Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAM - RETRIBUSI
PERDA DUMAI NO. 16 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK
:
-
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani penduduk untuk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara RI Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum Dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN KEDUA
PERDA DUMAI NO. 15 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa pekerjaan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas infrastruktur air minum...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Retribusi Daerah Kota Dumai
RETRIBUSI - PENCABUTAN
PERDA DUMAI NO. 13 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH KOTA DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum,...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
RESTORAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 12 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 11 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan
PAJAK - PENERANGAN JALAN
PERDA DUMAI NO. 10 TAHUN 2011
2011
PERDA KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2011 PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum : Undang-undang...
Perda Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 9 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan...
Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
HOTEL - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 8 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum : Undang-undang Nomor...
Perda Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 7 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran raksyat adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah.
-
Dasar hukum :...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat...
OTK SEKRETARIAT DAERAH & DPRD - PERUBAHAN
PERDA DUMAI NO. 02 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka peningkatn kinerja penyusunan kebijakan daerah yang...
Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
AIR TANAH - PAJAK
PERDA DUMAI NO. 6 TAHUN 2011
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK
:
Bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak daerah;
-
Dasar hukum...
Sosialisasi dan Workshop Manajemen Kerja Individu (MAKIN) untuk Pemeriksa
Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Biro SDM BPK RI mengadakan Sosialisasi dan Workshop Manajemen Kerja Individu (MAKIN) untuk Pemeriksa, bertempat di auditorium perwakilan. Acara yang diadakan pada hari Selasa (25/1) ini dibuka langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dan dihadiri oleh para pegawai BPK RI...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Pengembangan Investasi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu
Kamis (20/1), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi PT. Pengembangan Investasi Riau (PT. PIR) Tahun Buku 2008, 2009 dan Semester I Tahun 2010, bertempat di Ruang Rapat Perwakilan. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH kepada Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau, H. Tengku Azuwir, Asisten I Setdaprov...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011
2011 - APBD
PERDA NO. 11 TAHUN 2010
2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Perda tentang APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perda tentang APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran...
DPRD: Temuan BPK Harus Prioritas (Sidang Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap LPJ 2009)
DPRD: Temuan BPK Harus Prioritas (Sidang Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap LPJ 2009)
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Merayakan HUT BPK RI ke-64
Senin (17/1), untuk merayakan HUT BPK RI ke-64, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Pekanbaru mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan kegiatan syukuran bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pada acara yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan pegawai...
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-64 di Perwakilan Provinsi Riau
Senin (17/1), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-64. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bertempat di Auditorium Perwakilan.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH. Pada kesempatan ini, Kalan membacakan Pidato Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak, yang menguraikan mengenai pencapaian-pencapaian...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas PD. Sarana Pembangunan Siak
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi PD. Sarana Pembangunan Siak (PD. SPS) Tahun 2008, 2009 dan Semester I Tahun 2010, Rabu (12/1), di Ruang Rapat Perwakilan.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Muktini SH. kepada Ketua DPRD Kab. Siak yang diwakili oleh Sekretaris DPRD, H. T. M. Nizar, SH., M.Hum, Bupati...
Diklat Pemeriksaan LKPD pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Senin (10/1), bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diadakan Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diklat yang ditujukan untuk tingkat anggota tim, diikuti oleh seluruh Auditor dan rencananya Diklat akan dilaksanakan selama lima hari (10 s.d 14 Januari 2011)
Acara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Muktini, SH. Dalam sambutannya, Kalan mengharapkan agar Diklat ini dapat memberikan...
Miliaran Dana Perjalanan Dinas Pejabat Harus Dikembalikan
Miliaran Dana Perjalanan Dinas Pejabat Harus Dikembalikan (Haluan Riau)
Dana Perjalanan Dinas Rp1 M Jadi Temuan BPK
Dana Perjalanan Dinas Rp1 M Jadi Temuan BPK (Riau Pos)
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
2010 - PERUBAHAN APBD
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memuat Perubahan n Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.12 tahun 1985, Undang-undang No.21 Tahun 1997, ...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
IMB - RETRIBUSI
PERDA NO. 1 TAHUN 2010
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif melalui retribusi izin mendirikan bangunan
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.61 tahun 1958, Undang-undang No.5 Tahun 1960,...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010
APBD – PERUBAHAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK : - Bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus dilakukan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,...
Puluhan Anggota HMI Se-Pekanbaru Melakukan Demonstrasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Puluhan elemen mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Hijau Hitam (Himpunan Mahasiswa Islam se-Pekanbaru) melakukan demonstrasi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (15/12). Elemen mahasiswa yang dikoordinir oleh Ary Nugraha tersebut mempertanyakan apakah BPK RI Perwakilan Provinsi Riau telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Bantuan Sosial di Provinsi Riau TA 2009 kepada DPRD Provinsi...
Upacara Peringatan HUT KORPRI Ke-39
Pekanbaru - Senin, 29 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara bendera memperingati hari Ulang Tahun KORPRI ke-39 di halaman kantor Perwakilan. Upacara diikuti oleh pegawai dan bertindak selaku inspektur upacara adalah, Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam kesempatan...
1.180 Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti
Inspektorat Surati Bupati/Wako se-Riau
PEKANBARU - Ribuan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata hingga masih belum ditindaklanjuti oleh berbagai Satuan Kerja (Satker), baik di lingkungan Pemprov Riau, maupun Pemkab dan Pemko se-Riau.
Temuan BPK RI Perwakilan Riau yang belum ditindaklanjuti itu adalah pemantauan untuk pemerintah daerah di Riau pada semester I TA 2010.
Jumlah rekomendasi sebanyak 4.609, di antaranya sebanyak 2.445 atau...
Sosialisasi Peraturan BPK RI dan Workshop Kerugian Negara/ Daerah
Pekanbaru - Selama dua hari (24 s.d 25 November 2010), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Sosialisasi Peraturan BPK RI dan workshop Kerugian Negara/ Daerah. Pada hari pertama disosialisasikan mengenai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 mengenai "Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara", dengan pembicara dari Tim Ditama Binbangkum, Eko Setyo Nugroho, SH dan Kristina Pramu,...
Dewan Minta Dilakukan Audit BPK – Aset Bengkalis di Meranti (Haluan Riau)
Dewan Minta Dilakukan Audit BPK - Aset Bengkalis di Meranti (Haluan Riau)
(Fokus Pada Belanja Modal) BPK Perikas Seluruh Satker Pemprov
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menurunkan petugasnya untuk melakukan pemeriksaan rutin di seluruh satuan kerja (satker) di Pemprov Riau. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (24/11) ini difokuskan terhadap belanja modal tahun 2009 dan 2010.
"Ya tim dari BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap belanja modal di satker seperti, Dinas Pekerjaan Umum Riau, Dinas Pemuda dan Olahraga dan satker lainnya,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Sertijab Kepala Perwakilan
Pekanbaru - Senin, 22 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan serangkaian acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan. Jabatan Kepala Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Dr. H. Eko Sembodo, MM diserahterimakan kepada Muktini, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan.Muktini, SH diangkat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal...
Penyelenggaraan Tes CPNS BPK RI Tahap II
Pekanbaru - Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terus bertambah, BPK RI kembali mengadakan seleksi CPNS, Sabtu (20/11) bertempat di Aula Gedung Pustaka Soeman H.S Pekanbaru, diadakan tes tahap II bagi para calon peserta tes CPNS BPK RI yang telah lulus seleksi tahap I (seleksi administrasi). Sebanyak 259 orang yang terdiri dari lulusan S1, D3 dan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Sertijab Kepala Perwakilan
Pekanbaru - Senin, 22 November 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan. Jabatan Kepala Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Dr. H. Eko Sembodo, MM diserahterimakan kepada Muktini, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan. Muktini, SH diangkat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal...
Pemkab Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
Teluk Kuantan - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) berjanji menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sesuai saran dari fraksi-fraksi di DPRD Kuansing terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tahun 2009.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing H. Zulkifli kepada wartawan, Selasa (16/11). "Kalau itu pasti, dan Undang-undang sudah jelas menyatakan hal ini," ujarnya.
Disebutkannya, jangan dianggap...
Sekda: Temuan BPK RI Pasti Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN (RP) - Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati 2009 yang menjadi sorotan tajam oleh DPRD Kuansing terhadap hasil temuan BPK RI tersebut yang mengemuka selama sidang paripurna Laporan pelaksanaan APBD 2010 sksn ditindaklanjuti oleh Pemkab kuansing.
Ini disampaikan Sekretaris Daerah Kuansing Drs. H Zulkifli, M Si, Selasa (16/11) yang lalu saat ditemui...
Perda Kab. Inhu No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Inhu TA 2010
APBD - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-65 di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-65 dengan tema "Dengan Semangat Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial Nasional", para pegawai dan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan (10/11). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kasubaud Riau II, Hesti Sunaryono, SE., MM., Ak.
Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Menteri Sosial yang berisi...
(Paripurna LKPj Tahun 2009) Temuan BPK Harus Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN-Semua fraksi di DPRD Kuantan Singingi menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus ditindaklanjuti
Saran semua fraksi tersebut disampaikan pada siding paripurna Dewan, Senin (8/11) kemarin, dengan agenda penyampaian umum fraksi-fraksi...
Empat Fraksi DPRD Kuansing Minta Temuan BPK Ditindaklanjuti
TELUK KUANTAN (RP)- Empat fraksi di DPRD Kuansing menyoroti soal 12 poin temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas penggunaan APBD Kuansing 2009. Keempat fraksi ini meminta agar hasil temuan BPK yang telah merugikan keuangan negara ditindaklanjuti sesuai...
Forum LSM Riau Demo BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Kamis (4/11), sebanyak kurang lebih 43 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Forum LSM Riau melakukan demo di depan kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam orasinya, mereka menyampaikan belasan kasus yang diduga terindikasi...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Atas Pemeriksaan LKPD TA 2009 Pada Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir
Pekanbaru – Kamis, 04 November 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009 Pada Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82
Pekanbaru - Mengusung tema "Bangun Karakter Pemuda demi Bangsa Indonesia yang Maju dan Bermartabat", BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-82, Kamis (28/10) di halaman Kantor Perwakilan. Upacara dipimpin oleh Plh. Kepala Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dan berlangsung khidmat.
Dalam upacara tersebut, Plh. Kepala Perwakilan membacakan pidato dari Kementrian Pemuda dan Olahraga tentang ajakan kepada...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Workshop Pengukuran dan Pemetaan Topografi
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Workshop
Pengukuran dan Pemetaan Topografi di Hotel Labersa, Pekanbaru. Acara yang diadakan pada tanggal 21 s.d 22 Oktober 2010 ini, dibuka langsung oleh Plh. Kepala Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto dengan peserta seluruh auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir sebagai pembicara Anwari, ST dan Ahmad Fikri, ST., dari Ikatan Surveyor Indonesia.
Hari...
Sidang Pengadaan dan Pemasangan Mesin Genset TA 2005-2006 Kabupaten Rokan Hulu
Pasir Pengaraian - Kamis, 21 Oktober 2010, Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit LIstrik (Genset) TA 2005-2006 pada PD. Rohul Jaya digelar di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan menghadirkan Ahli dari BPK RI Sdr. Alwiyen Edison Situmorang, SE., Ak., CFE.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Listrik (Genset)...
Pertemuan Konsultasi DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Kamis (21/10), sebanyak kurang lebih sembilan anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pertemuan konsultasi ini dilaksanakan di kantor perwakilan dan merupakan kelanjutan dari permintaan DPRD Rokan Hulu yang disampaikan sebelumnya.
Rombongan pansus dari DPRD Rohul yang diketuai oleh Drs. Sudirman AS ini...
12.41 Persen Dana Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
12.41 Persen Dana Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
Pekanbaru – Menanggapi pemberitaan...
BPK Sampaikan Klarifikasi
Pekanbaru- Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2010, Terhadap APBD Bengkalis Periode 2004-2009 diketahui persentase uang yang belum diselamatkan sebesar 76,52 persen, dan total nilai temuan sebesar Rp422.741 (dalam jutaan rupiah) dengan persentase yang belum ditindaklanjuti sebesar 12,41 persen.
Hal ini dijelaskan Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Riau, Drs. Pujo Sumekto, menyangkut pemberitaan dugaan penyimpanganAPBD Bengkalis sepanjang tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
APBD TA 2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah mengajukan Ranperda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dipandang perlu menetapakan APBD TA 2010 yang...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
2010
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah mengajukan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan ...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006 –...
PERUBAHAN - PERDA NO. 8 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2006-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Perda No.8 Tahun 2006.
...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
APBD TA 2010 - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
2010
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD TA 2010 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
-
Dasar Hukum :
UU No.12 Tahun 1985; UU...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan...
SOTK – SETDA DAN SEKRETARIAT DPRD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan
SOTK – DINAS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
APBD 2009 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005. Disini, Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang pertanggungjawabn...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan
SOTK - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah dengan membentuk peraturan daerah tentang...
Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Susun Laporan PDI BUMD
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi (PDI) pada sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar, para auditor mengadakan diskusi yang membahas seputar pelaksanaan PDI, termasuk mengenai bentuk laporannya. Diskusi ini diadakan agar tercipta keseragaman dalam pembuatan kerangka program dan laporan hasil PDI. Acara dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Oktober 2010 di...
DPRD Se-Riau MoU dengan BPK
13 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Riau, Selasa (5/10), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesiadi Pekanbaru. MoU yang dilaksanakan, terkait tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan UU Nomor 15/2004 dan UU Nomor 15/2006.
Dalam MoU yang ditandatangani oleh seluruh Ketua DPRD se-Riau dan didampingi kepala daerahnya,...
Aset, Persoalan Besar di Riau
BPK-DPRD se-Riau Sepakati Cara Penyerahan LHP
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (5/10), melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD se-Provinsi Riau tentang tata cara penyerahan Laporan Hail Pemeriksaan (LHP). Penandatanganan dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Rizal Djalil dengan Ketua DPRD Riau dan Kabupaten/Kota se- Riau
Penandatanganan ini dilakukan di aula Kantor BPK RI Perwakilan Riau, disaksikan oleh kepala...
Anggota Dewan Dituntut Pahami LHP BKP
Pekanbaru - Kalangan anggota DPRD se Riau dituntut untuk memahami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun hasil pemeriksaan BPK akan lebih bermanfaat ketika mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemakai laporan.
"Setelah hasil pemeriksaan diperoleh BPK, DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK Perwakilan Riau dalam pertemuan konsultasi. Dan BPK RI membuka diri untuk...
BPK RI – DPRD Se- Provinsi Riau Sepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Selasa, 5 Oktober 2010, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dan para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi...
BPK RI dan DPRD Riau Sepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru, Selasa (5 Oktober 2010) - Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil dan para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau. Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Pekanbaru, pada...
