Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Sinergi Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM) terdiri dari 9 pilar, dimana salah satunya adalah pilar kinerja pemeriksaan yang membantu meng-guide pemeriksa dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seorang pemeriksa harus hati-hati, cermat dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, serta harus menjaga suasana kerja agar tidak terdistorsi baik independensi...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Siaran Pers Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Pekanbaru - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu,...
Besprechung von medizinischer Artikel Online-Schreibkundenservice für Examinanden
Brauchen Sie getreuen wirtschaftliche Doktorarbeit Erschaffer für der Editierung Ihrem Projekt voll und ganz.Völlige juristische Examensarbeit Editierung DienstRevisionVorbereitung Ämter als ein Site sind außergewöhnliche Wahl für Studienanfängern, die schnelle und intelligente Zuwendung mit schwerer nüchternen Editierung fahnden. Der Site bietet kompetente Aufgabennachhilfe mehr als 5 Jahren, um die Schüler mit der Bereitung den theoretischen Schulaufgaben von den...
BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengeculian atas LKPP tahun 2015. BPK menemukan enam permasalahan yang diketemukan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengedalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Hary Azhar Azis pada penyerahan...
Revue von wirtschaftliche Kursarbeit Ghostwriter Unternehmen für Studiosi
Revue von wirtschaftliche Kursarbeit Ghostwriter Unternehmen für StudiosiBedürfen Sie besonderen medizinisches Fallstudie Schreiber für dem Schreiben Ihrem Auftrag von vorne bis hinten. Zusammenhängende wissenschaftliche Publikation Vorbereitung Ghostwriterunternehmung Review Neuanfertigung online Unternehmen als ein Site sind super Möglichkeit für Studis, die kutzeitige und glaubwürdige Möglichkeit mit anstrengender akademischen Bereitung brauchen. Der Site zusichert zuständige Aufgabenunterstützung etwa...
Prüfung von juristische Hausarbeit Ghostwriter Amt für Hörern
Bedürfen Sie soliden Seminararbeit Kenner für der Vorbereitung Ihrer Klausurarbeit von vornherein.Gründliche wirtschaftliches Thesis Ausarbeitung AgenturKontrolleEditierung Schreibgeschäfte als ein Site sind toller Beitun für Theologiestudenten, die balde und hervorragende Stütze mit beschwerlicher gelehrten Fertigung bedürfen. Der Site vorbereitet gebildete Aufgabenhilfestellung mehr als sieben Jahren, um die Studierenden mit dem Korrekturlesen den szientifischen Referaten von den Muttersprachlern haben...
A Adaptable GPA High School Calculator Meant to Up Your Grades. Look No Much more To acquire a GPA Calculator High School 4.0 Scale
With Our GPA High School Calculator Any Pupil Can Now Just Attain Their GPA Online. Our GPA Calculator High School 4.0 Scale Is simple And Amusing To UseThe High quality Placement Typical, identified just just because the GPA is one of the most essential scholarly metric you're planning to anytime wish to know getting a scholar, it isn't going...
Mejor Ensayo . Es Resumen: confianza empresa a orden papeles rapidez y en el momento adecuado
Mejor Ensayo . Es Resumen: confianza empresa a orden papeles rapidez y en el momento adecuado ¿Se encuentra ansiosos sobre cómo hacer frente a duras académicas instalaciones? mejorensayo.es garantías individuales soluciones lo que ayudará que obtener clase Partituras. Papel Servicios mejorensayo.es se conoce como el una organización que ofrece líder personalizada ...
