Pengadaan Mobil Dinas Harus Sesuai Aturan_Riau Pos_Selasa/28 Oktober 2014
2014_RI_RIAU2810_01
Dewan akan Telusuri Proyek Terbengkalai_Haluan Riau_Senin/27 Oktober 2014
2014_RI_HALU2710_01
Realisasi Anggaran Disdik 14 Persen_Tribun Pekanbaru_Senin/27 Oktober 2014
2014_RI_TRIB2710_02
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK – ROKAN HILIR
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 cukup...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 11, BUPATI 2014
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Tanah Putih serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 9, BUPATI 2014
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan jauhnya rentang kendali sebagian wilayah Kecamatan Bagan Sinembah serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 8, BUPATI 2014
29 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN
ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014
7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentnag Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ORGANISASI – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007, dan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
USAHA – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membenahi/memperbaiki legalitas Perusda Bank Perkreditan rakyat Rokan Hilir yang bergerak di...
PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BANGUNAN – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimana pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bangunan perlu dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan persyaratan dan fungsinya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETERTIBAN UMUM – ROKAN HILIR
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK : - Bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan dan merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat serta perlu ditingkatkan sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan...
Separuh Proyek Bina Marga Terkendala Waktu_Riau Pos_Rabu/22 Oktober 2014
2014_RI_RIAU2210_02
Realisasi PAD dari PBB Capai 65 Persen_Haluan Riau_Selasa/21 Oktober 2014
2014_RI_HALU2110_03
RAPBD 2015 Diproyeksikan Rp 1,49 Triliun_Riau Pos_Sabtu/11 Oktober 2014
2014_RI_RIAU1110_02
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PERTANIAN – SIAK
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK : - Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
INSFRASTRUKTUR – SIAK
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014
55 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungannya perlu dilakukan penataan bangunan gedung dalam wilayah Kabupaten Siak. Untuk menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya tertib penyelenggaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
ZAKAT – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK : - Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
PENDIDIKAN – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH
ABSTRAK : - Bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DESA – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan ditingkat desa, serta memaksimalkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan
RETRIBUSI – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013
3 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28...
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
SOSIAL – SIAK
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 1, BUPATI 2013
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Perusahaan yang beroperasi di...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis...
ORGANISASI – PEKANBARU
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 10, WALIKOTA 2013
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas-Dinas...
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 9, WALIKOTA 2013
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah,...
ORGANISASI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 8, WALIKOTA 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa dalam...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru Menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru
EKONOMI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 7, WALIKOTA 2013
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru sudah tidak...
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
RETRIBUSI – PEKANBARU
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 2, WALIKOTA 2013
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut yang merupakan salah satu...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ORGANISASI – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi penyelenggaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa
DESA – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014
11 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
PEMBANGUNAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
ABSTRAK : - Bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014
57 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu pengaturan, pemberdayaan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD 2013
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
ANAK – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK : - Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjaabkan keberadaannya, sehingga...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
PENDIDIKAN – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014
44 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Indragiri
USAHA – INDRAGIRI HULU
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap aset-aset yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Indragiri yang dipandang kurang efektif dan efisien, maka...
Pemprov Batalkan Proyek Water Front City_Riau Pos_Kamis/9 Oktober 2014
2014_RI_RIAU0910_02
Dewan Desak Pemko Gesa Proyek Multiyears_Haluan Riau_Kamis/9 Oktober 2014
2014_RI_HALU0910_01
Dewan Minta ULP Selesaikan Proses Lelang_Haluan Riau_Selasa/7 Oktober2014
2014_RI_HALU0710_03
Proyek Flyover SKA dan Pasar Arengka Batal_Haluan Riau_Selasa/7 Oktober2014
2014_RI_HALU0710_01
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
JASA KONSTRUKSI – IZIN USAHA
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menciptakan tertib usaha Jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan usaha konstruksi di Kabupaten Kuntan Singingi, perlu adanya pengaturan perizinan di bidang Jasa Konstruksi;
- bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat...
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Perwakilan BPK RI Provinsi Riau
Pekanbaru - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2014, para pegawai di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Jenderal Sudirman 721 Pekanbaru. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan,...
Realisasi APBD Riau di Bawah 40 Persen_Haluan Riau_Selasa/30 September 2014
2014_RI_HALU3009_02
Kejati Akan Koordinasi dengan BPK_Tribun Pekanbaru_Kamis/25 September 2014
2014_RI_TRIB2509_01
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN – APBD TAHUN 2013
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan bertambahnya belanja, pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap nomenklatur beberapa organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah...
