LKPj Tak Mesti Tunggu Audit BPK
Pekanbaru - Kerja pansus LKPj Gubernur Riau yang dibentuk DPRD Riau semakin sederhana. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan baru, LKPj tidak perlu menunggu hasil audit BPK untuk mengeluarkan rekomendasi. Hasil audit BPK hanya dipergunakan untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ketua Pansus LKPj DPRD Riau H. Ilyas Labay S.Sos kepada wartawan, Rabu (24/3) mengatakan, sesuai dengan ketentuan, LKPj hanya memiliki tiga...
Panggar Tindaklanjuti Temuan BPK
KANTOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Pekanbaru menemukan ketidaksesuaian angka belanja 2008 pada tiga instansi di Kabupaten Pelalawan. Tidak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp22 miliar. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat panitia anggaran (Panggar) DPRD dengan beberapa pimpinan instansi Pemkab Pelalawan, Senin (15/3).
Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Habibi Hapri disela-sela rapat tersebut mengatakan, hasil penemuan BPK ini...
Sosialisasi Peraturan DJPb Nomor 03/PB/2010
Pekanbaru – KPPN Pekanbaru melakukan sosialisasi Peraturan DJPb Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Harian KPPN, dengan narasumber Santosa Imam Prasitno dan Tomy Suhartanto dari KPPN Pekanbaru. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 12 Maret 2010.
Acara ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto...
Pengeluaran Belanja Yang Merugikan Keuangan Daerah Atas Pekerjaan Yang Kurang/Tidak Dilaksanakan Oleh Rekanan Dengan Nilai Sebesar Rp1.542.452.458,78
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Drs.H.M. Johar Firdaus,M.Si dan Sekretaris Daerah Riau H....
Pengeluaran Belanja Yang Merugikan Keuangan Daerah Akibat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp17.164.086.891,00
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, H.Syahrul,S.Ip dan Sekretaris Daerah Siak,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal pada Dinas pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak H. Syahrul,S.Ip dan Sekretaris Daerah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Drs.H.M. Johar Firdaus,M.Si dan Sekretaris Daerah Riau H....
Rekanan Harus Bayar Utang
Teluk Kuantan - Menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007-2008, Badan Inspektorat Kuantan Singingi mengharapkan kepada seluruh rekanan agar segera menyelesaikan segala kewajibannya.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Zaidul Apandi kepada Riau Mandiri, Rabu (10/3) usai memimpin rapat dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK dengan Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Bagian Ekonomi Pembangunan...
Sepuluh Penyimpangan Berpotensi Akibatkan kerugian Daerah
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Drs.Suayatno dan Bupati Bengkalis, Drs. H Syamzurizal, MM. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal Kabupaten Bengkalis
Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Drs.Suayatno dan Bupati Bengkalis, Drs. H Syamzurizal, MM.
Seperti termaktub dalam LHP tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK...
Duit APBD Rp 103 Miliar Tak Jelas
PEKANBARU, TRIBUN - Hasil pemeriksaan laporan keuangan sejumlah Satuan Kerja (SatKer) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menunjukan dana sebesar Rp 103,30 miliar yang hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti.
Padahal, BPK sudah memintah agar temuan dalamaudit yang dilakukan sejak 2006 lalu untuk segera dibenahi. Tanpa ada tindak lanjut dan klarifikasi dari pemerintah...
Kapan LHP BPK RI Dinyatakan Terbuka untuk Umum?
Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemko Dumai Gelar Rapat Satker
Dumai – Dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau terkait sistim pengendalian intern dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Dumai pada tahun, 2008 hingga 2009 lalu, langsung ditindak lanjuti Pemko Dumai dengan melakukan rapat satuan kerja (satker) di lingkungan Pemko Dumai, Kamis (25/2) lalu.
Rapat di Kantor Walikota Dumai tersebut untuk membahas penyimpangan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan...
Sebut Tunggakan Pihak Ketiga
Dumai, Tribun - Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sistem pengendalian intern dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai 2008/2009 lalu, langsung ditindak lanjuti Pemko Dumai.
Seluruh satuan kerja di lingkungan Pemko Dumai melakukan rapat , Kamis (25/2) lalu di Kantor Wali Kota Dumai atas penyimpangan temuan BPK sebesar Rp 7,06 miliar dari 13 kasus penyimpangan. Dalam pertemuan...
Penyimpangan APBD Rp 15,2 M
Pekanbaru, Tribun - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menyebutkan, belanja modal lima dinas di Kabupaten Rokan Hilir berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 15,2 miliar lebih. Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan selama dua tahun anggaran yakni 2008 dan 2009.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Riau Pujo Sumekto dalam siaran pers yang disebarkan melalui situs...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal Inhil
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TA 2008 dan 2009 pada semester II Tahun 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Ketua DPRD...
Kunjungan RPPM Rohul Ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Sebanyak 6 orang mahasiswa yang tergabung dalam Rumpun Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (RPPM) Rokan Hulu mengunjungi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa, 23 Februari 2010. Rombongan RPPM Rohul yang dipimpin oleh Presidennya, Riki Zaputra disambut langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. Eko Sembodo, MM, Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE, Ak,MM, Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo Waluyo,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Temukan 11 Penyimpangan
Pekanbaru – Selasa, 23 Februari 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhil, HM Raus Walid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H. Alimuddin, RM, SE, MP. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H.Eko Sembodo, MM, di ruang rapat...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal Rohil
Pekanbaru - Senin, 22 Februari 2010, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rohil, Nasruddin Hasan dan Bupati...
Rp103,39 Milyar Nilai Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
Pekanbaru - Senin, 22 Februari 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rohil, Nasruddin Hasan dan Bupati Rohil, H. Annas Maamun. LHP diserahkan...
Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan Pon XVIII Provinsi Riau Tahun 2012
INFRASTRUKTUR PENUNJANG- PENGIKATAN DAN A
PERDA NO. 7 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARAAN PON XVIII PROVINSI RIAU TAHUN 2012
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau melalui pembangunan infrastruktur penunjang menggunakan dana anggaran tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU...
Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Kunjungi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Seluruh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru masa jabatan 2009 - 2014 bersilaturahim ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jumat 19 Februari 2010. Para pimpinan DPRD ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM didampingi Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE, Ak, MM, Kasubauad Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM serta Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs....
BPK Periksa Keuangan Siak
Sekda Minta SKPD Siapkan Laporan
Siak, Tribun - Sekda Siak Adli Malik, minta masing - masing SKPD di Pemkab Siak untuk melengkapi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawabkan penggunaan masing - masing SKPD. Hal ini agar memudahkan pemeriksaan dan pendahuluan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2009 lalu.
"Dalam waktu dekat ini BPK akan masuk ke Kabupaten Siak, untuk melakukan pemeriksaan terahdap laporan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal pada beberapa Dinas di Rokan Hulu dan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru -Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP Belanja Modal pada Dinas Bina Marga, Pengairan & Pertambangan, Dinas tata Ruang & Cipta karya, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, hari Kamis, 18 Februari 2010 di Kantor Pewakilan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala...
Rp5,597 milyar uang negara/ daerah berhasil diselamatkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal pada beberapa Dinas di Rokan Hulu dan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru -Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP Belanja Modal pada Dinas Bina Marga, Pengairan & Pertambangan, Dinas tata Ruang & Cipta karya, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, dan...
BPK Deadline Pemko 60 Hari
Temukan 13 Penyimpangan Pengelolaan PAD
Negara Bisa Dirugikan Rp7,06 Miliar
Dumai - Pemerintah Kota Dumai terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,06 miliar dari 13 kasus penyimpangan. Diantaranya, terdapat tunggakan pajak daerah sejak tahun 2008 hingga Juni 2009 masing - masing Rp2,94 miliar dan Rp426 juta. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau ini dipaparkan...
Penyimpangan PAD Capai Rp7,06 Milyar
Pekanbaru - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, Dr.H. Eko Sembodo MM mengungkapkan 13 penyimpangan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Akibatnya terjadi penyimpangan senilai Rp7,06 miliar.
Penyimpangan ini ditemukan setelah BPK melakukan pemeriksaan pada semester II 2009. Hal ini dikatakan Eko Sembodo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PAD Kota Dumai,...
Penyimpangan Pengelolaan PAD Kota Dumai Capai Rp7,06 Milyar
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada semester 2 tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi dan Walikota Dumai, Zulkifli AS. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM, pada Selasa, 16 Februari 2010 di Gedung Sri Bunga Tanjung,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serahkan LHP PAD dan Hasil Pemantauan TLHP Kota Dumai
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan pada semester 2 tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi dan Walikota Dumai, Zulkifli AS. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM, pada Selasa, 16 Februari 2010 di Gedung Sri Bunga Tanjung,...
Terkait Status Disclaimer, Bupati Belum Berikan Tanggapan
Rengat - Hingga kini, Bupati Inhu, H Mujtahid Thalib belum memberikan tanggapan terhadap status disclaimer (sanggahan) yang disandang oleh Kabupaten Inhu terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak beberapa tahun belakangan ini.
"Dalam penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Inhu tahun 2010, Rabu (10/2) kemarin, kita sempat mempertanyakan...
BPK – KPK Diminta Usut Proyek Multiyears
Pekanbaru - Desakan agar proyek multiyears di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau triliunan rupiah diusut terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Setelah Jaringan Masyarakat Pemantau APBD/APBN menyampaikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'turun tangan'. Desakan yang serupa datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riau.
Mega proyek di Dinas PU Riau itu, diduga tidak sesuai dengan harapan masyarakat Riau. Badan Pemeriksa...
Aset Pemko Belum Diinventarisir secara Baik
Pekanbaru - Ketua Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kota Peanbaru M Fadri AR mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) perlu menginventarisir semua yang dimilikinya. Apalagi hal ini sudah diminta oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD Kota Pekanbaru.
"Namun sayangnya, kita lihat sendiri saat ini aset Pemko belum diinventarisir dengan baik atau kata lain saran dari BPK dan DPRD belum dijalankan dengan...
Hadapi Audit Interim BPK RI Riau Bupati Harapkan SKPD Lengkapi Administrasi
Siak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau sudah memberi sinyal akan melakukan audit interim (tengah tahun pertama) untuk penggunaan APBD 2009 lalu.
Menyikapi hal itu, Bupati mengharapkan seluruh SKPD melengkapi segala administrasi, terkait keularnya aliran dana daerah...
Audit BPK, Pendataan Aset Pemko Jadi Kendala
Kota (RP) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru optimis dapat meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah pendataan aset yang belum selesai.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Ir Yusman Amin mengatakan pemberkasan dan laporan telah disampaikan ke BPK. "Kita optimis dapat meraih WTP dalam hasil pemeriksaan BPK....
Bupati Arwin Ingatkan SKPD Segera Laporkan Penggunaan Anggaran 2009; BPK Lakukan Audit APBD Siak 15 Februari
Siak – Bupati Siak, Arwin AS meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2009 lalu. Senin (15/2) pekan depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau akan melakukan pemeriksaan keuangan Pemkab Siak.
