PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH
PENDIDIKAN – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH
ABSTRAK : - Bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan engamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemenrintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan di tingkat desa, serta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
RETRIBUSI – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28...
Pedagang Akui Menunggak Sewa Sejak Tahun 2009 (Tribun Pekanbaru, 19 April 2013)
Pedagang Akui Menunggak Sewa Sejak Tahun 2009 (Tribun Pekanbaru, 19 April 2013)
Pemkab Targetkan Raih Opini WTP (Riau Pos, 19 April 2013)
Pemkab Targetkan Raih Opini WTP (Riau Pos, 19 April 2013)
KONSOLIDASI DENGAN LO TI PEMERINTAH DAERAH SE-RIAU DALAM RANGKA PERCEPATAN E – AUDIT
Pekanbaru – Guna mendorong percepatan implementasi e-Audit, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Liasion Officer tenaga TI (LO TI) pemerintah daerah di Riau untuk menghadiri acara konsolidasi di kantor Perwakilan. Acara diadakan pada hari Senin, 15 April 2013 dan dihadiri 14 entitas. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro didampingi oleh Kasetlan dan Kasubaud Riau II. Sebagai pembicara dalam...
BPK RI Mulai Audit Keuangan Pemko (Riau Pos, 15 April 2013 )
BPK RI Mulai Audit Keuangan Pemko (Riau Pos, 15 April 2013 )
BPK RI Periksa Kemenang Kampar (Haluan Riau, 13 April 2013)
BPK RI Periksa Kemenang Kampar (Haluan Riau, 13 April 2013)
Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2012
Pekanbaru - Kamis (11/4) bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan (Kalan), Drs. Widiyatmantoro menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dari Wakil Bupati Bengkalis, Drs. H. Suayatno. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diserahkan terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Arus Kas
3. Neraca
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Yang disertai...
(BPK RI Periksa LKPJ Siak 2012) Bupati Minta Pejabat tak Keluar Kota (Haluan Riau 06 April 2013)
(BPK RI Periksa LKPJ Siak 2012) Bupati Minta Pejabat tak Keluar Kota (Haluan Riau 06 April 2013)
Pemkab Target Raih WTP (Riau Pos, 05 April 2013)
Pemkab Target Raih WTP (Riau Pos, 05 April 2013)
GAPUTRA (Gerakan Pemuda Untuk Transparansi Anggaran) Lakukan Demonstrasi di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru-Pada hari Rabu (03/04), GAPUTRA (Gerakan Pemuda Untuk Transparansi Anggaran) melakukan demonstrasi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Demonstran meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan pemeriksaan anggaran penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR). Guna menampung aspirasi para demonstran, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro yang...
Pemeriksa dari Lima Perwakilan Ikuti Bimbingan Teknis Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pada hari Senin dan Selasa (1 -2 April 2013), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Auditorat Utama Keuangan Negara V mengadakan Bimbingan Teknis Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi tahun 2013. Acara ini diikuti oleh 86 peserta dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, dan Bangka Belitung. Acara yang diadakan di Auditorium Kantor...
Pengarahan Auditor Utama Keuangan Negara V kepada Para Pegawai
Saling mengenal dan adanya komunikasi yang efektif di antara seluruh pegawai merupakan salah satu faktor penting terciptanya hubungan kerja yang baik. Hubungan kerja yang baik, pada akhirnya akan mengarah kepada peningkatan kualitas dan etos kerja para pegawai. Menyadari akan hal ini, Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Heru Kreshna Reza, di sela-sela kunjungannnya untuk menghadiri Bimbingan Teknis Panduan Pemeriksaan...
Bupati Serahkan LKPD 2012 (Haluan Riau, 03 April 2013)
030413_Haluan Riau _Bupati Serahkan LKPD 2012
Serahkan LKPD Ke BPK (Riau Pos, 29 Maret 2013)
Serahkan LKPD Ke BPK (Riau Pos, 29 Maret 2013)
LKPD Kabupaten Diserahkan Ke BPK (Riau Pos, 29 Maret 2013)
LKPD Kabupaten Diserahkan Ke BPK (Riau Pos, 29 Maret 2013)
Para Pemeriksa Ikuti Diklat Risk Based Audit
Dalam rangka menambah pengetahuan para pemeriksa, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan diklat Risk Based Audit (RBA). Acara yang diadakan di Auditorium ini, berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2013.
Diklat yang menghadirkan Dwi Amalia Sari,S.E., MBA., Ak. sebagai pembicara ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam melakukan pemeriksaan. Dengan adanya diklat ini diharapkan supaya pemeriksaan...
Kabupaten Pertama Serahkan LKPD Kuansing (Riau Pos, 27 Maret 2013)
Kabupaten Pertama Serahkan LKPD Kuansing (Riau Pos, 27 Maret 2013)
Bimbingan Teknis INTOSAINT di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Selama dua hari, yaitu tanggal 19 s.d. 20 maret 2013, sejumlah pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) INTOSAINT di ruang auditorium Kantor Perwakilan. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro didampingi oleh Kasetlan, Triyantoro, SE, MM. Selaku pembicara pada bimtek ini adalah Kepala Sub Auditorat I.B.1 pada Auditorat I.B, Najmatuzzahrah...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – DUMAI
2013
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 1, WALIKOTA 2013
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8...
Wujudkan WTP, Pemko Dumai Terus Sempurnakan LKD (Riau Pesisir, 07 Maret 2013)
Wujudkan WTP, Pemko Dumai Terus Sempurnakan LKD (Riau Pesisir, 07 Maret 2013)
Bareskim Langsung Telaah Laporan BPK (Riau Pos, 27 Februari 2013)
Bareskim Langsung Telaah Laporan BPK (Riau Pos, 27 Februari 2013)
Gabriel Jesus, Firmino, Fernandinho, Willian, Ederson, Danilo and Coutinho in Brazil Squad
Gabriel Jesus, Firmino, Fernandinho, Willian, Ederson, Danilo and Coutinho in Brazil Squad Brazil boss Tite has named his squad for October qualifiers against Bolivia and Chile in October, with a host of Premier League names called. Brazil travel to La Paz to play Bolivia on 5th October, before finishing off their qualification campaign against Chile in São Paulo on...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
SOSIAL – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 1, BUPATI 2013
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di...
Pemkab optimis Pertahankan WTP (Haluan Riau, 18 Februari 2013)
Pemkab optimis Pertahankan WTP (Haluan Riau, 18 Februari 2013)
Gabriel Jesus, Firmino, Fernandinho, Willian, Ederson, Danilo and Coutinho in Brazil Squad
Gabriel Jesus, Firmino, Fernandinho, Willian, Ederson, Danilo and Coutinho in Brazil Squad Brazil boss Tite has named his squad for October qualifiers against Bolivia and Chile in October, with a host of Premier League names called. Brazil travel to La Paz to play Bolivia on 5th October, before finishing off their qualification campaign against Chile in São Paulo on...
BLU Unri Jadi Temuan BPK (Riau Pos, 09 Februari 2013)
BLU Unri Jadi Temuan BPK (Riau Pos, 09 Februari 2013)
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA JASA CLEANING SERVICE
Untuk mengunduh Pengumuman, silakan klik PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA JASA CLEANING SERVICE
Penyerahan LHP Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) Kabupaten Bengkalis
(Pekanbaru) Jum’at, 1 Februari 2013 , BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Triwulan III) Kabupaten Bengkalis kepada para stakeholder. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Hidayat Tagor Nasution dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Asmaran Hasan mewakili Bupati Bengkalis.
Acara penyerahan berlangsung di...
53 SD Belum Penuhi Standar Minimal (Tribun Pekanbaru, 04 Februari 2013)
53 SD Belum Penuhi Standar Minimal (Tribun Pekanbaru, 04 Februari 2013)
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
TA 2013 - APBD - KUANSING
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI, 14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8...
Tahun Ini, Bupati Targetkan WTP (Haluan Riau, 23 Januari 2013)
Tahun Ini, Bupati Targetkan WTP (Haluan Riau, 23 Januari 2013)
UPACARA PERINGATAN HUT KE-66 BPK RI
Pekanbaru – sebagai puncak perayaaan HUT ke-66 BPK RI, secara serentak pegawai BPK RI di Indonesia melaksanakan upacara bendera pada hari Kamis, 17 Januari 2012. Begitu pula para pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang pagi ini melaksanakannya di halaman kantor perwakilan.
Dalam upacara tersebut, Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro membacakan pidato Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak. Pidato...
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/I/2013
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1.
Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Lingkup pekerjaan
:
Pengadaan jasa layanan...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
PAJAK – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 1, WALIKOTA 2012
16 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) juruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan...