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI TENTANG JASA CLEANING SERVICE 2016
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/CS/PPBJ-PEK/01/2016
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung, Mess dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
Lingkup pekerjaan :...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
PASAR DESA
2015
PERDA KAB. KAMPAR NO.3, LD 2015/No. 3 , LL SETDA KAB. KAMPAR, 18 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAAN PENGELOLAAN PASAR DESA
ABSTRAK
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa dan dalam rangka memberikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
BARANG MILIK DAERAH
2015
PERDA KAB. KAMPAR NO.1, LD 2015/No. 1 , LL SETDA KAB. KAMPAR, 43 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK
Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dalam rangka menjamin terlaksananya...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau
LINGKUNGAN HIDUP – PENATAAN HUKUM – LINGKUNGAN HIDUP
2014
PERDA PROVINSI RIAU NO. 8 TAHUN 2014, LD 2014/No. 8, TLD NO. 8, LL SETDA PROV. RIAU: 30 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU
ABSTRAK :
- Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015
BELANJA DAERAH – PENDAPATAN - ANGGARAN
2014
PERDA PROVINSI RIAU NO. 12 TAHUN 2014, LD 2014/No. 12, LL SETDA PROV. RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015
ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH – PEMBENTUKAN
2015
PERDA PROVINSI RIAU NO. 2 TAHUN 2015, LD 2015/No. 2, TLD NO. 2, LL SETDA PROV. RIAU: 23 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ABSTRAK :
- Pembangunan hukum di daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
TENAGA KERJA ASING – PERPANJANGAN IZIN – RETRIBUSI
2015
PERDA PROVINSI RIAU NO. 1 TAHUN 2015, LD 2015/No. 1, TLD NO. 1, LL SETDA PROV. RIAU: 17 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
MASYARAKAT MISKIN – BANTUAN HUKUM
2015
PERDA PROVINSI RIAU NO. 3 TAHUN 2015, LD 2015/No. 3, TLD NO. 3, LL SETDA PROV. RIAU: 16 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
DAERAH ALIRAN SUNGAI - PENGELOLAAN
2014
PERDA PROVINSI RIAU NO. 9 TAHUN 2014, LD 2014/No. 9, TLD NO. 9, LL SETDA PROV. RIAU: 36 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
ABSTRAK :
- Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG
2014
PERDA KAB. ROKAN HULU NO.4, LD 2014/NO. 04, SETDA KAB. ROKAN HULU: 106 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK
Bahwa peyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai fungsinya, dapat memberikan keamanan dan kenyaman bagi lingkungannya dan melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin usaha Konstruksi
IZIN USAHA JASA
2015
PERDA KAB. ROKAN HULU NO.3, LD 2015/NO.03. LL SETDA KAB. ROKAN HULU: 36 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
ABSTRA
Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 ditetapkan semua Perusahaan di Bidang Kontruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU RI...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
2015
PERDA KAB. ROKAN HULU NO. 2, LD 2015/NO.2, LL SETDA KAB. ROKAN HULU: 23 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK
Bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mewujudkan kesehteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat dengan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014
PERTANGGUNGJAWABAN-APBD
2015
PERDA KOTA PEKANBARU NO.3, LD 2014/ NO. 03, LL SETDA KOTA PEKANBARU : 12 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IX tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya
PENYERTAAN MODAL DAERAH
2015
PERDA KOTA PEKANBARU NO.2, LD 2014/ NO. 02, LL SETDA KOTA PEKANBARU : 12 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINYA
ABSTRAK
bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan badan usaha milik daerah Kota Pekanbaru dan badan hukum lainnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah, bahwa dalam...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2015
PERDA KOTA PEKANBARU NO.3, LD 2014/ NO. 03, LL SETDA KOTA PEKANBARU : 34 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK
bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang, dan telah selesainya pembangunan rumah...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN-PENGELOLAAN
2014
PERDA KOTA PEKANBARU NO.9, LD 2014/NO.09, LL SETDA KOTA PEKANBARU,36 HLM
PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
ABSTRAK
bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
PENGELOLAAN SAMPAH
2014
PERDA KOTA PEKANBARU NO.8, LD 2014/NO.08, LL SETDA KOTA PEKANBARU,63 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK
bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari...
Peraturan Daerah Kota Pekan Baru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
2014
PERDA KOTA PEKANBARU NO.3, LD 2014/NO.03, LL SETDA KOTA PEKANBARU,38 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
ABSTRAK
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah dapat mengadakan Kerja Sama antar daerah dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG
2014
PERDA KOTA PEKANBARU NO.2, LD 2014/NO.02, LL SETDA KOTA PEKANBARU,100 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK
bahwa agar bangunan gedung memenuhi syarat bangunan dan keamanan diperlukan penataan dan pengendalian Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta agar bangunan gedung terselenggara secara tertib, terwujud sesuai fungsinya, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO-PEMBENTUKAN
2015
PERDA KAB. SIAK NO.7, LD 2015/ NO. 7, TLD. 2015/NO. 03, LL SETDA KAB. SIAK : 31 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
ABSTRAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
BARANG MILIK DAERAH-PENGELOLAAN
2015
PERDA KAB. SIAK NO.10, LD 2015/ NO. 10, TLD. 2015/NO. 06, LL SETDA KAB. SIAK : 64 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
ABSTRAK
Bahwa Barang Milik Daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakaT, ketentuan Pasal 105...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi Pemerintah Kabupaten Siak
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL-PEMBENTUKAN
2015
PERDA KAB. SIAK NO.8, LD 2015/ NO. 08, TLD 2015/NO. 04 LL SETDA KAB. SIAK : 32 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
WARGA MISKIN- BANTUAN HUKUM
2015
PERDA KAB. SIAK NO.6, LD 2015/ NO. 06, LL SETDA KAB. SIAK : 11 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
2015
PERDA KAB. SIAK NO.5, LD 2015/ NO. 05, LL SETDA KAB. SIAK : 11 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak
KAMPUNG ADAT - PENETAPAN
2015
PERDA KAB. SIAK NO.2, LD 2015/ NO. 02, TLD 2015/ NO. 02 , LL SETDA KAB. SIAK : 13 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING-RETRIBUSI
2014
PERDA KAB. SIAK NO.8, LD 2014/ NO. 08, LL SETDA KAB. SIAK : 15 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK
Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan...