Dari 42 SKPD di Pemkab Siak pengguna anggaran 2009 masih banyak yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Baru sebgaian kecil SKPD yang...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERDA NO. 4 TAHUN 2011
2011
PAJAK REKLAME
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Reklame.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
TANAH & BANGUNAN - BEA PEROLEHAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar hukum : UU...
BPK Lakukan Pemeriksaan, Satker Diminta Kooperatif
Bangkinang - Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diminta kooperatif dalam pemeriksaan dokumen keuangan 2009 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Riau selama 45 hari yang mulai dilaksanakan 8 Februari 2009.
Demikian diungkapkan Bupati Kampar, Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M. melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. H. Zulher, M.S. dalam sambutannya dalam acara Entry Briefing BPK-RI dalam...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Operasional PD BPR Sarimadu dan LHP Atas Belanja Modal pada Kabupaten Kampar
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Operasional PD BPR Sarimadu Tahun Buku 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Februari 2010 oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, H. Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal, Bupati Kabupaten Kampar, H. Burhanuddin Husin, dan Direktur Utama...
Dialog Interaktif Di TVRI Riau
Pekanbaru-Rabu (3/2), Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Eko Sembodo didampingi Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto atas undangan TVRI RIAU menghadiri acara dialog interaktif dengan tema "Upaya BPK Dalam Mendorong Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Keuangan Yang Baik". Dialog ini disiarkan secara langsung, bertempat di Studio TVRI Riau dan berlangsung dari pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Dalam pemaparannya,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional Bank PD BPR Sarimadu dan LHP atas Belanja Modal pada Kabupaten Kampar
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional Bank PD BPR Sarimadu Tahun Buku 2008 & 2009, serta LHP atas Belanja Modal TA 2008 & 2009 pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Dinas Kesehatan pada Kabupaten Kampar, Rabu, 3 Februari 2010.
Penyerahan dilakukan...
Sosialisasi Pedoman Penulisan Laporan BPK (Gaya Selingkung)
Pekanbaru - Tim Pedoman Penulisan Laporan BPK RI melakukan sosialisasi pedoman penulisan laporan BPK (Gaya Selingkung) di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Rabu, 3 Februari 2010. Pemaparan yang dilakukan langsung oleh Ketua Tim Pedoman Penulisan Laporan BPK RI, Cris Kuntadi bertujuan :
1.mempermudah pemeriksa dalam menyusun laporan BPK dengan benar, resmi, dan lugas;
2.memperoleh keseragaman cara penulisan dan gaya laporan BPK;...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Diklat Laboratorium Ke-PU-an di Bandung
Bandung-Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis para pemeriksa di bidang ke-PU-an, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan Departemen PU menyelenggarakan Diklat Laboratorium Ke-PU-an.
Penyelenggaraan diklat tersebut bertempat di Puslitbang Jalan dan Jembatan Departemen PU...
Perda Kabupaten Kampar No 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Ranperda Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka dpandang perlu...
Dugaan Korupsi Bertambah Rp28 M
Rengat – Dugaan Korupsi yang sedang dalam proses hukum di lingkungan Pemkab Inhu bertambah jumlahnya dari Rp116 miliar menjadi Rp144 miliar. Penambahan itu diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
Kepala Inspektorat Inhu, Harman Harmaini...
BPK Harus Periksa Proyek Fisik di Rohul
Teddy: Termasuk Keabsahan APBD Rohul 2009
Pekanbaru- Adanya rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk memeriksa laporan keuangan seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota serta Provinsi Riau, mendapat sambutan yang positif. Hanya saja, BPK diminta tidak saja melakukan pemeriksaan...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
TA 2010 - PERUBAHAN APBD
PERDA DUMAI NO. 02 TAHUN 2010
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang ...
BPK-Media Massa Bisa Bersinergi
Berita Riau Mandiri Jadi Acuan BPK
Pekanbaru- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa bersinergi dengan media massa dalam mendorong perbaikan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Karena BPK dan media massa sama-sama mengungkapkan kebenaran untuk kepentingan umum. Bahkan, saat ini banyak...
30 Auditor BPK akan ikuti Pelatihan
Soal Mutu Jalan dan Jembatan
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pewakilan Riau terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat sebanyak 30 auditor BPK Perwakilan Riau akan mengikuti pelatihan pengujian mutu jalan dan jembatan.
Hal ini dungkapkan Kepala...
Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau
VENUES PON XVIII - PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 6 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau melalui pembangunan venues menggunakan dana angagran tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU No.61 Tahun...
Perencanaan Tugas Pemeriksaan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 8 dinyatakan bahwa dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK RI dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Laksanakan Upacara HUT BPK RI ke-63
Pekanbaru - Senin (18/1), bertempat di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, segenap pimpinan dan pegawai melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-63 yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2010. Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Perwakilan (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM.
Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dalam pidatonya yang dibacakan oleh Kalan mengungkapkan antara lain...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN-PAJAK
PERDA NO.6 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Perda tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi pajak hiburan.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 31 tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat II
PERDA NO.31 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD TINGKAT II INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD Kab.Daerah Tingkat II Inhu dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu...
RSJ Pungut Retribusi Tanpa Perda
Jadi Catatan BPK
Pekanbaru - Ternyata pungutan retribusi yang ditarik pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan selama ini tidak didasari pada peraturan daerah (Perda). Pungutan yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut hanya didasari pada Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Riau Syarif Hidayat kepada wartawan, Selasa (5/1).
"Ternyata pungutan di RSJ belum ada Perdanya. Mereka hanya menggunakan...
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Pekanbaru - Untuk ketiga kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendapatkan opini disclaimer atau opini 'tidak menyatakan pendapat' dari BPK RI. Hal ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Inhu TA 2008 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, H. Marpoli dan Bupati Inhu, Drs.H.Mujtahid...
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Akhir Tahun, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Tiga LHP
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Pekanbaru - Untuk ketiga kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendapatkan opini disclaimer atau opini 'tidak menyatakan pendapat' dari BPK RI. Hal ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Inhu TA 2008...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melakukan rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Provinsi Riau akhir Oktober lalu. BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa 22 Desember 2009 menyerahkan pemantauan TLHP per 30 Juni 2009 kepada entitas dan DPRD di Aula Kantor Perwakilan. TLHP diserahkan oleh masing-masing Kepala Sub Auditorat yang membidangi entitas terperiksanya.
Sebelum menyerahkan TLHP...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.12 tahun 1985, Undang-undang No.21 Tahun 1997, Undang-undang No.28 Tahun...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Ranperda Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka dpandang perlu untuk menetapakan Perda tentang Pertanggungjawaban...
Anggota V BPK RI Berikan Pengarahan di Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Sehari setelah ikut meresmikan Gedung baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (11/12), Anggota V BPK RI, Sapto Amal Damandari memberikan pengarahan seputar pemeriksaan dan peningkatan kinerja di hadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota V memberikan pengarahan bersama dengan Tortama V, Achmad Sjakir Amir di Aula Kantor Perwakilan sejak pukul 10.00.
Dalam pengarahannya, Anggota V memberikan...
Pidato Kepala Perwakilan pada Peresmian gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pidato Kepala Perwakilan pada Peresmian gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Ketua BPK RI Resmikan Gedung Baru Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Setelah tiga tahun berkantor di Gedung KPU lantai 3 di Jalan gajahmada, akhirnya BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memiliki gedung kantor baru. Gedung berlantai 3 seluas kurang lebih 3000 m2 ini, berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman. Kamis, 10 Desember 2009, Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Riau meresmikan langsung gedung yang dibiayai...
Ketua BPK RI Resmikan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Di penghujung tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akhirnya memiliki gedung kantor sendiri. Sebelumnya, semenjak berdiri 9 Desember 2005 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menempati gedung KPU lantai 3, Jalan Gajahmada Nomor 200. Gedung kantor baru ini diresmikan langsung oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Kamis 10 Desember 2009 di Pekanbaru.
Gedung berlantai 3 seluas kurang lebih...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP PAD dan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Setelah menyelesaikan pemeriksaan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Anggaran 2008 dan 2009 serta Pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, BPK RI Pewakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) atas kedua pemeriksaan tersebut, Pada hari Rabu, 9 Desember 2009 di ruang rapat kantor perwakilan. Kepala...
Anggota VI BPK Supervisi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 25 November 2009, Anggota VI BPK RI Dr. H. Rizal Djalil dan Drs. Sutrisno Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI melakukan supervisi ke BPK RI Perwakilan Provinsi terkait pemeriksasan tematik nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Sebelum mendengarkan ekspose dari tim wajar dikdas, Anggota VI dan Tortama KN VI memberikan pengarahan di hadapan...
Seleksi Tahap II CPNS BPK RI berlangsung Lancar
Pekanbaru - Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, BPK RI terus melakukan rekrutmen secara terbuka. Pada bulan November ini, sebanyak 661 dari 863 calon peserta tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) BPK RI yang berasal dari Pekanbaru dinyatakan lulus lulus tahap I, dan mengikuti tes tahap II selama dua hari. Tes digelar mulai tanggal 21 hingga 22 November 2009...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Kembali Adakan Dialog Publik
Pekanbaru - Selama dua hari berturut - turut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan dialog dengan para stakeholder se Provinsi Riau. Dialog ini dihelat guna mendorong percepatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta good local governance.
Pada hari Senin (16/11), Dialog pertama diadakan di Hotel Pangeran dan mengusung tema Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemda dan BUMD. Tiga...
BPK RI Serahkan LHP Belanja Modal pada Kabupaten Pelalawan
Pekanbaru - Kamis, 12 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan semester II Tahun 2009 ini. Kali ini, Kepala Perwakilan meyerahkan LHP atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten...
Kelebihan Pembayaran di Dinas PU, Disdik dan BPD Capai 22 M
Penyerahan LHP atas Belanja Modal pada Dinas PU, Disdik dan BPD Kabupaten Pelalawan TA 2008 dan 2009
Kelebihan Pembayaran di Dinas PU, Disdik dan BPD capai 22 M
Pekanbaru - Kamis, 12 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan semester II Tahun 2009 ini....
Enam Penyimpangan Rugikan Keuangan Perusahaan
Pekanbaru- Setelah menyelesaikan pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Siak yaitu PT. Bumi Siak Pusako. Rabu, 11 November 2009, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada tiga stakeholder, yaitu DPRD, Pemerintah Kabupaten Siak, serta Direktur BUMD terperiksa. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Masri; Sekretaris...
Duapuluh Pemeriksa Ikuti Sosialisasi BPR Bersama Bank Indonesia
Pekanbaru - Sebanyak duapuluh pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti sosialisasi BUMD yaitu mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bersama Bank Indonesia (BI) Pekanbaru dan berlangsung tiga hari mulai Senin (9/11) hingga Rabu (11/11). Untuk membuka acara ini, hadir langsung Kepala BI, Wiyoto dan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya, Kepala BI...
Enam Penyimpangan Rugikan Keuangan Perusahaan
Laporan Hasil Pemeriksaan pada PT. Bumi Siak Pusako
Pekanbaru - Rabu, 11 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas PT. Bumi Siak Pusako kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Masri, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H. Adli Malik dan Direktur PT. Bumi Siak Pusako, Dr. H. Jusmadi...