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers
Borussia vs Leipzig- Winning Chances and Interesting Transfers Fans are looking forward to the development of the German championship, which started on August 24. One of the most interesting games is the match between Borussia and Leipzig. The result of the competition is difficult to predict because of interesting changes in the teams’ lineups. For this reason, the...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Dumai
Pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2011 - Semester I 2012. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat BPK Perwakilan Provinsi Riau oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai, Timo Kipda dan Wakil Walikota Dumai, H. Agus Widayat.
Hadir pula...
Kunjungan Kerja Anggota IV BPK RI ke Provinsi Riau
Pada hari Kamis, 10 Januari 2013, Anggota IV BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum., melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau. Dalam Kunjungan Kerja ini, Anggota IV BPK RI melakukan serangkaian kegiatan, yaitu Kuliah Umum di Universitas Riau (UR) dan Penanaman Pohon di area Stadion Utama Riau.
Pada Kuliah Umum yang dilaksanakan di UR, Anggota IV BPK RI memberikan...
GEBYAR HUT BPK RI
Pekanbaru – Dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-66 seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti aneka perlombaan yang diadakan panitia. Gebyar HUT diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Januari 2012 di kantor Perwakilan. Perlombaan dibuka oleh Kepala Perwakilan Drs. Widiyatmantoro dengan menendang bola ke gawang.
Perlombaan diawali dengan Lomba Futsal Ceria antara pegawai pada unti pemeriksa, penunjang bahkan pegawai...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan Kabupaten Siak
Pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013 dilakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal, S.H.
Acara penyerahan berlangsung di Ruang Rapat...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PERUBAHAN - KUANSING
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2013 NOMOR 1, BUPATI, 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan pemungutan pajak bumi dan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI
PERDA NO. 8 TAHUN 2012
2012
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK : - Bahwa guna...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kabupaten Kampar
Pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Kabupaten Kampar. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Drs. H. Syafrizal, M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. H. Azwan, M.Si.
Pada acara yang berlangsung di Ruang Rapat Perwakilan ini, hadir pula...
Upacara Peringatan Hari Ibu ke – 84
Pekanbaru – Memperingati Hari Ibu yang ke- 84, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera pada hari Selasa, (18/12) di lapangan kantor Perwakilan. Hari ibu yang seyogyanya jatuh pada tanggal 22 Desember, diperingati lebih awal dikarenakan tanggal 22 Desember 2012 jatuh pada hari Sabtu. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro selaku inspektur upacara.
Kepala Perwakilan membacakan sambutan...
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Meranti
Pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, bertempat di Ruang Rapat Perwakilan, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Herman dan Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Zubiarsyah, M.S., S.H.
Hadir pula dalam acara penyerahan...
Penyerahan LHP atas Operasional PT. Bank Riau Kepri
Pekanbaru – Rabu, 12 Desember 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT. Bank Riau Kepri kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si, Kepala Biro Keuangan Pemprov Riau, Hardi dan Direktur Operasional PT. Bank Riau Kepri, Wan Marwan.
LHP yang diserahkan merupakan Hasil Pemeriksaan atas Operasional PT....
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nama Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai Menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Dumai Berseri
BADAN HUKUM – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 2, WALIKOTA 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN DUMAI BERSEMAI MENJADI PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN DUMAI BERSERI
ABSTRAK : - Bahwa keberadaan Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Bersemai sejak berdiri Tahun 2004 sudah mampu menunjukkan kinerjanya baik...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
ORGANISASI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 1, WALIKOTA 2012
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan untuk...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 8, WALIKOTA 2012
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK : - Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal belum terdapat...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 6, WALIKOTA 2012
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani penduduk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan public yang merupakan amanat Undang-Undang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 5, WALIKOTA 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 4, WALIKOTA 2012
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 2, WALIKOTA 2012
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk melindungi masyarakat dari gangguan penyakit yang berasal dari bahan asal hewan/ternak yang akan dikonsumsi oleh masyarakat maka dipandang perlu adanya ketersedian sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan yang aman,...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 2, WALIKOTA 2012
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK : - Bahwa sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah selanjutnya dapat dikenakan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
RETRIBUSI – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 1, WALIKOTA 2012
17 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tariff Retribusi perizinan tertentu perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengunaan retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir
PAJAK – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 3, WALIKOTA 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan termasuk tempat penitipan kendaraan yang diselenggarakan oleh swasta, baik itu yang diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau yang diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia dapat...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
PAJAK – DUMAI
2012
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 2, WALIKOTA 2012
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan...
Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-41
Dalam rangka memperingati ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-41, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara. Upacara dilangsungkan di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada tanggal 29 November 2012.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Sekretariat Perwakilan, Triyantoro, S.E., M.M. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara yang membacakan sambutan Presiden RI, menyampaikan bahwa segenap anggota KORPRI harus...
Kunjungan Tim Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekjen DPR RI
Pada tanggal 27-30 November 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi menerima kunjungan dari Tim dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi ke daerah-daerah mengenai sistem, prosedur, dan mekanisme kontrol pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara serta mengetahui faktor-faktor dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
Tim...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2012
Untuk memperingati Hari Pahlawan tahun 2012, pada hari Senin, tanggal 12 November 2012, diadakan upacara di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Upacara ini diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kepala Sub Auditorat Riau I, Damciwar Ade, S.E., M.M., Ak, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, membacakan sambutan dari Menteri Sosial....
Peradilan Semu di BPK RI PerwakilanProvinsi Riau
Pekanbaru - Demi memberi gambaran yang menyeluruh mengenai suasana peradilan dan hal - hal terkait pemberian keterangan ahli, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Simulasi Peradilan Semu atau Moot Court pada hari Jumat, 2 November 2012 di Auditorium Kantor Perwakilan.
Acara ini menghadirkan suasana ruang peradilan dan para praktisi hukum yang sedang menyidangkan kasus dan menghadirkan Ahli dari BPK dengan...
Survey Implementasi Renstra
Pekanbaru - Pada akhir bulan Oktober 2012, BPK RI perwakilan Provinsi Riau kedatangan tim gabungan dari Direktorat PSMK - Ditama Revbang (Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara) serta Biro SDM. Tim yang beranggotakan Uditya Yustiarso, Teguh Santoso, dan SIti Astika Rahadini ini bermaksud untuk melakukan survey implementasi dari Rencana Strategis BPK RI.
Survey yang bertajuk...
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-84
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA, MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE BANGSA INDONESIA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA. MENJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN BAHASA INDONESIA.
Senin (29/10) Putusan Kongres Pemuda Indonesia Kedua menggema di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, mengingatkan kembali akan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang diikrarkan oleh pemuda –...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU SERAHKAN HASIL PEMANTAUAN TLHP
Pekanbaru – Secara serentak, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 30 Juni 2012 kepada 13 Pemerintah Daerah se- wilayah Riau. Hasil Pemantauan diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Inspektur Pemerintah Daerah se- Wilayah Riau di auditorium kantor Perwakilan pada hari Selasa, 30 Oktober 2012. Selain...
BPK GOES TO SCHOOL SMAN 8 PEKANBARU
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara BPK Goes To School ke SMA Negeri 8 Pekanbaru. Acara dihelat pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 dan dihadiri oleh sekitar seratus lima puluh orang siswa dan undangan lainnya bertempat di Aula lt.2 SMA Negeri 8 Pekanbaru.
Bertindak sebagai pembicara adalah Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak dan Kasubaud...
BPK GOES TO SCHOOL SMAN 8 PEKANBARU
Pekanbaru – Sebagai bagian dari public awareness campaign ke kalangan akademisi, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara BPK Goes To School ke SMA Negeri 8 Pekanbaru. Acara dihelat pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 dan dihadiri oleh sekitar seratus lima puluh orang siswa dan undangan lainnya.
Bertindak sebagai pembicara adalah Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak dan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terima Permintaan Rapat Konsultasi Pansus LHP DPRD Kepulauan Meranti
Pekanbaru - Selasa, 16 Oktober 2012 Sebanyak 10 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berkunjung ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan rapat konsultasi mengenai Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2011. Rombongan diterima oleh Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak dan Ketua Tim Senior, Indria Syzinia, SE, Msi, Ak.
Dalam pertemuan yang...
BPK RI Sepakati Nota Kesepahaman Akses Data dengan Pemerintah Daerah dan BUMD di Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 15 Oktober 2012, BPK RI menyepakati Nota Kesepahaman tentang Akses Data serta Keputusan Bersama Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan 13 pemerintah daerah serta 1 BUMD di Provinsi Riau. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro bersama Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal, SE, MP dan 13 Bupati/ Walikota di Provinsi Riau serta Direktur Operasional PT. Bank Riau...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Pekanbaru - Bersamaan dengan rakyat Indonesia lainnya, pegawai di BPK RI perwakilan Provinsi Riau memperingati upacara Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari Senin, 1 Oktober 2012. Upacara dihelat di halaman kantor perwakilan dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro.
Dalam upacara tersebut, seluruh peserta upacara diajak untuk mengingat nilai - nilai luhur Pancasila. Dengan...