BPK Kunjungi Riau Pos
Temuan Banyak Dimanfaatkan ICW
Hari ini, Selasa (5/10) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau serta DPRD 12 kabupaten/kota di Riau, akan menandatangani Memorandum of Understanding(MoU). MoU tersebut terkait mekanisme pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh laporan BPK terkait evaluasi anggaran dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh DPRD...
Anggota VI BPK RI Kunjungi Riau Pos
Pekanbaru - Disela - sela kesibukannya mempersiapkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD se- Provinsi Riau, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, menyempatkan diri mengunjungi Riau Pos yang merupakan salah satu media besar di Provinsi Riau. Kunjungan dilaksanakan Senin, 4 Oktober 2010 di kantor Riau Pos, Jl. HR. Soebrantas.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota VI BPK...
Penyerahan Tahap Dua Hasil Pemantauan TLHP per 30 Juni 2010
Pekanbaru - Melengkapi tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan Undang - Undang, Jumat, 1 Oktober 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 30 Juni 2010 dan Hasil Pemantauan TLHP per 31 Desember 2009. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto kepada sejumlah Ketua DPRD, Kepala Daerah, Inspektorat...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2010, seluruh pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara di halaman Kantor Perwakilan. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto.
Dalam upacara ini, seluruh peserta upacara membacakan ikrar yang menyatakan bahwa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, seluruh individu membulatkan tekad...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan TA 2009
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2010
2010
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, bahwa Kepala Daerah mengajukan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Sampaikan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru - Selasa, 7 September 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) kepada delapan entitas di Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM di Auditorium Kantor Perwakilan dan disaksikan oleh Kasubaud Riau I, Kasie Riau IA, Kasie Riau IB dan Kasie Riau IIA. Hasil Pemantauan TLHP...
LKPD TA 2009 Kuansing Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Sama dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2009 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kuansing, Muslim, S.Sos serta Bupati Kuansing, H. Sukarnis. Penyerahan dilakukan di Kantor Perwakilan, Senin, 6 September...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2009
Pekanbaru - Senin (6/8), Kepala Perwakilan Provinsi Riau, BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Muslim, S.Sos di Kantor Perwakilan. Selain kepada Ketua DPRD, Kepala Perwakilan juga menyerahkan LHP kepada Bupati Kuansing, H. Sukarnis. Turut hadir dalam...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur,...
22/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG, SALO, KAMPAR UTARA, RUMBIO JAYA, KAMPAR TIMUR, KAMPAR KIRI TENGAH, GUNUNG SAHILAN, PERHENTIAN RAJA DAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 01 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21...
Pemko Anggarkan Rp 800 Juta
PEKANBARU, TRIBUN - Pemko Pekanbaru menganggarkan sebanyak Rp800 juta lebih untuk kegiatan inventarisasi asset yang belum terdata dalam laporan keuangan APBD tahun lalu. Kegiatan inventarisasi ini akan dilakukan oleh pihak ketiga.
"Ada sebanyak Rp800 juta lebih yang masuk dalam anggaran tahun untuk inventarisasi asset Pemko. Termasuk yang menjadi temuan BPK kemarin. Kepala badan perlengkapan yang sebelumnya yang menganggarkan untuk tahun...
BPK Minta Dishub Kominfo Tagih Tunggakan Parkir Rp823 Juta
PEKANBARU - Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran Pemko Pekanbaru 2009, terdapat sebesar Rp823 juta tunggakan retribusi parker dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) BPK meminta Dishub untuk menagih tunggakan tersebut.
Dana sebesar Rp823 juta itu, semestinya masuk dari penerimaan retribusi parker di tepi jalan umum yang merupakan penerimaan...
Tindak Lanjuti Temuan BPK Gubri-Wagub Kembalikan Tunjangan Rp561 Juta
PEKANBARU - Gubernur Riau Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit telah mengembalikan kenaikan tunjangan jabatan sebesar Rp561 juta sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Hardy Jamaludin, ketika dikonfirmasi menyatakan, kenaikan tunjangan jabatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur tersebut dikembalikan sebelum batas waktu selama 60 hari,sesuai...
Rusli Kembalikan Duit
PEKANBARU, TRIBUN - Gubernur Riau Rusli Zainal dan wakil gubernur Mambang Mit akhirnya mengembalikan duit tambahan penghasilan yang diterimanya sebesar Rp561 juta selama 2009 lalu. Pengembalian duit tersebut merupakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau dalam penggunaan APBD 2009.
BPK menegaskan, pemberian tambahan penghasilan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain mengharuskan pemulangan duit yang...
BPK: Diperlukan Verifikasi Lebih Lanjut
Terkait pemberitaan pada Harian Riau Pos, Kamis (26/8) di halaman Kembalikan Tunjangan Gubri, melalui rilis yang dikirimkan BPK Perwakilan Riau ke redaksi Riau Pos, Kamis (26/8), Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Riau Drs Pujo Sumekto menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjutinya atas pengembalian tunjangan jabatan yang mencapai Rp561 juta.
Akan tetapi, untuk memberikan keyakinan bahwa tindak lanjut tersebut telah...
Aset Pemprov di PT SPR Berpotensi Disalahgunakan
BPK: Dari Temuan LHP Rp7,4 M, Dikembalikan Rp3,8 M
PEKANBARU - Aset Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) berpotensi kehilangan dan penyalahgunaan hal ini karena belum baiknya administrasi pemprov.
Demikian diungkapkan Kasubaudit Riau I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau Rudi Nurpeianto, kepada wartawan baru-baru ini. "Sesuai hasil audit BPK atas LKPD Pemprov Riau tahun anggaran...
BPK: Tak Segampang yang Dikira Me-Multiyears-kan 7 Venue PON
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau hingga saat ini belum menerima pemberitahuan atau permintaan dari DPRD Provinsi Riau untuk pembahasan multiyears 7 venues PON.
Demikian dikatakan Kepala BPK RI perwakilan Riau Eko Sembodo, ketika ditemui di sela-sela buka puasa bersama wartawan, Selasa (24/8) kemarin.
"Kita belum ada menerima surat dari DPRD untuk venues PON tersebut. Mungkin baru sekedar...
BPK RI Perwakilan Riau Gelar Workshop Pers
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (24/8) kemarin, menggelar workshop sekaligus acara berbuka puasa bersama dengan kalangan pers di Riau. Acara ini guna mendukung terlaksananya transparansi informasi public.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Riau Dr H Eko Sembodo, MM dan perwakilan media dan organisasi media.acara ini dibuka oleh Eko Sembodo dan dilanjutkan...
Bengkalis dan Rohil Terbanyak
PEKANBARU-Berdasarkan pemantauan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir merupakan yang terbanyak tidak menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK sejak tahun 2004 hingga 2009.
Hal ini diungkapkan Kasi Riau IA Krisdianto, Kasub Audit Riau IA Rudi Nurprianto, dan Kasi Riau IB Indra Syahputra pada acara workshop dan buka puasa bersama BPK RI Perwakilan Riau dengan...
BPK: Kembalikan Tunjangan Gubri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau mendesak Gubernur Riau Dr. HM Rusli Zainal untuk mengembalikan Kenaikan Tunjangan Jabatan yang menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu. Tenggat waktu 60 hari yang diberikan BPK Perwakilan Riau tersebut sudah habis, namun BPK belum menerima laporan pengembalian tunjangan jabatan yang mencapai Rp561 juta.
Hali tersebut diungkapkan Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Riau I, Badan Pemeriksa...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Media Workshop dan Buka Puasa Bersama Insan Pers
Pekanbaru - Untuk pertama kalinya, Selasa (24/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan Media Workshop dengan para insan pers di Provinsi Riau. Puluhan perwakilan media baik skala lokal maupun nasional, berkumpul di auditorium Kantor Perwakilan. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari PWI Riau dan AJI Indonesia Cabang Riau.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM...
Media Workshop dan Buka Puasa Bersama Insan Pers
Pekanbaru - Demi mendukung terlaksananya transparansi informasi publik, Selasa (24/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk pertama kalinya menggelar Media Workshop sekaligus Buka Puasa Bersama Insan Pers. Acara dihelat di auditorium Kantor Perwakilan dan dihadiri berbagai media di Provinsi Riau, baik cetak, elektronik maupun online. Selain itu dalam acara tersebut turut hadir perwakilan organisasi pers di Provinsi Riau...
BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian
BANGKINANG, TRIBUN - Hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) memberikan penilaian wajar dengan pengecualian terhadap APBD Kampar tahun anggaran 2009. Penilaian serupa juga diberikan BPK terhadap APBD Kampar pada dua tahun sebelumnya. Dengan kelengkapan hasil audit ini pula Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kampar periode 2009 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kampar pada rapat paripurna, Selasa (24/8).
Meski RPP tersebut...
Pemko Evaluasi Hasil Temuan BPK
PENYAMPAIAN hasil pandangan pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Penggunaan APBD 2009 berlangsung hangat. Dimana dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat 16 catatan penting yang merupakan hasil temuan BPK dan Pansus DPRD Pekanbaru.
"Kita menyadari ada beberapa poin yang harus kita benahi. Untuk itu catatan dari pandangan Pansus akan...
Jelang Paripurna Ranperda Multiyears
Dewan Diselimuti Rasa Khawatir
PEKANBARU - Jelang paripurna penyerahan Ranperda Multiyears penyelesaian 7 venue PON 2012, sejumlah anggota dewan terlihat mulai diselimuti rasa khawatir. Beberapa diantaranya bahkan menolak menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus).
Sementara Anggota Fraksi PDIP AB Purba, Senin (23/8) menegaskan, dalam pembahasannya nanti Dewan terlebih dahulu akan mengkonsultasikan Ranperda ke KPK, BPK dan BPKP, serta juga akan dilakukan konsultasi...
8 Bulan Finalisasi, Audit SPR tak Usai
PEKANBARU - Sudah delapan bulan lebih (Januari hingga Agustus) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau melakukan finalisasi terhadap hasil audit PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Namun hingga saat ini finalisasi tersebut tak kunjung selesai.
Kasi Riau 1A BPK RI Perwakilan Riau Badri SE Msi Ak didampingi Kasubag Hukum Humas Eva Siregar SH Rabu (6/1) lalu mengatakan hasil audit tersebut sudah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kabupaten Kampar
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal, dan Bupati Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan pada hari Kamis, 19 Agustus 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr....
LKPD Kabupaten Kampar TA 2009 Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Setelah sebelumnya menyerahkan LHP atas LKPD atas empat pemerintah daerah, Kamis (19/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal dan Bupati Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan , Dr. H. Eko Sembodo, MM di kantor Perwakilan.
Dalam LHP tersebut, BPK...
Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan ke – 65 Khidmat
Pekanbaru - Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-65, segenap Pimpinan dan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara bendera pada hari Selasa, 17 Agustus 2010. Bertempat di di halaman Kantor Perwakilan, upacara yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM ini berlangsung khidmat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan membacakan pidato dari Ketua BPK RI, Drs....
Opini Wajar Impian Pemkab Inhu
RENGAT, TRIBUN - Wakil Bupati Inhu, H Harman Harmaini SH MM meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai mimpi bersama.
Penegasan itu disampaikan Harman saat menggelar pertemuan dengan tim auditor BPK Perwakilan Riau bersama seluruh pimpinan SKPD se Inhu di ruang rapat Bappeda Inhu, Kamis (12/8)
Pertemuan itu dilakukan terkait...
Pengelolaan Keuangan Pemkab Lebih Baik
RENGAT - Berdasarkan hasil penilaian tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau, pengelolaan keuangan dank as Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2009 sudah lebih baik dari sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK RI perwakilan Riau Nurul Huda, Kamis (12/8), di depan bupati Inhu Yopi arianto dan Wakil Bupati Inhu H Harman Harmaini beserta seluruh pimpinan...
Sambut Ramadhan, Seluruh Pegawai Saling Bermaaf-maafan
Pekanbaru - Menyambut Ramadhan yang jatuh pada tanggal 11 Agustus nanti, Senin (9/8) seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti acara doa bersama. Acara yang diadakan di auditorium kantor perwakilan ini, dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya, kepala perwakilan berharap seluruh pegawai dapat mengambil hikmah ramadhan dan tetap semangat bekerja.
Dalam acara tersebut, para...
Eko Tunggu Keseriusan Pemprov
PEKANBARUN,TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah provinsi Riau untuk serius menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan APBD 2009 yang sudah diserahkan Juni lalu. Lembaga audit eksternal pemerintah tersebut meminta agar temuan bernilai miliaran rupiah, baik merupakan penyimpangan administrasi maupun kerugian negara diselesaikan sebelum batas akhir pelaporan.
Kepala BPK perwakilan Riau, Eko Sembodo kepada Tribun, Jumat...
Sosialisasi Penyakit Diabetes dan HIV – AIDS oleh Tim Dokter AURI Pekanbaru
Pekanbaru - Kamis (5/8) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mendapatkan penyuluhan dari pihak luar. Kali ini sosialisasi dilakukan oleh tim dokter AURI Pekanbaru, dan mengusung tema "Sosialisasi mengenal dan mencegah penyakit hepatitis dan HIV - AIDS". Sosialisasi pertama mengenai HIV - AIDS dipaparkan oleh dr. Eva Martiana, sedangkan yang kedua mengenai Hepatitis dan disampaikan oleh dr. Duma Sinambela....
Aset Pemko Rp230 M tak Terdata Baik
PEKANBARU - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2009, DPRD Pekanbaru dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Rabu (4/8), ditemukan beberapa item audit BPK yang bermasalah.
Salah satunya dari audit BPK yang dianggap paling besar berupa aset, seperti, tanah milik Pemko Pekanbaru yang tidak terdata dengan baik.
Aset senilai Rp230 miliar, termasuk tanah dan bangunan dinilai BPK merupakan...
Aset Pemko Rp 230 T Tidak Jelas
PEKANBARU, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru APBD tahun 2009, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pihak DPRD Pekanbaru selanjutnya Rabu (4/8) mengundang BPK untuk memberikan penjelasan terkait penilaian yang diberikannya. Sebab masih ada beberapa poin yang harus dilengkapi oleh Pemko.
Di hadapan panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko atas...
Sosialisasi PT. ASKES dan PT Bank BNI di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 4 Agustus 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama pihak luar, yaitu PT. Askes dan PT. Bank BNI. Acara dibuka oleh Kasubag SDM, E. Arie N, SE., MM dan dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan dalam dua sesi terpisah. Pada sesi pertama, drg. Nora D. Manurung dari PT. Askes dan dr..Aji dari Laboratorium...
Tindak Lanjut Dalam Kerangka Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan
Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 21 :
(1) Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
(2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
(3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud...