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL - PENCABUTAN
2014
PERDA KAB. SIAK NO.6, LD 2014/ NO. 06, LL SETDA KAB. SIAK : 3 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PERATURAN DAERAH KAUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak
RPJMD TAHUN 2011-2016 - PERUBAHAN
2014
PERDA KAB. SIAK NO.3, LD 2014/ NO. 03, LL SETDA KAB. SIAK : 4 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016
ABSTRAK
bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang ditetapkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
GEDUNG - BANGUNAN
2015
PERDA KAB. BENGKALIS NO 4, LD 2015/ NO 04, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 79 HLM
PERATURAN DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK
Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH - PERUBAHAN
2015
PERDA KAB. BENGKALIS NO 3, LD 2015/ NO 03, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 11 HLM
PERATURAN DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
SAMPAH - PENGELOLAAN
2015
PERDA KAB. BENGKALIS NO 2, LD 2015/ NO 02, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 33 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3)...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - BENGKALIS
2015
PERDA KAB. BENGKALIS NO 1, LD 2015/ NO 01, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 7 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
2014
PERDA KAB. BENGKALIS NO.3, LD 2014/ NO. 3, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 6 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – PENYERTAAN MODAL
2014
PERDA KAB. BENGKALIS NO.2, LD 2014/ NO. 2, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 5 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
Dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan untuk mencapai...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
BADAN USAHA MILIK DESA - PEMBENTUKAN
2014
PERDA KAB. BENGKALIS NO.1, LD 2014/ NO. 01, LL SETDA KAB. BENGKALIS : 26 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Dasar...
Überarbeitung von juristisches Projekt online Agentur für Polytechnikern
Überarbeitung von juristisches Projekt online Agentur für PolytechnikernSuchen Sie treuen akademische Hausarbeit Produzent für der Präparation Ihrem Projekt ganz von vorne. Umfassende medizinische Kursarbeit Entwicklung Schreibbetrieb Untersuchung Ausarbeitung online Kundenservices als ein Site sind großartige Auswahl für Absolventen, die baldige und solide Zusatzleistung mit mühsamer szientifischen Zubereitung suchen. Der Site bereitstellt fehlerlose Aufgabenhilfeleistung etwa acht...
Untersuchung von medizinische Facharbeit Schreibfirma für Polytechnikern
Brauchen Sie fantastischen wirtschaftliche Examensarbeit Fachmann für der Fertigung Ihrer Bestellung von Beginn an.Detailreiche Aufsatz Schreiben Online-SchreibfirmaKontrolleLektorat Schreibfirmen als ein Site sind klasse Opportunität für Theologiestudenten, die direkte und weise Rückhalt mit langweiliger szientifischen Schaffung fahnden. Der Site bereitstellt ideale Aufgabenbeihilfe seit rund neun Jahren, um die Examinanden mit der Editierung den nüchternen Facharbeiten von den Sprachträgern...
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start working.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start working.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start working.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start working.
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start working.
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2015
Pekanbaru – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2015, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara di Ruang Auditorium kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Jend. Soedirman No.721 Pekanbaru. Upacara diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Harry Purwaka, S.E., M.S.F., Ak. dan...
Upacara Peringatan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pekanbaru – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2015, BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman gedung kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Jend. Soedirman No.721 Pekanbaru. Upacara diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs....
Economic Image Of the Globe IN 2 hundred A few yrs FROM NOW
Economic Image Of the Globe IN 2 hundred A few yrs FROM NOW Many establishments that carry out worldwide financial forecasts very much the same to the Intercontinental Monetary Fund (IMF), the ecu Central Economic institution, and therefore the economics area in Harvard Higher education present-day various predictions of long run world wide financial complications. Their projections check out...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Pemerintah Provinsi Riau TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kota Dumai TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan...