(Birokrasi) Penetapan Kebutuhan Pegawai Tanpa Dasar
(Birokrasi) Penetapan Kebutuhan Pegawai Tanpa Dasar
Kunjungan Anggota VI BPK RI ke Kabupaten Bengkalis
Senin, 10 September 2012, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil melakukan kunjungan ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Anggota VI BPK RI, yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro dan rombongan lain mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis dan Politeknik Negeri (Poltek) Bengkalis. Di RSUD Bengkalis, Anggota VI BPK RI...
MEDIA WORKSHOP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Pekanbaru - Sebagai bentuk dukungan terlaksananya transparansi informasi publik, Jumat (7/9), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menggelar Media Workshop. Acara dihelat di auditorium Kantor Perwakilan dan dihadiri berbagai media di Provinsi Riau, baik cetak, elektronik maupun online. Acara ini mengusung tema "Membuka Wacana dan Menjalin Silaturahmi Guna Mendorong Keterbukaan Informasi".
Dalam media workshop ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
st1:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Pekanbaru – Setelah sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Upacara HUT RI ke – 67
Pekanbaru - Jumat, 17 Agustus 2012, bersamaan dengan masyarakat Indonesia lainnya, seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke - 67. Dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, upacara tetap berlangsung khidmat meski terpaksa dilangsungkan di Auditorium Kantor Perwakilan karena hujan deras mengguyur Pekanbaru sedari pagi.
Dalam upacara tersebut Kepala Perwakilan membacakan pidato...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti
Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara yang dilangsungkan di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag. dan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Meranti, BPK memberikan...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2011
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Inhil TA 2011
Pekanbaru - Jumat, 3 Agustus 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TA 2012 kepada para stakeholder. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD H. Raus Walid dan Wakil Bupati, Rosman Malomo di ruang rapat kantor Perwakilan.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Kasubaud...
Perda Kab. Siak No. 24 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada PT. Bank Riau Kepri Tahun 2010
PENYERTAAN MODAL - BUMDRETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAB. SIAK PADA PT. BANK RIAU KEPRI TAHUN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemkab Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber PAD melalui Penyertaan Modal Daerah...
Perda Kab. Siak No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
-
Dasar...
Perda Kab. Siak No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Pasar.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.27...
Perda Kab. Siak No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Siak No. 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapa/Pesanggarahan/Villa
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.27...
Perda Kab. Siak No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
PELAYANAN TERA/TERA ULANG - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.8 Tahun...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA DUMAI TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar pada tanggal 24 Juli 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi...
Perda Kab. Siak No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dimana salah satunya adalah Retribusi Izin Trayek.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.27 Tahun 1983,...
Perda Kab. Siak No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap pemakai jasa transportasi, perlu menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.27...
Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2011
Pekanbaru - Selasa, 24 Juli 2012, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar bertempat Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
LHP atas LKPD...
Pemkab Sudah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI (Jawab Pandangan Umum Dewan)
Pemkab Sudah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI (Jawab Pandangan Umum Dewan)
Sambut Ramadhan, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Siraman Rohani
Riau mengadakan acara siraman rohani. Acara diadakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Auditorium kantor Perwakilan. Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, dan menghadirkan Ustadz Mawardi Dalimunthe sebagai pengisi acara.
Hadir dalam kesempatan itu, seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau termasuk didalamnya siswa PKL yang sedang magang dan pegawai outsourcing. Dalam tausiyahnya, Ustadz Dalimunthe...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SOTK – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 20 TAHUN 2012,
23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk malaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SOTK – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012,
23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk malaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SOTK – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18 TAHUN 2012,
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANGSANG PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PEMBENTUKAN KECAMATAN – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 17 TAHUN 2012,
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANGSANG PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PEMBENTUKAN KECAMATAN – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2012,
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN...
PERUBAHAN PERDA NOMOR 08 TAHUN 2011– KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2012,
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa dengan terjadinya pemekaran dan pembentukan Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti,...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, Drs. Arief Ramli dan Bupati Inhu Yopi Arianto, SE pada tanggal 13 Juli 2012...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) TA 2011. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, Drs. Arief Ramli dan Bupati Inhu Yopi Arianto, SE pada tanggal 13 Juli 2012 di Kantor...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Laporan...
Sidak Anggota VI BPK RI ke RSUD Arifin Achmad
Pekanbaru - Senin, 9 Juli 2012, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) ke RSUD Arifin Achmad. Selain itu, Anggota VI BPK RI juga meninjau kondisi ruangan, fasilitas kesehatan, dan pasien yang ada di RSUD Arifin Achmad.
Dalam sidak tersebut, Anggota VI BPK RI...
Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 9 Juli 2012 diadakan acara Pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 10 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau.
CPNS yang diambil sumpah PNS adalah Habib Mursyidi, Afita Wulandari, Amalia Widarti, Desty Maulidina Herdiyani, Eliezha Heni Wulandari, Habibi Rachman Hakim, Handoko Arianto, Normas Andi Ahmad,...
Transfer of Knowledge di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka membagikan pengetahuan yang telah diperoleh dari kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diadakan acara Transfer of Knowledge. Dalam acara yang diadakan pada hari Selasa, 3 Juli 2012, Ketua Tim Senior, Badri, S.E, M.Si., Ak. dan Deden Masruri, S.E., Ak., CFE, memaparkan materi-materi terkait dengan prosedur pengadaaan tanah bagi pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umun....
Seminar Apresiasi Positif
Pekanbaru - Kamis, 28 Juni 2012, Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Employee Care Center Biro SDM BPK RI mengadakan "Seminar Apresiasi Positif Menuju Komunitas Unggulan" bagi seluruh pegawai, baik atasan maupun staf. Acara diselenggarakan di Auditorium kantor dan menghadirkan Psikolog Ratri Atmoko B, M.Psi, Psi dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta sebagai pembicara.
Acara...
LHP BPK RI atas LKPD Terdiri Atas Tiga Buku
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Proyek Ritos Jadi Temuan BPK
Proyek Ritos Jadi Temuan BPK (Tribun Pekanbaru/ Senin, 2 Juli 2012)
Peroleh WDP, Segera Lakukan Pembenahan
Peroleh WDP, Segera Lakukan Pembenahan (Riau Pos/ Sabtu, 30 Juni 2012)
Alat Cabor PON Bermasalah (BPK Berikan Opini WDP atas LKPD)
Alat Cabor PON Bermasalah (BPK Berikan Opini WDP atas LKPD) (Tribun Pekanbaru/ Kamis, 28 Juni 2012)
Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011
Pekanbaru - Rabu, 27 Juni 2012, bertempat di Ruang Sidang Gedung DPRD Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2011....
Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011
st1:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Pekanbaru – Selasa, 26 Juni 2012, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Drs. H....
Segera Kembalikan Kerugian Negara
Segera Kembalikan Kerugian Negara (Tribun Pekanbaru/ Kamis, 28 Juni 2012)
Pemprov Gagal Pertahankan WTP
Pemprov Gagal Pertahankan WTP (Haluan Riau/ Kamis, 28 Juni 2012)
BPK Tegaskan Pelanggaran MoU Ritos
BPK Tegaskan Pelanggaran MoU Ritos (Haluan Riau/ Kamis, 28 Juni 2012)
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Johar Firdaus dan Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal pada tanggal 27 Juni 2012 pada Sidang...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Drs. H. Syafrizal, MSi dan Bupati Kampar, H. Jefry Noer pada tanggal 26 Juni 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
LHP...
Perda Kab. Siak No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dan penetapan tarif yang salah satunya adalah Retribusi Tempat ...
Pekanbaru Pertahankan Opini WDP
Pekanbaru Pertahankan Opini WDP (Riau Pos/ Riau Pos, 24 Juni 2012)
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Semester I Tahun 2012, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada entitas. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, Msi pada tanggal 19...
Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011
Pekanbaru – Kamis, 21 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan Sosialiasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Bertempat di ruang auditorium kantor Perwakilan, Sosialisasi dipaparkan oleh Kepala Bidang IA, Erwin Miftah, SE, MHRM, Ak, CIA beserta Adityari Kusumastaji PN, SH dengan moderator, Kasubag Hukum dan Humas, Niken Ari Astuti, SH....
Pencapaian WTP 2011, Semestinya Diiringi Kinerja
Pencapaian WTP 2011, Semestinya Diiringi Kinerja (Haluan Riau/ Selasa, 19 Juni 2012)
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus pada tanggal 11 Juni 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
LHP atas LKPD Kota Pekanbaru...
Perda Kab. Siak No. 04 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - BEA
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan...
Perda Kab. Siak No. 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta meningkatkan Pendapatan daerah, perlu dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tariff...
DIKLAT AUDIT SAMPLING BAGI PEMERIKSA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Pekanbaru - Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan Diklat Audit Sampling bagi para pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Acara dibuka langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs Pujo Sumekto. Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Perwakilan mengharapkan agar Diklat ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diklat...