2015, Laporan Keuangan Berbasis Akrual_Riau Pos_Selasa/23 September 2014
2014_RI_RIAU2309_03
Realisasi Fisik BMSDA Capai 46 Persen_Riau Pos_Senin/22 September 2014
2014_RI_RIAU2209_02
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
PERUBAHAN - SOTK
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih menngoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara efektif dan percepatan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kampar, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERUBAHAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : - Bahwa penetapan tarif NJOP sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persayaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA - PEMBENTUKAN
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Bangkinang Kota
PERUBAHAN - NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DAN BANGKINANG
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang menjadi Kecamatan Bangkinang Kota dan untuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan
PENCABUTAN – RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk segera dicabut.
- Bahwa berdasarkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
PERUBAHAN – PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR
ABSTRAK : - Bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- Bahwa meningkatnya biaya operasional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu
PENCABUTAN – RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
TAHUN ANGGARAN 2014 - APBD
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Trayek
IZIN TRAYEK - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK : - Bahwa salah satu upaya menunjang kelancaran pelayanan kebutuhan jasa angkutan orang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan trayek.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK : - Bahwa pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK : - Bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai
PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI
ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai telah dibentuk melalui Peraturan Dearah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum...
PERUBAHAN – PEMBENTUKAN PDAM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa guna dapat mengefektifkan pelaksanaan pembentukan PDAM Tirta Dumai Bersemai, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai...
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT Pembangunan Dumai
PENAMBAHAN – PENYERTAAN MODAL PEMDA KE PT PEMBANGUNAN DUMAI
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014
2014
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT PEMBANGUNAN DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan laba perusahaan diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Bahwa guna tujuan sebagaimana dimaksud...
Proyek Jembatan di Inuman Terbengkalai_Haluan Riau_Sabtu/20 September 2014
2014_RI_HALU2009_01
Jalan Poros Desa Mayangsari Perlu Perbaikan_Riau Pos_Jumat/19 September 2014
2014_RI_ RIAU1909_01
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN – APBD TAHUN ANGGARAN 2013
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...
DPRD Desak Kontraktor Tuntaskan Box Culvert_Riau Pos_Rabu/17 September 2014
2014_RI_RIAU1709_01
Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013
Pada hari Jumat, 12 September 2014 bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah, dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc.
Atas LKPD Kabupaten...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Jumat, 12 September 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
APBD 2013
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERUBAHAN - APBD 2013
PERDA NO. 5 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...
Rp 10,7 Triliun APBD Riau 2015 Disahkan_Riau Pos_Jumat/5 September 2014
2014_RI_RIAU0509_01
Pemkab Anggarkan Rp 40 M Untuk Air Bersih_Riau Pos_Kamis/4 September 2014
2014_RI_RIAU0409_01
Dewan Minta Audit Bangunan Kantor Bupati_Haluan Riau_Rabu/3 September 2014
2014_RI_HALU0309_03
Utang Pemprov Dibicarakan di Banggar_Tribun Pekanbaru_Rabu/3 September 2014
2014_RI_TRIB0309_01
BANI Perintahkan Gubri Bayar Utang_Tribun Pekanbaru_Selasa/2 September 2014
2014_RI_TRIB0209_02
Beton Tidak Sesuai Spek Kontrak_Tribun Pekanbaru_Sabtu/30 Agustus 2014
2014_RI_TRIB3008_02
Perbedaan Volume Rugikan Negara Rp 3,4 M_Riau Pos_Kamis/28 Agustus 2014
2014_RI_RIAU2808_04
Pemko Anggarkan Proyek Multiyears Rp 600 M_Haluan Riau_Rabu/27 Agustus 2014
2014_RI_HALU2708_02
Serapan APBD Pelalawan Hanya 30 Persen_Haluan Riau_Selasa/26 Agustus 2014
2014_RI_HALU2608_01
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Jubair Malomo, S.E., M.Si. dan Bupati Indragiri Hilir, Drs, H. M. Wardan, MP., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan...
Penyerahan LHP Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir TA 2013
Pada Hari Jumat, 22 Agustus 2014, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir kepada Wakil Ketua DPRD kabupaten Indragiri Hilir, H. Jubair Malomo SE., M.Si., dan Bupati Indragiri Hilir, H. Muihammad Wardan. Terhadap LKPD ini, BPK RI memberikan...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2013
Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, H. Nasrudin Hasan dan Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno, di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 20 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi. dan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, S.E., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat...