Financial Image Of your Earth IN 200 Many years FROM NOW
Financial Image Of your Earth IN 200 Many years FROM NOW Many institutions that perform environment broad economic forecasts including the Intercontinental Monetary Fund (IMF), the ecu Central Lender, also as economics business office in Harvard College present various predictions of long-lasting globally financial dilemmas. Their projections ponder conditional variables like motivation premiums on financial loans, bond investments, produces...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014
Pekanbaru – Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 29 Mei 2015 pukul 16.00 WIB, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DRPD Indragiri Hulu, Miswanto, S.E. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2014
Pekanbaru – Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 29 Mei 2015 pukul 14.00 WIB, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Nasaruddin, S.H., M.H., dan Bupati...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar TA 2014
Pekanbaru – Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 29 Mei 2015 pukul 10.00 WIB, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar Tahun Anggaran 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DRPD Indragiri Hilir, Dani M....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2014
Pekanbaru – Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti TA 2014
Pekanbaru – Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kamis, 28 Mei 2015, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DRPD Siak, Indra Gunawan, S.E., Bupati Siak, Drs....
Entry Meeting Tim Pemeriksa atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014
Pada hari ini, Senin, 6 April 2015 pukul 14.15 s.d 15.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, telah dilaksanakan entry meeting Tim Pemeriksa atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014. Entry meeting tersebut dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau Drs....
Long term future Obstacles for Medical Care relief In many western world, the medical arena comprises about 8 to 15 percent of this financial system, so which makes one of several most common establishments in any country (Barrick, 2009). In every places, one out of virtually every fifteen working people is employed in the arena as nurses, health...
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH
Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004).
Selengkapnya...
Focus Group Discussion “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”
Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam konteks itu, peranan BPK menjadi strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia...
BPK Goes To Campus “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”
Dengan narasumber Ketua BPK RI, Dr. Harry AzharAzis, M.A. kegiatan “BPK Goes to Campus”yang bertemakan “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2015 pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Sutan Balia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Simpang Panam Km. 12,5 Pekanbaru, Riau.
Kegiatan yang dibuka oleh Rektor Universitas...
Entry Meeting Tim Pemeriksaan Pendahuluan LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014
Pada hari ini, Senin, 9 Februari 2015 pukul 09.15 s.d 10.08 WIB, bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 2 Kantor Gubernur Riau, telah dilaksanakan entry meeting Tim Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014. Entry meeting tersebut dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Drs....
Entry Meeting Tim Pemeriksaan Pendahuluan LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014
Pada hari ini, Senin, 9 Februari 2015 pukul 09.15 s.d 10.08 WIB, bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 2 Kantor Gubernur Riau, telah dilaksanakan entry meeting Tim Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014. Entry meeting tersebut dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Drs....
Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau berkesempatan mengikuti Sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sosialisasi ini dilaksanakan di ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau, pada Rabu, 28 Januari 2015 pukul 10.00 WIB. Narasumber pada acara ini adalah Dra. Ida Sundari, MM, Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan,...
Penyerahan LHP atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Riau
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (semester I) pada hari Rabu, 28 Januari 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No.721, Pekanbaru. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua...
Penyerahan LHP atas Operasional PT BSP dan PT KITB
Bertempat di Ruang Rapat lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Senin, 26 Januari 2015, telah dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) Tahun Buku 2012, 2013, dan Semester I 2014 serta Operasional PT Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) Tahun Buku 2010 – 2014 (Semester I). Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung...
Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Tentang Jasa Cleaning Service
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 02/CS/PPBJ-PEK/01/2015
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung, Mess dan Halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan jasa layanan kebersihan untuk gedung kantor, gedung auditorium, mess pegawai dan...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan
BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan Upacara Bendera pada hari Kamis, 15 Januari 2015 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan. Upacara ini serentak dilaksanakan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Perwakilan BPK. Upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau berlangsung dengan khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs Widiyatmantoro dan sebagai...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru
Pada hari ini, Jumat, 9 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau telah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru tahun 2013 dan semester I tahun 2014. Penyerahan dilakukan secara terpisah dengan dua sesi penyerahan. Sesi pertama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Kabupaten...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Indragiri Hilir dan PDAM Tirta Indragiri
Pada hari ini, Kamis, 8 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau telah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Indragiri Hilir, PDAM Tirta Indragiri, dan instansi terkait lainnya di Tembilahan tahun 2013 dan semester I tahun 2014. Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau Drs. Widiyatmantoro...
MENYONGSONG PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013
Selepas Reformasi 1998, pelbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket undang-undang keuangan negara. Paket undang-undang keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), Undang-Undang...
