PT SPR
Bantah Audit PT SPR Atas Permintaan DPRD
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau saat ini telah selesai melakukan audit terhadap PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan dan finalisasi untuk kemudian diserahkan kepada DPRD.
Demikian diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Eko Sembodo MM, melalui Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Riau Eva Siregar...
Kepala Perwakilan Beri Pengarahan Kepada Sekda dan Inspektorat Se-Provinsi Riau
Pekanbaru - Kamis, 6 Mei 2010, seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat se-Provinsi Riau hadir mengikuti sosialisasi dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Bertempat di Ruang Rapat, Kepala Perwakilan menyampaikan sosialisasi mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009. Acara ini diadakan guna mendorong masing - masing entitas...
Pengarahan untuk Pegawai Unsur Penunjang Pendukung
Pekanbaru - Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto memberikan pengarahan terkait kinerja pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang berasal dari unsur pendukung dan penunjang pada hari Rabu (5/5). Selain itu, Kepala Sekretariat Perwakilan juga menjelaskan mengenai Surat Edaran Sekjen BPK RI Nomor 7/SE/X-XIII.2/3/2010 mengenai Etika dan Kepantasan Berpakaian di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pengarahan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor...
Bupati : SKPD Harus Proaktif dan Kooperatif
BANGKINANG – Bupati Kampar H Burhanuddin husin menegaskan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) si lingkungan Pemkab Kampar harus proaktif dan kooperatif, agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Sebab pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau merupakan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Hal itu dikatakan Bupati Kampar J...
Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Menjadi Ahli di Persidangan
Pekanbaru - Selasa (27/4) Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Novid Mahyudin, SE, Ak memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis TA 2007. Sebelumnya, auditor tersebut merupakan salah satu anggota tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang melakukan penghitungan kerugian daerah atas kasus...
BPK Mulai Audit Anggaran PON
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau saat ini melakukan audit anggaran untuk PON. Langkah itu bertujuan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.
Demikian diungkapkan kepala BPK Perwakilan Riau Eko Sembodo, baru-baru ini. Dikatakannya, pihaknya memfokuskan melakukan audit terhadap anggaran PON di APBD inikarena jumlah anggarannya sangat besar, sementara masih banyak hal lagi yang perlu mendapat perhatian dari APBD...
Pemeriksaan Mantan DPRD Kampar Tak Jelas
PEKANBARU – Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkinang Kamis (22/4) kemarin melakukan ekspos perkara dugaan korupsi SPPD Sekwan dan DPRD Kampar tahun 2007-2008 di Kantor BPK RI Perwakilan Riau. Ekspos ini dilakukan menindaklanjuti permintaan penyidik Kejari ke BPK untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.
Kasi Pidana Khusus Kejari Bangkinang Doyo, ketika ditemui usai menggelar ekspos mengatakan, dalam ekspos tersebut penyidik baru...
Kejari Bangkinang Expose di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Kamis, 22 April 2010, Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang yang dipimpin oleh Kasipidsus, Doyo melakukan expose (pemaparan kasus ) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kasus yang dipaparkan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kampar TA 2007 dan 2008. Pemaparan kasus ini, merupakan tindak lanjut atas permintaan penghitungan kerugian daerah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Goes To School SMK Negeri 1 Pekanbaru
Pekanbaru – Selasa, 20 April 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara Goes to School, kalangan akademisi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Pekanbaru yang terletak di Jalan Semeru. Kunjungan sehari ini, dilaksanakan pada hari0 dan langsung menghadirkan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM selaku pembicara utama.
Senada dengan tema yang diusung yaitu ”Peranan...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU Goes to School SMKN 1 PEKANBARU
Pekanbaru – Selasa, 20 April 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengunjungi SMK Negeri 1 Pekanbaru dalam rangka Goes to School. Hadir langsung dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kepala Sub Auditorat Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM, Kasie Riau IIA, Kris Dianto SE, Ak...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Resmi Tempati Gedung Baru
Pekanbaru - Seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau resmi menempati kantor barunya yang berdiri megah di Jalan Jendral Sudirman per Senin 19 April 2010 ini. Hal ini ditahbiskan dengan diadakannya syukuran dan doa bersama secara internal oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam acara syukuran ini, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr....
Kantor Baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Senin, 19 April 2010, seluruh karyawan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau berkumpul di auditorium kantor Perwakilan yang baru untuk mengikuti acara syukuran dan doa bersama. Acara ini diadakan menyusul ditempatinya kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Jendral Sudirman.
Dalam acara syukuran tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM memberikan pengarahan dan...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
BARANG DAERAH - PENGELOLAAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
ABSTRAK
Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada PT. BANK RIAU
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan pedanapatn asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan.
Dasar...