Sosialisasi Keputusan BPK RI
Pada tanggal 20 Agustus 2014, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, diadakan Sosialisasi Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 Tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana Yang Ditemukan Dalam Pemeriksaan Kepada Instansi Yang Berwenang dan Sosialisasi Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigastif.
Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Widiyatmantoro. Sesi pertama...
DPU Optimis Proyek Jalan Lingkar Tepat Waktu_Riau Pos_Rabu/20 Agustus 2014
2014_RI_RIAU2008_02
Opini WDP Untuk LKPD Indragiri Hulu TA 2013
Pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi dan Bupati...
Pembayaran 7 Paket Fisik Terancam Batal_Haluan Riau_Selasa/19 Agustus 2014
2014_RI_HALU1908_03
Perayaan HUT Ke 69 ProkIamasi Kemerdekaan RI Tahun 2014 dan Acara Halal Bihalal Antar Pegawai Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Minggu, 17 Agustus 2014 seluruh pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara dalam rangka HUT Ke-69 RI Tahun 2014. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Peringatan upacara yang berlangsung khidmat ini merupakan wujud semangat kebangsaan yang sepantasnya dapat memberikan suatu dorongan yang kuat kepada kita untuk...
Jalan Lintas Rohil-Rohul Dipenuhi Lubang_Haluan Riau_Sabtu/16 Agustus 2014
2014_RI_HALU1608_02
Perkembangan Proyek Hanya Dilaporkan Lisan_Riau Pos_Rabu/13 Agustus 2014
2014_RI_RIAU1308_03
Anggaran Dishub Berkurang dari APBD Murni_Riau Pos_Rabu/13 Agustus 2014
2014_RI_RIAU1308_01
Eksekusi Temuan BPK Tidak Optimal_Media Indonesia_Selasa/12 Agustus 2014
2014_RI_MEDI1208_01
Ruas Jalan Kari-Sungai Jering Memprihatinkan_Riau Pos_Sabtu/9 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0908_01
Kerusakan Jalan Lintas Sinaboi Semakin Parah_Riau Pos_Jumat/8 Agustus 2014
2014_RI_RIAU0808_01
Perbaikan Jalan Rusak Diusulkan dalam Musrenbang_Riau Pos_Rabu/23 Juli 2014
2014_RI_HALU2307_032014_RI_RIAU2307_01
Nilai APBD-P Diusulkan Rp 2,9 Triliun_Tribun Pekanbaru_Kamis/17 Juli 2014
2014_RI_TRIB1707_01
Dana UED-SP Masih Ada Tunggakan
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada Kabupaten Siak, Program UED-SP merupakan sharing budget APBD Siak dengan APBD Provinsi Riau. Sebesar Rp37 miliar berasal dari APBD Siak dan sebesar Rp17,5 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau. Sehingga total dana untuk UED-SP di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp54,5 miliar. Pengelolaan UED-SP...
Penyerahan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013
Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.Ip., dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT.
Atas LKPD Kota Pekanbaru...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Senin, 30 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.IP dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT. di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP...
DPRD : Kapan Perbaikan Siak III Selesai ?_Riau Pos_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_RIAU0107_03
Pemprov tak Serius Bangun Jalan Putus di Cerenti_Haluan Riau_Selasa/ 1 Juli 2014
2014_RI_HALU0107_012014_RI_HALU0107_01
Sekda Minta SKPD Lengkapi Temuan BPK_Tribun Pekanbaru_Kamis/26 Juni 2014
2014_RI_TRIB2606_01
Jalan Putus di Koto Peraku Mulai Dikerjakan_Haluan Riau_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_HALU2506_04
Highway Pekanbaru-Kampar Disiapkan Rp40 Miliar_Riau Pos_Rabu/25 Juni 2014
2014_RI_RIAU2506_01
Dana Desa Perlu Didampingi Fasilitator_Media Indonesia_Selasa/24 Juni 2014
2014_RI_MEDI2406_01
Dana BOS di Daerah Diduga Diselewengkan_Haluan Riau_Senin/23 Juni 2014
2014_RI_HALU2306_04
Tujuh Kementerian Sesuai Standar Keuangan_Haluan Riau_Sabtu/21 Juni 2014
2014_RI_HALU2106_04
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 18 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST. dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya....
Opini WTP-DPP untuk LKPD Rokan Hulu TA 2013
Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara diadakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST., dan Bupati Rokan...