Perda Kab. Siak No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dan penetapan tarif yang salah satunya adalah Retribusi Rumah ...
Perda Kab. Siak No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dan penetapan tariff yang salah satunya adalah Retribusi ...
Perda Kab. Siak No. 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Tasik Seminai di Kecamatan Koto Gasib
PEMBENTUKAN DESA
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TASIK SEMINAI DI KECAMATAN KOTO GASIB
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untu...
Perda Kab. Siak No. 02 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011
PENYERTAAN MODAL - BUMD
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan...
Perda Kab. Siak No. 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang salah satunya...
Penyerahan LHP kepada Kabupaten Siak
Penyerahan LHP kepada Kabupaten Siak
Pekanbaru - Jum'at, 8 Juni 2012, bertempat di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar. LHP yang diserahkan adalah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2011. Selain LHP...
Penyerahan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2011
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2011. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus pada tanggal 11 Juni 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Sama seperti...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Siak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, SH dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 8 Juni 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau. Hadir dalam...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011
Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Pelalawan). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Zakri dan Wakil Bupati Pelalawan, H. Marwan Ibrahim pada tanggal 25 Mei 2012 di Kantor ...
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Pelalawan). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Zakri dan Wakil Bupati Pelalawan, H. Marwan Ibrahim pada tanggal 25 Mei 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
LHP...
Kejagung Tak Tindaklanjuti Temuan BPK
Kejagung Tak Tindaklanjuti Temuan BPK (Riau Pos, 22 Mei 2012)
Raih WTP Kuansing Jadikan Motivasi
Raih WTP Kuansing Jadikan Motivasi (Riau Pos, 11 Mei 2012)
Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-104
Pekanbaru – Senin, 21 Mei 2012, BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 yang bertempat di halaman kantor perwakilan. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh pegawai yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro selaku inspektur upacara.
Dalam kesempatan tersebut inspektur upacara menyampaikan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang menyatakan bahwa peringatan Harkitnas ini...
H. Sukarmis: Disiplin Berbuah WTP
H. Sukarmis: Disiplin Berbuah WTP (Haluan Riau/ Kamis, 10 Mei 2012)
(Hasil Pemeriksaan LKDP 2011) BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(Hasil Pemeriksaan LKPD 2011) BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Haluan Riau/ Rabu, 9 Mei 2012)
Penyerahan Opini WTP (Berita Foto)
Penyerahan Opini WTP (Berita Foto) (Riau Pos/ Rabu, 9 Mei 2012)
2012, Kuansing Pemkab Pertama Raih Opini WTP
2012, Kuansing Pemkab Pertama Raih Opini WTP (Riau Pos, Rabu/ 9 Mei 2012)
Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Kabupaten Kuantan Singingi
Selasa, 8 Mei 2012, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun Anggaran 2011. Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Muslim, S.Sos. dan Bupati Kuantan Singingi, H. Sukarmis.
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, BPK menilai laporan...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal 8 Mei 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau. Selain...
Penyerahan LHP kepada Kabupaten Bengkalis
Senin, 23 April 2012, bertempat di Ruang Rapat BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Herliyan Saleh, M.Sc. LHP yang diserahakna adalah atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH...
Meranti Targetkan 2013 Raih WTP
Meranti Targetkan 2013 Raih WTP (Riau Pos/Rabu, 18 April 2012)
Revisi Perda Nomor 5/2008 – Banleg Tolak Keluarkan Rekomendasi
Revisi Perda Nomor 5/2008 - Banleg Tolak Keluarkan Rekomendasi (Haluan Riau, Senin/ 9 April 2012)
Pasca Penangkapan oleh KPK – DPRD Mulai Gentar Bahas Revisi Perda Nomor 5/2008
Pasca Penangkapan oleh KPK - DPRD Mulai Gentar Bahas Revisi Perda Nomor 5/2008
Akhir Mei, Opini BPK Diumumkan
Akhir Mei, Opini BPK Diumumkan (Riau Pos, Sabtu/ 7 April 2012)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
IZIN TRAYEK- RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 22 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 22, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban angkutan penumpang pada kendaraan bermotor, maka perlu adanya pelayanan angkutan umum kendaraan bermotor dan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 21 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 21, BUPATI, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 20, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 19 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 19, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya pemanfaatan hasil penjualan produksi usaha daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan, untuk itu perlu dioptimalkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 18 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 18, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK: - Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olahraga, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olahraga...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
RUMAH POTONG HEWAN- RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 17, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemotongan hewan baik untuk kepentingan komersial maupun perseorangan perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
TEMPAT KHUSUS PARKIR- RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 16 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 16, BUPATI, 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran keamanan dan ketertiban lalu lintas, maka perlu adanya penertiban perparkiran kendaraan bermotor ditempat khusus parkir dan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
TERMINAL - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 15 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 15, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK: - Bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan orang dan/ atau barang, untuk itu perlu dilakukan penertiban dan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 14, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
ABSTRAK: - Bahwa pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 13, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK: - Bahwa barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak bergerak perlu diatur penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatannya dan penggunaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 12, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terselenggaranya pengendalian pembangunan menara sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi maka diperlukan upaya pengendalian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 11, BUPATI, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dalam hal adanya jaminan kebenaran pengukuran, dan adanya ketertiban dalam pemakaian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 10, BUPATI, 20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terciptanya lingkungan yang sehat nyaman dan bersih dari risiko terjadinya pencemaran, perlu dilakukan penanganan kebersihan lingkungan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 9, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 8, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK: - Bahwa dengan semakin bertambahnya kepadatan arus lalu lintas dan dalam rangka kelancaran lalu lintas maka pelayanan pengujian terhadap kelayakan kendaraan bermotor perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 7, BUPATI, 20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayanan fasilitas pasar, maka perlu adanya penertiban fasilitas pasar dan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PELAYANAN PARKIR - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 6, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas, maka perlu adanya penertiban perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PENGGANTIAN BIAYA CETAK - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 5, BUPATI, 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan tertib administrasi masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diupayakan pelayanan dan penyediaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012 NOMOR 4, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih secara berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, dan dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI - KUANSING
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2012, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, perlu diupayakan pelayanan kesehatan berkualitas Berdasarkan...
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp13,25 T
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp13,25 T (Haluan Riau, Rabu/4 April 2012)
Jika Peroleh WTP, Bupati Janji Berikan Insentif
Jika Peroleh WTP, Bupati Janji Berikan Insentif (Riau Pos, Senin/2 April 2012)
(Gubri Rusli Zainal) Optimis Peroleh WTP Lagi
(Gubri Rusli Zainal) Optimis Peroleh WTP Lagi (Haluan Riau, Kamis/29 Maret 2012)
Baru 3 Daerah di Riau Laporkan Keuangan ke BPK
Baru 3 Daerah di Riau Laporkan Keuangan ke BPK (www.eksposnews.com, 28 Maret 2012)
Serahkan LKPD, Gubri Optimis Pertahankan WTP
Serahkan LKPD, Gubri Optimis Pertahankan WTP (www.riauplus.com, 28 Maret 2012)
Target WTP, Gubri Serahkan LAK 2011 pada BPK
Target WTP, Gubri Serahkan LAK 2011 pada BPK (www.riauterkini.com, 28 Maret 2012)
Pengarahan Pimpinan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 19 Maret 2012 bertempat di Ruang Auditorium Gedung Baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kepala Sub Auditorat Riau I Damciwar Ade, SE., MM., Ak., dan Kepala Sub Auditorat Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak.
Dalam...
Audit Century tak Libatkan Pakar Cyber Crime
Audit Century tak Libatkan Pakar Cyber Crime (Riau Pos - Selasa, 28 Februari 2012)
Anggota VI BPK RI Sidak Dana BOS ke beberapa Sekolah
Pekanbaru - Jumat, 17 Februari 2012, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke beberapa sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sekolah yang dikunjungi adalah SMPN 21 Kecamatan marpoyan Damai dan SDN 016 Kecamatan Tampan yang berada di Pekanbaru, sedangkan di Kabupaten Kampar, sekolah yang dikunjungi adalah...
(Timwas Batal Kirim Tenaga Ahli) Minta KPK Tindaklanjuti Investigasi BPK
(Timwas Batal Kirim Tenaga Ahli) Minta KPK Tindaklanjuti Investigasi BPK - Tribun Pekanbaru, 23 Februari 2012
Pemkab Akan Kejar Prestasi WTP BPK
Pemkab Akan Kejar Prestasi WTP BPK (Haluan Riau, 22 Februari 2012)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012,
22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI JASA USAHA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012,
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI JASA UMUM – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012,
44 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
JAMINAN KESEHATAN – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012,
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya...