Hadiah Rp 22,2 M untuk Pekanbaru
Pekanbaru Dinilai Depkeu Berhasil Kelola Keuangan
Pekanbaru - Meski tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan tahun 2010 mendatang, reahbilitasi beberapa sekolah yang sudah seharusnya diperbaiki tetap akan dilakukan. Karean Pemko Pekanbaru tetap akan mengalokasikan dana untuk pendidikan dalam anggaran tahun 2010.
Ini disampaikan Sekdako Pekanbaru, Yusman Amin, saat dijumpai di kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (3/11). Menurut Yusman yang baru...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Selama dua hari berturut - turut (29-30 Oktober 2009), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) tahun anggaran 2005 s.d 2009. Kegiatan yang diadakan di Ballroom Hotel Grand Zuri ini dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo,MM. Acara ini digelar untuk merekonsiliasi Pemantauan TLHP yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis
Bengkalis - Rabu, 28 Oktober 2009 ,BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, SP dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Syamsurizal, MM. Penyerahan dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Bengkalis, dihadapan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis. LHP tersebut diserahkan secara langsung...
Memberdayakan Pemuda Melalui Peringatan Sumpah Pemuda
Pekanbaru - Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali melaksanakan upacara di Aula Kantor Perwakilan. Kali ini, upacara dilaksanakan pada hari Rabu (28/10) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 81. Dengan mengambil tema "Pemuda Bersatu, Indonesia Bangkit dan Maju", upacara khidmat dipimpin oleh H. Indra Syahputra, SE dan dihadiri puluhan pegawai.
Dalam upacara tersebut, pemimpin upacara membacakan sambutan dari...
Tiga Indikasi Permasalahan Perlu Diperiksa Lebih Lanjut
Bengkalis - Setelah menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis TA 2008, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, SP dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Syamsurizal, MM, Rabu (28/10) di Kantor Bupati Kabupaten Bengkalis. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau,...
Inspektorat Berhasil Kembalikan Rp8 Miliar
Hasil Temuan BPK
Teluk Kuantan - Badan Inspektorat Kuantan Singingi berhasil mengembalikan uang hasil temuan BPK sebesar Rp8 miliar lebih. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan Bupati H Sukarmis pada tahun 2009 ini.
Kepala Inspektorat Kuantan Singingi Zaidul Affandi kepada wartawan, Rabu (21/10) mengatakan, pengembalian temuan BPK yang ditargetkan Bupati Sukarmis sebesar Rp4 miliar untuk tahun anggaran 2009. Sementara hingga...
Kasubaud Riau II Jadi Pembicara di Forum Pengusaha Konstruksi
Pekanbaru – Sebagai wujud kerjasama antara BPK RI Perwakilan Provinsi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Provinsi Riau, Kasubaud Riau II BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Ir. Wahyo Waluyo menjadi pembicara di forum dialog “Permasalahan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau”. Acara yang diselenggarakan di Hotel Furaya, Rabu 16 Oktober 2009 ini juga menghadirkan Ir. Agus Rahardjo dari...
Tim Itama Sosialisasi Juklak/Juknis di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Tim dari Inspektorat Utama BPK RI melakukan sosialisasi terkait dengan tupoksi Inspektorat Utama, Jumat (16/10) di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir langsung dalam sosialisasi tersebut, Inspektur Utama (Itama) BPK RI, Nizam Burhanudin, SH, Kepala Bidang II-A-1 pada inspektorat utama, Herry Riyadi beserta anggota tim lainnya. Ada empat materi yang disosialisasikan dalam acara ini. Diantaranya...
Dua Auditor Ikuti Ujian Penyesuaian S2
Pekanbaru - Sebanyak dua auditor atau pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti ujian penyesuaian S2 yang diselenggarakan oleh Biro SDM BPK RI. Kedua auditor tersebut adalah Genera Hospito Ramadhani dan Rahmat Arofan, yang masing - masing mengambil sub bidang Manajemen Strategis. Ujian penyesuaian ini dilaksanakan hari Kamis (15/10) di Aula Perwakilan dan diawasi langsung oleh utusan...
Serahkan Bantuan Untuk Korban Gempa Sumbar
Padang – Gempa yang meluluhlantakkan Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, juga berimbas pada rekan – rekan di BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai rekan sejawat terdekat, BPK RI Pewakilan Provinsi Riau ikut menyampaikan simpatinya dengan mengirimkan bantuan berupa bahan makanan dan obat – obatan. Bantuan diserahkan langsung oleh tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang dipimpin...
Halal Bihalal, Ajang Eratkan Silaturahim
Pekanbaru - Selasa (6/10) masih dalam suasana Idul Fitri yang hangat, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memenuhi aula kantor Perwakilan untuk mengikuti halal bihalal bersama. Dalam kesempatan ini, pegawai juga mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Raudhatul Firdaus, Lc dari Sharia Consulting Center. Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo, MM dan Kasetlan, Drs. Pujo Sumekto tampak hadir mendengarkan...
Enam CPNS diambil Sumpahnya
Pekanbaru - Setelah mengabdikan diri di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau selama kurang lebih satu tahun, sebanyak enam calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Selasa, (6/10). Pengambilan Sumpah dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. di aula kantor Perwakilan....
Sekda Kampar Anggap Selesai
(Temuan Penyimpangan Keuangan Oleh BPK Riau)
Bangkinang - Sekda Kampar, Drs. Zulher mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap hasil laporan keuangan Pemkab Kampar tahun 2008 yang diumumkan beberapa waktu lalu sudah tidak masalah lagi.
"Soal temuan BPK itu tidak ada masalah lagi. Itu administrasi saja. Sudah selesai, tidak ada masalah lagi," kata Zulher singkat kepada Tribun, Senin (5/10)...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU MELAKSANAKAN UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA
Pekanbaru - Memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara di Aula Perwakilan. Dalam upacara ini bertindak sebagai inspektur upacara, Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM. Peringatan hari Kesaktian pancasila ini mengusung tema "Dengan Semangat Pancasila Kita Perkokoh Integrasi Bangsa".
Pelaksanaan upacara ini ditujukan untuk mengokohkan kembali makna Kesaktian...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Turut Berdukacita atas Bencana yang Menimpa Masyarakat Sumbar
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau turut berduka cita atas bencana gempa bumi yang menimpa masyarakat Sumatera Barat. Semoga kita semua diberi kekuatan. Amin
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
PEMERINTAH DESA – ORGANISASI – TATA KERJA
PERDA NO. 3 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan efektif dipandang perlu menetapkan suatu pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
BPK Kembali Audit Pemkab Inhu
Rengat - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk kedua kalinya melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemkab Indragiri Hulu tahun 2008. Audit pertama dilakukan bulan Februari hingga Maret lalu dan saat ini audit BPK dilaksanakan kedua kalinya, Senin (14/9).
Kepala Inspektorat Inhu, H. Harman harmaini kepada Riau Mandiri membenarkan adanya audit terhadap laporan keuangan Inhu oleh BPK. Saat ini mereka...
BPK Lanjutkan Pemeriksaan
Sejak Senin (14/9) kemari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau kembali melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kabupaten Inhu tahun anggaran 2008. Audit akan dilaksanakan selama 40 hari kedepan.
Kepala Inspektorat Inhu, Harman Harmaini, SH menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK ini merupakan lanjutan. Sebab pada bulan februari dan Maret 2009 lalu, BPK sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan.
"Kita harapkan tidak akan ada masalah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Kembali Serahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Jumat, 11 September 2009 di Aula Kantor Perwakilan BPK RI, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. LHP yang diserahkan meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak, LKPD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Penyerahan...
Inhil Susul Rohil dan Siak, Dapatkan Opini WDP
Pekanbaru - Dalam satu hari, Jumat, 11 September 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah yang terperiksa. LHP yang diserahkan meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak, LKPD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Penyerahan dilakukan langsung...
Penyimpangan APBD Cuma Persoalan Administrasi
Terkait Temuan BPK Riau
Riau Pos - "Penyimpangan yang sebenarnya seperti penyalahan SPPD, hanyalah Rp1,4miliar. Itupun sudah kita serahkan kembali ke kas negara," ujarnya Riau Pos, kemarin.
Bupati mengakui, ditemukannya penyimpangan Rp56 miliar. Namun, itu hanyalah kesalahan administrasi, karena banyak yang tidak sesuai dengan format atau nilai objek yang ada, sehingga menimbulkan selisih yang bisa dikatakan penyimpangan. "Namun ini sudah kita...
Pemprov Abaikan BPK
Tetap Gunakan Satu Perda
Pekanbaru - Peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar satu perda dibuat untuk satu Penyertaan Modal (PM) akan diabaikan Pemprov Riau. Alasannya, tidak ada aturan hukum yang dilanggar dengan memasukan penyertaan modal sejumlah BUMD terhadap pihak ketiga di dalam satu Perda.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Riau, Emprizal Pakis, Jum'at (4/9) menjawab Riau...
BPK : Satu Perda, Satu Penyertaan
Perda ‘PM’ akan Jebak Gubri
Pekanbaru – Pengesahan Perda Penyertaan Modal (PM) Pemprov Riau oleh DPRD Riau beberapa hari silam terus mendapatkan tanggapan serius sejumlah elemen masyarakat Riau. Selain rawan pemborosan keuangan daerah, Perda PM itu juga bisa menjebak Gubernur Riau saat melakukan pertanggungjawaban keuangan nantinya.
“Saya kira Gubernur mesti hati-hati dan tidak begitu saja menerimanya. Sebab, jika ditilik...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Buka Puasa Bersama Insan Pers
Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan media massa di Provinsi Riau, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan buka puasa bersama dengan sejumlah insan pers di Hotel Jatra, Rabu (2/9) dengan mengusung tema, "Raih Berkah Melalui Kebersamaan". Acara yang dimulai pukul 18.00 ini, dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H Eko Sembodo, MM dan dilanjutkan Kultum dan sholat maghrib berjamaah bersama...
Ketua PWI Harapkan BPK Lebih Garang
BPK Berbuka Bersama Wartawan
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Rabu (2/9) melaksanakan berbuka puasa bersama wartawan di Provinsi Riau. Pada kesempatan itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau H.Dheni Kurnia, meminta BPK Perwakilan Riau lebih garang...
Minta Jawaban, Wartawan Harus Menunggu Tiga Hari
BPK Riau Gelar Buka Puasa Bersama Insan Pers Riau
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau menggelar buka puasa bersama dengan media massa yang terdapat di Riau dengan tema “Raih Berkah Melalui Kebersamaan” ,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PAJAK PENERANGAN JALAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pajak penerangan jalan merupakan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kebersihan
RETRIBUSI KEBERSIHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa timbunan sampah merupakan salah satu penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat sehingga Peraturan Daerah...
Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Satker Terkait Segera Dipanggil
Sekda Rohul Drs.H. Mewahidin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rohul tetap menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dari BPK Riau terhadap laporan keuangan Kabupaten Rohul tahun anggaran 2008, terkait kekurangan dan dilengkapinya bukti pendukung realisasi belanja terhadap sejumlah Satker di Pemkab Rohul.
"Kita tetap tindaklanjuti sesuai dengan apa yang direkomendasikan LHP dari BPK Riau. Kalau tidak, kita melanggar aturan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PAJAK PELAYANAN KESEHATAN - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa guna menyesuaikan ...
BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu, kepala BPK Perwakilan Riau Dr.H.Eko Sembodo,MM menyerahkan LHP atas LKPD Kampar kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H.Masanur,SH Rabu (26/8) di Kantor Perwakilan. Sama halnya dengan LKPD Rohul, LKPD Kampar 2008 juga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Dalam kesempatan tersebut Kepala...
BPK Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Setelah melakukan pengauditan secara teliti terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 2008, Rabu (26/8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut.
Penyerahan LHP dari BPK Riau itu diserahkan langsung oleh Dr.H.Eko Sembodo,MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu H.Hasannudin Nasution,SH dan Bupati Rokan Hulu Drs.Achmad Msi, di Kantor Perwakilan BPK Riau...
LHP Kampar Diserahkan BPK Riau
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2008.
Laporan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan Dr.H.Eko Sembodo.MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar H.Masnur SH, Rabu (25/8) di Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Riau di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Hasilnya secara umum bahwa LKPD Kabupaten Kampar 2008...
BPK Temukan Indikasi Kerugian Rp1,4 Miliar
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan 19 penyimpangan, 5 diantaranya penyimpangan pengendalian internal dan 14 penyimpangan kepatuhan sebesar Rp59.940.000 dan di antaranya sebesar Rp1.416.825.644,48 kerugian dari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar 2008.
Hal ini dilansir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau yang disampaikan Kepala Sekretariat Perwakilan Pujo Sumekto melalui rilis yang diterima Riau Mandiri,...
Temuan Berindikasi Kerugian Daerah Mencapai Rp1,4 Milyar
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu, Pada hari yang sama, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2008. Kali ini Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Masnur, SH, Rabu (25/8) di kantor perwakilan. Sama halnya dengan...
Opini WDP untuk LKPD Kabupaten Rohul TA 2008
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada entitas. Kali ini Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, Msi, Rabu (25/8) di kantor perwakilan. Dalam LHP tersebut, LKPD Kabupaten Rokan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Dua Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Rabu (26/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2008 dan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2008.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, Msi dan kepada...
BPK Diminta Usut Proyek Jalan Bantan
Bengkalis - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta untuk segera mengusut proyek pengerjaan jalan utama Bantan senilai Rp27 miliar yang dianggarkan dua kali APBD. Pasalnya, sampai saat ini pengerjaan proyek tersebut tidak kunjung selesai dan diduga telah terjadi mark-up tanpa memperhatikan lagi kualitas jalan sesuai bestek yang ada.
"Kami meminta kepada BPK untuk segera mengaudit dana Proyek jalan Bantan itu....
Penegak Hukum Jangan Sampai ‘Lempar Handuk’
Soal Temuan BPK pada APBD Riau
Pekanbaru- Aparat penegak hkum di Riau dinilai jangan 'lempar handuk' terhadap indikasi temuan-temuan yang terdapat dalam hadil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Provinsi Riau 2008.
Hal itu diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Riau Hotman E Manurung, akhir pekan lalu mengingat sejauh ini belum ada temuan dari hasil audit BPK yang...
BPK Lakukan Evaluasi
Dana Jakesmas
Pekanbaru- BPK mulai melakukan evaluasi penggunaan dana Jamkesmas tahun 2007-2008 sebesar Rp41 miliar di Riau. Dalam pemeriksaan ini, tim BPK lebih menekankan kepada penggunaan dana tepat sasaran atau tidak.
pernyataan ini diungkapkan Dirut RSJ Tampan Pekanbaru Dr Zulkifli Malik SpPA kepada Riau Pos Rabu (19/8), di Kantor Gubernur Riau Pekanbaru. Zulkifli mengaku sudah memberikan informasi mengenai penggunaan dana Jamkesmas...
Pemko Diminta Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK
(Laporan Pansus Penggunaan Anggaran 2008)
Pekanbaru- Panitia Khusus Ranperda tentang Laporan Penggunaan Anggaran 2008 meminta Pemko Pekanbaru menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait rekening yang tidak dilaporkan, utang PDAM yang membebani keuangan daerah dan laporan bantuan kepada instansi vertikal.
Permintaan Panitia Khusus (Pansus) tersebut disampaikan pada rapat paripurna laporan hasil kerja Pansus yang dilaksanakan di Balai Payung Sekaki,...
Pemeriksaan BPK RI
Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terdiri atas :
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Upacara HUT RI Ke-64 Berjalan Khidmat
Pekanbaru - Seluruh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-64 dengan khidmat. Upacara yang berlangsung Senin (17/8) di Aula Kantor Perwakilan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam upacara ini, Kalan membacakan pidato dari Ketua BPK RI, Anwar Nasution yang masa jabatannya akan berakhir Oktober...
Pansus Fokus Ke Temuan BPK
(Bahas Laporan Penggunaan Anggaran 2008)
Pekanbaru - Kendati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini terbaik terhadap laporan penggunaan anggaran Pemko Pekanbaru tahun 2008, namun Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Laporan Penggunaan Anggaran 2008 tetap fokus ke temuan BPK yang disampaikan saat penyerahan hasil audit pecan lalu.
"Kita dari Pansus sudah melakukan pembahasan. Walaupun Audit BPK memutuskan LKPj...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi
IZIN - PENGAWASAN - USAHA JASA KONSTRUKSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009
2009
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu dipandang perlu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat
PERHUBUNGAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda No.14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dan Perda No.15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009
APBD TA 2009
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009
2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan
2009 - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN PENGHULU DAN PERANGKAT KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tidak sesuai lagi,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pelalawan
KABUPATEN PELALAWAN – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU ...
Perda Kabupaten Rokan hilir Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Keuangan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG KEUANGAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tidak...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu ditetapkan ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2009 – BMD
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa barang milik daerah harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
2009
PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa zakat merupakan sumber dana potensial dalam mengurangi kemiskinan dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu mengatur pengelolaan zakat yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
...
Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau Pada PT. Bank Riau
PT BANK RIAU – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PT BANK RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah di sektor BUMD, dipandang perlu melakukan penyertaan / penambahan modal pada PT Bank Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
PERDA NO.1 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Siak dan memperhatikan perkembangan keuangan Daerah...
Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa
SUMBER PENDAPATAN DESA
PERDA NO.3 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda Kab. Siak No.5 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
aaa
-
Dasar Hukum : UU No.28 Tahun 1999;...
Perda Kab. Siak No 2 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Desa
KEWENANGAN DESA
PERDA NO.2 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.
aaaa
-
Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 ...
Perda Kab. Siak No 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERDA NO.4 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memenuhi maksud dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
aaaaa
-
Dasar Hukum : UU...
Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa...
PEMBENTUKAN DESA
PERDA NO.6 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SRI GEMILSNG DI KECAMATAN KOTO GASIB, DESA BEKALAR, JAMBAI MAKMUR, SUNGAI GONDANG DAN PENCING, BEKULO DI KECAMATAN KANDIS, DESA SABAK PERMAI, SELAT GUNTUNG DAN BANDAR PEDADA DI KECAMATAN SABAK AUH, DESA KAYU ARA PERMAI DAN RAWA MEKAR JAYA DI KECAMATAN SUNGAI...
Perda Kab. Siak No 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Temusai, Dayang Suri, dan Suak Merambai di Kecamatan Bungaraya
PEMBENTUKAN DESA
PERDA NO.5 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TEMUSAI, DAYANG SURI, DAN SUAK MERAMBAI DI KECAMATAN BUNGARAYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah Desa di Kecamatan Bungaraya.
aaaaa
...
Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
PERDA NO.7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat...
Perda Kab. Siak No 10 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
PERDA NO.10 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah,...
Perda Kab. Siak No 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
PERDA NO.9 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan...
BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru TA 2008. Pada hari yang sama, Jumat (7/8) BPK RI kembali menunaikan amanat Undang- undang dengan menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2008. LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, H.Marwan Yohanis, S.Sos dan Wakil Bupati, Drs.H.Mursini,...
LKPD Kota Pekanbaru TA 2008 dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pekanbaru - Jumat, 7 Agustus 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru TA 2008. Untuk pertama kalinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan...
Sambutan Kepala Perwakilan ke DPRD Kota Pekanbaru
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru TA.2008
LKPD Kota Pekanbaru Pertama Kali Dapatkan Opini ”Wajar Tanpa Pengecualian
Pekanbaru, Jumat (7 Agustus 2009) - Untuk pertama kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2008 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
BLH - PELAYANAN
PERDA NO. 28 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka penertiban, pengedalian dan pengawasan lingkungan hidup agar sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku bahwa setiap usaha dan/ atau...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 26 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH - POKOK
PERDA NO. 21 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 330 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
PERDA 2/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 20 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
PDAM - PENGATURAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur pemberian air minum berkualitas kepada masyarakat dengan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
KTP dan AKTE - RETRIBUSI
PERDA NO. 18 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
USAHA PERKEBUNAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 17 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
-
Dasar hukum : UU No. 12...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERDA NO. 16 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
-
Dasar hukum : UU No. 12...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat
PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT
PERDA NO. 1 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu untuk mengganti Perda Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
RSUD - RETRIBUSI
PERDA NO. 15 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan UU nomor 32 tahun 2004 karena Perda Kampar Nomor 8 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai
DESA TINGKOK, DESA LUBUK SOTING - PEMBENTUKAN
PERDA NO.2 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINGKOK DAN DESA LUBUK SOTING KECAMATAN TAMBUSAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dan memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata
PARIWISATA - USAHA
PERDA NO.3 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG USAHA PARIWISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan meningkatnya penyelenggaraan usaha pariwisata dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terarah dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
-
Dasar hukum : UU No.3 Tahun 1981; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009
2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2005-2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan daerah...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
2009
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan pelaksanaan ...
Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 14 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Kampar nomor 8 tahun 2006 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
PERDA 8/2006 - PERUBAHAN
PERDA NO. 14 TAHUN 2009
Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 14 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Kampar nomor 8 tahun 2006 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan peran masyarakat pada puskesmas dan jaringannya. Serta tidak relevannya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
YANKES - RETRIBUSI
PERDA NO. 13 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan peran masyarakat pada puskesmas dan jaringannya. Serta tidak relevannya Perda Kampar Nomor 8 tahun 2003.
-
Dasar...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Limbah Cair
PERDA 19/2003 - PENCABUTAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Limbah Cair
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Perda Kampar Nomor 19 Tahun 2003 dicabut karena...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu
PERDA 9/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kinerja dan pemenuhan modal dasar Bank erkredita Rakyat,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Politeknik Kampar Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang...
