PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Home Blog Page 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PAJAK – ROKAN HILIR 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013 3 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ABSTRAK : - Bahwa tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 cukup...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 11, BUPATI 2014 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTAU BAIS KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Tanah Putih serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 9, BUPATI 2014 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dengan luas dan jauhnya rentang kendali sebagian wilayah Kecamatan Bagan Sinembah serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 8, BUPATI 2014 29 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENGAKERJAAN ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014 7 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentnag Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

ORGANISASI – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2007, dan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR

USAHA – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014 9 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membenahi/memperbaiki legalitas Perusda Bank Perkreditan rakyat Rokan Hilir yang bergerak di...

PPERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014 24 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG BANGUNAN GEDUNG ABSTRAK : - Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimana pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bangunan perlu dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan persyaratan dan fungsinya...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

KETERTIBAN UMUM – ROKAN HILIR 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KETERTIBAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan dan merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat serta perlu ditingkatkan sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PERTANIAN – SIAK 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014 26 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ABSTRAK : - Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

INSFRASTRUKTUR – SIAK 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014 55 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG BANGUNAN GEDUNG ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungannya perlu dilakukan penataan bangunan gedung dalam wilayah Kabupaten Siak. Untuk menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya tertib penyelenggaraan...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

ZAKAT – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 6, BUPATI 2013 11 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ABSTRAK : - Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah

PENDIDIKAN – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4, BUPATI 2013 13 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH ABSTRAK : - Bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

DESA – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3, BUPATI 2013 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan ditingkat desa, serta memaksimalkan...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

RETRIBUSI – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 2, BUPATI 2013 3 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28...

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

SOSIAL – SIAK 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 1, BUPATI 2013 9 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN ABSTRAK : - Bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Perusahaan yang beroperasi di...

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis...

ORGANISASI – PEKANBARU ORGANISASI – PEKANBARU 2013 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 10, WALIKOTA 2013 19 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi...

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas-Dinas...

ORGANISASI – PEKANBARU 2013 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 9, WALIKOTA 2013 11 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan...

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah,...

ORGANISASI – PEKANBARU 2013 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 8, WALIKOTA 2013 15 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa dalam...

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru Menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru

EKONOMI – PEKANBARU 2013 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 7, WALIKOTA 2013 14 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA PEKANBARU MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru sudah tidak...

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

RETRIBUSI – PEKANBARU 2013 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2013, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 2, WALIKOTA 2013 15 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut yang merupakan salah satu...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

ORGANISASI – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 7, BUPATI 2014 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi penyelenggaraan...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

DESA – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 6, BUPATI 2014 11 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif

PEMBANGUNAN – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 5, BUPATI 2014 9 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ABSTRAK : - Bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

BANGUNAN – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 4 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 4, BUPATI 2014 57 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG BANGUNAN GEDUNG ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu pengaturan, pemberdayaan dan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

PERTANGGUNGJAWABAN – APBD 2013 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 2014 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

ANAK – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 3, BUPATI 2014 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ABSTRAK : - Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjaabkan keberadaannya, sehingga...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

PENDIDIKAN – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 2, BUPATI 2014 44 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor...

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Indragiri

USAHA – INDRAGIRI HULU 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 1, BUPATI 2014 4 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap aset-aset yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Indragiri yang dipandang kurang efektif dan efisien, maka...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

JASA KONSTRUKSI – IZIN USAHA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan tertib usaha Jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan usaha konstruksi di Kabupaten Kuntan Singingi, perlu adanya pengaturan perizinan di bidang Jasa Konstruksi; - bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat...

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Perwakilan BPK RI Provinsi Riau

Pekanbaru - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2014, para pegawai di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Jenderal Sudirman 721 Pekanbaru. Upacara tersebut diikuti oleh segenap pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan,...

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

PERUBAHAN – APBD TAHUN 2013 PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan bertambahnya belanja, pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap nomenklatur beberapa organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun...

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

PERUBAHAN - SOTK PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih menngoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara efektif dan percepatan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kampar, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERUBAHAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ABSTRAK : - Bahwa penetapan tarif NJOP sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

BANGUNAN GEDUNG PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANGUNAN GEDUNG ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persayaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA - PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Seberang Menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Menjadi Bangkinang Kota

PERUBAHAN - NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DAN BANGKINANG PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG DAN KECAMATAN BANGKINANG MENJADI KECAMATAN BANGKINANG KOTA ABSTRAK : - Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang dan Bangkinang tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang menjadi Kecamatan Bangkinang Kota dan untuk...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan

PENCABUTAN – RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk segera dicabut. - Bahwa berdasarkan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar

PERUBAHAN – PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA KAMPAR ABSTRAK : - Bahwa pelayanan air minum yang diberikan kepada masyarakat dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan. - Bahwa meningkatnya biaya operasional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat...