Jembatan Siak III Pasca Uji Beban 300 Ton_Riau Pos_Selasa/23 Desember 2014
2014_RI_RIAU2312_01
Dana Bagi Hasil Gedung Misterius_Tribun Pekanbaru_Senin/22 Desember 2014
2014_RI_TRIB2212_02
Tim Ahli: Jembatan Aman Dilalui_Tribun Pekanbaru_Senin/22 Desember 2014
2014_RI_TRIB2212_01
Akhir Tahun, Jalan Provinsi Diperbaiki_Haluan Riau_Sabtu/20 Desember 2014
2014_RI_HALU2012_01
PT. PIR Diminta Laporkan Keuangan_Tribun Pekanbaru_Jumat/19 Desember 2014
2014_RI_TRIB1912_02
Diduga Cuci Uang di Anak Perusahaan_Tribun Pekanbaru_Jumat/19 Desember 2014
2014_RI_TRIB1912_01
Penyerahan LHP Pelaksanaan Anggaran Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Riau
Pada Senin, 8 Desember 2014, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan KPU Kota Pekanbaru Tahun 2013 dan 2014. Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada...
Jalan Provinsi ke Muara Takus Rusak Parah_Haluan Riau_Jumat/5 Desember 2014
2014_RI_HALU0512_01
Jalan Utama Menuju Tembilahan Hancur_Haluan Riau_Kamis/4 Desember 2014
2014_RI_HALU0412_01
VISIT BPK RI Empat Universitas di Pekanbaru
Pekanbaru – Lebih dari seratus mahasiswa dan dosen pendamping dari berbagai Universitas menghadiri acara Sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Keempat Universitas tersebut adalah, Universitas Riau (UR), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), Universitas Islam Riau (UIR), dan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Acara bertajuk “Visit BPK RI” ini dihelat di ruang auditorium Perwakilan pada hari...
Progress MY Duri-Pakning Masih Nol Persen_Haluan Riau_Rabu/3 Desember 2014
2014_RI_HALU0312_02
Sosialisasi Pemeriksaan Keuangan Negara/ Daerah dan Mekanisme Hubungan Kerja antara BPK RI dan DPRD
Pekanbaru-Pada hari Senin s.d. Selasa tanggal 1 s.d. 2 Desember 2014, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, diadakan Sosialisasi Pemeriksaan Keuangan Negara/ Daerah dan Mekanisme Hubungan Kerja antara BPK RI dan DPRD.
Hari Senin (1/12), Sosialisasi dihadiri 6 (enam) entitas dari wilayah pemeriksaan Sub Auditorat Riau I yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan...
Jalan Lintas Sako-Langsat Rusak Parah_Haluan Riau_Selasa/25 November 2014
2014_RI_HALU2511_01
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam
PENANGGULANGAN-BENCANA ALAM
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 17 TAHUN 2013
34 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
ABSTRAK : - Wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan terjadinya bencana terutama yang disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok
PAJAK-ROKOK
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 16 TAHUN 2013
7 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG PAJAK ROKOK.
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air
RETRIBUSI-PELAYANAN KEPELABUHANAN-PENYEBERANGAN DI AIR
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 13 TAHUN 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan j dan Pasal 156+ ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air.
- Dasar Hukum...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau
PERSEROAN TERBATAS-PENJAMINAN KREDIT DAERAH-PROVINSI RIAU
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 10 TAHUN 2013
11 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir
RETRIBUSI-PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-TEMPAT KHUSUS PARKIR
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 9 TAHUN 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
RETRIBUSI-PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 8 TAHUN 2013
14 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 7 TAHUN 2013
19 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK : - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelayanan dan kemanfaatan umum dan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
RETRIBUSI-PELAYANAN KESEHATAN
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 6 TAHUN 2013
18 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No....
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan dan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus
PENGATURAN-PENGGUNAAN-JALAN UMUM-JALAN KHUSUS
2013
PERDA PROV. RIAU NO. 5 TAHUN 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH RIAU TENTANG PENGATURAN DAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS.
ABSTRAK : - Kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan umum merupakan hak bagi setiap rakyat yang patut dilindungi oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam tujuan negara pada pembukaan UUD RI 1945;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal...
Anggaran Proyek Drainase Salahi Aturan_Haluan Riau_Kamis/20 November 2014
2014_RI_HALU2011_03
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik
PELAYANAN PUBLIK
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan menerpakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014
ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU – ORGANISASI
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
- Bahwa...
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
DINAS DAERAH PROVINSI RIAU – ORGANISASI
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan daerah sehingga perlu disempurnakan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah...
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU – ORGANISASI
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan...
Hasil Evaluasi BUMD Diumumkan Desember_Haluan Riau_Kamis/13 November 2014
2014_RI_HALU1311_01
Upacara Peringatan Hari Pahlawan
Pekanbaru – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Senin, 10 November 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara di halaman gedung kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Jend. Soedirman No.721 Pekanbaru.Upacara diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai Komandan Upacara ...