PERDA 2/2008 - PERUBAHAN
PERDA NO. 9 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Politeknik Kampar Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dengan Kegiatan Tahun Jamak
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar
OTK - KORPRI
PERDA NO. 8 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Kampar.
-
Dasar hukum...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan Di Kabupaten Kampar Dengan Kegiatan Tahun Jamak
TAHUN JAMAK - PEMBANGUNAN JALAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan jalan dengan kegiatan tahun jamak yang bertujuan untuk percepatan perkembangan wilayah, pembukaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kantor Pemerintahan Yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai, Gedung Olahraga (GOR) Di Kota Bangkinang Dan Masjid Raya...
TAHUN JAMAK – PEMBANGUNAN GEDUNG
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN YANG BARU 4 (EMPAT) UNIT 2 (DUA) LANTAI, GEDUNG OLAHRAGA (GOR) DI KOTA BANGKINANG DAN MASJID RAYA KECAMATAN 10 (SEPULUH) UNIT DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyediakan sarana...
LKPD Kota Dumai TA 2008 Dapatkan Opini “Wajar Dengan Pengecualian”
Pekanbaru –BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2008 kepada Ketua DPRD Kota Dumai, H.Ilyas Labay dan Wakil Walikota Dumai, H.Sunaryo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H.Eko Sembodo, MM, Selasa (28/7), di Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam...
Dana Disimpan di Rekening Pribadi
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Komisi B akan Hearing Dispenda
Komisi DPRD Riau dalam waktu dekat akan mengagendakan hearing dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, soal adanya dana...
Dana Dispenda Ngendap di Rekening Pribadi
BPK RI Temukan Dana Satker
AB Purba: Ini Berpotensial Rugikan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau...
Sambutan Kepala Perwakilan ke DPRD Kab. Pelalawan
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan TA.2008
Perbaikan Sistem Pembukuan dan Pencatatan Belum Terjadi Secara Menyeluruh Pada Semua SKPD
Perbaikan Sistem Pembukuan dan Pencatatan
Belum Terjadi Secara Menyeluruh Pada Semua SKPD
Opini LKPD Kabupaten Pelalawan
”Wajar Dengan Pengecualian”
Pangkalan Kerinci, Senin (13 Juli 2009) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan TA 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas...
Dana Rp5 M Seharusnya Dipertanyakan ke SPR
Anggota Komisi B DPRD Riau Bambang Tri Wahyono mengatakan, yang perlu diperjelas dalam penyertaan modal Pemprov Riau ke PT SPR sebesar Rp 5 miliar adalah, apakah dana tersebut sudah dibayarkan pihak SPR kepada PT Kamparikom atau belum.
Mengenai catatan temuan BPK yang menyebutkan penyertaan modal Pemprov ke PT SPR tidak disertai Perda, Bambang menilai temuan itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan...
Empat Jenis Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas...
Direktorat Litbang Sosialisasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tim sosialisasi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Ditama Revbang Diklat) BPK RI melakukan sosialisasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Tim sosialisasi ini beranggotakan Iis Istianah, SE., M.Si., Ak., Hendra Sirait, Hery Subowo, SE.,...
DANA DI SPR
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan dana penyertaan modal senilai Rp5 Miliar ke PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) tak salah. Sebab penyertaan itu diberikan sesuai kebutuhan, terkait dengan core bussines yang akan dijalankan.
“Memang ada persyaratan administrasi yang perlu dibenahi, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang peyertaan modal tersebut. Syarat adminstrasi itu akan segera kita perbaiki,” ujar Wagub kepada...
Wagubri: Akan Ditindaklanjuti
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit menyikapi hasil audit BPK, mengatakan, akan menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan BPK. Pemprov sendiri, kata Wagub, terus menindaklanjuti apa yang menjadi temuan, termasuk temuan tahun 2005-2007 yang belum ditindaklanjuti masih terus dilakukan.
“Bahkan...
PROYEK LUNCURAN RP.172 M BERMASALAH
Penyertaan Modal SPR Tak Melalui Perda
BPK Serahkan Hasil Audit Ke DPRD Riau
Pembayaran Rp.172 miliar proyek luncuran Pemprov. Riau dan penyertaan modal Rp.5 Miliar di Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau (SPR), dinilai bermasalah karena tidak sesuai ketentuan.
Hal tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau terhadap laporan keuangan kegiatan Pemprov tahun 2008 di gedung DPRD Riau,...
PENGGUNAAN APBD 2008 WAJAR
Hasil Audit BPK
Hasil Pemeriksaan dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan APBD Riau 2008, memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion.
Hal ini diungkapkan BPK Perwakilan RI Eko Sembodo usai sidang paripurna istimewa penyampaian laporan audit...
ADA YANG HARUS DILENGKAPI
Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit akan segera melakukan berbagai perbaikan atas apa yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK Perwakilan Riau. Terkait dana penyertaan modal ke PT SPR, diakui memang masih ada administrasi yang harus dilengkapi.
“Tapi dana (penyertaan...
BPK SOROTI DANA PULUHAN MILIAR DI SPR
Hasil Audit Diserahkan ke DPRD Riau
Puluhan miliar dana pemerintah Provinsi Riau yang diinvestasikan ke PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Menjadi catatan penting Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Sebab investasi yang dilakukan dinilai tidak didukung landasan hukum yang kuat.
Hal ini terungkap dalam laporan BPK Perwakilan Riau, yang diserahkan ke DPRD Riau, dalam sidang paripurna istimewa, di Gedung...
BISA MINTA PROSES HUKUM
Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus mengungkapkan, apa yang menjadi laporan BPK RI ini akan menjadi acuan pihaknya pada pembahasan laporan keuangan APBD Riau 2008. Hasil laporan ini juga akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan di DPRD Riau.
“Sesuai...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008. Penyerahan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (29/6) oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus.
Acara tersebut dihadiri oleh Para Pimpinan...
Sambutan Kepala Perwakilan Ke DPRD Prov. Riau
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau TA.2008
“Wajar Dengan Pengecualian” Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008
Pekanbaru, Senin (29 Juni 2009)-BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008. Penyerahan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (29/6) oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus.
Terdapat dua kelompok permasalahan...
BPK dan KPK Perlu Audit PLN
Seringnya pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat geram sejumlah masyarakat. Bila dikaji secara ekonomi, apa yang telah dilakukan PL N tersebut sedikit demi sedikit telah menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama sektor usaha.
Menurut pakar ekonomi Deliarnov kepada Riau Mandiri, Kamis (25/6), jika PLN terus melakukan pemadaman bergilir, Riau tidak akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 5 persen...
BPK Nilai Penggunaan APBD Bagus
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekanbaru selama 31 hari melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan pada APBD tahun 2009 yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Pemeriksaan yang dilakukan BPK selama satu bulan tersebut diakui administrasi yang dilakukan setiap satker sudah baik.
Ungkapan ini disampaikan oleh pihak Perwakilan BPK Pekanbaru Dr. H. Eko Sembodo MM saat pamit dengan Wali...
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat OPINI.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
(i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
(ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Hasil Audit BPK Serahkan Pekan ini
Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mengatakan, pihaknya sedang menugggu hasil audit pelaksanaan APBD Riau Tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Berdasarkan janji dari BPK, hasil audit itu akan disampaikan dalam rapat paripurna pekan ini juga.
Hal itu dikatakan Djohar menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya terkait belum disampaikannya RAPBD Perubahan oleh Pemprov Riau. "Menurut rencana akan disampaikan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2009
APBD - PERUBAHAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mengatur perubahan atas APBD TA 2009.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997;...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009 – 2033
2009 - 2033 - RPJMD
PERDA NO. 14 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2009 - 2033
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka Melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
PASAR DESA - PENEGLOLAAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2009
Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka mendiukung penyelenggara otonomi desa dan mencipatakan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri serta guna mengembangkan potensi pasar desa sebagai sumber daya ekonomi desa.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pencabutan atas Perda Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/ Tanah...
PERDA 52/ 2000 - PENCABUTAN
PERDA NO. 13 TAHUN 2009
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/ TANAH MILIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan yang menentukan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2009
APBD 2009
PERDA NO. 12 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TA 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini memuat menganai APBD TA 2009 dan dibuat sebagai perwujudan dari rencana kerja pemda tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemda...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA
PERDA NO. 11 TAHUN 2009
2009
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka menyesuaikan Perda Inhil Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
-
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perikanan
PERIKANAN - IZIN USAHA
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
2009
IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan mengushakannya secara berdaya guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya, dan dalam rangka peningkatan PAD.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Kab Inhil
BUMDes - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 09 TAHUN 2009
2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa yang kuat dan mandiri melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan desa serta mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan guna meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kegiatan Bongkar Muat Barang
BONGKAR MUAT BARANG - RETRIBUSI
PERDA NO. 08 TAHUN 2009
2009
RETRIBUSI KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibuat Dalam Rangka Penertiban Dan Untuk Mengatur Arus Lalu Lintas Angkutan Barang Di Wilayah Kabupaten Inhil yang melakukan bongkar muat barang.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004;...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
PARIWISATA DAERAH - RENCANA INDUK
PERDA NO. 06 TAHUN 2009
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka pengemabangan kepariwisataan di Kabupaten Indragiri Hilir.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1992; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV dan RSPD Kab
PERDA - PERUBAHAN 49/2002
PERDA NO. 07 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNA JASA ELEKTRONIK SGTV DAN RSPD KAB. INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik mengubah peraturan daerah kabupaten Inhil nomor 49 tahun 2002 tentang retribusi pengguna jasa...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang Parit 21 Tembilahan...
PERDA - PERUBAHAN 17/2006
PERDA NO. 05 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 16/2006
PERDA NO. 04 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Perluasan Kantor Bupati dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 15/2006
PERDA NO. 03 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KANTOR BUPATI DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun Jamak...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan dengan Sistem Tahun...
PERDA - PERUBAHAN 13/2006
PERDA NO. 02 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kab Inhil dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 32/2005
PERDA NO. 01 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB INHIL NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAB INHIL DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan system tahun Jamak sebagaimana...
DPRD Belum Terima Hasil Pemeriksaan BPK
Hingga saat ini DPRD Kampar belum menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau. Hal itu disampaikan juru bicara Panggar DPRD Kampar Emil Budiono dalam sidang paripurna DPRD Kampar, Senin (22/6) dalam agenda laporan hasil pembahasan panitia anggaran terhadap LPP APBD 2008.
"Panitia anggaran belum dapat memastikan realisasi APBD 2008 karena hasil audit BPK belum selesai. Untuk itu panitia...
Pemko Tunggu Hasil Audit BPK
Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap penggunaan APBD tahun 2008. Hasil audit ini nantinya akan diserahkan BPK kepada Pemko dan DPRD dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
Hal ini dikatakan Kabag Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru, Dasrizal, kepada wartawan, Jumat (19/6). Dikatakannya, BPK Perwakilan Riau sebelumnya melakukan audit anggaran tahun 2008 selama...
HASIL AUDIT APBD 2008 BPK Koordinasi dengan SKPD
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Badan Pemeriksa...