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu

PENCABUTAN – RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

TAHUN ANGGARAN 2014 - APBD PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING - RETRIBUSI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Trayek

IZIN TRAYEK - RETRIBUSI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ABSTRAK : - Bahwa salah satu upaya menunjang kelancaran pelayanan kebutuhan jasa angkutan orang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan trayek. - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu. - Dasar...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

TEMPAT KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ABSTRAK : - Bahwa pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : - Bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ABSTRAK : - Bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai

PENYERTAAN MODAL PEMDA PADA PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI ABSTRAK : - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai telah dibentuk melalui Peraturan Dearah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai dan Pelayanan Air...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - Dasar...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum...

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN PDAM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI ABSTRAK : - Bahwa guna dapat mengefektifkan pelaksanaan pembentukan PDAM Tirta Dumai Bersemai, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT Pembangunan Dumai

PENAMBAHAN – PENYERTAAN MODAL PEMDA KE PT PEMBANGUNAN DUMAI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 2014 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT PEMBANGUNAN DUMAI ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan laba perusahaan diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. - Bahwa guna tujuan sebagaimana dimaksud...

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

PERUBAHAN – APBD TAHUN ANGGARAN 2013 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...

Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013

Pada hari Jumat, 12 September 2014 bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah, dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc. Atas LKPD Kabupaten...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Jumat, 12 September 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah dan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan...

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD 2013 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32...

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

PERUBAHAN - APBD 2013 PERDA NO. 5 TAHUN 2013 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Jubair Malomo, S.E., M.Si. dan Bupati Indragiri Hilir, Drs, H. M. Wardan, MP., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan...

Penyerahan LHP Atas LKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir TA 2013

Pada Hari Jumat, 22 Agustus 2014, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir kepada Wakil Ketua DPRD kabupaten Indragiri Hilir, H. Jubair Malomo SE., M.Si., dan Bupati Indragiri Hilir, H. Muihammad Wardan. Terhadap LKPD ini, BPK RI memberikan...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2013

Jumat, 22 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, H. Nasrudin Hasan dan Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno, di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Rabu, 20 Agustus 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi. dan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, S.E., di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat...

Sosialisasi Keputusan BPK RI

Pada tanggal 20 Agustus 2014, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, diadakan Sosialisasi Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 Tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana Yang Ditemukan Dalam Pemeriksaan Kepada Instansi Yang Berwenang dan Sosialisasi Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigastif. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Widiyatmantoro. Sesi pertama...

Opini WDP Untuk LKPD Indragiri Hulu TA 2013

Pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Arif Ramli, M.Pdi dan Bupati...

Perayaan HUT Ke 69 ProkIamasi Kemerdekaan RI Tahun 2014 dan Acara Halal Bihalal Antar Pegawai Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Pekanbaru – Minggu, 17 Agustus 2014 seluruh pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara dalam rangka HUT Ke-69 RI Tahun 2014. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro. Peringatan upacara yang berlangsung khidmat ini merupakan wujud semangat kebangsaan yang sepantasnya dapat memberikan suatu dorongan yang kuat kepada kita untuk...

Edisi II Tahun 2014/ April – Juni

Download: Edisi II Buletin 2014

Dana UED-SP Masih Ada Tunggakan

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada Kabupaten Siak, Program UED-SP merupakan sharing budget APBD Siak dengan APBD Provinsi Riau. Sebesar Rp37 miliar berasal dari APBD Siak dan sebesar Rp17,5 miliar berasal dari APBD Provinsi Riau. Sehingga total dana untuk UED-SP di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp54,5 miliar. Pengelolaan UED-SP...

Penyerahan LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013

Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2013. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.Ip., dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT. Atas LKPD Kota Pekanbaru...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Senin, 30 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri, S.IP dan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, ST., MT. di Ruang Rapat Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP...

Edisi I Tahun 2014/ Jan-Mar

Download: Edisi I Buletin 2014

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Rabu, 18 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST. dan Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si. di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya....

Opini WTP-DPP untuk LKPD Rokan Hulu TA 2013

Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara diadakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Erizal, ST., dan Bupati Rokan...

BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Riau TA 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa

Pada hari Senin, 9 Juni 2014, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI (Tortama V), Bambang Pamungkas, kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, H. M. Johar Firdaus, dan kepada Wakil...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Senin, 9 Juni 2014, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, AK, M.B.A didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau TA 2013. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si dan Wakil...

BPK Berikan Opini WTP-DPP Atas LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2013

Untuk memenuhi kewajiban konstitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. LHP yang diserahkan berisi tiga buku, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan hasil...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Rabu, 4 Juni 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2013. LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kasyadi, SH dan Bupati Pelalawan, H. M. Harris di auditorium Kantor Perwakilan disaksikan oleh pejabat lainnya. LHP tersebut merupakan hasil...

Opini WTP-DPP untuk LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013

Pekanbaru - Jum’at (30/5) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2013 di Auditorium Kantor Perwakilan. Dalam LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag, MM, dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti,...

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2013

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag.MM dan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin,M.Si...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 Kepada Dua Kabupaten dan Satu Kota

Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013, yaitu : 1. Kabupaten Siak, 2. Kabupaten Kampar, 3. dan Kota Dumai. Penyerahan LHP tersebut untuk Kabupaten Siak diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI...

LKPD KOTA DUMAI KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP

Pekanbaru – Rabu, 28 Mei 2014, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Zainal Abidin, S.H. dan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Semester I Tahun 2014 lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada...

LKPD KABUPATEN KAMPAR KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Zulfan Hamid pada...

OPINI LKPD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2013 MENINGKAT

Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Siak TA 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, S.H. dan Bupati Siak, H. Syamsuar pada tanggal 28 Mei 2014. Penyerahan dilaksanakan...

Kabupaten Kuantan Singingi Kembali Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran (TA) 2013. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2013. Penyerahan dilakukan langsung...

LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TA 2013 MENDAPATKAN OPINI WTP

Pekanbaru – Pada Semester I Tahun 2014 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2013. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos dan Bupati Kuansing, H. Sukarmis pada tanggal 23...

UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-106 TAHUN 2014

Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro dan sebagai Komandan Upacara adalah Muhammad...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal

Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 diadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si., dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Zaini Ismail, M.Si. Turut hadir dalam acara yang dilangsungkan...

Kunjungan Universitas Pasir Pangaraian ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Visit BPK RI 2014

Pekanbaru – Selasa (22/4) bertempat di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan acara sosialisasi bertajuk Visit BPK. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta pimpinan dan ratusan mahasiswa dari Universitas Pasir Pangaraian sebagai peserta sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan ini mengusung tema “BPK dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Acara diawali...

BPK RI Akses Secara Online Transaksi Kas Pemda Riau, dan Kepulauan Riau

Selasa, 15 April 2014, Sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota...

BPK Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Riau dan Kepulauan Riau Pada PT Bank Riau Kepri

Jakarta, Selasa (15 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau secara on-line pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (15/4) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK...

Pemda Rohul Serahkan LKPD TA 2013

Pekanbaru – Jumat, 11 April 2014, Pemeritah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Riau. Dengan diserahkannya LKPD TA 2013 ini, Pemda Rohul menyusul sembilan Pemerintah Daerah lainnya yang telah terlebih dahulu menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Setelah...

Sembilan Pemerintah Daerah Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013 Tepat Waktu

Pekanbaru – Menjelang akhir Maret 2014, beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan...

Finalisasi Draft MoU Akses Rekening Online

Pekanbaru - Sebagai kelanjutan proses pembahasan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPK RI denga Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Riau serta dengan PT. Bank Riau Kepri (MoU Akses Rekening Online), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan finalisasi pembahasan mengenai hal tersebut. Finalisasi dilaksanakan di auditorium kantor Perwakilan pada hari Kamis (27/3) dan dipimpin langsung oleh Kepala Pewakilan, Drs....

Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan melalui e-filling

Pekanbaru – Kamis, 20 Maret 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kedatangan tim sosialisasi dari KPP Pratama Pekanbaru Cabang Tampan. Tim yang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama, Hariyanto Tarigan bermaksud untuk melakukan Sosialisasi pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filling. Acara sosialisasi dilaksanakan di Auditorium kantor Perwakilan dan diikuti oleh seluruh pegawai. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro dilanjutkan dengan...

Hasil Pemeriksaan BPK

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 16 disebutkan bahwa: (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. (3) Laporan hasil pemeriksaan dengantujuan tertentu memuat kesimpulan.
Free WordPress Themes, Free Android Games