DPRD Belum Terima Hasil Audit BPK
BENGKALIS- Sejauh ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Riau masih belum menyerahkan hasil audit realisasi serta penggunaan APBD Bengkalis 2009, kepada DPRD.
Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Bupati Syamsurizal tentang pengelolaan APBD serta realisasi pembangunan pada 2009 lalu, juga bakal tidak dibahas lagi di DPRD Bengkalis.
"Selaku anggota Dewan, sampai sekarang kami belum menerima hasil audit itu. Padahal itu...
Pemaparan Materi Diklat Legal Review dan Legal Opinion
Pekanbaru - Setelah mengikuti diklat Legal Review dan Legal Opinion di Jakarta pada tanggal 14 s.d. 15 Juli kemarin, peserta dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Dwi Ari Susanty, SH memaparkan materi diklat di hadapan seluruh pegawai di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Senin (2/8) dan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya,...
Disdik Konsultasi Dana Sertifikasi Guru ke BPK
TEMBILAHAN (RP) - Tidak ingin salah langkah dalam membayarkan dana sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendidikan Inhil akan melakukan konsultasi dengan BPK RI soal prosedur pencairan dana tersebut.
Menurut Kadisdik Inhil, Drs H Pahrolozy, pihaknya tidak ingin salah langkah dan sembarangan membayarkan dana sertifikasi guru, karena sesuai dengan ketentuannya, dana tersebut baru bisa disalurkan setelah APBD Perubahan...
Alamat Ormas Ternyata Bengkel
PEKANBARU,TRIBUN - Hasil uji petik (sampel) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau terhadap organisasi masyarakat penerima bantuan sosial membuat buluh kuduk berdiri. Pasalnya dari sembilan ormas tersebut, tim BPK hanya menemukan satu alamat organisasi penerima yang sesuai dengan alamat surat permohonan bantuan. Sementara, delapan alamat organisasi lainnya tak bisa dilacak. Bahkan uniknya, tim BPK menemukan satu...
Hasil Audit BPK Kecewakan Wako
Pekanbaru- Walikota Pekanbaru H Herman Abdullah kecewa dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap penggunaan APBD Pekanbaru tahun 2009. BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
" BPK memberikan penilaian WDP, karena keterlambatan kita menyampaikan laporan keuangan, sehingga masih banyak yang tidak tertata dengan baik. Apalagi harus kita akui jika tenaga di Pemko belum bisa dikatakan professional,...
Gara-gara Terlambat Inventarisasi
RAIHAN Pemko Pekanbaru terkait pemeriksaan laporan keuangan tersebut disampaikan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah di hadapan anggota DPRD Pekanbaru, Rabu (21/7). Herman yang berpidato dalam rangka penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 tersebut menyatakan penurunan prestasi ini akibat keterlambatan dalam membuat laporan. Pemko Pekanbaru terlambat membuat laporan barang milik daerah dan buku inventaris barang terhadap pengadaan aset tetap tahun anggaran...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Senin, 19 Juli 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto, dan Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H....
Pengangkatan CPNS di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Senin, 19 Juli 2010 salah seorang pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pipit Siti Jenar Puspitasari, Amd diangkat menjadi PNS. Pengangkatan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Acara pengangkatan pegawai dan pembacaan sumpah jabatan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan.
Bertindak selaku saksi dalam acara tersebut adalah Kasie Riau IIA, Deden Masruri, SE., Ak,...
LHP Kota Pekanbaru Dapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pekanbaru - Kepala Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto, dan Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM di kantor Perwakilan. Penyerahan diserahkan pada hari Senin, 19 Juli 2010 dan disaksikan...
SK Gubri Jadi Temuan BPK
Soal Penambahan Penghasilan Pejabat Daerah
PEKANBARU,TRIBUN - Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor Kpts.197/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, tentang penetapan pemberian tunjangan kepada pejabat atau pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2009, kini menjadi boomerang.
Sebab dampak dari SK itu diindikasikan terjadi kerugian Negara. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau sudah memerintahkan untuk segera mencabut SK tersebut. Sebab duit yang dikeluarkan atas...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terima Kunjungan SATMA PP
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menerima kunjungan dari beberapa pengurus Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SATMA PP), Jumat (16/7) di kantor Perwakilan. Rombongan SATMA PP diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE., Ak, MM serta Kasubag Hukum dan Humas, Eva Siregar,...
“ Workshop Penyusunan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Satker “
Pekanbaru- Sehubungan dengan adanya system forecasting dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, mengadakan Workshop dengan tema "Penyusunan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker (Satuan Kerja) dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Satker". Acara berlangsung selama dua hari, mulai kamis (15/7) hingga Jumat (16/7) dan dihelat di ruang rapat, Hotel Labersa kemudian dilanjutkan...
Dewan Akan Undang BPK
Bahas Temuan 25 Penyimpangan Keuangan Pemprov
PEKANBARU, TRIBUN - Hasil audit 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Riau, menemukan adanya dugaan perjalanan dinas fiktif di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar RP2,4 miliar, di lingkungan Pemprov Riau.
BPK juga mengendus adanya pemberian tambahan penghasilan kepada gubernur dan wakil gubernur yang merugikan keuangan daerah sebesar RP561 juta. Pemberian tersebut berdasarkan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama
Pekanbaru - Sebagai implementasi Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 17 ayat (7) dan respon atas perkembangan peraturan perundang-undangan maupun pemekaran wilayah Kabupaten/ Kota, Pada tanggal 1 dan 12 Juli 2010 dilakukan pembahasan atas draft Kesepakatan Bersama (KB) BPK RI - DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se - Provinsi RIau di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
...
Evaluasi BPK, SKPD Diingatkan Sikapi Hasil Audit BPK
PANGKALAN KERINCI - Segenap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan, diingatkan agar menanggapi hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan keuangan Pemkab Pelalawan. Setiap kepala SKPD dituntut bisa memberikan perhatian atas catatan-catatan evaluasi, sehingga ke depan hasilnya bisa lebih baik.
Hasil itu diungkapkan Sekdakab Pelalawan Drs. H. Marwan Ibrahim saat memimpin apel Senin di Kantor...
Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pada 3 Entitas
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan di semester I Tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 kepada tiga entitas yang diperiksa pada hari Selasa, 29 Juni 2010 pada sidang paripurna DPRD Provinsi Riau di gedung DPRD Provinsi Riau. LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan...
Sambutan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sambutan Kepala Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau
BPK-RI Beri Penilaian WDP, LKPD Riau Tidak Ada Kemajuan
Perbedaan Nilai Aset Capai Rp 5 Triliun
Pekanbaru- Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2009 kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil Penilaian ini sama dengan hasil penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau pada tahun lalu.
Penilaian WDP tersebut disampaikan BPK Perwakilan Riau pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov...
Paripurna Istimewa Tegang
Laporan Keuangan Pemprov Hujan Interupsi
BPK beri opini WDP
PEKANBARU, TRIBUN – Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dengan agenda penyerahan audit laporan keuangan Provinsi, Selasa(29/6) malam berlangsung tegang. Sebelum sidang dibuka oleh Ketua DPRD Johar Firdaus, interupsi langsung digencarkan oleh anggota dewan AB Purba.
Gubernur Rusli Zainal dan Ketua BPK Perwakilan Riau Eko Sembodo yang duduk dipodium langsung...
APBD 2009 Wajar dengan Pengecualian
Pekanbaru (RP)-Hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Riau untuk tahun anggaran 2009 akhirnya diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Eko Sembodo pada sidang Paripurna yang berlangsung Selasa(29/6) malam digedung DPRD Riau. Hasilnya,BPK memberikan penilaian Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Drs H Johar Firdaus tadi malam...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pada 3 Entitas
Pekanbaru - Selasa, 29 Juni 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang...
PERDA - PERUBAHAN 2 17/2006
PERDA NO. 08 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jalan Bandara Tempuling-Mandah dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN BANDARA- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 7 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN BANDARA TEMPULING - MANDAH DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Pembangunan Jalan Bandara Tempuling - Mandah melalui pengikatan dana anggaran pembangunan dengan sistem tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Islamic Center dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN SMAN- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 6 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) UNGGULAN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Gedung Islamic Centre Dan Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) Unggulan Tembilahan melalui pengikatan dana anggaran pembangunan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Universitas Islam indragiri (UNISI) Tembilahan dengan Sistem Tahun Jamak
ANGGARAN UNISI- PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 05 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI (UNISI) TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik melaksanakan pembangunan Gedung Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan melalui pengikatan dana anggaran pembangunan dengan sistem tahun jamak.
-
Dasar hukum : Kitab UU Hukum...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggilingan Padi
PENGGILINGAN PADI - RETRIBUSI
PERDA NO. 03 TAHUN 2010
RETRIBUSI PENGGILINGAN PADI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk merevisi Perda Nomor 58 Tahun 2000 tentang retribusi penggilingan padi/ hueller dan penyosohan beras yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No....
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 4 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TA 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini memuat menganai APBD TA 2010 dan dibuat sebagai perwujudan dari rencana kerja pemda tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemda...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
YANKES - RETRIBUSI
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk merevisi Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada Tembilahan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat
-
Dasar hukum :...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
LIMBAH - RETRIBUSI
PERDA NO. 01 TAHUN 2010
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk melestarikan fungsi air melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dan pengendalian beban limbah yang masuk keperairan/ badan air melalui pemberian perizinan membuang limbah cair.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 18 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005. Disini, Kepala daerah mengajukan rancangan...
Keanggotaan BPK
BPK mempunyai 9 (Sembilan) orang Anggota, yang susunannya terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota. Masa jabatan Anggota BPK adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Usut Proyek Multiyears Riau
PEKANBARU, TRIBUN - Puluhan mahasiswa lintas organisasi mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kamis (17/6). Mereka menuntut BPK mengaudit tuntas proyek tahun jamak atau multiyears di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Demonstran menuding proyek senilai Rp 1,7 triliun itu syarat dengan berbagai penyimpangan. Namun hingga kini tidak terjamah oleh hokum secara tuntas dan transparan. Bahkan proyek-proyek tersebut ada...
20 Mahasiswa Demo BPK
PEKANBARU – Sebanyak 20mahasiswa yang terdiri dari BEM Fakultas Hukum Unilak, Pro Patria LSM Keluarga Mahasiswa Independen Riau yang tergabung dalam Forum Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau melakukan aksi demo di halaman kantor BPK wilayah Riau, Kamis (17/6). Mereka menuntut pengusutan proyek multiyears dan proyek jalan Poros Rohil yang dinilai bermasalah.
Pantauan Riau Mandiri di BPK, massa diterima Kepala Sekretariat...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985;...
Diklat “Developing Profesional Personality”
Pekanbaru - Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, BPK RI Perwakilan Provensi Riau mengadakan diklat peningkatan kompetensi diri dengan tema developing professional personality, 7 habit of highly effective people plus. Acara yang diadakan di auditorium kantor perwakilan ini berlangsung mulai tanggal 14 hingga 16 Juni 2010 dan menghadirkan trainer dari PRILESTA Business System yang memberikan materi, games dan pencerahan...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004...
Watching Football Confrontations Live
Watching Football Confrontations Live Football matches are the most top rated sports broadcasts that attract attention of millions of fans all over the world. Now you can watch the development of events in real time, which greatly simplifies the process. The next season of the leading European championships has started, which means that we can expect an...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Pekanbaru - Kamis, 20 Mei 2010, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara bendera memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke-102 di halaman Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak selaku Inspektur upacara dalam upacara tersebut Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang mengusung...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
BARANG DAERAH - PENGELOLAAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK
Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal ...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten kepulauan meranti pada PT. Bank riau
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan pedanapatn asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan.
Dasar...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Penyuluhan Kanker
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Lembaga Peduli Kanker Indonesia (LPKI) Cabang Riau mengadakan penyuluhan mengenai penyakit kanker. Penyuluhan diadakan di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Jumat (14/5) dan dihadiri oleh ibu - ibu Dharma Wanita serta puluhan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Pihak LPKI menghadirkan Bapak Ediawarman dan Ibu Yelfira selaku pembicara untuk memberikan penyuluhan...
BPK Finalisasi Hasil Audit PT SPR
Bantah Audit PT SPR Atas Permintaan DPRD
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau saat ini telah selesai melakukan audit terhadap PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan dan finalisasi untuk kemudian diserahkan kepada DPRD.
Demikian diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Eko Sembodo MM, melalui Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Riau Eva Siregar...
Kepala Perwakilan Beri Pengarahan Kepada Sekda dan Inspektorat Se-Provinsi Riau
Pekanbaru - Kamis, 6 Mei 2010, seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat se-Provinsi Riau hadir mengikuti sosialisasi dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Bertempat di Ruang Rapat, Kepala Perwakilan menyampaikan sosialisasi mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009. Acara ini diadakan guna mendorong masing - masing entitas...
Pengarahan untuk Pegawai Unsur Penunjang Pendukung
Pekanbaru - Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto memberikan pengarahan terkait kinerja pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang berasal dari unsur pendukung dan penunjang pada hari Rabu (5/5). Selain itu, Kepala Sekretariat Perwakilan juga menjelaskan mengenai Surat Edaran Sekjen BPK RI Nomor 7/SE/X-XIII.2/3/2010 mengenai Etika dan Kepantasan Berpakaian di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pengarahan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor...
Bupati : SKPD Harus Proaktif dan Kooperatif
BANGKINANG – Bupati Kampar H Burhanuddin husin menegaskan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) si lingkungan Pemkab Kampar harus proaktif dan kooperatif, agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Sebab pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau merupakan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Hal itu dikatakan Bupati Kampar J...
Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Menjadi Ahli di Persidangan
Pekanbaru - Selasa (27/4) Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Novid Mahyudin, SE, Ak memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis TA 2007. Sebelumnya, auditor tersebut merupakan salah satu anggota tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang melakukan penghitungan kerugian daerah atas kasus...
BPK Mulai Audit Anggaran PON
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau saat ini melakukan audit anggaran untuk PON. Langkah itu bertujuan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.
Demikian diungkapkan kepala BPK Perwakilan Riau Eko Sembodo, baru-baru ini. Dikatakannya, pihaknya memfokuskan melakukan audit terhadap anggaran PON di APBD inikarena jumlah anggarannya sangat besar, sementara masih banyak hal lagi yang perlu mendapat perhatian dari APBD...
Pemeriksaan Mantan DPRD Kampar Tak Jelas
PEKANBARU – Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkinang Kamis (22/4) kemarin melakukan ekspos perkara dugaan korupsi SPPD Sekwan dan DPRD Kampar tahun 2007-2008 di Kantor BPK RI Perwakilan Riau. Ekspos ini dilakukan menindaklanjuti permintaan penyidik Kejari ke BPK untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.