Audit Dana Dekonsentrasi Mulai Juli
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum terbitnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
"Mulai Juli atau Agustus, kami akan melakukan audit dana dekonsentrasi", kata Autor Utama Keuangan Negara II BPK, Syafri A Baharuddin.
Syafri mengungkapkan hal itu dalam workshop pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tahun 2006
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tahun 2006. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Mei 2009 oleh...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Periode 2005 s.d. 2008
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2008 atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode 2004 s.d. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penyerahan dilaksanakan pada hari...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2007 s.d. 2008
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2008 atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode 2007 s.d. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Mei 2009 oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD...
Pengarahan Anggota V BPK RI Jelang Pemeriksaan Atas LKPD TA 2008 Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2008, Anggota V BPK RI, Hasan Bisri beserta Tim yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah, Soepomo Prodjohardjono dan Kasubagset Anggota V, Raden Yudi Ramdan Budiman memberikan...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2008.
-
Dasar Hukum :
UU No.16...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir
TEMPAT PARKIR DAN TARIF PARKIR– RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai No.12 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pemungutan Retribusi Parkir perlu dilakukan perubahan karena pengenaan tarif retribusinya...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
DUMAI - PERUBAHAN ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009
2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit ogranisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2009...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009
2009
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Sesuai dengan PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, menyatakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
-
Dasar Hukum :UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Perkreditan Rakyat Dumai
PT. PERKREDITAN RAKYAT DUMAI - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PERKREDITAN RAKYAT DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No.17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan tertibnya Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga beberapa ketentuan yang...
Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena terdapat keberatan beberapa asosiasi kontraktor terhadap pelaksanaan proyek.
-
Dasar Hukum :
UU...
Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
2009 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985;...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Insfrastruktur Air Minum Dengan Sistim Tahun Jamak
INFRASTRUKTUR AIR MINUM - PEMBANGUNAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTIM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa pembiayaan untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas infrastruktur air minum telah dianggarkan selama 4...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis
PT. BANK RIAU – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke dalam modal...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahhan daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu pengaturan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (semester I) pada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan dilakukan selama empat hari di ruang kerja Kepala Perwakilan.
Kamis, 18 Maret 2009 Kepala...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) periode pemantauan per 31 Desember 2008 pada pemerintah provinsi, 2 (dua) pemerintah kota, 9 (sembilan) pemerintah kabupaten, RSUD Arifin Achmad dan 3 (tiga) BUMD. Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan TLHP ini merupakan hasil pemantauan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa BPK RI...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Diskusi Publik dan Sosialisasi
Pekanbaru - Senin, 6 April 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan acara dengan beberapa stake holder. Ada dua agenda dalam kegiatan ini, yaitu Diskusi Publik dengan Tema, ”Memahami Pemeriksaan BPK RI Di Bidang Jasa Konstruksi Guna Mencegah Penyimpangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/ Daerah” serta Sosialisasi mengenai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Penghitungan Kerugian Daerah
Pekanbaru – Rabu, 18 Maret 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perluasan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Siswoyo, SH. Penyerahan dilakukan di ruang kerja Kepala Perwakilan dengan disaksikan oleh Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Selenggarakan Diklat Laboratorium LKPD
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laboratorium Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD). Diklat yang berlangsung selama lima hari dari tanggal 13 s.d 17 April 2009 di Hotel Aston ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Kegiatan yang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
23/2000 - PENCABUTAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2009
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN WAJIB PENGUSAHA PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk membatalkan Perda Kab. Kampar No. 23 tahun 2000 Tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
-
Dasar hukum :...
Perda Kab. Inhu No. 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kab. Inhu
KENDARAAN - PARKIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2008
2008
PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. INHU NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM WILAYAH KAB. INHU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang...
Perda Kab. Inhu No. 21 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan
GANGGUAN - IZIN RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan.
-
Dasar Hukum...
ZONA INTEGRITAS
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
1. PERMENPAN DAN RB NOMOR 52 TAHUN 2014
2. SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR 1 TAHUN 2015
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak
PERDA 2/2006 - PERUBAHAN
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam merubah peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 karena ada beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya pekerjaan tahun jamak sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah...
Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025
2005-2025 - RPJP
PERDA NO. 9 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk memuat perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
-
Dasar hukum : UU...
Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013
2009-2013 - RPJP
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk memuat perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
-
Dasar hukum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG USAHA PERKEBUNAN
PERKEBUNAN – USAHA - KUANSING
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2009, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2009, BUPATI, 47 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK : - Bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam nabati,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
MENARA BERSAMA - PEMBANGUNAN
PERDA NO. 02 TAHUN 2009
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur mengenai Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, mengingat pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.
...
Perda Kab. Inhu No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Inhu
DAERAH - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat...
Perda Kab. Inhu No. 16 Tahun 2008 tentang BPR Indra Arta
RAKYAT - BANK PERKREDITAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
2008
BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTA
ABSTRAK
:
-
Bahwa mengingat banyaknya materi yang akan disempurnakan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Rengat, maka perubahan tersebut tidak dilakukan pasal demi pasal namun disusun kembali secara keseluruhan.
-
Dasar Hukum :...
Perda Kab. Inhu No. 17 Tahun 2008 Tentang PDAM Tirta Indra
PDAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008
2008
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Perekonomian Daerah, bertujuan untuk...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
KEWENANGAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No.34 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007 mengenai kewenangan pemerintah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010
RPJM
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006 - 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Tentang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan
DINAS DAERAH - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan PP No.41 Tahun 2007 serta UU No.32 Tahun 2004.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.8 Tahun 1974, Undang-Undang No.53...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
SEKDA & SEKWAN - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan PP No.41 Tahun 2007 serta UU No.32 Tahun 2004.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan
KECAMATAN/KELURAHAN - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELAWAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan
LEMBAGA TEKNIS - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN PELAWAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Selasih Kab. Pelalawan
RSUD - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama mengenai Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
PELAYANAN KESEHATAN RSUD-RETRIBUSI
PERDA NO.14 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan meningkatnya beban operasional Rumah Sakit Umum Daerah seiring dengan meningkatnya indeks harga, maka Perda Kabupaten Inhu No.22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab. Inhu dipandang...
Perda Kab. Inhu No. 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
DAERAH - KESEHATAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Mandiri dengan pelayanan paripurna yang memenuhi standar nasional, serta menjalankan misinya sebagai pusat rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu...
Perda Kab. Inhu No. 15 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Inhu
KEWENANGAN PEMERINTAH - URUSAN PEMERINTAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
2008
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 38 tahun 2007 ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
KECAMATAN DAN KELURAHAN - ORGANISASI
PERDA NO. 09 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis.a
a
-
Dasar...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan
BPR - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai pendirian BPR Dana Amanah sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
KABUPATEN - ORGANISASI - TATA KERJA
PERDA NO. 6 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat...
Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 –...
KEGIATAN MULTIYEARS - PERUBAHAN PERDA
PERDA NO.01 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SIAK NO.5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) KABUPATEN SIAK TA 2006 - 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Siak yang salah satunya melalui Program Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) yang telah...
Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
BANTUAN PARPOL - PERUBAHAN PERDA
PERDA NO. 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya Permendagri No.25 tahun 2006 tentang perubahan atas Permendagri 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan...
Perda Kab.Siak No 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
WALET - IZIN USAHA
PERDA NO. 04 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, sekaligus demi mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa sekaligus guna memningkatkan Pendapatan Asli daerrah Kabupaten...
Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN
PERDA NO.05 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten / kota berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
-
Dasar...
Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
SEKDA & SEKWAN - OTK
PERDA NO.06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja secretariat daerah dan secretariat DPRD...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2007
APBD 2007 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.12 Tahun 1985,...
Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak
INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS - OTK
PERDA NO.07 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan...
Perda Kab.Siak No 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak
DINAS - OTK
PERDA NO. 08 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.
-
Dasar hukum :...
Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Siak
KECAMATAN&KELURAHAN - OTK
PERDA NO. 09 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
2008
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir
PARKIR - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
2008
PAJAK PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Ini Dibentuk Dengan Mengacu Pada Undang-Undang 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No.17 Tahun 1997, Undang-undang No.18...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
SOTK LEMBAGA TEKNIS- PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
2008
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama oleh lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru secara efektif, efisien dan professional yang dilaksanankan...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
SOTK SEKDA, SEKWAN, KECAMATAN, KELURAHAN - PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
2008
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan professional dari Sekretariat Daerah,...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
BIAYA CETAK - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan Pelayanan pendaftaran penduduk dengan perkembangan perekonomian daerah. Peraturan daerah ini mengatur mengenai Retribusi Daerah dikarenakan bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
SOTK DINAS-DINAS- PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
2008
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan professional dari seluruh Dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam...
Perda Kab.Siak No 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
PELAYANAN KESEHATAN - PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI
PERDA NO. 11 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 33 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
ABSTRAK
:
-
Bahwa demi mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayana kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan...
Perda Kab.Siak No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata
WISATA - PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI
PERDA NO. 12 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO.1 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengemabngan pembangunan khususnya di bidang kepariwisataan perlu adanya perubahan ketentuan tariff retribusi pengusahaan objek dan...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana desa
ALOKASI DANA DESA-KEUANGAN
PERDA NO. 9 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 PP No.72 Tahun 2005 tentang desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat desa, perlu diberikan pembiayaan Alokasi...
Perda Kab.Siak No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERDA NO. 13 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mewujudkan penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Perda ini juga untuk menyesuaikan dengan UU ...
Perda Kab.Siak No 14 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
WALET - PAJAK
PERDA NO. 14 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyesuaikan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997
-
Dasar hukum : UU No. 18...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Sosial dan Hibah
KEUANGAN - BANTUAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH
ABSTRAK
:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kapasitas kelembagaan kemasyarakatan, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Kampar dilakukan pemberian bantuan keuangan, sosial dan hibah, sehingga dipandang perlu membentuk...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
KEPALA DESA - PERANGKAT DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
ABSTRAK :
Bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu agar otonomi desa dapat berjalan dengan baik, dipandang...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK :
Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk menggali seluruh potensi kekayaan yang menjadi milik desa untuk dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Desa.
Dasar hukum : UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel
HOTEL – PAJAK
PERDA NO. 6 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK :
Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak.
Dasar hukum : UU No. 6...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame
REKLAME – PAJAK
PERDA NO. 7 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK :
Bahwa dengan berkembangnya reklame di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERDA NO. 8 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK :
Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak.
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
WALET - PAJAK
PERDA NO. 9 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK :
Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dalam bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membayar pajak.
Dasar ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Inhil no.38 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
IZIN USAHA - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 10 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Inhil No.60 Tahun 2000 Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
PENDAFTARAN PERUSAHAAN – PAJAK - PERUBAHAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN
ABSTRAK :
Bahwa untuk menertibkan dan menciptakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
DESA – PERATURAN - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Izin Gangguan
GANGGUAN – IZIN
PERDA NO. 20 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK :
Bahwa dengan berlakunya UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.66 Tahun 2001, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum
UMUM - KETERTIBAN
PERDA NO. 21 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK :
Bahwa untuk mewujudkan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu adanya pengaturan ketertiban umum.
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No.14 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 ...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
KEBERSIHAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 8 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
Bahwa untuk melibatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di pandang perlu mengatur mengenai penanganan dan pengelolaan persampahan, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Inhil no.39 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang
IZIN TANDA DAFTAR – RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi ...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
PERDA NO. 9 TAHUN 2008
1998
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
ABSTRAK :
Bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Pemerintah ...
Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 1 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam upaya penataan dan pengembangan BUMD yang professional agar dapat meningkatkan PAD,...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Prov. Riau
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
2008
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 (RANCANGAN)
2008
POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Undang -
undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...
Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau
PON XVIII - ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
2008
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN STADION UTAMA PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Ini dibentuk dengan menyesuaikan Pada Undang - undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan...
Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
SEKDA, SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu...
Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau
INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,...
Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau
DINAS - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Dengan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pedamaran I (Satu) dan Pedamaran II (Dua) Tahun Anggaran 2008-2010
2008 – JEMBATAN PEDAMARAN I & II
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENINGKATAN DANA ANGGARAN DENGAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEDAMARAN I (SATU) DAN PEDAMARAN II (DUA) TAHUN...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2011
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan amanat UU No....
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan APBD TA 2008 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.53 Tahun 1999; UU No.12...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya perkembangan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dengan makin lengkapnya sarana dan prasarana yanga ada, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.2 Tahun 2005 .
...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2002 - PERUBAHAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melakukan pengawasan, pengaturan dan pengendalian atas kegiatan pembangunan dan pemanfaatan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA NOMOR 28 TAHUN 2002 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan penerimaaan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.28Tahun 2002.
-
Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 - PERUBAHAN
PERDA NO. 5 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Perda Nomor...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007
APBD TA 2007 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
2008
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar hukum : UU No.12 Tahun 1985; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
2008
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan umum APBD yang menyebabkan berkurangnya pendapatan, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
-
Dasar...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Dumai
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI
PERDA NO. 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaL 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Penrerintahan antara Pemerintah...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kab Inhil
KECAMATAN/ KELURAHAN - OTK
PERDA NO. 32 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965;...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab Inhil
LEMBAGA TEKNIS DAERAH - OTK
PERDA NO. 31 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KAB. INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 6...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kab Inhil
DINAS - OTK
PERDA NO. 30 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN INHIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 8...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab Inhil
SEKDA/ SEKWAN - OTK
PERDA NO. 29 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
-
Dasar...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab inhil pada PT Bank Riau
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 28 TAHUN 2008
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PT. BANK RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Keuangan Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dengan Cara Melakukan Penyertaan Modal. Selain Itu guna meningkatkan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab inhil
MODAL - PENYERTAAN
PERDA NO. 27 TAHUN 2008
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan penyertaan modal.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 17 ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab inhil Tahun 2005-2025
2005/ 2025 - RPJP
PERDA NO. 26 TAHUN 2008
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN INHIL TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini disusun dalam rangka mewujudkan amanat UUD RI 1945, yaitu dengan menyusun visi, misi dan arah pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) .
-
Dasar...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis
PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 08 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 10 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat,...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis
DINAS DAERAH - ORGANISASI
PERDA NO. 13 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Dinas Daerah yang merupakan pelaksana otonomi daerah. a
a
-
Dasar Hukum :...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI
PERDA NO. 14 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis....
Perda Kab. Bengkalis Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA
PERDA NO. 06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang Badan Permusayawaratan Desa. a
a
-
Dasar Hukum : UU No.12...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN DESA - ORGANISASI
PERDA NO. 04 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan organisasi dan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERDA NO. 03 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan Barang Daerah agar dapat dikelola secara tertib dan dapat...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Perumahan Daerah
PEMAKAIAN PERUMAHAN DAERAH – RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN PERUMAHAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan diberlakukannya UU No.34 Tahun 2000, maka terhadap Peraturan Daerah No.8 Tahun 1995 perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.18 ...
Perda Kab. Inhu No. 6 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa
DESA - KERJASAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
2008
KERJASAMA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa kerjasama oleh desa dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan dan kemajuan masyarakat di desa.
-
Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; ...
Perda Kab. Inhu No. 4 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Desa
DESA - KEWENANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
2008
KERJASAMA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan.
-
Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2003;...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2008 Tentang APBD TA 2008
TA 2008 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2008
2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, dipandang perlu...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Ketenagalistrikan
LISTRIK - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI IZIN KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa sumber-sumber energi perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat membangkitkan tenaga listrik yang dapat meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta pembangunan yang berkesinambungan, sehingga dipandang perlu menetapkan peraturan di bidang ketenagalistrikan yang diharapkan dapat mewujudkan tersedianya listrik...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
RETRIBUSI-IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
PERDA NO. 06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha dibidang jasa konstruksi yang berasaskan kejujuran, keadilan manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan maka...
Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai Pada Badan Usaha Milik Daerah
BUMD - PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008
2008
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DUMAI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Dumai diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, diantaranya dengan penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
RETRIBUSI-PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERDA NO. 08 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK
:
bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan...
Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
PANGKALAN PENDARATAN IKAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Dumai diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya melalui kegiatan di bidang perikanan dan kelautan dengan menetapkan...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
IZIN USAHA PERIKANAN-RETRIBUSI
PERDA NO. 11 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
bahwa dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan yang telah diberi izin dan penegakan hukum di kawasan perairan Kota Dumai sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor ...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Peternakan
PETERNAKAN - IZIN USAHA
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
2008
IZIN USAHA PETERNAKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menunjang sektor usaha peternakan sehingga dapat diperoleh ternak dan pangan asal hewan yang baik dan sehat, dipandang perlu melaksanakan pengaturan terhadap perorangan atau badan hukum yang mengelola usaha peternakan melalui izin usaha peternakan.
-
Dasar hukum : UU No....
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)-RETRIBUSI
PERDA NO. 13 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)
ABSTRAK
:
-
bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) mulai meningkat seiring dengan...
Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu disusun Organisasi Sekretariat Daerah dan untuk menunjang pelayanan dan mendukung tugas dan...
Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI
PERDA NO. 15 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat strategis, perlu dilakukan penataan...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
DINAS DAERAH - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan penataan sistem dan mekanisme kinerja dan pelayanan oleh organisasi Dinas Daerah dengan berpedoman kepada PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
PERDA NO. 17 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang...
Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Dumai
BADAN NARKOTIKA - ORGANISASI - TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008
2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dipandang perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan organisasi dan tata kerja...
Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Catatan Sipil
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL
PERDA NO. 19 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN...
Perda Kabupaten Inhil Nomor 24 tahun 2008 Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2007
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 24 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten indragiri hilir...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Indragiri Hilir
BARANG - PENGELOLAAN
PERDA NO. 18 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, dipandang perlu adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
-
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 17 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
KELURAHAN - DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PERDA NO. 17 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (Ukl), Upaya Pemantauan Lingkungan (Upl) Dan Standard Operating Procedure (Sop)
AMDAL - PENERAPAN
PERDA NO. 5 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL), UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, dipandang perlu melakukan kegiatan pengolahan secara baik, pemeliharaan perlindungan dan pencegahan terhadap...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...
AKTE CATATAN SIPIL - KTP - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya melalui keringanan ...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
BPD - PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa diperlukan adanya...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
PERDA - PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.85 Tahun 2005
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.18...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Kelurahan/Desa
DANA BAGI HASIL PAJAK - PENETAPAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI UNTUK KELURAHAN/DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah dan Air Pemukiman
AIR - IZIN
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PEMUKIMAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
REKLAME - IZIN
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa usaha reklame merupakan wahana promos dalam memasarkan berbagai komoditas.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.61 Tahun 1958, UU No.3 Tahun 1982, UU No .17 Tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.53 Tahun 1999, UU...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir
PASAR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna menyediakan sarana dan prasarana pasar yang dibangun oleh Kabupaten Pelalawan serta...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
PERGUDANGAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menata dan membina pergudangan guna mewujudkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.11...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak
ANGGARAN - PENGIKATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur kegiatan pembangunan Kabupaten Pelalawan dengan prioritas lima arah kebijakan pembangunan yang pekerjaannya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.12...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Indragiri
PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI-PEMBENTUKAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI
ABSTRAK
:
-
Bahwa perusahaan daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari system perekonomian daerah, bertujuan untuk menjalin prikehidupan masyarakat dan mensukseskan pembangunan di daerah.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007
APBD TA 2007
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007
2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan APBD TA 2007 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997;...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya
PERUSDA ROKAN HULU JAYA - PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
2007
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ROKAN HULU JAYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 s/d Pasal 119 PP No.58 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah .
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Rokan Hulu
PERUSDA BPR ROKAN HULU JAYA - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007
2007
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa perbankan, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu .
-
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
DESA - ALOKASI DANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007
2007
ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa dan untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentngan masyarakat setempat, dipandang perlu adanya alokasi dana desa.
-
Dasar hukum...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007
2007
KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur tentang Keuangan Desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004;...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
DESA - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007
2007
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
DESA - BADAN PERMUSYAWARATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007
2007
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDesa dan kebijakan kepala desa dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa
DESA - BADAN USAHA
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007
2007
BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 PP No.72 Tahun 2005 dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004;...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan Hulu
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO DAN KECAMATAN KEPENUHAN HULU - PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007
2007
PEMBENTUKAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTA DAN KECAMATAN KEPENUHAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan, serta memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, social budaya dan meningkatnya beban tugas...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
DESA - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007
2007
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2003; UU No.10...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
DESA - KERJASAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007
2007
KERJASAMA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang kerjasama desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
DESA - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
2007
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
2007
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Munggal Kecamatan Bonai Darussalam, Desa Sangir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Desa...
DESA PAUH, DESA KASANG PADANG, DESA KASANG MUNGKAL KECAMATAN BONAI DARUSSALAM, DESA SANGKIR INDAH, KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM, DESA KEPENUHAN BARAT SEI.ROKAN JAYA DAN DESA KEPENUHAN BARAT MULYA KECAMATAN KEPENUHAN, DESA LUBUK NAPAL, DESA TELUK AUR, DESA SEI.SALAK, DESA SEI.KUNING, DESA LUBUK BILANG KECAMATAN RAMBAH SAMO, DESA SEI KANDIS, DESA LUBUK BETUNG, DESA PEMANDANG, DESA ALAHAN, DESA TIBAWAN KECAMATAN...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
PERDA NO. 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa
DESA - KEPALA
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007
2007
KEPALA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang kepala desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.72 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa
DESA - PERATURAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang peraturan desa.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
APBD TA 2006 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007
2007
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
-
Dasar hukum : UU No.11 Tahun 2003; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
APBD TA 2007 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijkan umum APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD TA 2007.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU No.18...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemeritahan Kabupaten Rokan Hulu
ROKAN HULU - URUSAN DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007
2007
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No.38 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
-
Dasar hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007
2007
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
-
Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999;...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu
DINAS DAERAH - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007
2007
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
-
Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu
LEMBAGA TEKNIS DAERAH - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007
2007
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
-
Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu
KECAMATAN DAN KELURAHAN - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2007
2007
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu.