Temuan BPK, Tunjangan Sertifikasi Disunat
Temuan BPK, Tunjangan Sertifikasi Disunat - Riau Pos, 20 Februari 2012
BPK RI Turun Tinjau Pelaksanaan Dana Bos
BPK RI Turun Tinjau Pelaksanaan Dana Bos - Riau Pos, 18 Februari 2012
Riau Usulkan Penambahan Kuota Sertifikasi Guru
Riau Usulkan Penambahan Kuota Sertifikasi Guru - Riau Pos, 18 Februari 2012
Rizal Tegur Rektor Ashaluddin
Rizal Tegur Rektor Ashaluddin - Tribun Pekanbaru, 18 Februari 2012
Bagian Perlengkapan Fasilitasi BPK Periksa Asset
Bagian Perlengkapan Fasilitasi BPK Periksa Asset - Riau Pos, 13 Februari 2012
(Kuansing Menuju WTP) Fasilitasi BPK Periksa Aset
(Kuansing Menuju WTP) Fasilitasi BPK Periksa Aset - Haluan Riau, 13 Februari 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali ...
Firdaus Ambisi Kejar Opini WTP
Firdaus Ambisi Kejar Opini WTP (Tribun Pekanbaru, 8 Februari 2012)
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Kamis (2/2) BPK RI perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). LHP diserahkan Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati yang diwakili oleh Inspektur, Drs. H. Erlianto, M.M di ruang rapat kantor...
Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Riau ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 1 Februari 2012 rombongan Komisi A DPRD Provinsi Riau mengunjungi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir dalam rombongan tersebut adalah Ketua Komisi, Bagus Santoso, S.Ag, Anggota Komisi, Jabarullah, S.Sos dan Elly Suryani, SH beserta staf. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kasubaud Riau I, Damciwar Ade, S.E, M.M, Ak, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs....
Sekwan Diberi Waktu Dua Tahun
Sekwan Diberi Waktu Dua Tahun (Tribun Pekanbaru, 2 Februari 2012)
Kepala Perwakilan Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua DPRD dan Wakil Walikota
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto bersama dengan Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengunjungi Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kunjungan kedua pimpinan legislatif dan eksekutif Kota Pekanbaru ini adalah dalam rangka menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan TA 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kota Pekanbaru.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro pada...
Inspektorat Temukan Indikasi Kelebihan Pembayaran
Inspektorat Temukan Indikasi Kelebihan Pembayaran (Riau Pos, 28 Januari 2012)
Inspektorat Laporkan Indikasi ke BPK dan KPK
Inspektorat Laporkan Indikasi ke BPK dan KPK (Tribun Pekanbaru, 27 Januari 2012)
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.19 Tahun 2000, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rstribusi Daerah, Dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Perda Kampar No 2 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dan Perda No....
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BUMI DAN BANGUNAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
SARANG BURUNG WALET - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak sarang burung wallet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956; UU No.8...
Kepala Perwakilan Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas PT SPR dan RSUD Arifin Achmad
Pada hari Senin (30/1) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Kepala Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Tahun Buku 2010 dan Tahun 2011 (Semester I) kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si.; Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Riau, H. Abdul Latif, S.H., M.H., dan Direktur...
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TA 2012
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
Nomor: 07/PPBJ-BPK Prov Riau/2012
Sehubungan dengan pelaksanaan Pelelangan Sederhana atas Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan untuk Gedung dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2012, dengan ini kami sampaikan bahwa pemenang pelelangan sederhana adalah perusahaan di bawah ini:
Nama Perusahaan
:
CV. Yana Jaya
Nama Direktur
:
Tigor Manurung, SE
NPWP
:
02.965.911.7-216.000
Alamat
:
Jl....
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemkab Rokan Hulu
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu, 25 Januari 2012. Bertempat di ruang rapat perwakilan, penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Ir. H. Hafith Syukri,...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemkab Pelalawan
Pekanbaru - Rabu, 18 Januari 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakaryaan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD, Kasyadi, S.H dan Wakil Bupati Pelalawan, H. Marwan Ibrahim di ruang rapat kantor Perwakilan.
Hadir dalam penyerahan tersebut, beberapa pejabat struktural di kalangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PEROLEHAN HTB - BEA
PERDA DUMAI NO. 05 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentan Pajak Daerah dan Retribusi yang merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang penting guna membiayai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012,
7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012,
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTIASA, DESA GOGOK DARUSSALAM, DESA MAINI DARUL AMAN, DESA MENGKIKIP, DESA ALAI SELATAN DAN DESA TANJUNG DARUL...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANTIASA, DESA GOGOK DARUSSALAM, DESA MAINI DARUL AMAN, DESA MENGKIKIP, DESA ALAI SELATAN DAN DESA TANJUNG DARUL TAKZIM DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMAI DAN DESA MEKAR BARU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012,
8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMAI DAN DESA MEKAR BARU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka dipandang perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CITRA DAMAI, DESA TELESUNG, DESA DWI TUNGGAL, DESA WONOSARI, DESA TEBUN, DESA TENGGAYUN RAYA DAN DESA TANJUNG...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CITRA DAMAI, DESA TELESUNG, DESA DWI TUNGGAL, DESA WONOSARI, DESA TEBUN, DESA TENGGAYUN RAYA DAN DESA TANJUNG GEMUK DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG MERANTI, DESA PANGKALAN BALAI, DESA PADANG KAMAL DAN DESA KETAPANG PERMAI DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN...
PEMBENTUKAN DESA – KEPULAUAN MERANTI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012,
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG MERANTI, DESA PANGKALAN BALAI, DESA PADANG KAMAL DAN DESA KETAPANG PERMAI DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
2011
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan dalam rangka menjamin terlaksanannya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah serta pengamanan Barang Daerah, serta sesuai dengan amanat dari...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
2011
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - BEA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
2011
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota,...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
2011
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
AIR TANAH - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011
2011
PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011
2011
PAJAK PARKIR
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011
2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
2011
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2001 tentang...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011
2011
PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
2011
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011
2011
PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
2011
PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, perlu...
Perda Kabupaten Kuansing Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2011 - ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011
2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU No....
KPU Riau Takut Jadi Temuan BPK
KPU Riau Takut Jadi Temuan BPK (Tribun Pekanbaru, 19 Januari 2012)
Perda Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten Kampar dengan Kegiatan Tahun Jamak
MULTIYEARS - JALAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN
JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa ruas jalan Tangkubai Ujung merupakan ruas Jalan yang dilaksanakan dengan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten...
Gubri Optimis Riau Pertahankan Opini WTP
Gubri Optimis Riau Pertahankan Opini WTP (Riau Pos, 18 Januari 2012)
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-65
Pekanbaru - Seluruh pelaksana tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-65. Upacara tersebut diadakan serentak di seluruh kantor BPK RI, baik di pusat maupun di perwakilan. Upacara dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan berlansung di lapangan kantor perwakilan.
Dalam kesempatan tersebut petugas upacara membacakan "Selintas Sejarah Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan...
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bersama Entitas
Pekanbaru - Untuk menyusun Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan pembahasan TLHP bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Kegiatan digelar marathon, mulai tanggal 9 s.d. 16 Januari 2012 di Kantor Perwakilan Provinsi Riau.
Pada hari Senin, para pemeriksa melakukan pembahasan TLHP dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan...
Diklat Pemeriksaan Aset Tetap
Pekanbaru - Sebanyak 40 pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti Diklat Pemeriksaan Aset Tetap yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK RI. Diklat dilaksanakan di Meeting Room, Hotel Labersa, Pekanbaru mulai tanggal 16 s.d. 18 Januari 2012. Diklat dibuka oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai instruktur dalam acara tersebut adalah Indria Syzinia, S.E., Ak.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan...
Dharma Wanita Persatuan Selenggarakan Seminar Kesehatan
Pekanbaru - Masih dalam rangka memeriahkan Hari Jadi BPK RI ke - 65, Sabtu (14/1) Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan seminar kesehatan terdahsyat di tahun 2012. Dengan Tema "Problema Seks, Perselingkuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga", Panitia penyelenggara menghadirkan dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG, MARS sebagai pembicara utama. Seminar dihelat di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru...
Family Gathering BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Berlangsung Meriah
Pekanbaru - Memeriahkan HUT BPK RI ke-65 yang diperingati serentak di seluruh kantor Perwakilan mulai tanggal 6 s.d.8 Januari, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menggelar acara family gathering pada hari Minggu, 8 Januari 2012. Acara ini diselenggarakan di Taman Alam Mayang Pekanbaru dan diikuti hampir seluruh pegawai beserta keluarga.
Acara diawali dengan sambutan dan pemotongan tumpeng oleh Kepala Perwakilan. Kemudian...
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/I/2012
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1.
Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan
:
Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung dan halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Nilai...
Rapat Persiapan Rekonsiliasi dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru, Jumat, 6 Januari 2012, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilaksanakan rapat persiapan Rekonsiliasi dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Acara dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro, Kepala Sub Auditorat Riau...