Kasi Pidana Khusus Kejari Bangkinang Doyo, ketika ditemui usai menggelar ekspos mengatakan, dalam ekspos tersebut penyidik baru...
Kejari Bangkinang Expose di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Kamis, 22 April 2010, Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang yang dipimpin oleh Kasipidsus, Doyo melakukan expose (pemaparan kasus ) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kasus yang dipaparkan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kampar TA 2007 dan 2008. Pemaparan kasus ini, merupakan tindak lanjut atas permintaan penghitungan kerugian daerah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Goes To School SMK Negeri 1 Pekanbaru
Pekanbaru – Selasa, 20 April 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara Goes to School, kalangan akademisi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Pekanbaru yang terletak di Jalan Semeru. Kunjungan sehari ini, dilaksanakan pada hari0 dan langsung menghadirkan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM selaku pembicara utama.
Senada dengan tema yang diusung yaitu ”Peranan...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU Goes to School SMKN 1 PEKANBARU
Pekanbaru – Selasa, 20 April 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengunjungi SMK Negeri 1 Pekanbaru dalam rangka Goes to School. Hadir langsung dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM, Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto, Kepala Sub Auditorat Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM, Kasie Riau IIA, Kris Dianto SE, Ak...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Resmi Tempati Gedung Baru
Pekanbaru - Seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau resmi menempati kantor barunya yang berdiri megah di Jalan Jendral Sudirman per Senin 19 April 2010 ini. Hal ini ditahbiskan dengan diadakannya syukuran dan doa bersama secara internal oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam acara syukuran ini, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr....
Kantor Baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru – Senin, 19 April 2010, seluruh karyawan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau berkumpul di auditorium kantor Perwakilan yang baru untuk mengikuti acara syukuran dan doa bersama. Acara ini diadakan menyusul ditempatinya kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Jendral Sudirman.
Dalam acara syukuran tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM memberikan pengarahan dan...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
BARANG DAERAH - PENGELOLAAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
ABSTRAK
Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka...
Perda Kab. Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada PT. BANK RIAU
PT. BANK RIAU - PENYERTAAN MODAL
PERDA NO. 02 TAHUN 2010
2010
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PT. BANK RIAU
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan pedanapatn asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan.
Dasar...
Delapan CPNS Lakukan Pemberkasan
Pekanbaru - Selasa, 13 September 2010, Sebanyak delapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lokasi ujiannya di Pekanbaru mengikuti pemberkasan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Kedelapan CPNS tersebut diminta untuk mengisi formulir - formulir kepegawaian dan menyerahkan berkas - berkas adminstrasi yang sudah disyaratkan sebelumnya untuk pengajuan Nomor Identitas Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara...
Kepala Perwakilan Adakan Pengarahan
Pekanbaru - Menjelang turunnya tim- tim pemeriksa LKPD TA 2009 ke Provinsi, Kota dan Kabupaten se- Provinsi Riau di semester pertama tahun 2010 ini, Kamis (8/4) Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM, memberikan pengarahan intern di hadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Dalam pengarahan yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut,...
Kerugian Negara/Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai"
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Temukan 20 Penyimpangan
Penyerahan LHP Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Kabupaten Indragiri Hilir
Pekanbaru - Selasa, 6 April 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Penyerahan LHP Wajardikdas Inhil
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Tahun 2008 dan semester I tahun 2009) pada Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Zubair Malomo, SE dan Sekda Inhil, H. Alimuddin RM,...
BPK Diminta Audit Multiyears Siak
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Siak Pelalawan T Muhazza meminta BPK mengaudit pelaksanaan proyek jalan multiyears kabupaten Siak. Hal ini dikatakannya, karena pada pekerjaan proyek tersebut terdapat keganjalan yang perlu disikapi. Antara lain perihal kualitas jalan yang dibangun diduga banyak yang tidak sesuai spek.
"Baru dibangun, tapi jalannya sudah banyak yang rusak-rusak. Kondisi ini wajar dipertanyakan, ada apa dengan...
Cari Formula Beri Konfirmasi Cepat pada Wartawan
PEKANBARU - Keluhan para wartawan di Riau untuk memperoleh informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau, diakomodir oleh BPK RI dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Riau, Rabu (31/3).
Hasilnya, masukan yang disampaikan oleh wartawan akan dijadikan bahan evaluasi bagi BPK untuk membuat suatu formula agar dapat memberikan jawaban konfirmasi secepat mungkin pada wartawan.
Hadir...
BPK RI Sosialisasi Mekanisme Berita
Pekanbaru (RP) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Rabu (31/3) mengundang sejumlah Perwakilan media massa di Provinsi Riau untuk menjelaskan mekanisme untuk mengambil berita di kantor yang berperan sebagai auditor penggunaan keuangan Negara. Mereka berharap bias saling mensinergikan keperluan antara pemberitaan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemberian informasi di lembaga itu.
Dalam kesempatan tersebut, hadil kepala Perwakilan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Akomodir Kebutuhan Media
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau meyakini bahwa media massa adalah partner bagi proses perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Berawal dari pemahaman tersebut, Rabu, 31 Maret 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara "Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau" di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mencoba...
Tak Cantumkan Audit BPK
Bangkinang, Tribun - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2009 yang disampaikan bupati Kampar, Burhanuddin Husin, Selasa (30/3), mendapat respon berbeda dari DPRD Kampar.
Dua fraksi tidak mengikuti LKPj tersebut, yakni PPP Plus serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alas an ketidakhadiran dua fraksi tersebut, karena LKPj Bupati Burhanuddin Husin hanya bersifat memberikan keterangan.
Fraksi PPP dan Fraksi PKS mengharapkan LKPj Bupati Kampar...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi
Pekanbaru - Rabu, 31 Maret 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan acara dengan rekan - rekan media di Provinsi Riau. Kali ini acara yang diadakan adalah Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan tema "Peningkatan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Melalui Mekanisme Permintaan Informasi yang Akomodatif dan Akuntabel". Acara dihelat di Mirror...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Dana Jamkesmas Tiga Daerah
Pekanbaru - Selasa, 30 Maret 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melalui Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 (LHP Jamkesmas) pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
LHP Jamkesmas pada Pemerintah Provinsi Riau diserahkan kepada...
SPI Pengelolaan Dana Jamkesmas di Tiga Daerah Belum Efektif
Penyerahan LHP atas Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester II TA 2009 pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan di semester II Tahun 2009 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Mulai Gunakan Presensi Elektronik
Pekanbaru - Kamis, 25 Maret 2010, Tim sosialisasi gabungan yang terdiri dari Biro SDM dan Biro IT BPK RI melakukan sosialisasi terkait implementasi presensi elektronik di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Disini, tim memberikan pemaparan terkait sosialisasi presensi elektronik, aplikasi presensi pip, sekaligus sosialisasi Keputusan Sekjen BPK RI tentang tata tertib pegawai dan Keputusan Sekjen BPK RI tentang pelaksanaan...
LKPj Tak Mesti Tunggu Audit BPK
Pekanbaru - Kerja pansus LKPj Gubernur Riau yang dibentuk DPRD Riau semakin sederhana. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan baru, LKPj tidak perlu menunggu hasil audit BPK untuk mengeluarkan rekomendasi. Hasil audit BPK hanya dipergunakan untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ketua Pansus LKPj DPRD Riau H. Ilyas Labay S.Sos kepada wartawan, Rabu (24/3) mengatakan, sesuai dengan ketentuan, LKPj hanya memiliki tiga...
Panggar Tindaklanjuti Temuan BPK
KANTOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Pekanbaru menemukan ketidaksesuaian angka belanja 2008 pada tiga instansi di Kabupaten Pelalawan. Tidak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp22 miliar. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat panitia anggaran (Panggar) DPRD dengan beberapa pimpinan instansi Pemkab Pelalawan, Senin (15/3).
Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Habibi Hapri disela-sela rapat tersebut mengatakan, hasil penemuan BPK ini...
Sosialisasi Peraturan DJPb Nomor 03/PB/2010
Pekanbaru – KPPN Pekanbaru melakukan sosialisasi Peraturan DJPb Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Harian KPPN, dengan narasumber Santosa Imam Prasitno dan Tomy Suhartanto dari KPPN Pekanbaru. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jumat, 12 Maret 2010.
Acara ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto...
Pengeluaran Belanja Yang Merugikan Keuangan Daerah Atas Pekerjaan Yang Kurang/Tidak Dilaksanakan Oleh Rekanan Dengan Nilai Sebesar Rp1.542.452.458,78
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Drs.H.M. Johar Firdaus,M.Si dan Sekretaris Daerah Riau H....
Pengeluaran Belanja Yang Merugikan Keuangan Daerah Akibat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp17.164.086.891,00
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, H.Syahrul,S.Ip dan Sekretaris Daerah Siak,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal pada Dinas pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak H. Syahrul,S.Ip dan Sekretaris Daerah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyerahan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Drs.H.M. Johar Firdaus,M.Si dan Sekretaris Daerah Riau H....
Rekanan Harus Bayar Utang
Teluk Kuantan - Menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007-2008, Badan Inspektorat Kuantan Singingi mengharapkan kepada seluruh rekanan agar segera menyelesaikan segala kewajibannya.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Zaidul Apandi kepada Riau Mandiri, Rabu (10/3) usai memimpin rapat dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK dengan Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Bagian Ekonomi Pembangunan...
Sepuluh Penyimpangan Berpotensi Akibatkan kerugian Daerah
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Drs.Suayatno dan Bupati Bengkalis, Drs. H Syamzurizal, MM. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal Kabupaten Bengkalis
Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Drs.Suayatno dan Bupati Bengkalis, Drs. H Syamzurizal, MM.
Seperti termaktub dalam LHP tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK...
Duit APBD Rp 103 Miliar Tak Jelas
PEKANBARU, TRIBUN - Hasil pemeriksaan laporan keuangan sejumlah Satuan Kerja (SatKer) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menunjukan dana sebesar Rp 103,30 miliar yang hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti.
Padahal, BPK sudah memintah agar temuan dalamaudit yang dilakukan sejak 2006 lalu untuk segera dibenahi. Tanpa ada tindak lanjut dan klarifikasi dari pemerintah...
Kapan LHP BPK RI Dinyatakan Terbuka untuk Umum?
Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemko Dumai Gelar Rapat Satker
Dumai – Dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau terkait sistim pengendalian intern dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Dumai pada tahun, 2008 hingga 2009 lalu, langsung ditindak lanjuti Pemko Dumai dengan melakukan rapat satuan kerja (satker) di lingkungan Pemko Dumai, Kamis (25/2) lalu.
Rapat di Kantor Walikota Dumai tersebut untuk membahas penyimpangan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan...
Sebut Tunggakan Pihak Ketiga
Dumai, Tribun - Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sistem pengendalian intern dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai 2008/2009 lalu, langsung ditindak lanjuti Pemko Dumai.
Seluruh satuan kerja di lingkungan Pemko Dumai melakukan rapat , Kamis (25/2) lalu di Kantor Wali Kota Dumai atas penyimpangan temuan BPK sebesar Rp 7,06 miliar dari 13 kasus penyimpangan. Dalam pertemuan...
Penyimpangan APBD Rp 15,2 M
Pekanbaru, Tribun - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menyebutkan, belanja modal lima dinas di Kabupaten Rokan Hilir berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 15,2 miliar lebih. Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan selama dua tahun anggaran yakni 2008 dan 2009.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Riau Pujo Sumekto dalam siaran pers yang disebarkan melalui situs...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal Inhil
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TA 2008 dan 2009 pada semester II Tahun 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Ketua DPRD...
Kunjungan RPPM Rohul Ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Sebanyak 6 orang mahasiswa yang tergabung dalam Rumpun Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (RPPM) Rokan Hulu mengunjungi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa, 23 Februari 2010. Rombongan RPPM Rohul yang dipimpin oleh Presidennya, Riki Zaputra disambut langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. Eko Sembodo, MM, Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE, Ak,MM, Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo Waluyo,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Temukan 11 Penyimpangan
Pekanbaru – Selasa, 23 Februari 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhil, HM Raus Walid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H. Alimuddin, RM, SE, MP. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H.Eko Sembodo, MM, di ruang rapat...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas Belanja Modal Rohil
Pekanbaru - Senin, 22 Februari 2010, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rohil, Nasruddin Hasan dan Bupati...
Rp103,39 Milyar Nilai Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti
Pekanbaru - Senin, 22 Februari 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rohil, Nasruddin Hasan dan Bupati Rohil, H. Annas Maamun. LHP diserahkan...
Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan Pon XVIII Provinsi Riau Tahun 2012
INFRASTRUKTUR PENUNJANG- PENGIKATAN DAN A
PERDA NO. 7 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARAAN PON XVIII PROVINSI RIAU TAHUN 2012
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau melalui pembangunan infrastruktur penunjang menggunakan dana anggaran tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU...
Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Kunjungi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Seluruh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru masa jabatan 2009 - 2014 bersilaturahim ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jumat 19 Februari 2010. Para pimpinan DPRD ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM didampingi Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto, SE, Ak, MM, Kasubauad Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM serta Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs....
BPK Periksa Keuangan Siak
Sekda Minta SKPD Siapkan Laporan
Siak, Tribun - Sekda Siak Adli Malik, minta masing - masing SKPD di Pemkab Siak untuk melengkapi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawabkan penggunaan masing - masing SKPD. Hal ini agar memudahkan pemeriksaan dan pendahuluan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2009 lalu.
"Dalam waktu dekat ini BPK akan masuk ke Kabupaten Siak, untuk melakukan pemeriksaan terahdap laporan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal pada beberapa Dinas di Rokan Hulu dan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru -Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP Belanja Modal pada Dinas Bina Marga, Pengairan & Pertambangan, Dinas tata Ruang & Cipta karya, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, hari Kamis, 18 Februari 2010 di Kantor Pewakilan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala...
Rp5,597 milyar uang negara/ daerah berhasil diselamatkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Belanja Modal pada beberapa Dinas di Rokan Hulu dan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru -Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP Belanja Modal pada Dinas Bina Marga, Pengairan & Pertambangan, Dinas tata Ruang & Cipta karya, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, dan...
BPK Deadline Pemko 60 Hari
Temukan 13 Penyimpangan Pengelolaan PAD
Negara Bisa Dirugikan Rp7,06 Miliar
Dumai - Pemerintah Kota Dumai terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,06 miliar dari 13 kasus penyimpangan. Diantaranya, terdapat tunggakan pajak daerah sejak tahun 2008 hingga Juni 2009 masing - masing Rp2,94 miliar dan Rp426 juta. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau ini dipaparkan...
Penyimpangan PAD Capai Rp7,06 Milyar
Pekanbaru - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, Dr.H. Eko Sembodo MM mengungkapkan 13 penyimpangan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Akibatnya terjadi penyimpangan senilai Rp7,06 miliar.