KPK Ajak Masyarakat Sipil Kawal Dana Desa_Tempo_Senin/16 Juni 2014
2014_RI_RIAU1606_012014_RI_TEMP1606_01
Hanya 2 Persen Dana UED-SP Tepat Sasaran_Haluan Riau_Kamis/12 Juni 2014
2014_RI_HALU1206_01
Dirut RSUD Siap Kembalikan Anggaran_Tribun Pekanbaru_Kamis/12 Juni 2014
2014_RI_TRIB1206_01
BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Riau TA 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa
Pada hari Senin, 9 Juni 2014, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI (Tortama V), Bambang Pamungkas, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. M. Johar Firdaus, dan kepada Wakil...
Kemenkeu Siapkan Regulasi Pacu Akuntabilitas_Kompas_Selasa/10 Juni 2014
2014_RI_KOMP1006_01
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Senin, 9 Juni 2014, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, AK, M.B.A didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si dan Wakil...
Jalan Pasar Lubuk Jambi Bahayakan Pengendara_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_04
Pembangunan Jembatan Pematang Benteng Dimulai_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_02
Ruas Jalan Cipang Kanan-Tibawan Rusak Berat_Haluan Riau_Senin/9 Juni 2014
2014_RI_HALU0906_01
Jalan Lintas Inhu-Kuansing Rusak Parah_Tribun Pekanbaru_Jumat/ 6 Juni 2014
2014_RI_TRIB0606_02
Jalan Lintas Tumang-Sungai Mandau Hancur_Haluan Riau_Kamis/ 5 Juni 2014
2014_RI_HALU0506_03
BPK Berikan Opini WTP-DPP Atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2013
Untuk memenuhi kewajiban konstitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP yang diserahkan berisi tiga buku, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan hasil...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Rabu, 4 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kasyadi, SH dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...
Warga Keluhkan Kerusakan Jalan Gajah Mada_Riau Pos_Selasa/ 3 Juni 2014
2014_RI_RIAU0306_02
Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013
Pekanbaru - Jum’at (30/5) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2013 di Auditorium Kantor Perwakilan.
Dalam LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag, MM, dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti,...
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2013
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag.MM dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin,M.Si...
Tiga Kali berturut, Siak Raih Opini WTP_Haluan Riau_Jumat/ 30 Mei 2014
2014_RI_HALU3005_02
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 Kepada Dua Kabupaten dan Satu Kota
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013, yaitu : 1. Kabupaten Siak, 2. Kabupaten Kampar, 3. dan Kota Dumai. Penyerahan LHP tersebut untuk Kabupaten Siak diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI...
Tol Pekanbaru-Dumai Terganjal Hutan Produksi_Haluan Riau_Rabu/ 28 Mei 2014
2014_RI_HALU2805_01
LKPD KOTA DUMAI KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP
Pekanbaru – Rabu, 28 Mei 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Semester I Tahun 2014 lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada...
LKPD KABUPATEN KAMPAR KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Zulfan Hamid pada...
OPINI LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2013 MENINGKAT
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Siak TA 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 28 Mei 2014. Penyerahan dilaksanakan...
Kabupaten Kuantan Singingi Kembali Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran (TA) 2013. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2013. Penyerahan dilakukan langsung...
LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TA 2013 MENDAPATKAN OPINI WTP
Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal 23...
UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-106 TAHUN 2014
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai Komandan Upacara adalah Muhammad...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal
Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si., dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si.
Turut hadir dalam acara yang dilangsungkan...
Bupati Serahkan LKPD ke BPK Perwakilan Riau_Haluan Riau_Jum’at/16 Mei 2014
2014_RI_HALU1605_01
Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Simandolak_Riau Pos_Jum’at/ 2 Mei 2014
2014_RI_RIAU0205_02
Pimpin BPK, Rizal Djalil Audit Penyaluran Raskin_Tempo_Selasa/29 April 2014
2014_RI_TEMP2904_02
Jalan Pulau Lawas-Mura Jalai Rusak Berat_Haluan Riau_Selasa/29 April 2014
2014_RI_HALU2904_03
Kunjungan Universitas Pasir Pangaraian ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Visit BPK RI 2014
Pekanbaru – Selasa (22/4) bertempat di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan acara sosialisasi bertajuk Visit BPK. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa dari Universitas Pasir Pangaraian sebagai peserta sosialisasi.
Kegiatan yang dilaksanakan ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Acara diawali...