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season http://www.flashlivescore.org/soccer/georgia, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young...
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches
Bundesliga: Results of First Rounds’ Matches German championship came back after the winter break. In the coming months, we will know the answer to the main question: will Borussia be able to end Bayern’s many years of domination in the domestic arena? This season, the club from Dortmund looks amazing. It has a bright young lineup...
Ekspose Materi Diklat di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru, Selasa, 27 Desember 2011, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilakukan expose dari beberapa rangkaian diklat yang diikuti oleh para pemeriksa. Expose tersebut dilakukan oleh Erfin Effendhi, S.E., Ak., dan Dani Indra S.E., dengan judul expose diklat Pemeriksaan Aset Tetap dalam Rangka Pemeriksaan LKPD. Selanjutnya Fahriyani, S.E., Ak., menyampaikan expose diklat mengenai Pemahaman Unsur-unsur Tindak Korupsi.
Penyampaian...
Penyerahan LHP Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis
Pekanbaru - Jumat (16/12) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (semester 1). LHP diserahkan oleh Kasubaud Riau II, Hesty Sunaryono, S.E.,M.M.,Ak kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Plt. Kabag Keuangan Setda Bengkalis yang dalam hal ini mewakili Bupati...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Inbound
Pekanbaru - Memperingati hari jadi Perwakilan, segenap pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti Inbound yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Desember 2011. Mengusung tema "Peningkatan Kebugaran dan Kebersamaan Pegawai Dalam Rangka Melaksanakan Reformasi Birokrasi", Inbound dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan.
Dalam kegiatan ini, para pegawai diajak sejenak untuk melupakan penat melalui aneka games, lomba karaoke dan makan...
Sejumlah Pelajar dan Mahasiswa Demo BPK Riau
Pekanbaru - Belasan pelajar dan mahasiswa mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu, 14 Desember 2011. Demonstran yang menamakan dirinya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tersebut menyampaikan aspirasinya terkait kondisi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kota Dumai. Demonstran ditemui oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto di kantor perwakilan.
Dalam tuntutannya, demonstran meminta...
Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-40
Pekanbaru - Selasa, 29 November 2011, Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) yang ke-40. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Sekretaris Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dengan komandan upacara, Dhani Adrian, SE., MM., Ak. Upacara dilaksanakan di ruang Auditorium kantor Perwakilan dan disertai dengan pembacaan Panca Prasetya Korpri.
Dalam upacara tersebut,...
Penyerahan LHP PAD Provinsi Riau
Pekanbaru – Jumat, 25 November 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (semester 1) kepada Lembaga Perwakilan. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Johar Firdaus dan Asisten II Sekdaprov Riau yang mewakili Gubernur Riau...
Penyerahan LHP Atas Operasional PT Permodalan Siak
Pekanbaru - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Permodalan Siak (PT Persi) Tahun Buku 2009, 2010, 2011 (Semester I) pada hari Jumat, 11 November 2011. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP tersebut kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Siak, Drs. Rudinal, M.Si; Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar....
Upacara Peringatan Hari Pahlawan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis, 10 November 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dengan komandan upacara, Sunarsana, S.Hut. Upacara dilaksanakan di lapangan kantor Perwakilan dan disertai dengan pembacaan Pesan-Pesan Pahlawan.
Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Menteri Sosial dengan mengusung tema "Dengan...
Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
PENGPEM-MRJ/BPK/2011
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.01/BAHP-MRJ/BPK/2011, dengan ini disampaikan kepada Rekanan peserta pelelangan sederhana untuk Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2011 dengan nilai HPS sebesar Rp145.750.000,00, bahwa sebagai pemenang dalam pelelangan sederhana ini adalah perusahaan yang tersebut di bawah ini:
Nama Perusahaan
:
CV....
Pengumuman Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
KEGIATAN
Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (BAPP)
PEKERJAAN
Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
NOMOR
HARI
TANGGAL
: 01/BAPP-MRJ/BPK/2011
: Kamis
: 03 November 2011
LOKASI
KOTA PEKANBARU
HPS
: Rp 145.750.000,00
Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Sebelas pukul 10.00 WIB, dengan mengambil tempat di Ruang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
DAERAH-PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011
2011
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Derah.
-
Dasar Hukum :
UU ...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
DESA DAN KELURAHAN- LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
2011
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, untuk pelaksanaan otonomi daerah secara nyata yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu diupayakan peningkatan kualitas, perlu peningkatan kemampuan dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi...
Kepala Perwakilan Hadiri Pertemuan dengan Tim Komisi XI DPR RI
Pekanbaru - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menghadiri acara Kunjungan Kerja Tim Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Riau yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Bertempat di Ruang Auditorium Kantor Gubernur Riau Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, Kepala Perwakilan didampingi beberapa pejabat terkait, yaitu Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE.,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH -PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011
2011
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No....
Pemaparan Materi Diklat oleh Para Auditor
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan para auditor, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengirimkan para auditor untuk mengikuti berbagai jenis diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPK RI. Kemudian sebagai wadah untuk transfer of knowledge dari para auditor yang mengikuti diklat kepada seluruh pegawai, diadakan pemaparan materi (ekspose) diklat.
Jumat, 28 Oktober 2011, bertempat di Auditorium Perwakilan, Zulaedah, S.E., Ak....
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan
KEUANGAN DAERAH-PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
2011
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005, perlu membentuk Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No....
Inspektorat Ingatkan SKPD untuk Menindaklanjuti Temuan BPK
Inspektorat Ingatkan SKPD untuk Menindaklanjuti Temuan BPK
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83
Pekanbaru - Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke - 83 pada hari Jumat, 28 Oktober 2011. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dengan komandan upacara, Deden Masruri, SE., Ak, CFE. Upacara dilaksanakan di lapangan kantor Perwakilan dan diselingi dengan pembacaan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928.
Pada saat...
Penyerahan LHP PDTT pada Dua BUMD
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu pada dua BUMD di Kabupaten Siak dan Kota Dumai pada hari Rabu, 26 Oktober 2011. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada masing - masing entitas.
Pada pagi hari, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP Atas Operasional PT...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Hasil Pemantauan TLHP 20 entitas
Pekanbaru – Rabu, 26 Oktober 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (HP TLHP) kepada 20 entitas, yaitu 12 Pemerintah Daerah, tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta satu Badan Layanan...
Pengumuman Pelelangan Meubelair Rumah Jabatan Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 01/PPBJ-BPK Prov Riau/X/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Meubelair Rumah Jabatan
Lingkup pekerjaan : Pengadaan barang meubelair rumah jabatan
Nilai total HPS : Rp145.750.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima
Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi...
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2011, Senin (3/10), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera. Upacara dilaksanakan di halaman kantor Perwakilan, dengan dihadiri oleh para pejabat struktural dan para pegawai. Bertindak sebagai Inspektur upacara, dalam upacara yang berlangsung khidmat ini, adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro.
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan
BPR-PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011
2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 37 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010
Pekanbaru - Jumat, 26 Agustus 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010. Bertempat di ruang rapat kantor perwakilan, Kepala Perwakilan, Muktini, SH menyerahkan LHP tersebut kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pendi S.H. serta Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si.
Laporan Hasil...
Syamsurizal: Batas 60 Hari Bukan Final
Syamsurizal: Batas 60 Hari Bukan Final (Tribun Pekanbaru, 26 Agustus 2011)
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terinci di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Inhu Tahun 2010 kepada DPRD dan Bupati. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH pada hari Kamis, 25 Agustus 2011, kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu. H. Zaharman Kaz dan...
Upacara Peringatan HUT RI ke 66
Pekanbaru - Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke - 66, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Perwakilan pada tanggal 17 Agustus 2011. Dalam upacara yang diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Sekretariat Perwakilan tersebut, Drs. Pujo Sumekto, bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Mengusung tema "Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 09 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 dikemas...
Penyerahan LHP LPKD Kabupaten Inhil
Selasa (9/8), bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Muktini, SH., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2010. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H. Raus Walid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H. Alimudin, RM.
Pada kesempatan tersebut, selain LHP atas LKPD, diserahkan juga LHP...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis dan Bupati Bengkalis pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Kabupaten Bengkalis
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana terrcantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH. kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, Eng., Ph., D.C. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Drs. Asmaran Hasan. Penyerahan dilakukan...
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Rohil Tahun 2010
Pekanbaru - Kamis (4/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 kepada DPRD dan Bupati.Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Drs. H. Jamiludin dan Bupati Rokan Hilir, H. Annas Maamun di kantor Perwakilan.
BPK RI menyerahkan tiga buah dokumen LHP yang memuat...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Bupati Rokan Hilir pada tanggal 04 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 dikemas...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Bupati Pelalawan pada tanggal 01 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA DUMAI TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kota Dumai dan Walikota Dumai pada tanggal 01 Agustus 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Dumai Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai
Senin (1/8), bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 kepada dua entitas, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini. LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan diserahkan kepada Bupati Pelalawan, H.M. Harris dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawa, Kasyadi....