Penyimpangan ini ditemukan setelah BPK melakukan pemeriksaan pada semester II 2009. Hal ini dikatakan Eko Sembodo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PAD Kota Dumai,...
Penyimpangan Pengelolaan PAD Kota Dumai Capai Rp7,06 Milyar
Pekanbaru – Setelah melakukan pemeriksaan pada semester 2 tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi dan Walikota Dumai, Zulkifli AS. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM, pada Selasa, 16 Februari 2010 di Gedung Sri Bunga Tanjung,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau serahkan LHP PAD dan Hasil Pemantauan TLHP Kota Dumai
Pekanbaru - Setelah melakukan pemeriksaan pada semester 2 tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai kepada Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi dan Walikota Dumai, Zulkifli AS. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM, pada Selasa, 16 Februari 2010 di Gedung Sri Bunga Tanjung,...
Terkait Status Disclaimer, Bupati Belum Berikan Tanggapan
Rengat - Hingga kini, Bupati Inhu, H Mujtahid Thalib belum memberikan tanggapan terhadap status disclaimer (sanggahan) yang disandang oleh Kabupaten Inhu terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak beberapa tahun belakangan ini.
"Dalam penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Inhu tahun 2010, Rabu (10/2) kemarin, kita sempat mempertanyakan...
BPK – KPK Diminta Usut Proyek Multiyears
Pekanbaru - Desakan agar proyek multiyears di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau triliunan rupiah diusut terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Setelah Jaringan Masyarakat Pemantau APBD/APBN menyampaikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'turun tangan'. Desakan yang serupa datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riau.
Mega proyek di Dinas PU Riau itu, diduga tidak sesuai dengan harapan masyarakat Riau. Badan Pemeriksa...
Aset Pemko Belum Diinventarisir secara Baik
Pekanbaru - Ketua Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kota Peanbaru M Fadri AR mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) perlu menginventarisir semua yang dimilikinya. Apalagi hal ini sudah diminta oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD Kota Pekanbaru.
"Namun sayangnya, kita lihat sendiri saat ini aset Pemko belum diinventarisir dengan baik atau kata lain saran dari BPK dan DPRD belum dijalankan dengan...
Hadapi Audit Interim BPK RI Riau Bupati Harapkan SKPD Lengkapi Administrasi
Siak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau sudah memberi sinyal akan melakukan audit interim (tengah tahun pertama) untuk penggunaan APBD 2009 lalu.
Menyikapi hal itu, Bupati mengharapkan seluruh SKPD melengkapi segala administrasi, terkait keularnya aliran dana daerah...
Audit BPK, Pendataan Aset Pemko Jadi Kendala
Kota (RP) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru optimis dapat meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah pendataan aset yang belum selesai.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Ir Yusman Amin mengatakan pemberkasan dan laporan telah disampaikan ke BPK. "Kita optimis dapat meraih WTP dalam hasil pemeriksaan BPK....
Bupati Arwin Ingatkan SKPD Segera Laporkan Penggunaan Anggaran 2009; BPK Lakukan Audit APBD Siak 15 Februari
Siak – Bupati Siak, Arwin AS meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2009 lalu. Senin (15/2) pekan depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau akan melakukan pemeriksaan keuangan Pemkab Siak.
Dari 42 SKPD di Pemkab Siak pengguna anggaran 2009 masih banyak yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Baru sebgaian kecil SKPD yang...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
REKLAME - PAJAK
PERDA NO. 4 TAHUN 2011
2011
PAJAK REKLAME
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pajak Reklame.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
TANAH & BANGUNAN - BEA PEROLEHAN
PERDA NO. 04 TAHUN 2010
2010
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Pekanbaru dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Perda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar hukum : UU...
BPK Lakukan Pemeriksaan, Satker Diminta Kooperatif
Bangkinang - Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diminta kooperatif dalam pemeriksaan dokumen keuangan 2009 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Riau selama 45 hari yang mulai dilaksanakan 8 Februari 2009.
Demikian diungkapkan Bupati Kampar, Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M. melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs. H. Zulher, M.S. dalam sambutannya dalam acara Entry Briefing BPK-RI dalam...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Operasional PD BPR Sarimadu dan LHP Atas Belanja Modal pada Kabupaten Kampar
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Operasional PD BPR Sarimadu Tahun Buku 2008 dan 2009 pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Februari 2010 oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, H. Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Syafrizal, Bupati Kabupaten Kampar, H. Burhanuddin Husin, dan Direktur Utama...
Dialog Interaktif Di TVRI Riau
Pekanbaru-Rabu (3/2), Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Eko Sembodo didampingi Kasubaud Riau I, Rudi Nurprianto atas undangan TVRI RIAU menghadiri acara dialog interaktif dengan tema "Upaya BPK Dalam Mendorong Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Keuangan Yang Baik". Dialog ini disiarkan secara langsung, bertempat di Studio TVRI Riau dan berlangsung dari pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Dalam pemaparannya,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional Bank PD BPR Sarimadu dan LHP atas Belanja Modal pada Kabupaten Kampar
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional Bank PD BPR Sarimadu Tahun Buku 2008 & 2009, serta LHP atas Belanja Modal TA 2008 & 2009 pada Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Dinas Kesehatan pada Kabupaten Kampar, Rabu, 3 Februari 2010.
Penyerahan dilakukan...
Sosialisasi Pedoman Penulisan Laporan BPK (Gaya Selingkung)
Pekanbaru - Tim Pedoman Penulisan Laporan BPK RI melakukan sosialisasi pedoman penulisan laporan BPK (Gaya Selingkung) di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Rabu, 3 Februari 2010. Pemaparan yang dilakukan langsung oleh Ketua Tim Pedoman Penulisan Laporan BPK RI, Cris Kuntadi bertujuan :
1.mempermudah pemeriksa dalam menyusun laporan BPK dengan benar, resmi, dan lugas;
2.memperoleh keseragaman cara penulisan dan gaya laporan BPK;...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Diklat Laboratorium Ke-PU-an di Bandung
Bandung-Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis para pemeriksa di bidang ke-PU-an, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan Departemen PU menyelenggarakan Diklat Laboratorium Ke-PU-an.
Penyelenggaraan diklat tersebut bertempat di Puslitbang Jalan dan Jembatan Departemen PU...
Perda Kabupaten Kampar No 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Ranperda Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka dpandang perlu...
Dugaan Korupsi Bertambah Rp28 M
Rengat – Dugaan Korupsi yang sedang dalam proses hukum di lingkungan Pemkab Inhu bertambah jumlahnya dari Rp116 miliar menjadi Rp144 miliar. Penambahan itu diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
Kepala Inspektorat Inhu, Harman Harmaini...
BPK Harus Periksa Proyek Fisik di Rohul
Teddy: Termasuk Keabsahan APBD Rohul 2009
Pekanbaru- Adanya rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk memeriksa laporan keuangan seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota serta Provinsi Riau, mendapat sambutan yang positif. Hanya saja, BPK diminta tidak saja melakukan pemeriksaan...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
TA 2010 - PERUBAHAN APBD
PERDA DUMAI NO. 02 TAHUN 2010
2011
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang ...
BPK-Media Massa Bisa Bersinergi
Berita Riau Mandiri Jadi Acuan BPK
Pekanbaru- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa bersinergi dengan media massa dalam mendorong perbaikan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Karena BPK dan media massa sama-sama mengungkapkan kebenaran untuk kepentingan umum. Bahkan, saat ini banyak...
30 Auditor BPK akan ikuti Pelatihan
Soal Mutu Jalan dan Jembatan
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pewakilan Riau terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat sebanyak 30 auditor BPK Perwakilan Riau akan mengikuti pelatihan pengujian mutu jalan dan jembatan.
Hal ini dungkapkan Kepala...
Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau
VENUES PON XVIII - PENGIKATAN DANA
PERDA NO. 6 TAHUN 2010
PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau melalui pembangunan venues menggunakan dana angagran tahun jamak.
-
Dasar hukum : UU No.61 Tahun...
Perencanaan Tugas Pemeriksaan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 8 dinyatakan bahwa dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK RI dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Laksanakan Upacara HUT BPK RI ke-63
Pekanbaru - Senin (18/1), bertempat di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, segenap pimpinan dan pegawai melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-63 yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2010. Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Perwakilan (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM.
Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dalam pidatonya yang dibacakan oleh Kalan mengungkapkan antara lain...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
HIBURAN-PAJAK
PERDA NO.6 TAHUN 1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan ditetapkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Perda tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi pajak hiburan.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 31 tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tingkat II
PERDA NO.31 TAHUN 1997
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HULU NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD TINGKAT II INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD Kab.Daerah Tingkat II Inhu dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu...
RSJ Pungut Retribusi Tanpa Perda
Jadi Catatan BPK
Pekanbaru - Ternyata pungutan retribusi yang ditarik pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan selama ini tidak didasari pada peraturan daerah (Perda). Pungutan yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut hanya didasari pada Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Riau Syarif Hidayat kepada wartawan, Selasa (5/1).
"Ternyata pungutan di RSJ belum ada Perdanya. Mereka hanya menggunakan...
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Pekanbaru - Untuk ketiga kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendapatkan opini disclaimer atau opini 'tidak menyatakan pendapat' dari BPK RI. Hal ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Inhu TA 2008 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhu, H. Marpoli dan Bupati Inhu, Drs.H.Mujtahid...
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Akhir Tahun, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Tiga LHP
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Kembali Dapatkan Opini Disclaimer
Pekanbaru - Untuk ketiga kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendapatkan opini disclaimer atau opini 'tidak menyatakan pendapat' dari BPK RI. Hal ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Inhu TA 2008...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Setelah sebelumnya melakukan rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Provinsi Riau akhir Oktober lalu. BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa 22 Desember 2009 menyerahkan pemantauan TLHP per 30 Juni 2009 kepada entitas dan DPRD di Aula Kantor Perwakilan. TLHP diserahkan oleh masing-masing Kepala Sub Auditorat yang membidangi entitas terperiksanya.
Sebelum menyerahkan TLHP...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
2010 - APBD
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010
-
Dasar hukum :
Undang-undang No.8 Tahun 1956, Undang-undang No.12 tahun 1985, Undang-undang No.21 Tahun 1997, Undang-undang No.28 Tahun...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2010
2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Ranperda Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka dpandang perlu untuk menetapakan Perda tentang Pertanggungjawaban...
Anggota V BPK RI Berikan Pengarahan di Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Sehari setelah ikut meresmikan Gedung baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (11/12), Anggota V BPK RI, Sapto Amal Damandari memberikan pengarahan seputar pemeriksaan dan peningkatan kinerja di hadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota V memberikan pengarahan bersama dengan Tortama V, Achmad Sjakir Amir di Aula Kantor Perwakilan sejak pukul 10.00.
Dalam pengarahannya, Anggota V memberikan...
Pidato Kepala Perwakilan pada Peresmian gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pidato Kepala Perwakilan pada Peresmian gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Ketua BPK RI Resmikan Gedung Baru Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Setelah tiga tahun berkantor di Gedung KPU lantai 3 di Jalan gajahmada, akhirnya BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memiliki gedung kantor baru. Gedung berlantai 3 seluas kurang lebih 3000 m2 ini, berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman. Kamis, 10 Desember 2009, Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Riau meresmikan langsung gedung yang dibiayai...
Ketua BPK RI Resmikan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Di penghujung tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau akhirnya memiliki gedung kantor sendiri. Sebelumnya, semenjak berdiri 9 Desember 2005 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menempati gedung KPU lantai 3, Jalan Gajahmada Nomor 200. Gedung kantor baru ini diresmikan langsung oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Kamis 10 Desember 2009 di Pekanbaru.
Gedung berlantai 3 seluas kurang lebih...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP PAD dan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru
Pekanbaru - Setelah menyelesaikan pemeriksaan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Anggaran 2008 dan 2009 serta Pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, BPK RI Pewakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) atas kedua pemeriksaan tersebut, Pada hari Rabu, 9 Desember 2009 di ruang rapat kantor perwakilan. Kepala...
Anggota VI BPK Supervisi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Rabu, 25 November 2009, Anggota VI BPK RI Dr. H. Rizal Djalil dan Drs. Sutrisno Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI melakukan supervisi ke BPK RI Perwakilan Provinsi terkait pemeriksasan tematik nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Sebelum mendengarkan ekspose dari tim wajar dikdas, Anggota VI dan Tortama KN VI memberikan pengarahan di hadapan...
Seleksi Tahap II CPNS BPK RI berlangsung Lancar
Pekanbaru - Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, BPK RI terus melakukan rekrutmen secara terbuka. Pada bulan November ini, sebanyak 661 dari 863 calon peserta tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) BPK RI yang berasal dari Pekanbaru dinyatakan lulus lulus tahap I, dan mengikuti tes tahap II selama dua hari. Tes digelar mulai tanggal 21 hingga 22 November 2009...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Kembali Adakan Dialog Publik
Pekanbaru - Selama dua hari berturut - turut, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan dialog dengan para stakeholder se Provinsi Riau. Dialog ini dihelat guna mendorong percepatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta good local governance.
Pada hari Senin (16/11), Dialog pertama diadakan di Hotel Pangeran dan mengusung tema Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemda dan BUMD. Tiga...
BPK RI Serahkan LHP Belanja Modal pada Kabupaten Pelalawan
Pekanbaru - Kamis, 12 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan semester II Tahun 2009 ini. Kali ini, Kepala Perwakilan meyerahkan LHP atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2008 dan 2009 kepada Ketua DPRD Kabupaten...
Kelebihan Pembayaran di Dinas PU, Disdik dan BPD Capai 22 M
Penyerahan LHP atas Belanja Modal pada Dinas PU, Disdik dan BPD Kabupaten Pelalawan TA 2008 dan 2009
Kelebihan Pembayaran di Dinas PU, Disdik dan BPD capai 22 M
Pekanbaru - Kamis, 12 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan semester II Tahun 2009 ini....
Enam Penyimpangan Rugikan Keuangan Perusahaan
Pekanbaru- Setelah menyelesaikan pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Siak yaitu PT. Bumi Siak Pusako. Rabu, 11 November 2009, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada tiga stakeholder, yaitu DPRD, Pemerintah Kabupaten Siak, serta Direktur BUMD terperiksa. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr.Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Masri; Sekretaris...
Duapuluh Pemeriksa Ikuti Sosialisasi BPR Bersama Bank Indonesia
Pekanbaru - Sebanyak duapuluh pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti sosialisasi BUMD yaitu mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bersama Bank Indonesia (BI) Pekanbaru dan berlangsung tiga hari mulai Senin (9/11) hingga Rabu (11/11). Untuk membuka acara ini, hadir langsung Kepala BI, Wiyoto dan Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam sambutannya, Kepala BI...