Desa Bungur Butuh Pembangunan Jalan Poros_Haluan Riau_Rabu/23 April 2014
2014_RI_HALU2304_01
Mei, 17 Paket Multiyears Dilelang_Tribun Pekanbaru_Selasa/22 April 2014
2014_RI_TRIB2204_01
Saat Panas Berdebu, Ketika Hujan Berlumpur_Haluan Riau_Senin/21 April 2014
2014_RI_HALU2104_01
Jalan Menuju Tembilahan Rusak Parah_Tribun Pekanbaru_Sabtu/19 April 2014
2014_RI_TRIB1904_01
Pemeriksaan Keuangan Bisa Secara Online_Tribun Pekanbaru_Rabu/16 April 2014
2014_RI_TRIB1604_01
Bupati-BPK Tanda Tangani Nota Kesepahaman_Haluan Riau_Rabu/16 April 2014
2014_RI_HALU1604_03
BPK RI Akses Secara Online Transaksi Kas Pemda Riau, dan Kepulauan Riau
Selasa, 15 April 2014, Sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota...
BPK Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Riau dan Kepulauan Riau Pada PT Bank Riau Kepri
Jakarta, Selasa (15 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau secara on-line pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (15/4) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK...
Seharusnya Realisasi Anggaran 30 Persen_Tribun Pekanbaru_Rabu/16 April 2014
2014_RI_TRIB1604_03
Bupati-BPK RI Tanda Tangani Mou di Jakarta_Haluan Riau_Senin/14 April 2014
2014_RI_HALU1404_03
Sertifikat Prona Diperjualbelikan di Okura_Haluan Riau_Senin/14 April 2014
2014_RI_HALU1404_02
Pemda Rohul Serahkan LKPD TA 2013
Pekanbaru – Jumat, 11 April 2014, Pemeritah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Riau.
Dengan diserahkannya LKPD TA 2013 ini, Pemda Rohul menyusul sembilan Pemerintah Daerah lainnya yang telah terlebih dahulu menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Setelah...
Bebani Keuangan Negara, Coremap Dipertanyakan_Kompas_Selasa/8 April 2014
2014_RI_RIAU0804_02
Sembilan Pemerintah Daerah Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 Tepat Waktu
Pekanbaru – Menjelang akhir Maret 2014, beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan...
Finalisasi Draft MoU Akses Rekening Online
Pekanbaru - Sebagai kelanjutan proses pembahasan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPK RI denga Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Riau serta dengan PT. Bank Riau Kepri (MoU Akses Rekening Online), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan finalisasi pembahasan mengenai hal tersebut. Finalisasi dilaksanakan di auditorium kantor Perwakilan pada hari Kamis (27/3) dan dipimpin langsung oleh Kepala Pewakilan, Drs....
Pemkab Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2013_Riau Pos_Jumat/28 Maret 2014
2014_RI_RIAU2803_01
Tahun Ini, Pengaspalan Jalan Utama Tuntas_Riau Pos_Kamis/27 Maret 2014
2014_RI_RIAU2703_07
SKPD Diminta Efektifkan Pengawasan_Tribun Pekanbaru_Kamis/27 Maret 2014
2014_RI_TRIB2703_02
Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan melalui e-filling
Pekanbaru – Kamis, 20 Maret 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kedatangan tim sosialisasi dari KPP Pratama Pekanbaru Cabang Tampan. Tim yang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama, Hariyanto Tarigan bermaksud untuk melakukan Sosialisasi pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filling. Acara sosialisasi dilaksanakan di Auditorium kantor Perwakilan dan diikuti oleh seluruh pegawai.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro dilanjutkan dengan...
Berharap Pencairan tak Terhambat_Tribun Pekanbaru_Selasa/18 Maret 2014
2014_RI_TRIB1803_05
Belanja Langsung Capai 54 Persen_Tribun Pekanbaru_Selasa/18 Maret 2014
2014_RI_TRIB1803_03
87 Ribu Guru Tak Layak Dapat Tunjangan Profesi_Riau Pos_Kamis/13 Maret 2014
2014_RI_RIAU1303_02
Hasil Pemeriksaan BPK
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 16 disebutkan bahwa:
(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
(3) Laporan hasil pemeriksaan dengantujuan tertentu memuat kesimpulan.
Baru Tiga Provinsi Buka Akses Data Transaksi_Tempo_Selasa/11 Maret 2014
2014_RI_TEMP1103_01
Kejati Periksa Empat Pejabat Bengkalis_Haluan Riau_Kamis/ 6 Maret 2014
2014_RI_HALU0603_01
KPK : Sidang Budi Mulya Akan Perjelas Kasus Century_Tempo_Rabu/5 Maret 2014
2014_RI_TEMP0503_01
KPK Dalami Anggaran Stadion Utama Riau_Tribun Pekanbaru_Rabu/5 Maret 2014
2014_RI_RIAU0503_01