Kuala Kampar Dapat Bantuan Alat Berat_Haluan Riau_Senin/10 November 2014
2014_RI_HALU1011_02
Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP per 30 Juni 2014
Pekanbaru – Selama dua hari berturut – turut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI per 30 Juni 2014. Penyerahan diserahkan secara bertahap oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD, Pemerintah Daerah dan Direktur BUMD terperiksa di ruang rapat kantor perwakilan.
Selain menyerahkan Hasil Pemantauan, Kepala Perwakilan juga menyerahkan Laporan...
Dispenda Riau Targetkan PAD Rp 2,9 T_Haluan Riau_Kamis/30 Oktober 2014
2014_RI_HALU3010_02
UPACARA PERINGATAN SUMPAH PEMUDA ke-86 TAHUN 2014
Pekanbaru – Selasa, 28 Oktober 2014 pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 di halaman kantor Perwakilan. Bertindak selaku inspektur upacara, Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono.
Pada upacara tersebut, inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Pemuda Dan Olahraga. Peringatan kali ini mengambil tema “Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan”. Tema ini menunjukkan upaya...
Pengadaan Mobil Dinas Harus Sesuai Aturan_Riau Pos_Selasa/28 Oktober 2014
2014_RI_RIAU2810_01
Dewan akan Telusuri Proyek Terbengkalai_Haluan Riau_Senin/27 Oktober 2014
2014_RI_HALU2710_01
Realisasi Anggaran Disdik 14 Persen_Tribun Pekanbaru_Senin/27 Oktober 2014
2014_RI_TRIB2710_02
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 cukup...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 11, BUPATI 2014
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Tanah Putih serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 9, BUPATI 2014
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan jauhnya rentang kendali sebagian wilayah Kecamatan Bagan Sinembah serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 8, BUPATI 2014
29 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN
ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014
7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentnag Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007, dan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
USAHA – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membenahi/memperbaiki legalitas Perusda Bank Perkreditan rakyat Rokan Hilir yang bergerak di...
PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BANGUNAN – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimana pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bangunan perlu dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan persyaratan dan fungsinya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETERTIBAN UMUM – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK : - Bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan dan merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat serta perlu ditingkatkan sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan...
Separuh Proyek Bina Marga Terkendala Waktu_Riau Pos_Rabu/22 Oktober 2014
2014_RI_RIAU2210_02
Realisasi PAD dari PBB Capai 65 Persen_Haluan Riau_Selasa/21 Oktober 2014
2014_RI_HALU2110_03
RAPBD 2015 Diproyeksikan Rp 1,49 Triliun_Riau Pos_Sabtu/11 Oktober 2014
2014_RI_RIAU1110_02
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PERTANIAN – SIAK
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK : - Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
INSFRASTRUKTUR – SIAK
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014
55 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungannya perlu dilakukan penataan bangunan gedung dalam wilayah Kabupaten Siak. Untuk menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya tertib penyelenggaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
ZAKAT – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK : - Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
PENDIDIKAN – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH
ABSTRAK : - Bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DESA – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan ditingkat desa, serta memaksimalkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan
RETRIBUSI – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
SOSIAL – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 1, BUPATI 2013
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Perusahaan yang beroperasi di...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis...
ORGANISASI – PEKANBARU
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 10, WALIKOTA 2013
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas-Dinas...
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 9, WALIKOTA 2013
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah,...
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 8, WALIKOTA 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru Menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru
EKONOMI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 7, WALIKOTA 2013
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru sudah tidak...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
RETRIBUSI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 2, WALIKOTA 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut yang merupakan salah satu...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ORGANISASI – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi penyelenggaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa
DESA – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
PEMBANGUNAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
ABSTRAK : - Bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014
57 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu pengaturan, pemberdayaan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD 2013
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
ANAK – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK : - Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjaabkan keberadaannya, sehingga...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
PENDIDIKAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014
44 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Indragiri
USAHA – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap aset-aset yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Indragiri yang dipandang kurang efektif dan efisien, maka...
Pemprov Batalkan Proyek Water Front City_Riau Pos_Kamis/9 Oktober 2014
2014_RI_RIAU0910_02
Dewan Desak Pemko Gesa Proyek Multiyears_Haluan Riau_Kamis/9 Oktober 2014
2014_RI_HALU0910_01
Dewan Minta ULP Selesaikan Proses Lelang_Haluan Riau_Selasa/7 Oktober2014
2014_RI_HALU0710_03
Proyek Flyover SKA dan Pasar Arengka Batal_Haluan Riau_Selasa/7 Oktober2014
2014_RI_HALU0710_01
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
JASA KONSTRUKSI – IZIN USAHA
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menciptakan tertib usaha Jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan usaha konstruksi di Kabupaten Kuntan Singingi, perlu adanya pengaturan perizinan di bidang Jasa Konstruksi;
- bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat...