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010. Oleh karena itu, pada hari Selasa (19/7), dilakukan penyerahan LHP tersebut oleh Kepala Perwakilan, Muktini kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Drs. Syafrizal, MSi.
Pada acara yang diadakan di Ruang Rapat Perwakilan ini, Kepala Perwakilan juga menyerahkan LHP tersebut kepada...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar pada tanggal 19 Juli 2011 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.
Laporan Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku. Buku...
Sosialisasi Peraturan BPK RI
Pekanbaru - Mengingat pentingnya pemahaman mengenai peraturan BPK bagi para pelaksana tugas Badan, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi Peraturan BPK RI, pada hari Kamis 14 Juli 2011 di Hotel Premiere. Acara diikuti oleh seluruh pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH.
Sosialisasi terdiri dari dua sesi, sesi pertama adalah sosialisasi...
Workshop UJDIH BPK RI dengan Pemerintah Daerah se-Riau
Pekanbaru - Setelah sehari sebelumnya menggelar acara kehumasan, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan kegiatan eksternal dengan Pemerintah Daerah se- Riau. Rabu 13 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, para Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Riau terkait dengan tugas - tugas Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Acara yang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Koordinasi Kehumasan
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terus berupaya menjalin silaturahmi dengan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya dengan para pihak di kalangan kehumasan pemerintah daerah. Selasa, 12 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengundang Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Daerah se-Riau di ruang Mulia, Hotel Premiere.
Acara dibuka langsung oleh...
BPK Temukan Kerugian Negara 11 Miliar
BPK Temukan Kerugian Negara 11 Miliar (Haluan Riau, Sabtu 9 Juli 2011)
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kepada Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Jumat (8/7), bertempat di Ruang Rapat Perwakilan, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Muktini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Siak Tahun 2010. Penyerahan dilakukan kepada Ketua DPRD, Zulfi Mursal, SH. dan Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, MSi.
Selanjutnya, diserahkan juga LHP kepada Kabupaten Kuansing, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2010 dan LHP atas Pengelolaan dan...
Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil BPK RI
Pekanbaru - Sepuluh orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI yang ditempatkan di Perwakilan Provinsi Riau mengikuti acara pengambilan sumpah jabatan, pada hari Kamis 7 Juli 2011 di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Para CPNS tersebut merupakan pegawai yang diterima oleh BPK RI pada masa penerimaan tahun 2010. Dengan acara ini, kesepuluh CPNS tersebut bergabung secara...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK Pewakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010 dikemas...
BPK Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Selasa (5/7) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010 kepada DPRD dan Kepala Daerah. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH kepada Wakil Ketua DPRD, Dian Sukheri, SPd serta Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor Perwakilan.
Hadir dalam acara penyerahan tersebut, Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono,...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada Semester I Tahun 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau pada tanggal 17 Juni 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2010 dikemas dalam tiga buku....
Sosialisasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Inspektur Utama, Dr. Drs. Mahendro Sumardjo, MM bersama tim melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi, Rencana Strategis, Rencana Implementasi Renstra 2011 - 2015, e-Audit, dan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dihadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, pada hari Kamis, 23 Juni 2011. Bertempat di auditorium Perwakilan, acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH dan terbagi dalam tiga sesi....
BPK RI Berikan Opini WTP-DPP untuk LKPD Provinsi Riau
Pekanbaru - Jumat, 17 Juni 2011, Anggota VI BPK RI, DR. H. Rizal Djalil menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2010 kepada para pemangku kepentingan. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si dan Gubernur Riau, H. M. Rusli Zainal, SE. MP pada sidang paripurna...
Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Rokan Hulu
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, S.H., kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, S.H., dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. Acara dilaksanakan pada hari Rabu (15/6), bertempat di Ruang...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010
Pekanbaru - Pada semester I Tahun 2011 BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Bupati Rokan Hulu pada tanggal 15 Juni 2011 di Kantor Perwakilan BPK Rl Provinsi Riau.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun...
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
OTK RSUD - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit...
Recent Results of Liverpool
Recent Results of Liverpool This season, Liverpool has once again become a real contender for victory in the English Premier League. The team of Jurgen Klopp is the main competitor of Manchester City; a busy second half of the season is ahead of it, and the players will have to prove their ambitions. This summer,...
Recent Results of Liverpool
Recent Results of Liverpool This season, Liverpool has once again become a real contender for victory in the English Premier League. The team of Jurgen Klopp is the main competitor of Manchester City; a busy second half of the season is ahead of it, and the players will have to prove their ambitions. This summer,...
Perda Kab. Inhu No. 11 Tahun 2011 Tentang APBD Kab. Inhu TA 2012
TA 2012 - APBD
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang...
Perda Kab. Inhu No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Inhu TA 2010
TA 2010 - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -...
Perda Kab. Inhu No. 9 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Inhu Kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta
PD BPR INDRA ARTA - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 09 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTHA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perudahaan daerah merupakan milik pemerintah daerah sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan ekonomi...
Perda Kab. Inhu No. 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Inhu Tahun 2005 – 2025
2005 - 2025 - RPJP
PERDA NO. 08 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf a Undang - UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan...
Perda Kab. Inhu No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADM. PENDUDUK - PENYELENGGARAAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa
-
Dasar hukum : UU No. 6...
Perda Kab. Inhu No. 5 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa
BUMDes
PERDA NO. 05 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
Perda Kab. Inhu No. 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Inhu TA 2011
TA 2011 - PERUBAHAN APBD
PERDA NO. 03 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang belum sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis ...
Perda Kab. Inhu No. 1 Tahun 2011 Tentang APBD Inhu TA 2011
TA 2011 - APBD
PERDA NO. 01 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 186 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang...
BPK Temukan Penyimpangan Rp1,9 Miliar
BPK Temukan Penyimpangan Rp1,9 Miliar (Tribun Pekanbaru)
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti
BPP - OTK
PERDA NO. 26 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2011 tentang pedoman pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah, maka perlu...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti Di Kabupaten Kepulauan Meranti
PT BUMI MERANTI - BUMD
PERDA NO. 25 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perikanan
USAHA PERIKANAN - PERIZINAN
PERDA NO. 24 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
- Bahwa sumberdaya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan kehidupan untuk pembangunan bangsa Indonesia umumnya, Kab. Kep. Meranti khusunya, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Daerah
DAERAH - PERTAMBANGAN
PERDA NO. 20 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kab. Kep. Meranti Tahun 2011 – 2015
2011 - 2015 - RPJMD
PERDA NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. KEP. MERANTI TAHUN 2011 - 2015
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kab. Kep. Meranti tahun 2005 – 2025
2005 - 2025 - RPJPD
PERDA NO. 18 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB. KEP. MERANTI TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kep. Meranti Tahun 2005 -...
Biro SDM BPK RI Sosialisasikan Upgrading Asuransi
Pekanbaru - Selasa (10/5), puluhan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Biro SDM BPK RI dan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Materi yang disosialisasikan adalah tawaran proses upgrading asuransi dari Askes Sosial PNS menjadi Asuransi Inhealth. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Sekretariat Perwakilan Drs. Pujo Sumekto di Ruang rapat Perwakilan.
Pemaparan dari Biro SDM disampaikan oleh...
BPK RI Perwakilan Provinsi Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu kepada entitas dan lembaga perwakilan. Adapun dua LHP yang diserahkan yaitu, LHP atas kegiatan operasional PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) Tahun Buku 2009 dan 2010, serta LHP atas Belanja Modal Kabupaten Rohil TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Selasa, 3...
Kontraktor Proyek Interiol Rumdis Gubri tak Di-black List
Kontraktor Proyek Interiol Rumdis Gubri tak Di-black List
Penyerahan LHP atas Belanja Modal Kabupaten Kampar
Selasa (26/4) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 dan 2010 kepada Ketua DPRD Kab. Kampar, Drs. H. Syafrizal, M.Si...
Pengadaan Kapal Penyebrangan Dumai-Rupat BPK Harus Periksa Anggaran
Pengadaan Kapal Penyebrangan Dumai-Rupat BPK Harus Periksa Anggaran
Terkait SPPD Fiktif Rp 504 Juta Pejabat Bermasalah Tak di Dumai Lagi
Terkait SPPD Fiktif Rp 504 Juta Pejabat Bermasalah Tak di Dumai Lagi
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
OTK - PENYUSUNAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK
:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kab. Kep. Meranti Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
APBD TA 2011 - PERUBAHAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
DAERAH - PAJAK
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah.
Dasar hukum : UU No 8 Tahun 1981; UU No....
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
TA 2011 - APBD
PERDA NO. 9 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
TEBING TINGGI - PEMBENTUKAN KECAMATAN
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kab. Kep. meranti.
- ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Merbau Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
PULAU MERBAU - PEMBENTUKAN KECAMATAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU MERBAU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kab. Kep. meranti.
- ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan
KECAMATAN & KELURAHAN - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 6 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti
SATPOL PP - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 5 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Satuan Polisi...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
RSUD - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 4 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Rumah Sakit...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
DINAS DAERAH - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah...
Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH & DPRD - SUSUNAN, KEDUDUKAN & TUPOKSI
PERDA NO. 1 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan...
Sosialisasi Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Tim Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) mengadakan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Kodering Temuan Pemeriksaan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Sosialisasi dilaksanakan hari Jumat (15/4) di auditorium Kantor Perwakilan dan diikuti oleh para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. acara dibuka oleh Kepala Perawkilan, Muktini, SH dan berjalan selama kurang lebih 3 jam.
Tim yang terdiri dari...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Hutan Mangrove dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Pertambangan Batubara
Selasa (12/4) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakiln (Kalan), Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Hutan Mangrove dan LHP atas Pengelolaan Pertambangan Batubara. Pemeriksaan atas Pengelolaan Hutan Mangrove di...
6 Orang CPNS Lakukan Pemberkasan
Rangkaian proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI memasuki tahap akhir. Dari seluruh peserta yang lokasi ujiannya di Pekanbaru, sejumlah enam orang berhasil menjadi CPNS BPK RI. Senin (11/4), keenam orang CPNS tersebut mengikuti pemberkasan di Ruang Konferensi Pers BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam pemberkasan ini, para CPNS tersebut dipandu oleh pegawai Biro SDM BPK RI, mengisi...
Laporan Pansus LKPJ APBD Pansus Temukan 12 Persoalan
Laporan Pansus LKPJ APBD Pansus Temukan 12 Persoalan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 11 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
AIR TANAH - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan sesuai dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
PARKIR - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
PENERANGAN JALAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
REKLAME - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 5 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
HIBURAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
RESTORAN - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
HOTEL - PAJAK - KUANSING
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2011, BUPATI, 22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP atas Belanja Modal Provinsi Riau kepada Gubernur
Rabu (30/3) bertempat di Ruang Rapat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH, kepada Gubernur Riau (Gubri), Dr. (HC) H. M. Rusli Zainal, SE, MP. Kalan juga menyerahkan LHP tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi...
Penyerahan LHP Operasional PT. Bank Riau Kepri
Salah satu tugas BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMD). Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Bank Riau Kepri, salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan...
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Meranti
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Muktini, SH, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d. September) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat Perwakilan pada hari Selasa (29/3). LHP tersebut juga diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Zubiarsyah, MS, SH.
Dari...
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam Rangka Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2010 di Provinsi Riau
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (3) dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224 ayat (1) huruf g dan Pasal 260, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pembahasan atas pengawasan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I BPK RI TA 2010.
Sebagai bagian dari...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serahkan LHP Belanja Modal Kota Dumai
Selasa (15/3) bertempat di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi. LHP tersebut juga diserahkan oleh Kalan kepada Inspektur Inspektorat Kota Dumai, Drs. Said...
Pengumuman Pemenang Pelelangan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN SEDERHANA
PENGPEM-CS/BPK/2011
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.02/BAHP-CS/BPK/2011, dengan ini disampaikan kepada Rekanan peserta pelelangan sederhana untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau TA 2011 dengan nilai HPS sebesar Rp179.748.470,00, bahwa sebagai pemenang dalam pelelangan sederhana ini adalah perusahaan yang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal
RETRIBUSI – DUMAI
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 10, WALIKOTA 2011
31 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu subtansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran...
Lakukan Pemeriksaan Awal BPK Turun ke Bengkalis
Lakukaun Pemeriksaan Awal BPK Turun ke Bengkalis
Pimpinan SKPD Diminta Kooperatif saat Diperiksa
Pimpinan SKPD Diminta Kooperatif saat Diperiksa
Penyerahan LHP Belanja Modal Kabupaten Indragiri Hulu
Senin (28/2), Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Riau BPK RI, Muktini, SH. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) TA 2009 dan 2010, kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, H. Marpoli. Selanjutnya LHP tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (2). Penyerahan...
BPK Minta Pimpinan SKPD Kooperatif saat Diperiksa
BPK Minta Pimpinan SKPD Kooperatif saat Diperiksa
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal pada Kabupaten Bengkalis
Rabu (23/2) dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Pengadaan Daya Listrik Dinas Pertambangan dan Energi serta Instansi Terkait TA 2009-2010 Kabupaten Bengkalis di Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH. kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis...
Pengumuman Pelelangan Ulang Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 04/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung dan halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Nilai total HPS : Rp179.748.470,00 (Seratus...
Pemkab Inhil Gelar Rekonsiliasi Pendataan Aset
Pemkab Inhil Gelar Rekonsiliasi Pendataan Aset
Kas Daerah Bobol Ratusan Miliar Jadi Penyebab
Kas Daerah Bobol Ratusan Miliar Jadi Penyebab
Pengumuman Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
KEGIATAN
PENGADAAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PEKERJAAN
PENGADAAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU
NOMOR
HARI
TANGGAL
: 01/BAP/Aanwijzing-CS/BPK/2011
: Jumat
: 18 Februari 2011
LOKASI
KOTA PEKANBARU
PAGU/HPS
: Rp 196.916.967,50
Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas...
Tim BPK Audit Awal Pengelolaan Keuangan Inhil
Tim BPK Audit Awal Pengelolaan Keuangan Inhil
Pengumuman Pelelangan Jasa Cleaning Service pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/PPBJ-BPK Prov Riau/II/2011
Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Cleaning Service
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk
gedung dan halaman kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Riau
Nilai total HPS : Rp196.916.967,50 (Seratus sembilan puluh...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
PAJAK – DUMAI
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011, LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 2, WALIKOTA 2011
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK : - Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber Peningkatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, LHP atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya, LHP atas Kinerja RSUD Teluk Kuantan
Sebagai pelaksanaan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1), Rabu (9/2), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru TA 2009 DPRD Kota Pekanbaru kepada DPRD Kota...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
MINERAL - PAJAK
PERDA NO. 11 TAHUN 2011
2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
WALET - PAJAK
PERDA NO. 10 TAHUN 2011
2011
PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
DESA & KOTA - PBB
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
2011
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No....
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERDA NO. 7 TAHUN 2011
2011
PAJAK HOTEL
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Hotel.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERDA NO. 6 TAHUN 2011
2011
PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERDA NO. 5 TAHUN 2011
2011
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Hiburan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
2011
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, uu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
PAJAK PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Parkir.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
TERA ULANG - RETRIBUSI
PERDA NO. 2 TAHUN 2011
2011
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
ABSTRAK : - Bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus, maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera/...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
KESEHATAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 01 TAHUN 2011
2011
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi NAPZA, Pendidikan dan Riset yang Profesional dan berbasis masyarakat tahun 2013, memberika pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan meningkatnya status Rumah Sakit Jiwa Tampan...
Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Ikuti Diklat Uji Petik Pemeriksaan
Rabu (26/1) diadakan Diklat Uji Petik Pemeriksaan bertempat di Auditorium. Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto membuka acara yang diikuti oleh para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini.
Diklat yang berlangsung selama tiga hari, sampai Jumat (28/1) ini, menghadirkan dua orang instruktur, yaitu Adi Kurniadi, SE., M.Ak, Ak, auditor Seksi Riau IIA dan Paula Henry Simatupang, SE., M.Si, Kepala...
Perda Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
TA 2009 - PERTANGGUNGJAWABAN APBD
PERDA DUMAI NO. 27 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara ...
Perda Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
TA 2011 - APBD
PERDA DUMAI NO. 26 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang ...
Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Retribusi Terminal
TERMINAL - PENYELENGGARAAN & RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 24 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu - lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan...
Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PEMAKAIAN KEKAYAAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 23 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya sarana dan prasaran milik Pemerintah Kota DUmai yang dapat dimanfaatkan penggunaannya serta dapat menambah penerimaan daerah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menutupi biaya...
Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol
IZIN PENJUALAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 22 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKHOHOL
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk, baik itu pengadaan, pengedaran serta konsumsi minuman beralkhohol perlu...
Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PELAYANAN PASAR - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 21 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa kebijakan daerah mengenai tariff retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip- prinsip penggunaan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam pasal 110 huruf f Undang...
Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 20 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sebagai upaya pemerintahdaerah dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang mudah merata dan terjangkau.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
PELAYANAN KEPELABUHANAN - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 19 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi daerah di bidang pelayanan...
Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil
BIAYA CETAK KTP & AKTA - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 18 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani penduduk dalam kerangka pelayanan publik untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendaftaran ...
Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
PEMERIKSAAN ALAT DAMKAR - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 17 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif dan regresif
...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAM - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 16 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani penduduk untuk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara RI Tahun...