Delapan CPNS Lakukan Pemberkasan
Pekanbaru - Selasa, 13 September 2010, Sebanyak delapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lokasi ujiannya di Pekanbaru mengikuti pemberkasan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kedelapan CPNS tersebut diminta untuk mengisi formulir - formulir kepegawaian dan menyerahkan berkas - berkas adminstrasi yang sudah disyaratkan sebelumnya untuk pengajuan Nomor Identitas Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara...
Kepala Perwakilan Adakan Pengarahan
Pekanbaru - Menjelang turunnya tim- tim pemeriksa LKPD TA 2009 ke Provinsi, Kota dan Kabupaten se- Provinsi Riau di semester pertama tahun 2010 ini, Kamis (8/4) Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM, memberikan pengarahan intern di hadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam pengarahan yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut,...
Kerugian Negara/Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai"
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Temukan 20 Penyimpangan
Penyerahan LHP Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Kabupaten Indragiri Hilir
Pekanbaru - Selasa, 6 April 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Penyerahan LHP Wajardikdas Inhil
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Tahun 2008 dan semester I tahun 2009) pada Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Zubair Malomo, SE dan Sekda Inhil, H. Alimuddin RM,...
BPK Diminta Audit Multiyears Siak
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Siak Pelalawan T Muhazza meminta BPK mengaudit pelaksanaan proyek jalan multiyears kabupaten Siak. Hal ini dikatakannya, karena pada pekerjaan proyek tersebut terdapat keganjalan yang perlu disikapi. Antara lain perihal kualitas jalan yang dibangun diduga banyak yang tidak sesuai spek.
"Baru dibangun, tapi jalannya sudah banyak yang rusak-rusak. Kondisi ini wajar dipertanyakan, ada apa dengan...
Cari Formula Beri Konfirmasi Cepat pada Wartawan
PEKANBARU - Keluhan para wartawan di Riau untuk memperoleh informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau, diakomodir oleh BPK RI dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Riau, Rabu (31/3).
Hasilnya, masukan yang disampaikan oleh wartawan akan dijadikan bahan evaluasi bagi BPK untuk membuat suatu formula agar dapat memberikan jawaban konfirmasi secepat mungkin pada wartawan.
Hadir...
BPK RI Sosialisasi Mekanisme Berita
Pekanbaru (RP) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Rabu (31/3) mengundang sejumlah Perwakilan media massa di Provinsi Riau untuk menjelaskan mekanisme untuk mengambil berita di kantor yang berperan sebagai auditor penggunaan keuangan Negara. Mereka berharap bias saling mensinergikan keperluan antara pemberitaan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberian informasi di lembaga itu.
Dalam kesempatan tersebut, hadil kepala Perwakilan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Akomodir Kebutuhan Media
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau meyakini bahwa media massa adalah partner bagi proses perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Berawal dari pemahaman tersebut, Rabu, 31 Maret 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara "Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau" di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mencoba...
Tak Cantumkan Audit BPK
Bangkinang, Tribun - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2009 yang disampaikan bupati Kampar, Burhanuddin Husin, Selasa (30/3), mendapat respon berbeda dari DPRD Kampar.
Dua fraksi tidak mengikuti LKPj tersebut, yakni PPP Plus serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alas an ketidakhadiran dua fraksi tersebut, karena LKPj Bupati Burhanuddin Husin hanya bersifat memberikan keterangan.
Fraksi PPP dan Fraksi PKS mengharapkan LKPj Bupati Kampar...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi
Pekanbaru - Rabu, 31 Maret 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan acara dengan rekan - rekan media di Provinsi Riau. Kali ini acara yang diadakan adalah Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan tema "Peningkatan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Melalui Mekanisme Permintaan Informasi yang Akomodatif dan Akuntabel". Acara dihelat di Mirror...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Dana Jamkesmas Tiga Daerah
Pekanbaru - Selasa, 30 Maret 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melalui Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 (LHP Jamkesmas) pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
LHP Jamkesmas pada Pemerintah Provinsi Riau diserahkan kepada...
SPI Pengelolaan Dana Jamkesmas di Tiga Daerah Belum Efektif
Penyerahan LHP atas Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester II TA 2009 pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan di semester II Tahun 2009 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Mulai Gunakan Presensi Elektronik
Pekanbaru - Kamis, 25 Maret 2010, Tim sosialisasi gabungan yang terdiri dari Biro SDM dan Biro IT BPK RI melakukan sosialisasi terkait implementasi presensi elektronik di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Disini, tim memberikan pemaparan terkait sosialisasi presensi elektronik, aplikasi presensi pip, sekaligus sosialisasi Keputusan Sekjen BPK RI tentang tata tertib pegawai dan Keputusan Sekjen BPK RI tentang pelaksanaan...