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Perwakilan BPK RI Provinsi Riau
Pekanbaru - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2014, para pegawai di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Jenderal Sudirman 721 Pekanbaru. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan,...
Realisasi APBD Riau di Bawah 40 Persen_Haluan Riau_Selasa/30 September 2014
2014_RI_HALU3009_02
Kejati Akan Koordinasi dengan BPK_Tribun Pekanbaru_Kamis/25 September 2014
2014_RI_TRIB2509_01
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN – APBD TAHUN 2013
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan bertambahnya belanja, pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap nomenklatur beberapa organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah...
2015, Laporan Keuangan Berbasis Akrual_Riau Pos_Selasa/23 September 2014
2014_RI_RIAU2309_03
Realisasi Fisik BMSDA Capai 46 Persen_Riau Pos_Senin/22 September 2014
2014_RI_RIAU2209_02
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
PERUBAHAN - SOTK
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih menngoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara efektif dan percepatan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kampar, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERUBAHAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa penetapan tarif NJOP sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persayaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA - PEMBENTUKAN
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Bangkinang Kota
PERUBAHAN - NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DAN BANGKINANG
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang menjadi Kecamatan Bangkinang Kota dan untuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan
PENCABUTAN – RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk segera dicabut.
- Bahwa berdasarkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
PERUBAHAN – PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- Bahwa meningkatnya biaya operasional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu
PENCABUTAN – RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
TAHUN ANGGARAN 2014 - APBD
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Trayek
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK : - Bahwa salah satu upaya menunjang kelancaran pelayanan kebutuhan jasa angkutan orang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan trayek.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK : - Bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai
PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI
ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai telah dibentuk melalui Peraturan Dearah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum...
PERUBAHAN – PEMBENTUKAN PDAM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa guna dapat mengefektifkan pelaksanaan pembentukan PDAM Tirta Dumai Bersemai, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT Pembangunan Dumai
PENAMBAHAN – PENYERTAAN MODAL PEMDA KE PT PEMBANGUNAN DUMAI
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT PEMBANGUNAN DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan laba perusahaan diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Bahwa guna tujuan sebagaimana dimaksud...
Proyek Jembatan di Inuman Terbengkalai_Haluan Riau_Sabtu/20 September 2014
2014_RI_HALU2009_01
Jalan Poros Desa Mayangsari Perlu Perbaikan_Riau Pos_Jumat/19 September 2014
2014_RI_ RIAU1909_01
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN – APBD TAHUN ANGGARAN 2013
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...
DPRD Desak Kontraktor Tuntaskan Box Culvert_Riau Pos_Rabu/17 September 2014
2014_RI_RIAU1709_01
Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013
Pada hari Jumat, 12 September 2014 bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah, dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc.
Atas LKPD Kabupaten...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Jumat, 12 September 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD 2013
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN - APBD 2013
PERDA NO. 5 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...
Rp 10,7 Triliun APBD Riau 2015 Disahkan_Riau Pos_Jumat/5 September 2014
2014_RI_RIAU0509_01
Pemkab Anggarkan Rp 40 M Untuk Air Bersih_Riau Pos_Kamis/4 September 2014
2014_RI_RIAU0409_01
Dewan Minta Audit Bangunan Kantor Bupati_Haluan Riau_Rabu/3 September 2014
2014_RI_HALU0309_03
Utang Pemprov Dibicarakan di Banggar_Tribun Pekanbaru_Rabu/3 September 2014
2014_RI_TRIB0309_01
BANI Perintahkan Gubri Bayar Utang_Tribun Pekanbaru_Selasa/2 September 2014
2014_RI_TRIB0209_02
Beton Tidak Sesuai Spek Kontrak_Tribun Pekanbaru_Sabtu/30 Agustus 2014
2014_RI_TRIB3008_02
Perbedaan Volume Rugikan Negara Rp 3,4 M_Riau Pos_Kamis/28 Agustus 2014
2014_RI_RIAU2808_04
Pemko Anggarkan Proyek Multiyears Rp 600 M_Haluan Riau_Rabu/27 Agustus 2014
2014_RI_HALU2708_02
Serapan APBD Pelalawan Hanya 30 Persen_Haluan Riau_Selasa/26 Agustus 2014
2014_RI_HALU2608_01
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Jubair Malomo, S.E., M.Si. dan Bupati Indragiri Hilir, Drs, H. M. Wardan, MP., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan...