Enam Penyimpangan Rugikan Keuangan Perusahaan
Laporan Hasil Pemeriksaan pada PT. Bumi Siak Pusako
Pekanbaru - Rabu, 11 November 2009, Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.Eko Sembodo, MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas PT. Bumi Siak Pusako kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Masri, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H. Adli Malik dan Direktur PT. Bumi Siak Pusako, Dr. H. Jusmadi...
Hadiah Rp 22,2 M untuk Pekanbaru
Pekanbaru Dinilai Depkeu Berhasil Kelola Keuangan
Pekanbaru - Meski tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan tahun 2010 mendatang, reahbilitasi beberapa sekolah yang sudah seharusnya diperbaiki tetap akan dilakukan. Karean Pemko Pekanbaru tetap akan mengalokasikan dana untuk pendidikan dalam anggaran tahun 2010.
Ini disampaikan Sekdako Pekanbaru, Yusman Amin, saat dijumpai di kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (3/11). Menurut Yusman yang baru...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Gelar Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Selama dua hari berturut - turut (29-30 Oktober 2009), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) tahun anggaran 2005 s.d 2009. Kegiatan yang diadakan di Ballroom Hotel Grand Zuri ini dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo,MM. Acara ini digelar untuk merekonsiliasi Pemantauan TLHP yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis
Bengkalis - Rabu, 28 Oktober 2009 ,BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, SP dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Syamsurizal, MM. Penyerahan dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Bengkalis, dihadapan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis. LHP tersebut diserahkan secara langsung...
Memberdayakan Pemuda Melalui Peringatan Sumpah Pemuda
Pekanbaru - Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali melaksanakan upacara di Aula Kantor Perwakilan. Kali ini, upacara dilaksanakan pada hari Rabu (28/10) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 81. Dengan mengambil tema "Pemuda Bersatu, Indonesia Bangkit dan Maju", upacara khidmat dipimpin oleh H. Indra Syahputra, SE dan dihadiri puluhan pegawai.
Dalam upacara tersebut, pemimpin upacara membacakan sambutan dari...
Tiga Indikasi Permasalahan Perlu Diperiksa Lebih Lanjut
Bengkalis - Setelah menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis TA 2008, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan, SP dan Bupati Bengkalis, Drs. H. Syamsurizal, MM, Rabu (28/10) di Kantor Bupati Kabupaten Bengkalis. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau,...
Inspektorat Berhasil Kembalikan Rp8 Miliar
Hasil Temuan BPK
Teluk Kuantan - Badan Inspektorat Kuantan Singingi berhasil mengembalikan uang hasil temuan BPK sebesar Rp8 miliar lebih. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan Bupati H Sukarmis pada tahun 2009 ini.
Kepala Inspektorat Kuantan Singingi Zaidul Affandi kepada wartawan, Rabu (21/10) mengatakan, pengembalian temuan BPK yang ditargetkan Bupati Sukarmis sebesar Rp4 miliar untuk tahun anggaran 2009. Sementara hingga...
Kasubaud Riau II Jadi Pembicara di Forum Pengusaha Konstruksi
Pekanbaru – Sebagai wujud kerjasama antara BPK RI Perwakilan Provinsi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Provinsi Riau, Kasubaud Riau II BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Ir. Wahyo Waluyo menjadi pembicara di forum dialog “Permasalahan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau”. Acara yang diselenggarakan di Hotel Furaya, Rabu 16 Oktober 2009 ini juga menghadirkan Ir. Agus Rahardjo dari...
Tim Itama Sosialisasi Juklak/Juknis di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Tim dari Inspektorat Utama BPK RI melakukan sosialisasi terkait dengan tupoksi Inspektorat Utama, Jumat (16/10) di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Hadir langsung dalam sosialisasi tersebut, Inspektur Utama (Itama) BPK RI, Nizam Burhanudin, SH, Kepala Bidang II-A-1 pada inspektorat utama, Herry Riyadi beserta anggota tim lainnya. Ada empat materi yang disosialisasikan dalam acara ini. Diantaranya...
Dua Auditor Ikuti Ujian Penyesuaian S2
Pekanbaru - Sebanyak dua auditor atau pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti ujian penyesuaian S2 yang diselenggarakan oleh Biro SDM BPK RI. Kedua auditor tersebut adalah Genera Hospito Ramadhani dan Rahmat Arofan, yang masing - masing mengambil sub bidang Manajemen Strategis. Ujian penyesuaian ini dilaksanakan hari Kamis (15/10) di Aula Perwakilan dan diawasi langsung oleh utusan...
Serahkan Bantuan Untuk Korban Gempa Sumbar
Padang – Gempa yang meluluhlantakkan Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, juga berimbas pada rekan – rekan di BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai rekan sejawat terdekat, BPK RI Pewakilan Provinsi Riau ikut menyampaikan simpatinya dengan mengirimkan bantuan berupa bahan makanan dan obat – obatan. Bantuan diserahkan langsung oleh tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang dipimpin...
Halal Bihalal, Ajang Eratkan Silaturahim
Pekanbaru - Selasa (6/10) masih dalam suasana Idul Fitri yang hangat, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memenuhi aula kantor Perwakilan untuk mengikuti halal bihalal bersama. Dalam kesempatan ini, pegawai juga mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Raudhatul Firdaus, Lc dari Sharia Consulting Center. Kepala Perwakilan, Dr.H. Eko Sembodo, MM dan Kasetlan, Drs. Pujo Sumekto tampak hadir mendengarkan...
Enam CPNS diambil Sumpahnya
Pekanbaru - Setelah mengabdikan diri di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau selama kurang lebih satu tahun, sebanyak enam calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Selasa, (6/10). Pengambilan Sumpah dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM. di aula kantor Perwakilan....
Sekda Kampar Anggap Selesai
(Temuan Penyimpangan Keuangan Oleh BPK Riau)
Bangkinang - Sekda Kampar, Drs. Zulher mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap hasil laporan keuangan Pemkab Kampar tahun 2008 yang diumumkan beberapa waktu lalu sudah tidak masalah lagi.
"Soal temuan BPK itu tidak ada masalah lagi. Itu administrasi saja. Sudah selesai, tidak ada masalah lagi," kata Zulher singkat kepada Tribun, Senin (5/10)...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU MELAKSANAKAN UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA
Pekanbaru - Memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan upacara di Aula Perwakilan. Dalam upacara ini bertindak sebagai inspektur upacara, Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM. Peringatan hari Kesaktian pancasila ini mengusung tema "Dengan Semangat Pancasila Kita Perkokoh Integrasi Bangsa".
Pelaksanaan upacara ini ditujukan untuk mengokohkan kembali makna Kesaktian...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Turut Berdukacita atas Bencana yang Menimpa Masyarakat Sumbar
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau turut berduka cita atas bencana gempa bumi yang menimpa masyarakat Sumatera Barat. Semoga kita semua diberi kekuatan. Amin
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
PEMERINTAH DESA – ORGANISASI – TATA KERJA
PERDA NO. 3 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK :
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan efektif dipandang perlu menetapkan suatu pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU...
BPK Kembali Audit Pemkab Inhu
Rengat - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk kedua kalinya melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemkab Indragiri Hulu tahun 2008. Audit pertama dilakukan bulan Februari hingga Maret lalu dan saat ini audit BPK dilaksanakan kedua kalinya, Senin (14/9).
Kepala Inspektorat Inhu, H. Harman harmaini kepada Riau Mandiri membenarkan adanya audit terhadap laporan keuangan Inhu oleh BPK. Saat ini mereka...
BPK Lanjutkan Pemeriksaan
Sejak Senin (14/9) kemari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau kembali melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kabupaten Inhu tahun anggaran 2008. Audit akan dilaksanakan selama 40 hari kedepan.
Kepala Inspektorat Inhu, Harman Harmaini, SH menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK ini merupakan lanjutan. Sebab pada bulan februari dan Maret 2009 lalu, BPK sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan.
"Kita harapkan tidak akan ada masalah...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Kembali Serahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Jumat, 11 September 2009 di Aula Kantor Perwakilan BPK RI, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. LHP yang diserahkan meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak, LKPD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Penyerahan...
Inhil Susul Rohil dan Siak, Dapatkan Opini WDP
Pekanbaru - Dalam satu hari, Jumat, 11 September 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah yang terperiksa. LHP yang diserahkan meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Siak, LKPD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Penyerahan dilakukan langsung...
Penyimpangan APBD Cuma Persoalan Administrasi
Terkait Temuan BPK Riau
Riau Pos - "Penyimpangan yang sebenarnya seperti penyalahan SPPD, hanyalah Rp1,4miliar. Itupun sudah kita serahkan kembali ke kas negara," ujarnya Riau Pos, kemarin.
Bupati mengakui, ditemukannya penyimpangan Rp56 miliar. Namun, itu hanyalah kesalahan administrasi, karena banyak yang tidak sesuai dengan format atau nilai objek yang ada, sehingga menimbulkan selisih yang bisa dikatakan penyimpangan. "Namun ini sudah kita...
Pemprov Abaikan BPK
Tetap Gunakan Satu Perda
Pekanbaru - Peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar satu perda dibuat untuk satu Penyertaan Modal (PM) akan diabaikan Pemprov Riau. Alasannya, tidak ada aturan hukum yang dilanggar dengan memasukan penyertaan modal sejumlah BUMD terhadap pihak ketiga di dalam satu Perda.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Riau, Emprizal Pakis, Jum'at (4/9) menjawab Riau...
BPK : Satu Perda, Satu Penyertaan
Perda ‘PM’ akan Jebak Gubri
Pekanbaru – Pengesahan Perda Penyertaan Modal (PM) Pemprov Riau oleh DPRD Riau beberapa hari silam terus mendapatkan tanggapan serius sejumlah elemen masyarakat Riau. Selain rawan pemborosan keuangan daerah, Perda PM itu juga bisa menjebak Gubernur Riau saat melakukan pertanggungjawaban keuangan nantinya.
“Saya kira Gubernur mesti hati-hati dan tidak begitu saja menerimanya. Sebab, jika ditilik...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Buka Puasa Bersama Insan Pers
Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan media massa di Provinsi Riau, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan buka puasa bersama dengan sejumlah insan pers di Hotel Jatra, Rabu (2/9) dengan mengusung tema, "Raih Berkah Melalui Kebersamaan". Acara yang dimulai pukul 18.00 ini, dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H Eko Sembodo, MM dan dilanjutkan Kultum dan sholat maghrib berjamaah bersama...
Ketua PWI Harapkan BPK Lebih Garang
BPK Berbuka Bersama Wartawan
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Rabu (2/9) melaksanakan berbuka puasa bersama wartawan di Provinsi Riau. Pada kesempatan itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau H.Dheni Kurnia, meminta BPK Perwakilan Riau lebih garang...
Minta Jawaban, Wartawan Harus Menunggu Tiga Hari
BPK Riau Gelar Buka Puasa Bersama Insan Pers Riau
Pekanbaru-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau menggelar buka puasa bersama dengan media massa yang terdapat di Riau dengan tema “Raih Berkah Melalui Kebersamaan” ,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan
PAJAK PENERANGAN JALAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa pajak merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pajak penerangan jalan merupakan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kebersihan
RETRIBUSI KEBERSIHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa timbunan sampah merupakan salah satu penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat sehingga Peraturan Daerah...
Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Satker Terkait Segera Dipanggil
Sekda Rohul Drs.H. Mewahidin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rohul tetap menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dari BPK Riau terhadap laporan keuangan Kabupaten Rohul tahun anggaran 2008, terkait kekurangan dan dilengkapinya bukti pendukung realisasi belanja terhadap sejumlah Satker di Pemkab Rohul.
"Kita tetap tindaklanjuti sesuai dengan apa yang direkomendasikan LHP dari BPK Riau. Kalau tidak, kita melanggar aturan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PAJAK PELAYANAN KESEHATAN - PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa guna menyesuaikan ...
BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu, kepala BPK Perwakilan Riau Dr.H.Eko Sembodo,MM menyerahkan LHP atas LKPD Kampar kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H.Masanur,SH Rabu (26/8) di Kantor Perwakilan. Sama halnya dengan LKPD Rohul, LKPD Kampar 2008 juga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Dalam kesempatan tersebut Kepala...
BPK Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Setelah melakukan pengauditan secara teliti terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 2008, Rabu (26/8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut.
Penyerahan LHP dari BPK Riau itu diserahkan langsung oleh Dr.H.Eko Sembodo,MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu H.Hasannudin Nasution,SH dan Bupati Rokan Hulu Drs.Achmad Msi, di Kantor Perwakilan BPK Riau...
LHP Kampar Diserahkan BPK Riau
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2008.
Laporan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan Dr.H.Eko Sembodo.MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar H.Masnur SH, Rabu (25/8) di Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Riau di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Hasilnya secara umum bahwa LKPD Kabupaten Kampar 2008...
BPK Temukan Indikasi Kerugian Rp1,4 Miliar
Pekanbaru - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan 19 penyimpangan, 5 diantaranya penyimpangan pengendalian internal dan 14 penyimpangan kepatuhan sebesar Rp59.940.000 dan di antaranya sebesar Rp1.416.825.644,48 kerugian dari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar 2008.
Hal ini dilansir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau yang disampaikan Kepala Sekretariat Perwakilan Pujo Sumekto melalui rilis yang diterima Riau Mandiri,...
Temuan Berindikasi Kerugian Daerah Mencapai Rp1,4 Milyar
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu, Pada hari yang sama, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2008. Kali ini Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Masnur, SH, Rabu (25/8) di kantor perwakilan. Sama halnya dengan...
Opini WDP untuk LKPD Kabupaten Rohul TA 2008
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada entitas. Kali ini Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, Msi, Rabu (25/8) di kantor perwakilan. Dalam LHP tersebut, LKPD Kabupaten Rokan...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Dua Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekanbaru - Rabu (26/8), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2008 dan LHP atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2008.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, Msi dan kepada...
BPK Diminta Usut Proyek Jalan Bantan
Bengkalis - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta untuk segera mengusut proyek pengerjaan jalan utama Bantan senilai Rp27 miliar yang dianggarkan dua kali APBD. Pasalnya, sampai saat ini pengerjaan proyek tersebut tidak kunjung selesai dan diduga telah terjadi mark-up tanpa memperhatikan lagi kualitas jalan sesuai bestek yang ada.
"Kami meminta kepada BPK untuk segera mengaudit dana Proyek jalan Bantan itu....
Penegak Hukum Jangan Sampai ‘Lempar Handuk’
Soal Temuan BPK pada APBD Riau
Pekanbaru- Aparat penegak hkum di Riau dinilai jangan 'lempar handuk' terhadap indikasi temuan-temuan yang terdapat dalam hadil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Provinsi Riau 2008.