-
Dasar hukum : UU No.43 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.10 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2007
2007
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1999;...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)
KEGIATAN TAHUN JAMAK - PENGIKATAN ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2007
2007
PENGIKATAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS)
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UU No.32 Tahun 2004 dan untuk lebih cepat tercapainya visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengikatan Anggaran ...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
TA 2007 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2007
2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda tentang APBD untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERDA NO. 02 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu dilakukan pengamanan barang milik daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
KELURAHAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2007
2007
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan...
Perda Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa denga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21...
Perda Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO7
PERDA NO. 08 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7
ABSTRAK
:
-
bahwa sesungguhnya dengan perkernbangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnumAPBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan ...
Perda Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pelayanan Air Minum Di Kota Dumai
PDAM DAN PELAYANAN AIR MINUM DI KOTA DUMAI - PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2007
2007
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DAN PELAYANAN AIR MINUM DI KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meninggkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan air minum secara memadai yang harus dikelola secara profesional melalui tata kelola perusahaan yang...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH - SUMBANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007
2007
SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
ABSTRAK : - Bahwa untuk p
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
RETRTBUSI-PENGGANTAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PERDA NO. 11 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGGANTAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyelenggaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Dumai perlu...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Di Bidang Kesehatan
PELAYANAN - PERIZINAN KESEHATAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
2007
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 maka tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan kesehatan swasta, TTU dan industri rumah tangga makanan dan minuman serta...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
KEKAYAAN DAERAH - PEMAKAIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
2007
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK : - Bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemda dan masyarakat.
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
PELAYANAN KEPELABUHAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan aspirasi, kondisi dan tuntutan masyarakat yang berkembang, terutama aspirasi masyarakat pengguna jasa yang terhimpun dalam DPC. INSA, sehingga...
Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana Pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas...
PELAYANAN KESEHATAN - PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PADA PUSKESMAS - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007
2007
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANAN PADA PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah No. 13...
Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007
2007
PAJAK HOTEL
ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah.
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007
2007
PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah.
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007
2007
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah.
- ...
Perda Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007
2007
PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU...
Perda Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PENERANGAN JALAN - PAJAK
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007
2007
PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : - Bahwa Optimalisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pemerintahan yang berakibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berlakunya ketentuan tentang pajak daerah.
-...
Perda Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
PAJAK-PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAIHMAT TAHUN YANG MAHA ESA
PERDA NO. 21 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 021 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAIHMAT TAHUN YANG MAHA ESA
ABSTRAK
:
-
bahwa optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah perlu terus dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma dalarn...
Perda Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007
2007
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK : - Bahwa untuk memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan perlu diatur pengelolaannya berdasarkan azas fungsi, nilai ekonomis pemanfaatan keseimbangan...
Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2007
2007
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam melaksanakaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, dalam pengelolaannya harus berdasarkan azas fungsi, nilai ekonomis pemanfaatan keseimbangan dan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan...
Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum Dengan Sistim Tahun Jamak
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN STSTIM
TAHUNJAMAK
PERDA NO. 24 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN STSTIM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa pemenuhan akan ketersediaan air rninum yang memadai untuk meningkatkan pelayanan pada rnasyarakat, sektor jasa dan industri merupakan kebutuhan yang perlu direalisasikan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Pelalawan
DPRD - PROTOKOLER
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk melaksanakan dari...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
WALET - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007
2007
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); selain itu untuk menjaga ketertiban, dan kelestarian fungsi ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
IZIN - PENGELOLAAN BURUNG WALET
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007
2007
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjaga kelestarian burung walet yang dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.8 Tahun 1956, Undang-Undang No.81 Tahun 1981, Undang-Undang No.5 Tahun 1990, Undang-Undang No.23...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
KESEHATAN - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengantisipasi semakin besarnya biaya yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan...
Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
BANTUAN PARTAI POLITIK - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No.25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri No.32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
WALET - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); selain itu untuk menjaga ketertiban dan ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir
PD. BPR
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa penataan asset PD. BPR yang diserahkan oleh pemerintah kab. Bengkalis kepada...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 66 Tahun 2001 termasuk...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pendaftaran Kapal Kurang dari 7 GT dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hilir
RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL KURANG DARI 7GT DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Nakhoda dan anak buah kapal wajib memenuhi...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pembuatan Kapal
RETRIBUSI PEMBUATAN KAPAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN KAPAL
ABSTRAK
:
-
Bahwa terdapat banyak usaha pembuatan kapal di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk meningkatkan...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
RETRIBUSI PASAR
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR dAN PERTOKOAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu Tarif Retribusi Pasar, untuk melaksanakan Pasal ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
BKPPD - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 07 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hilir
DINKESOS - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 08 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mewujudkan organisasi birokrasi pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hilir.
-
Dasar hukum : UU No.8 Tahun 1974;...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
URUSAN PEMERINTAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No. 38 Tahun 2007 maka perlu ditetapkan dengan Peraturan ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI. KEDUDUKAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – DINAS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No....
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembetukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – KECAMATAN DAN KELURAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SOTK – PELAYANAN TERPADU
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penerbitan/Perpanjangan Dokumen (Surat-Surat) Kapal Isi Kotor Kurang Dari 7 GT dan Pemakaian Dataran Perairan, Bawah Air (Salvage)
DOKUMEN KAPAL ISI KOTOR KURANG DARI 7 GT DAN PEMAKAIAN DATARAN PERAIRAN, BAWAH AIR (SALVAGE) – RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN (SURAT-SURAT) KAPAL ISI KOTOR KURANG...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis
PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
KEUANGAN DESA
PERDA NO. 13 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan administrasi keuangan desa secara tertib dan teratur yang bersumber dari pendapatan desa dan lain-lain pendapatan asli desa...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
USAHA JASA KONSTRUKSI – RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam upaya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengaturan terhadap izin usaha jasa konstruksi.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1956, UU No.8...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
DESA - KERJASAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
2007
KERJASAMA DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pembinaan dan ketertiban masyarakat, pemerintah desa dapat mengadakan kerjasama antara desa dengan desa lain dan antara desa dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan perizinan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.4 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membuat ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
-
Dasar hukum...
Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata
OBJEK WISATA - RETRIBUSI
PERDA NO. 01 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur hal - hal berkenaan dengan pariwisata, karena sector ini dinilai mempunyai peranan penting untuk membuka kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, ...
Perda Kab. Inhu No. 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
DAERAH - KEUANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007
2007
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 151 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membuat ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
-
Dasar Hukum : UU No. 6 tahun 1965; UU No. 11 tahun 2003; UU No....
Perda Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 10 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk ...
Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PERDA NO.2 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib,efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler & Keuangan Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Kampar
DPRD - PROTOKOLER - PERUBAHAN
PERDA NO. 15 TAHUN 2007
2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda Kab. Siak Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERDA NO.26 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, P emerintah K abupaten S iak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah ...
Perda Kab Siak Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Siak
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK
PERDA NO.24 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
bahwa sejalan dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang beraneka ragam di Kabupaten Siak, maka diperlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang kota)...
Perda Kab.Siak No 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 – 2011
PEMBANGUNAN - RENCANA
PERDA NO. 03 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIAK 2006 - 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini merupakan dokumen yang berisi dengan kebijakan pembangunan daerah ddalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
-
Dasar hukum : UU No. 53 Tahun...
Perda Kab Siak Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Siak
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.25 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa ntuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaa Keuangan Daerah
-
Dasar hukum : Undang-Undang ...
Perda Kab Siak Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PERDA NO.20 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
ABSTRAK
:
-
balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomot 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran...
Perda Kab Siak No.17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
DESA - KEUANGAN
PERDA NO. 17 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa.
-
Dasar hukum : UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No....
Perda Kab. Siak Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
ALOKASI DANA DESA
PERDA NO.19 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK
:
-
bahwa salah satu upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatana dalah dalam bentlrk bantuan dana dari APBD kepada
Pemerintah desa
-
Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 53 Tahun...
Perda Kab Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa
BADAN USAHA MILIK DESA
PERDA NO.18 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
-
bahwa untuk melaksanakan keteutuan Pasal 81 (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata
OBJEK WISATA - RETRIBUSI
PERDA NO. 23 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OBJEK WISATA
ABSTRAK
:
Bahwa untuk melibatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di pandang perlu penataan kembali penetapan tarif retribusi terhadap objek-objek wisata yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, ketentuan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 58 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggilingan Padi/ Huller dan Penyosohan Beras
PERDA - PERUBAHAN 58/2000
PERDA NO. 01 TAHUN 2007
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI/ HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
ABSTRAK
:
-
bahwa perda ini disusun dalam rangka merevisi Perda Nomor 58 tahun 2000 yang sebelumnya telah diubah menjadi Perda Nomor 64 Tahun 2003. s
-
Dasar hukum : UU No....
Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
PERDA NO. 11 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
ABSTRAK :
Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga
MODAL - PENYERTAAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah Kampar dan meningkatkan sumber pendapatan daerah dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah melalui penyertaan modal pada pihak ketiga..
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 17 Tahun...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Pemotongan Hewan
PEMOTONGAN HEWAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 19 TAHUN 2000
2000
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.20 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembuangan Limbah
LIMBAH - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengembangkan pendanaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2000 tentang...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha Dibidang Pariwisata
PARIWISATA - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PARIWISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengembangkan pendanaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi upaya pembangunan kepariwisataan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2002 tentang...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir
PARKIR - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 6 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta untuk menanggulangi pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dan penataan perparkiran, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum
PENUMPANG - RETRIBUSI - PERUBAHAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2007
2007
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 65 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENUMPANG UMUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memberikan pelayanan prima lepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju berbagai daerah, baik di dalam maupun keluar kabupaten, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 65...
Perda Kab.Siak No 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako
BUMD - PERUBAHAN PERDA
PERDA NO. 09 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur PT. Bumi Siak Pusako dengan mengacu pada proporsi produksi, cadangan serta luas...
Perda Kab Siak Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERDA NO.29 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELAWAWAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
BSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-undang Npmpr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan
HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI REPRODUKSI DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah berkenaan dengan pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.18 Tahun 1997,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Undang-Undang No.18...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.18 Tahun 1999,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan...
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata
PERDA - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
WALET - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa perda ini ditetapkan guna melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pra sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C -PAJAK
PERDA NO. 8 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda No.2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, khususnya berkaitan dengan besaran...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2005 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006
2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2006
TA 2006 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2006
2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK
:
-
Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai pada tanggal 17 Februari 2006, perlu menyusun...
Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2005
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5
PERDA NO. 03 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2OO5
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
-
Dasar...
Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
KEBAKARAN HUTAN - LAHAN - PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2006
2006
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terhadap fungsi hutan dan atau lahan serta lingkungan hidup perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan agar tidak...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PENGATURAN PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERDA NO. 05 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Pasa 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2006
APBD TA 2006 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2006
2006
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK
:
-
Bahwa adanya perubahan rencana target penerimaan daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12...