Penyerahan LHP Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir TA 2013
Pada Hari Jumat, 22 Agustus 2014, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir kepada Wakil Ketua DPRD kabupaten Indragiri Hilir, H. Jubair Malomo SE., M.Si., dan Bupati Indragiri Hilir, H. Muihammad Wardan. Terhadap LKPD ini, BPK RI memberikan...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2013
Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, H. Nasrudin Hasan dan Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno, di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 20 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi. dan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, S.E., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat...
Sosialisasi Keputusan BPK RI
Pada tanggal 20 Agustus 2014, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, diadakan Sosialisasi Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 Tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana Yang Ditemukan Dalam Pemeriksaan Kepada Instansi Yang Berwenang dan Sosialisasi Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigastif.
Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Widiyatmantoro. Sesi pertama...
DPU Optimis Proyek Jalan Lingkar Tepat Waktu_Riau Pos_Rabu/20 Agustus 2014
2014_RI_RIAU2008_02
Opini WDP Untuk LKPD Indragiri Hulu TA 2013
Pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi dan Bupati...
Pembayaran 7 Paket Fisik Terancam Batal_Haluan Riau_Selasa/19 Agustus 2014
2014_RI_HALU1908_03
Perayaan HUT Ke 69 ProkIamasi Kemerdekaan RI Tahun 2014 dan Acara Halal Bihalal Antar Pegawai Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Minggu, 17 Agustus 2014 seluruh pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara dalam rangka HUT Ke-69 RI Tahun 2014. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Peringatan upacara yang berlangsung khidmat ini merupakan wujud semangat kebangsaan yang sepantasnya dapat memberikan suatu dorongan yang kuat kepada kita untuk...
Jalan Lintas Rohil-Rohul Dipenuhi Lubang_Haluan Riau_Sabtu/16 Agustus 2014
2014_RI_HALU1608_02
Perkembangan Proyek Hanya Dilaporkan Lisan_Riau Pos_Rabu/13 Agustus 2014
2014_RI_RIAU1308_03
Anggaran Dishub Berkurang dari APBD Murni_Riau Pos_Rabu/13 Agustus 2014
2014_RI_RIAU1308_01
Eksekusi Temuan BPK Tidak Optimal_Media Indonesia_Selasa/12 Agustus 2014
2014_RI_MEDI1208_01
Ruas Jalan Kari-Sungai Jering Memprihatinkan_Riau Pos_Sabtu/9 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0908_01
Kerusakan Jalan Lintas Sinaboi Semakin Parah_Riau Pos_Jumat/8 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0808_01
Perbaikan Jalan Rusak Diusulkan dalam Musrenbang_Riau Pos_Rabu/23 Juli 2014
2014_RI_HALU2307_032014_RI_RIAU2307_01
Nilai APBD-P Diusulkan Rp 2,9 Triliun_Tribun Pekanbaru_Kamis/17 Juli 2014
2014_RI_TRIB1707_01
Dana UED-SP Masih Ada Tunggakan
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada Kabupaten Siak, Program UED-SP merupakan sharing budget APBD Siak dengan APBD Provinsi Riau. Sebesar Rp37 miliar berasal dari APBD Siak dan sebesar Rp17,5 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau. Sehingga total dana untuk UED-SP di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp54,5 miliar. Pengelolaan UED-SP...
Penyerahan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013
Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.Ip., dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT.
Atas LKPD Kota Pekanbaru...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Senin, 30 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.IP dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT. di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP...
DPRD : Kapan Perbaikan Siak III Selesai ?_Riau Pos_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_RIAU0107_03
Pemprov tak Serius Bangun Jalan Putus di Cerenti_Haluan Riau_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_HALU0107_012014_RI_HALU0107_01
Sekda Minta SKPD Lengkapi Temuan BPK_Tribun Pekanbaru_Kamis/26 Juni 2014
2014_RI_TRIB2606_01
Jalan Putus di Koto Peraku Mulai Dikerjakan_Haluan Riau_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_HALU2506_04
Highway Pekanbaru-Kampar Disiapkan Rp40 Miliar_Riau Pos_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_RIAU2506_01
Dana Desa Perlu Didampingi Fasilitator_Media Indonesia_Selasa/24 Juni 2014
2014_RI_MEDI2406_01
Dana BOS di Daerah Diduga Diselewengkan_Haluan Riau_Senin/23 Juni 2014
2014_RI_HALU2306_04
Tujuh Kementerian Sesuai Standar Keuangan_Haluan Riau_Sabtu/21 Juni 2014
2014_RI_HALU2106_04
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 18 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST. dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya....
Opini WTP-DPP untuk LKPD Rokan Hulu TA 2013
Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara diadakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST., dan Bupati Rokan...