Hal itu diutarakan Sekretaris Komisi A DPRD Riau Hotman E Manurung, akhir pekan lalu mengingat sejauh ini belum ada temuan dari hasil audit BPK yang...
BPK Lakukan Evaluasi
Dana Jakesmas
Pekanbaru- BPK mulai melakukan evaluasi penggunaan dana Jamkesmas tahun 2007-2008 sebesar Rp41 miliar di Riau. Dalam pemeriksaan ini, tim BPK lebih menekankan kepada penggunaan dana tepat sasaran atau tidak.
pernyataan ini diungkapkan Dirut RSJ Tampan Pekanbaru Dr Zulkifli Malik SpPA kepada Riau Pos Rabu (19/8), di Kantor Gubernur Riau Pekanbaru. Zulkifli mengaku sudah memberikan informasi mengenai penggunaan dana Jamkesmas...
Pemko Diminta Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK
(Laporan Pansus Penggunaan Anggaran 2008)
Pekanbaru- Panitia Khusus Ranperda tentang Laporan Penggunaan Anggaran 2008 meminta Pemko Pekanbaru menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait rekening yang tidak dilaporkan, utang PDAM yang membebani keuangan daerah dan laporan bantuan kepada instansi vertikal.
Permintaan Panitia Khusus (Pansus) tersebut disampaikan pada rapat paripurna laporan hasil kerja Pansus yang dilaksanakan di Balai Payung Sekaki,...
Pemeriksaan BPK RI
Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terdiri atas :
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Upacara HUT RI Ke-64 Berjalan Khidmat
Pekanbaru - Seluruh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-64 dengan khidmat. Upacara yang berlangsung Senin (17/8) di Aula Kantor Perwakilan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan), Dr. H. Eko Sembodo, MM. Dalam upacara ini, Kalan membacakan pidato dari Ketua BPK RI, Anwar Nasution yang masa jabatannya akan berakhir Oktober...
Pansus Fokus Ke Temuan BPK
(Bahas Laporan Penggunaan Anggaran 2008)
Pekanbaru - Kendati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini terbaik terhadap laporan penggunaan anggaran Pemko Pekanbaru tahun 2008, namun Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Laporan Penggunaan Anggaran 2008 tetap fokus ke temuan BPK yang disampaikan saat penyerahan hasil audit pecan lalu.
"Kita dari Pansus sudah melakukan pembahasan. Walaupun Audit BPK memutuskan LKPj...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi
IZIN - PENGAWASAN - USAHA JASA KONSTRUKSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009
2009
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu dipandang perlu...
Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat
PERHUBUNGAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Perda No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda No.14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dan Perda No.15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009
APBD TA 2009
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009
2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan
2009 - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN PENGHULU DAN PERANGKAT KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tidak sesuai lagi,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pelalawan
KABUPATEN PELALAWAN – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU ...
Perda Kabupaten Rokan hilir Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Keuangan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG KEUANGAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perdaturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tidak sesuai lagi, oleh karena itu untuk...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tidak...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan
2009 – KEPENGHULUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu ditetapkan ...
Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2009 – BMD
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa barang milik daerah harus dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan...
Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
2009
PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa zakat merupakan sumber dana potensial dalam mengurangi kemiskinan dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu mengatur pengelolaan zakat yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
...
Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD TA 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun...
Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Riau Pada PT. Bank Riau
PT BANK RIAU – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU PADA PT BANK RIAU
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah di sektor BUMD, dipandang perlu melakukan penyertaan / penambahan modal pada PT Bank Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-
Dasar Hukum...
Perda Kab. Siak No 1 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
PERDA NO.1 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Siak dan memperhatikan perkembangan keuangan Daerah...
Perda Kab. Siak No 3 Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa
SUMBER PENDAPATAN DESA
PERDA NO.3 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda Kab. Siak No.5 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
aaa
-
Dasar Hukum : UU No.28 Tahun 1999;...
Perda Kab. Siak No 2 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Desa
KEWENANGAN DESA
PERDA NO.2 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.
aaaa
-
Dasar Hukum : UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 ...
Perda Kab. Siak No 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERDA NO.4 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memenuhi maksud dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
aaaaa
-
Dasar Hukum : UU...
Perda Kab. Siak No 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa...
PEMBENTUKAN DESA
PERDA NO.6 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SRI GEMILSNG DI KECAMATAN KOTO GASIB, DESA BEKALAR, JAMBAI MAKMUR, SUNGAI GONDANG DAN PENCING, BEKULO DI KECAMATAN KANDIS, DESA SABAK PERMAI, SELAT GUNTUNG DAN BANDAR PEDADA DI KECAMATAN SABAK AUH, DESA KAYU ARA PERMAI DAN RAWA MEKAR JAYA DI KECAMATAN SUNGAI...
Perda Kab. Siak No 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Temusai, Dayang Suri, dan Suak Merambai di Kecamatan Bungaraya
PEMBENTUKAN DESA
PERDA NO.5 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TEMUSAI, DAYANG SURI, DAN SUAK MERAMBAI DI KECAMATAN BUNGARAYA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah Desa di Kecamatan Bungaraya.
aaaaa
...
Perda Kab. Siak No 7 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
PERDA NO.7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat...
Perda Kab. Siak No 10 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
PERDA NO.10 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah,...
Perda Kab. Siak No 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011
KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
PERDA NO.9 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009-2011
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan...
BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kuansing
Pekanbaru - Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru TA 2008. Pada hari yang sama, Jumat (7/8) BPK RI kembali menunaikan amanat Undang- undang dengan menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kuansing TA 2008. LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, H.Marwan Yohanis, S.Sos dan Wakil Bupati, Drs.H.Mursini,...
LKPD Kota Pekanbaru TA 2008 dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pekanbaru - Jumat, 7 Agustus 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru TA 2008. Untuk pertama kalinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan...
Sambutan Kepala Perwakilan ke DPRD Kota Pekanbaru
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru TA.2008
LKPD Kota Pekanbaru Pertama Kali Dapatkan Opini ”Wajar Tanpa Pengecualian
Pekanbaru, Jumat (7 Agustus 2009) - Untuk pertama kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2008 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H Eko...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
BLH - PELAYANAN
PERDA NO. 28 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan dalam rangka penertiban, pengedalian dan pengawasan lingkungan hidup agar sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku bahwa setiap usaha dan/ atau...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD 2008 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERDA NO. 26 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH - POKOK
PERDA NO. 21 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 330 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
PERDA 2/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 20 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
PDAM - PENGATURAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Kampar
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur pemberian air minum berkualitas kepada masyarakat dengan mendistribusikan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan.
-
Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1956; UU ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
KTP dan AKTE - RETRIBUSI
PERDA NO. 18 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
USAHA PERKEBUNAN - RETRIBUSI
PERDA NO. 17 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
-
Dasar hukum : UU No. 12...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI
PERDA NO. 16 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
-
Dasar hukum : UU No. 12...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat
PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT
PERDA NO. 1 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu untuk mengganti Perda Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
RSUD - RETRIBUSI
PERDA NO. 15 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan UU nomor 32 tahun 2004 karena Perda Kampar Nomor 8 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai
DESA TINGKOK, DESA LUBUK SOTING - PEMBENTUKAN
PERDA NO.2 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINGKOK DAN DESA LUBUK SOTING KECAMATAN TAMBUSAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dan memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata
PARIWISATA - USAHA
PERDA NO.3 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG USAHA PARIWISATA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan meningkatnya penyelenggaraan usaha pariwisata dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terarah dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
-
Dasar hukum : UU No.3 Tahun 1981; UU...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG - RENCANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009
2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2005-2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk melaksanakan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan daerah...
Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
2009
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan pelaksanaan ...
Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 14 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Kampar nomor 8 tahun 2006 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
PERDA 8/2006 - PERUBAHAN
PERDA NO. 14 TAHUN 2009
Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 14 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Kampar nomor 8 tahun 2006 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan peran masyarakat pada puskesmas dan jaringannya. Serta tidak relevannya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
YANKES - RETRIBUSI
PERDA NO. 13 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan peran masyarakat pada puskesmas dan jaringannya. Serta tidak relevannya Perda Kampar Nomor 8 tahun 2003.
-
Dasar...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Limbah Cair
PERDA 19/2003 - PENCABUTAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Retribusi Limbah Cair
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Perda Kampar Nomor 19 Tahun 2003 dicabut karena...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu
PERDA 9/2003 - PERUBAHAN
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kinerja dan pemenuhan modal dasar Bank erkredita Rakyat,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Politeknik Kampar Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang...
PERDA 2/2008 - PERUBAHAN
PERDA NO. 9 TAHUN 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Politeknik Kampar Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dengan Kegiatan Tahun Jamak
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar
OTK - KORPRI
PERDA NO. 8 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Kampar.
-
Dasar hukum...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan Di Kabupaten Kampar Dengan Kegiatan Tahun Jamak
TAHUN JAMAK - PEMBANGUNAN JALAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan jalan dengan kegiatan tahun jamak yang bertujuan untuk percepatan perkembangan wilayah, pembukaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kantor Pemerintahan Yang Baru 4 (Empat) Unit 2 (Dua) Lantai, Gedung Olahraga (GOR) Di Kota Bangkinang Dan Masjid Raya...
TAHUN JAMAK – PEMBANGUNAN GEDUNG
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN YANG BARU 4 (EMPAT) UNIT 2 (DUA) LANTAI, GEDUNG OLAHRAGA (GOR) DI KOTA BANGKINANG DAN MASJID RAYA KECAMATAN 10 (SEPULUH) UNIT DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk meyediakan sarana...
LKPD Kota Dumai TA 2008 Dapatkan Opini “Wajar Dengan Pengecualian”
Pekanbaru –BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2008 kepada Ketua DPRD Kota Dumai, H.Ilyas Labay dan Wakil Walikota Dumai, H.Sunaryo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr.H.Eko Sembodo, MM, Selasa (28/7), di Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam...
Dana Disimpan di Rekening Pribadi
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Komisi B akan Hearing Dispenda
Komisi DPRD Riau dalam waktu dekat akan mengagendakan hearing dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, soal adanya dana...
Dana Dispenda Ngendap di Rekening Pribadi
BPK RI Temukan Dana Satker
AB Purba: Ini Berpotensial Rugikan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau...
Sambutan Kepala Perwakilan ke DPRD Kab. Pelalawan
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan TA.2008
Perbaikan Sistem Pembukuan dan Pencatatan Belum Terjadi Secara Menyeluruh Pada Semua SKPD
Perbaikan Sistem Pembukuan dan Pencatatan
Belum Terjadi Secara Menyeluruh Pada Semua SKPD
Opini LKPD Kabupaten Pelalawan
”Wajar Dengan Pengecualian”
Pangkalan Kerinci, Senin (13 Juli 2009) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan TA 2008. Opini ini termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas...
Dana Rp5 M Seharusnya Dipertanyakan ke SPR
Anggota Komisi B DPRD Riau Bambang Tri Wahyono mengatakan, yang perlu diperjelas dalam penyertaan modal Pemprov Riau ke PT SPR sebesar Rp 5 miliar adalah, apakah dana tersebut sudah dibayarkan pihak SPR kepada PT Kamparikom atau belum.
Mengenai catatan temuan BPK yang menyebutkan penyertaan modal Pemprov ke PT SPR tidak disertai Perda, Bambang menilai temuan itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan...
Empat Jenis Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas...
Direktorat Litbang Sosialisasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tim sosialisasi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Ditama Revbang Diklat) BPK RI melakukan sosialisasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Tim sosialisasi ini beranggotakan Iis Istianah, SE., M.Si., Ak., Hendra Sirait, Hery Subowo, SE.,...
DANA DI SPR
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan dana penyertaan modal senilai Rp5 Miliar ke PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) tak salah. Sebab penyertaan itu diberikan sesuai kebutuhan, terkait dengan core bussines yang akan dijalankan.
“Memang ada persyaratan administrasi yang perlu dibenahi, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang peyertaan modal tersebut. Syarat adminstrasi itu akan segera kita perbaiki,” ujar Wagub kepada...
Wagubri: Akan Ditindaklanjuti
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit menyikapi hasil audit BPK, mengatakan, akan menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan BPK. Pemprov sendiri, kata Wagub, terus menindaklanjuti apa yang menjadi temuan, termasuk temuan tahun 2005-2007 yang belum ditindaklanjuti masih terus dilakukan.
“Bahkan...
PROYEK LUNCURAN RP.172 M BERMASALAH
Penyertaan Modal SPR Tak Melalui Perda
BPK Serahkan Hasil Audit Ke DPRD Riau
Pembayaran Rp.172 miliar proyek luncuran Pemprov. Riau dan penyertaan modal Rp.5 Miliar di Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau (SPR), dinilai bermasalah karena tidak sesuai ketentuan.
Hal tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau terhadap laporan keuangan kegiatan Pemprov tahun 2008 di gedung DPRD Riau,...
PENGGUNAAN APBD 2008 WAJAR
Hasil Audit BPK
Hasil Pemeriksaan dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan APBD Riau 2008, memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion.
Hal ini diungkapkan BPK Perwakilan RI Eko Sembodo usai sidang paripurna istimewa penyampaian laporan audit...
ADA YANG HARUS DILENGKAPI
Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit akan segera melakukan berbagai perbaikan atas apa yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK Perwakilan Riau. Terkait dana penyertaan modal ke PT SPR, diakui memang masih ada administrasi yang harus dilengkapi.
“Tapi dana (penyertaan...
BPK SOROTI DANA PULUHAN MILIAR DI SPR
Hasil Audit Diserahkan ke DPRD Riau
Puluhan miliar dana pemerintah Provinsi Riau yang diinvestasikan ke PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Menjadi catatan penting Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Sebab investasi yang dilakukan dinilai tidak didukung landasan hukum yang kuat.
Hal ini terungkap dalam laporan BPK Perwakilan Riau, yang diserahkan ke DPRD Riau, dalam sidang paripurna istimewa, di Gedung...
BISA MINTA PROSES HUKUM
Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus mengungkapkan, apa yang menjadi laporan BPK RI ini akan menjadi acuan pihaknya pada pembahasan laporan keuangan APBD Riau 2008. Hasil laporan ini juga akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan di DPRD Riau.
“Sesuai...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008. Penyerahan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (29/6) oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus.
Acara tersebut dihadiri oleh Para Pimpinan...
Sambutan Kepala Perwakilan Ke DPRD Prov. Riau
Sambutan Kepala Perwakilan Prov.Riau BPK RI Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau TA.2008
“Wajar Dengan Pengecualian” Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008
Pekanbaru, Senin (29 Juni 2009)-BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008. Penyerahan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (29/6) oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI Eko Sembodo kepada Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus.
Terdapat dua kelompok permasalahan...
BPK dan KPK Perlu Audit PLN
Seringnya pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat geram sejumlah masyarakat. Bila dikaji secara ekonomi, apa yang telah dilakukan PL N tersebut sedikit demi sedikit telah menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama sektor usaha.
Menurut pakar ekonomi Deliarnov kepada Riau Mandiri, Kamis (25/6), jika PLN terus melakukan pemadaman bergilir, Riau tidak akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 5 persen...
BPK Nilai Penggunaan APBD Bagus
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekanbaru selama 31 hari melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan pada APBD tahun 2009 yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Pemeriksaan yang dilakukan BPK selama satu bulan tersebut diakui administrasi yang dilakukan setiap satker sudah baik.
Ungkapan ini disampaikan oleh pihak Perwakilan BPK Pekanbaru Dr. H. Eko Sembodo MM saat pamit dengan Wali...
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat OPINI.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
(i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
(ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Hasil Audit BPK Serahkan Pekan ini
Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mengatakan, pihaknya sedang menugggu hasil audit pelaksanaan APBD Riau Tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Berdasarkan janji dari BPK, hasil audit itu akan disampaikan dalam rapat paripurna pekan ini juga.
Hal itu dikatakan Djohar menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya terkait belum disampaikannya RAPBD Perubahan oleh Pemprov Riau. "Menurut rencana akan disampaikan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2009
APBD - PERUBAHAN
PERDA NO. 19 TAHUN 2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka mengatur perubahan atas APBD TA 2009.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997;...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009 – 2033
2009 - 2033 - RPJMD
PERDA NO. 14 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2009 - 2033
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka Melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
PASAR DESA - PENEGLOLAAN
PERDA NO. 16 TAHUN 2009
Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibentuk Dalam Rangka mendiukung penyelenggara otonomi desa dan mencipatakan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri serta guna mengembangkan potensi pasar desa sebagai sumber daya ekonomi desa.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pencabutan atas Perda Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/ Tanah...
PERDA 52/ 2000 - PENCABUTAN
PERDA NO. 13 TAHUN 2009
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/ TANAH MILIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan yang menentukan...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) TA 2009
APBD 2009
PERDA NO. 12 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TA 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini memuat menganai APBD TA 2009 dan dibuat sebagai perwujudan dari rencana kerja pemda tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemda...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA
PERDA NO. 11 TAHUN 2009
2009
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka menyesuaikan Perda Inhil Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
-
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perikanan
PERIKANAN - IZIN USAHA
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
2009
IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan mengushakannya secara berdaya guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya, dan dalam rangka peningkatan PAD.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Kab Inhil
BUMDes - PEMBENTUKAN
PERDA NO. 09 TAHUN 2009
2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa yang kuat dan mandiri melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan desa serta mendukung penyelenggaraan otonomi desa dan guna meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kegiatan Bongkar Muat Barang
BONGKAR MUAT BARANG - RETRIBUSI
PERDA NO. 08 TAHUN 2009
2009
RETRIBUSI KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda Ini Dibuat Dalam Rangka Penertiban Dan Untuk Mengatur Arus Lalu Lintas Angkutan Barang Di Wilayah Kabupaten Inhil yang melakukan bongkar muat barang.
-
Dasar hukum : UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004;...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
PARIWISATA DAERAH - RENCANA INDUK
PERDA NO. 06 TAHUN 2009
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam rangka pengemabangan kepariwisataan di Kabupaten Indragiri Hilir.
-
Dasar hukum : UU No.6 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1992; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV dan RSPD Kab
PERDA - PERUBAHAN 49/2002
PERDA NO. 07 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNA JASA ELEKTRONIK SGTV DAN RSPD KAB. INDRAGIRI HILIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa peraturan daerah ini dibuat untuik mengubah peraturan daerah kabupaten Inhil nomor 49 tahun 2002 tentang retribusi pengguna jasa...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang Parit 21 Tembilahan...
PERDA - PERUBAHAN 17/2006
PERDA NO. 05 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BONGKAR MUAT BARANG PARIT 21 TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan ...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 16/2006
PERDA NO. 04 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Perluasan Kantor Bupati dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 15/2006
PERDA NO. 03 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KANTOR BUPATI DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun Jamak...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Stadion Olahraga Sungai Beringin Tembilahan dengan Sistem Tahun...
PERDA - PERUBAHAN 13/2006
PERDA NO. 02 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB.INHIL NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA BERINGIN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem...
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kab Inhil dengan Sistem Tahun Jamak
PERDA - PERUBAHAN 32/2005
PERDA NO. 01 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KAB INHIL NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAB INHIL DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Inhil, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan system tahun Jamak sebagaimana...
DPRD Belum Terima Hasil Pemeriksaan BPK
Hingga saat ini DPRD Kampar belum menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau. Hal itu disampaikan juru bicara Panggar DPRD Kampar Emil Budiono dalam sidang paripurna DPRD Kampar, Senin (22/6) dalam agenda laporan hasil pembahasan panitia anggaran terhadap LPP APBD 2008.
"Panitia anggaran belum dapat memastikan realisasi APBD 2008 karena hasil audit BPK belum selesai. Untuk itu panitia...
Pemko Tunggu Hasil Audit BPK
Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap penggunaan APBD tahun 2008. Hasil audit ini nantinya akan diserahkan BPK kepada Pemko dan DPRD dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
Hal ini dikatakan Kabag Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru, Dasrizal, kepada wartawan, Jumat (19/6). Dikatakannya, BPK Perwakilan Riau sebelumnya melakukan audit anggaran tahun 2008 selama...
HASIL AUDIT APBD 2008 BPK Koordinasi dengan SKPD
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Badan Pemeriksa...
Audit Dana Dekonsentrasi Mulai Juli
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum terbitnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
"Mulai Juli atau Agustus, kami akan melakukan audit dana dekonsentrasi", kata Autor Utama Keuangan Negara II BPK, Syafri A Baharuddin.
Syafri mengungkapkan hal itu dalam workshop pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tahun 2006
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tahun 2006. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Mei 2009 oleh...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Periode 2005 s.d. 2008
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2008 atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode 2004 s.d. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penyerahan dilaksanakan pada hari...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2008 Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2007 s.d. 2008
Pekanbaru, Kamis (4 Mei 2009) - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2008 atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode 2007 s.d. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Mei 2009 oleh Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM kepada Ketua DPRD...
Pengarahan Anggota V BPK RI Jelang Pemeriksaan Atas LKPD TA 2008 Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Pekanbaru - Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2008, Anggota V BPK RI, Hasan Bisri beserta Tim yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah, Soepomo Prodjohardjono dan Kasubagset Anggota V, Raden Yudi Ramdan Budiman memberikan...
Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2008.
-
Dasar Hukum :
UU No.16...
Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir
TEMPAT PARKIR DAN TARIF PARKIR– RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai No.12 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pemungutan Retribusi Parkir perlu dilakukan perubahan karena pengenaan tarif retribusinya...
Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
DUMAI - PERUBAHAN ANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009
2009
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit ogranisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2009...
Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009
2009
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Sesuai dengan PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, menyatakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
-
Dasar Hukum :UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun...
Perda Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Perkreditan Rakyat Dumai
PT. PERKREDITAN RAKYAT DUMAI - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PERKREDITAN RAKYAT DUMAI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No.17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja...
Perda Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan tertibnya Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga beberapa ketentuan yang...
Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan karena terdapat keberatan beberapa asosiasi kontraktor terhadap pelaksanaan proyek.
-
Dasar Hukum :
UU...
Perda Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
2009 - APBD
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1985;...
Perda Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
-
Dasar Hukum :
UU No.16 Tahun 1999; UU No.12...
Perda Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Insfrastruktur Air Minum Dengan Sistim Tahun Jamak
INFRASTRUKTUR AIR MINUM - PEMBANGUNAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SISTIM TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa pembiayaan untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas infrastruktur air minum telah dianggarkan selama 4...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis
PT. BANK RIAU – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Riau Cabang Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke dalam modal...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahhan daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu pengaturan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (semester I) pada Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan dilakukan selama empat hari di ruang kerja Kepala Perwakilan.
Kamis, 18 Maret 2009 Kepala...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS – PENYERTAAN MODAL
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan Laporan Hasil Pemantauan TLHP
Pekanbaru - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) periode pemantauan per 31 Desember 2008 pada pemerintah provinsi, 2 (dua) pemerintah kota, 9 (sembilan) pemerintah kabupaten, RSUD Arifin Achmad dan 3 (tiga) BUMD. Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan TLHP ini merupakan hasil pemantauan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa BPK RI...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Adakan Diskusi Publik dan Sosialisasi
Pekanbaru - Senin, 6 April 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan acara dengan beberapa stake holder. Ada dua agenda dalam kegiatan ini, yaitu Diskusi Publik dengan Tema, ”Memahami Pemeriksaan BPK RI Di Bidang Jasa Konstruksi Guna Mencegah Penyimpangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/ Daerah” serta Sosialisasi mengenai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Serahkan LHP Penghitungan Kerugian Daerah
Pekanbaru – Rabu, 18 Maret 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Perluasan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 kepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Siswoyo, SH. Penyerahan dilakukan di ruang kerja Kepala Perwakilan dengan disaksikan oleh Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo...
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Selenggarakan Diklat Laboratorium LKPD
Pekanbaru – BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laboratorium Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD). Diklat yang berlangsung selama lima hari dari tanggal 13 s.d 17 April 2009 di Hotel Aston ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Dr. H. Eko Sembodo, MM. Kegiatan yang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
23/2000 - PENCABUTAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2009
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN WAJIB PENGUSAHA PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk membatalkan Perda Kab. Kampar No. 23 tahun 2000 Tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
-
Dasar hukum :...
Perda Kab. Inhu No. 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kab. Inhu
KENDARAAN - PARKIR - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2008
2008
PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. INHU NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM WILAYAH KAB. INHU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang...
Perda Kab. Inhu No. 21 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan
GANGGUAN - IZIN RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan.
-
Dasar Hukum...
ZONA INTEGRITAS
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
1. PERMENPAN DAN RB NOMOR 52 TAHUN 2014
2. SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR 1 TAHUN 2015
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak
PERDA 2/2006 - PERUBAHAN
PERDA NO. 6 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk dalam merubah peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 karena ada beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya pekerjaan tahun jamak sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah...
Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025
2005-2025 - RPJP
PERDA NO. 9 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU TAHUN 2005 - 2025
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk memuat perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
-
Dasar hukum : UU...
Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013
2009-2013 - RPJP
PERDA NO. 10 TAHUN 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk memuat perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
-
Dasar hukum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG USAHA PERKEBUNAN
PERKEBUNAN – USAHA - KUANSING
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 9 TAHUN 2009, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TAHUN 2009, BUPATI, 47 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANSING TENTANG USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK : - Bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam nabati,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
MENARA BERSAMA - PEMBANGUNAN
PERDA NO. 02 TAHUN 2009
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini dibentuk untuk mengatur mengenai Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, mengingat pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.
...
Perda Kab. Inhu No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Inhu
DAERAH - ORGANISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat...
Perda Kab. Inhu No. 16 Tahun 2008 tentang BPR Indra Arta
RAKYAT - BANK PERKREDITAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
2008
BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTA
ABSTRAK
:
-
Bahwa mengingat banyaknya materi yang akan disempurnakan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Rengat, maka perubahan tersebut tidak dilakukan pasal demi pasal namun disusun kembali secara keseluruhan.
-
Dasar Hukum :...
Perda Kab. Inhu No. 17 Tahun 2008 Tentang PDAM Tirta Indra
PDAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008
2008
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Perekonomian Daerah, bertujuan untuk...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
KEWENANGAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No.34 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007 mengenai kewenangan pemerintah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pelalawan Tahun 2006-2010
RPJM
PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006 - 2010
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Tentang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan
DINAS DAERAH - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan PP No.41 Tahun 2007 serta UU No.32 Tahun 2004.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.8 Tahun 1974, Undang-Undang No.53...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
SEKDA & SEKWAN - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2008 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan PP No.41 Tahun 2007 serta UU No.32 Tahun 2004.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan
KECAMATAN/KELURAHAN - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELAWAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan
LEMBAGA TEKNIS - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN PELAWAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956,...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Selasih Kab. Pelalawan
RSUD - SOTK
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama mengenai Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun...
Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
PELAYANAN KESEHATAN RSUD-RETRIBUSI
PERDA NO.14 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan meningkatnya beban operasional Rumah Sakit Umum Daerah seiring dengan meningkatnya indeks harga, maka Perda Kabupaten Inhu No.22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab. Inhu dipandang...
Perda Kab. Inhu No. 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
DAERAH - KESEHATAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008
2008
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Mandiri dengan pelayanan paripurna yang memenuhi standar nasional, serta menjalankan misinya sebagai pusat rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu...
Perda Kab. Inhu No. 15 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Inhu
KEWENANGAN PEMERINTAH - URUSAN PEMERINTAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
2008
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ABSTRAK
:
-
Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 38 tahun 2007 ...
Perda Kab. Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
KECAMATAN DAN KELURAHAN - ORGANISASI
PERDA NO. 09 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis.a
a
-
Dasar...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan
BPR - PENDIRIAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA AMANAH KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan untuk mengatur mengenai pendirian BPR Dana Amanah sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12...
Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
KABUPATEN - ORGANISASI - TATA KERJA
PERDA NO. 6 TAHUN 2008
2008
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat...
Perda Kab.Siak No 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 –...
KEGIATAN MULTIYEARS - PERUBAHAN PERDA
PERDA NO.01 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SIAK NO.5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) KABUPATEN SIAK TA 2006 - 2008
ABSTRAK
:
-
Bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Siak yang salah satunya melalui Program Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) yang telah...
Perda Kab.Siak No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
BANTUAN PARPOL - PERUBAHAN PERDA
PERDA NO. 02 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
-
Bahwa dengan adanya Permendagri No.25 tahun 2006 tentang perubahan atas Permendagri 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan...
Perda Kab.Siak No 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
WALET - IZIN USAHA
PERDA NO. 04 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, sekaligus demi mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa sekaligus guna memningkatkan Pendapatan Asli daerrah Kabupaten...
Perda Kab.Siak No 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak
PEMERINTAHAN - KEWENANGAN
PERDA NO.05 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten / kota berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
-
Dasar...
Perda Kab.Siak No 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
SEKDA & SEKWAN - OTK
PERDA NO.06 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja secretariat daerah dan secretariat DPRD...
Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2007
APBD 2007 - PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang No.12 Tahun 1956, Undang-Undang No.61 Tahun 1958, Undang-Undang No.12 Tahun 1985,...
Perda Kab.Siak No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak
INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS - OTK
PERDA NO.07 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK
ABSTRAK
:
-
Bahwa Perda ini ditetapkan guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terutama mengenai tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan...